Nasional Demokrat - Sulawesi Utara

Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Felly bertanya mengenai berapa puluh ribu lagi pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya karena apa apa sekarang serba online. Menurut Felly, BPJS Ketenagakerjaan harus memperhatikan kesempurnaan grand design ini.

Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)

Felly menyampaikan mengenai prediksi BIN tentang adanya lonjakan yang terpapar COvid dari bulan April
sampai Juni dan ia mengatakan harusnya sudah ada prediksi cara untuk menekan tidak adanya korban sampai puluhan ribu. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan masif merupakan salah satu jalan keluar, mulai dari pemeriksaan dokter dan tenaga kesehatan kemudian masyarakat. Menurutnya skala pemeriksaan dan lab harus diperhitungkan karena banyaknya korban meninggal yang hasil tesnya belum
keluar. Ia juga meminta penjelasan gugus kesehatan terkait perhitungan dan SOP pembagian ADP. Kemudian ia menyampaikan bahwa social distancing harus dibarengi dengan cara-cara tepat karena jika tidak maka hanya sedikit orang yang patuh.

Peran dan Permasalahan terkait Petugas Keluarga Bencana (PKB) dan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Advokasi Penggerakan dan Informasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Felly menanyakan alasan FKPLB terkait BKKBN bertanggung jawab dalam belanja pegawai. Terkait alat kontrasepsi, Felly mengatakan jika di tingkat kelurahan harus membayar alat tersebut. Ia menginginkan adanya proposal dan permintaan dari BKKBN untuk memperjuangkan hak PLKB.

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Terkait sistem informasi, Felly meminta penjelasan terkait operator perakit mesin yang sudah dibuat oleh Kemenaker untuk membuat penelitian untuk golongan pokok jabatan. Menurut Felly, ini ada kaitannya dengan SMK, agar tujuannya setelah sekolah langsung mendapat pekerjaan. Namun, realitanya masih banyak pengangguran.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Felly mengatakan jika bicara anggaran yang kecil ini tidak masuk akal dengan penanganan kasus-kasus yang kompleks yang dilakukan BNP2TKI, jadi perlu perencanaan yang lebih baik lagi agar anggarannya bisa dinaikkan.

Situasi Penyakit Tuberkolosis dan Dampak Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat -Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat KPCDI

Felly mewakili Komisi 9 DPR-RI mengatakan akan memperjuangkan apa yang semua sampaikan. Ia juga menanyakan sudah sejauh mana pencegahan disosialisasikan karena lebih dari 23.300 jiwa yang terindikasi penyakit TB. Menurut Felly, memang butuh kampanye disetiap kepala daerah untuk turun kebawah menemui warga.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Felly Estelita menyinggung mengenai laporan tahun 2019. Ia mengatakan dalam laporan tersebut tidak tergambar secara rinci untuk setiap provinsi berapa penyerapannya karena yang tergambar dalam laporan tersebut hanya yang tidak terserap saja, itupun rinciannya tidak tegambar. Felly berharap kedepannya dapat digambarkan secara rinci untuk penyerapan anggaran di masing-masing provinsi. Lalu, Felly juga menanyakan ada berapa banyak Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang tersebar di seluruh provinsi.

Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM

Felly meminta untuk diberikan buku saku atau informasi umum yang dapat diedarkan di tempat umum sebagai bentuk informasi serta menjadi bentuk sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mengefisienkan anggaran yang dimiliki agar masyarakat benar-benar tahu dari hal yang amat dasar.

Penundaan Kenaikan Iuran JKN Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Dewan Pengawas dan Dirut BPJS Kesehatan

Felly mengatakan memberi waktu kepada Menkes dan Dirut BPJS jika butuh menghubungi atau koordinasi dengan yang lain untuk ambil keputusan resmi sekarang juga. Pemerintah sudah memutuskan mengambil jalan alternatif kedua. Harusnya dengan adanya LKPP, produk dan harga di E-Katalog tidak boleh bermasalah

Latar belakang

Felly Estelita terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 76.577 suara melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Dapil Sulawesi Utara.

Felly merupakan mantan komisaris di Bina Prima Jaya dari tahun 2001 hingga 2008.

Riwayat pendidikan

SD INPRES Rumoong Bawah (1977-1983)

SMPN Amurang (1983-1986)

SMAN 2 Amurang (1986-1989)

S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ekonomi (IBEK) (1994-1998)