Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I dan II Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi
Syaikhu mengatakan temuan BPK terhadap Kemendes adalah sistem pengendalian internal yang lemah, baik aset tetap, aset lancar atau aset lainnya. Kemendes memang mengelola aset yang kecil-kecil tetapi banyak dan menyebar, jadi perlu pengendalian internal yang baik. Syaikhu bertanya apa kendala yang dihadapi Kemenhub dalam menindaklanjuti LHP BPK sehingga yag diproses masih 47%. Syaikhu mengatakan dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK, salah satu strategi KemenPUPR adalah melakukan re-evaluasi aset, bagaimana pembayaran pajaknya kepada Kemenkeu, dan apakah akan ada special treatment.
Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)
Syaikhu mengatakan bahwa Kemenhub perlu memperhatikan asas keselamatan. Ia juga menyampaikan mengenai terminal bahwa perlu adanya penguatan sehingga menimbulkan kelancaran pada transportasi di daerah.
Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional - Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS
Ahmad mengapresiasi untuk BMKG karena telah menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Kemudian, Ahmad bertanya bagaimana kendala dalam pencarian korban bencana. Untuk Basarnas, Ahmad menanyakan apa kendala dalam pencarian korban menggunakan JT-610, apakah alat atau SDM atau waktu. Untuk BPWS, apa kendala hingga November penyerapan anggaran masih rendah. Untuk BPWS, Ahmad mendukung penggratisan pembayaran untuk Suramadu. Selain itu, perlu dibuat langkah-langkah yang tepat dan percencanaan untuk menghasilkan produk-produk unggulan dalam pariwisata di Madura.
Progres Report Kajian Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian DPR RI
Ahmad menegaskan bahwa kewenangan harus diperhatikan dan harus melibatkan DPR-RI.
Latar Belakang
Ahmad Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 147.573 suara
melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Ahmad Syaikhu bertugas di Komisi 5 yang meliputi Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan.
Pendidikan
SD , SD LEMAH ABANG II . Tahun: 1971 - 1976
SMP , SMP SINDANG LAUT . Tahun: 1977 - 1980
SMA IPA , SMA SINDANG LAUT . Tahun: 1980 - 1983
DIPLOMA AKUNTANSI , STAN. Tahun: 1983 - 1986
DIPLOMA , . Tahun: -
Karir Politik
1986 s.d. 1989: Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatra Selatan
1989: Auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat
2004 s.d. 2009: Anggota DPRD Kota Bekasi
2008: Calon Wali Kota Bekasi
2009 s.d. 2013: Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
2013 s.d. Sekarang: Wakil Wali kota Bekasi