Partai Amanat Nasional - Sulawesi Selatan I

Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Pandangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ashabul sebagai Pimpinan mengatakan untuk Ketua Panja dari DPR-RI adalah Ibu Diah Pitaloka (Fraksi PDI-P). Dari Pemerintah, DPR-RI tunggu nama-nama Anggota Panja-nya.

Tanggapan

Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Ashabul mengatakan kuota tambahan perlu dipastikan informasinya lebih awal sehingga tidak mengganggu pembahasan kuota reguler sesuai kesepakatan yaitu 221.000, tetapi kita juga tidak boleh tersandera dengan kuota tambahan tersebut sehingga mengganggu pembahasan di Komisi 8 DPR RI. Ashabul berpendapat pembahasan tetap pada kuota 221.000 pada Tahun 2024, kalau akhirnya tambahan 20.000 baru pasti Januari 2024 maka ditinggalkan saja. Ashabul mengatakan kalau pembahasan dimulai Januari 2024, maka pelunasan biaya haji akan berdampak kepada daya serap haji.

Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 1444 H / 2023 M dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI

Kahfi mengatakan bahwa lansia perlu menjadi perhatian khusus dan saya menduga salah satu faktor keterlambatan pelunasan adalah faktor usia, mungkin dia akan berangkat tapi tidak nyaman kalau tidak ada pendamping, di sisi lain tetap berangkat tetapi anaknya tidak menyetujui untuk berangkat. Persoalannya, kalau kita buka ruang pendamping maka itu akan mengganggu hak kuota jemaah lain. Mulai tahun ini dan tahun ke depan, Kahfi mengira wajah haji Indonesia ini akan didominasi wajah-wajah lansia itu perlu menjadi perhatian kita. Kalau lansia mandiri tidak masalah, tapi kalau sudah pakai tongkat dan kursi roda berhaji akan menyusahkan orang. Ini perlu ada keberanian dari kita untuk menyikapi ini. Apapun caranya, kuota haji harus kita serap semaksimal mungkin, hanya para pejabat Kementerian Agama yang di Kabupaten/Kota harus proaktif mendatangi calon-calon jamaah haji untuk memastikan berangkat atau tidak. Kemudian jangan sampai jamaahnya sudah tidak ada, mungkin sudah meninggal atau jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW). Pasca Haji, kita perlu melakukan verifikasi langsung karena calon haji yang sudah dua hingga tiga kali dapat antrian tapi tidak berangkat khususnya di tingkat Kabupaten/Kota.

Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan

Ashabul berharap BKKBN memiliki peluang pamungkas, khususnya menyambut 2020 sebagai bonus demografi dan menyarankan agar penanggulangan stunting lebih banyak melibatkan peran Puskesmas. Dalam 5 tahun terakhir Ashabul mengatakan bahwa di Puskesmas yang banyak ditanyakan masyarakat itu mengenai BPJS.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Ashabul Kahfi mengatakan bahwa anggaran yang diberikan oleh BNP2TKI ini tidak berimbang dengan permasalahan yang dihadapi BNP2TKI, jadi ia mengira perlu direalokasi ulang paling tidak ada penambahan bagi BNP2TKI. Ia juga menyarankan untuk menampilkan terkait dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti apa. Disepanjang tahun 2018 ada kasus penganiayaan di Malaysia yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja WNI ini, Ashabul Kahfi ingin mengetahui seperti apa BNP2TKI menyikapi kasus ini.

Situasi Penyakit Tuberkolosis dan Dampak Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat -Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat KPCDI

Ashabul mengatakan bahwa ia tidak menanyakan seberapa besar anggaran dari APBN, namun lebih ke bantuan dari mitra. Ia menanyakan apakah ada data terkait hal tersebut.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 —‌ Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BKKBN

Terkait kenaikan anggaran yang berdasarkan dari dua sumber (dalam negeri dan luar negeri), Ashabul Kahfi mempertanyakan apakah dua sumber tersebut berasal dari APBN atau tidak. Lalu, Ashabul juga mempertanyakan sejauh mana serapan anggaran tahun 2018 tanpa melibatkan dua sumber tersebut. Ashabul mengatakan bahwa ia membaca di media bahwa salah satu faktor rendahnya serapan anggaran BKKBN karena adanya kekosongan jabatan selama 1 tahun 8 bulan. Ashabul mempertanyakan ketika di BKKBN tidak ada yang menjabat (kekosongan jabatan), apakah pelaksanaannya bisa terus berjalan atau tidak. Ashabul juga mempertanyakan mengapa realisasi serapan anggaran belanja pegawai jadi rendah dan seperti apa partisipasi Pemerintah Daerah selama tahun 2018.

Evaluasi dan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 serta Penyerapan APBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan

Ashabul mengatakan bahwa pertumbuhan pekerja kita dalam 5 tahun melampaui target, hanya saja ini tidak berkorelasi atau berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi kita yang masih tetap statis diangka 5,4%. Ashabul menanyakan kenapa keadaan seperti itu bisa terjadi.

Latar belakang

Ashabul Kahfi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 57.221 suara melalui Partai Amanat Nasional untuk dapilSulawesi Selatan 1.

Riwayat Pendidikan

SD Aisyiyah Cab. Bantaeng (1966 - 1972)

SMP Mu’alimin Yogyakarta (1973 - 1976)

SMA Mu’alimin Yogyakarta (1976 - 1979)

S1 IAIN Alauddin Makassar (1979 - 1986)

S2 IAIN Alauddin Makassar (1992 - 1995)

Perjalanan politik

DPRD Sulsel (2004 - 2019)