PDI Perjuangan - Banten III

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Ananta mengatakan terkait program progresif pro rakyat dari Presiden Jokowi tentang Perhutanan Sosial, memang kaitan kawasan hutan dengan pengelolaan kawasan khusus yang awalnya dikelola oleh Perhutani diambil oleh negara dan diberikan kepada rakyat baik hutan produksi maupun hutan lindung. Di Banten, ada beberapa desa yang masuk dalam wilayah tersebut, memang ini berkaitan dengan kesejahteraan petani. Lalu proses kelanjutan pemberian hak kelola ini sejauh mana karena di Banten sekarang ini katanya mandek. Lalu ada yang sudah tetapi penataannya perlu keterlibatan karena katanya berkembang isu pungli yang kadang-kadang dikaitkan dengan oknum Perhutani.

Di Banten, investasi selalu mendapat nomor 5 tetapi sekaligus tingkat penggunaan terbukanya tinggi, rata2 9% dan jomplang sekali antara selatan dan utara. Kondisi semacam ini berbanding lurus dengan IPM yang rendah di Banten sebelumnya, ketika di Banten banyak proyek mangkrak, kehadiran BUMN Karya bisa memperlancar tetapi sekarang keterbelakangan Banten yaitu gap kemiskinan dimana BUMN punya aset ribuan triliun, masyarakat Banten berharap agar difokuskan gantian ke selatan sehingga keseimbangan kesejahteraan bisa terwujud. Ironis sekali memang, di Utara SDA perkebunan melimpah tetapi dikelola di Jabodetabek, kehadiran BUMN di sana sangat membantu karena ini juga tawaran dari Pejabat Gubernur yang mengatakan hilirisasi untuk mengurangi pengangguran bisa mengobati masyarakat Banten. Terakhir, Ananta mengatakan terkait Kereta Cepat, Presiden mengatakan tidak akan ada PSO artinya tdk ada subsidi, tapi dari targetnya yang turun terus, bagaimana dampaknya terhadap perusahaan dan kita perlu penjelasan terkait perhitungan target terbaru.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Ananta mengatakan bahwa Menteri Investasi sebagai jawaranya investasi karena target yang diberikan oleh presiden selalu terlampaui, dan nasionalismenya tinggi dengan konsep indonesia sentris, namun di Banten ini antara Banten selatan dan utara jauh sekali kesenjangannya. Kami berharap hadir di tempat kami dan bisa membuat suasana ada keseimbangan karena jomplangnya luar biasa sehingga di sana kalau Banten Selatan yaitu Rangkas itu sejahtera. Kami hitung industri di sana hanya 13 dan 42 persen sementara tangerang ini ada 2700 industri karena ini gap nya terlalu tinggi sekali.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Ananta menegaskan persoalan koperasi kita adalah data. Sehingga mau tidak mau kita harus memperbaiki itu karena berkaitan dengan kebijakan. Jadi kalau datanya tidak pernah konkrit maka kebijakannya tidak tepat sasaran. Basic data tunggal UMKM itu anggarannya tidak sedikit. Tahun 2022 itu dialokasikan 405 Miliar, 2023 itu 393 Miliar, tahun 2024 itu 410 Miliar. Sehingga ia ingin mendapatkan ketegasan sebetulnya progressnya sampai di mana gitu jangan sampai nanti sudah melewati pemilu hal ini belum selesai. Sebenarnya jumlah UMKM di Indonesia itu berapa. Kemudian berapa tiap provinsinya, kabupaten dan kotanya sampai dengan kualifikasinya. Kemudian, sistem Koperasi itu mirip dengan sistem sosial kita gotong royong. Jadi modal-modal kecil rakyat itu kalau disatukan bisa menjadi modal besar untuk berproduksi. Jadi kalau itu berhasil maka akan mencapai kekuatan kemandirian rakyat.

Selanjutnya ia mengatakan menurut data Kementerian Investasi, Banten itu selalu menempati urutan 5 besar daerah tujuan investasi. Namun tingkat pengangguran terbuka di Banten itu itu nomor 1 tapi investasinya 5 besar artinya investasinya itu memang tidak tidak berkualitas. Maka saya berharap mendirikan koperasi UMKM ini bisa membantu masyarakat Banten. Mengenai UMKM masyarakat adat, memang modernisasi itu sering menggeser masyarakat adat. Masyarakat Baduy Di Rangkasbitung itu minimal 1000 pelaku UMKM tapi karena minimnya kehadiran negara di sana jadi tidak berkembang. Masyarakat Baduy itu bukan anti bantuan tapi memang dia mempunyai konsep sikap berdikari dengan memegang tradisi. Tapi ia berharap ini hadir juga kehadiran Kemenkop dan UKM. Sehingga kesejahteraan sampai ke masyarakat Baduy. Kami juga di Banten merasakan banyak yang berkedok koperasi tapi sebetulnya itu Bank keliling dan lintah darat. Saya berharap ketika bicara tentang pengawasan betul-betul diverifikasi. Kalau itu memang lintah darat atau bank keliling yang berkedok koperasi dibubarkan saja.

Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI

Ananta menyampaikan kaitannya dengan reasuransi ketika injeksi PMN 1 triliun itu diharapkan memiliki rating baik laba perusahaan yang meningkat serta rasio solvabilitas yang baik. Diyakini bahwa akan menarik strategic investor. Pertanyaannya sederhana sampai hari ini kalau itu nanti diberikan kira-kira investor yang tertarik itu yang mana. Kemudian ada dua hal yang penting itu, bahwa reasuransi ini memang di mata masyarakat memang belum begitu dikenal. Dan tingkat literasi terhadap asuransi kita ini baru 31% artinya masyarakat kita itu memang belum melek asuransi. Kemudian tingkat inklusi asuransi itu 16,6%. Memang ini perlu ada sosialisasi terhadap masyarakat jadi supaya kita memberikan PMN itu juga ada hasil feedback terhadap masyarakat. Sementara mengenai Reasuransi, Ananta berharap ketika kita setuju menyetujui ini yang pertama bahwa reasuransi ini juga harus bermanfaat terhadap asuransi UMKM maupun asuransi di bidang pertanian maupun agraris. Karena websitenya RIU itu belum jelas di bidang agraris. Sedangkan kita lihat sekarang ini semua kita fokuskan kepada UMKM. Karena sekarang ini bahwa penghasilan di bidang agraris itu sangat potensial merugi sehingga ini memang harus pikirkan pada gagal panen. Jadi kita memang harus perlu melindungi masyarakat kita di bidang aset usaha pertanian aset peternakan sapi kerbau termasuk aset perikanan. Kemudian kaitannya dengan Id Food, Id Food itu kebutuhan 500 miliar. Itu sangat kecil apalagi kainnya dengan dengan pangan karena hasil Rakernas PDI Perjuangan itu mendorong upaya mewujudkan kedaulatan pangan. Karena kebutuhan manusia itu didahului dari pangan, papan, dan sandang. Sehingga Ananta berharap untuk ID Food konsentrasi saja karena hanya 500 ml, sehingga dikonsentrasikan saja programnya jadi risiko gagalnya itu lebih kecil. Sehingga ketika nanti kita kasih 500 milyar agar ID food itu melibatkan UMKM dan rakyat untuk meningkatkan produksi pangan terutama protein.

Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food, Direktur Utama PT Berdikari, Direktur Utama PT Garam, Direktur Utama PT Perikanan Indonesia /Perindo, Direktur Utama PT Sang Hyang Seri, dan Direktur Keuangan, Manrisk, SDM dan Umum PT Perusahaan Perdagangan Indonesia/PPI

Presiden ke-5, Megawati Soekarnoputri sudah cukup lama mengingatkan kepada kami dan kita tentang krisis pangan, sehingga di lingkungan kami mulai menanam bahan pokok pangan diluar beras, sekaligus memberikan peringatan ancaman bahaya stunting. Sementara, Presiden Jokowi sejak tahun 2022, pidatonya selalu tentang resesi dunia dan krisis pangan di tahun 2023, jadi rakyat sudah tahu tetapi belum paham, sehingga kami berharap holding pangan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Kelihatannya, hal ini sudah direspons negara lain, setidaknya ada 22 negara yang sudah mulai menghentikan ekspor makanan, sehingga 2022 kemarin kita diberi kado soal kenaikan harga bahan pangan seperti beras. Kami berharap holding pangan dapat mengurai masalah jangka panjang agar benang kusut ini tidak selamanya kusut. Skala prioritas PT RNI apa, termasuk anggota perusahaan holding pangan. Informasi yang kita peroleh, Maret - Mei akan ada panen raya, PT RNI akan menampung hasil dari petani dengan cara bagaimana, Ananta berharap, RNI dapat memberi kontribusi dalam akses pangan untuk masyarakat sekitar perusahaan sawit. Terkait isu tempe, Ananta tidak yakin bahwa "tanah surga" kita tidak mampu menanam kedelai.

Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Ananta ingin mendapatkan konfirmasi dari Ibu Dirut dan ia ingin memberikan catatan. Jika soal restrukturisasi memang ini wacana yang sudah lama dan kalau dimulai ini harus diapresiasi. Hal ini harus dibuktikan kepada stakeholder yang utama, yaitu seluruh masyarakat yang merasakan perekonomian dalam negeri. Ananta menanyakan apakah ini akan berdampak ke dalam kemandirian energi dan kapan Indonesia banyak ekspor migas ke luar negeri dan mengurangi impor. Lalu, Ananta juga menyampaikan bahwa ia sudah sampaikan usaha Pertamina yang banyak sekali. Ananta menanyakan jika Direktur Utama PT Pertamina disuruh memilih 3 saja, anak perusahaan mana yang akan dipilih. Selanjutnya, Ananta juga mengapresiasi harga BBM semasa pandemi tidak naik.

Pembahasan Mengenai Kondisi Aktual Terkait Dampak Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Dirut PT Garam (Persero), Dirut PT Perikanan Nusantara (Persero), Dirut PT Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Persero), Dirut Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) dan Dirut PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Ananta memberikan apresiasi kepad BUMN klaster pangan sudah cepat mengambil langkah untuk mengatasi Covid-19. PT Garam sejak dulu perjalanan sudah cukup berat yang dimana harus memenehu pasokan dalam negeri, maupun untuk kebutuhan rumah tangga maupun industry. Pada saat ini harga garam Rp300 per Kg dengan catatan pasokan yang melimpah, dan pada saat ini petani kehidupannya susah ditambah dengan keadaan pandemi Covid-19. Ananta mempertanyakan apakah PT Garam akan adanya panen raya. Ananta menyampaikan kejadian yang terjadi di Bali bahwa Perikanan Nusantara harus mengubah target pasar. Ananta mengusulkan untuk PT Perikan Indonesia untuk membuat pusat pembelian ikan darurat dengan bekerjasama dengan Kementerian KPP. Sedangkan terkait dengan penjualan online, banyak nelayan kita yang tidak memiliki nomor rekening sehingga rawan sekali terjadinya penipuan. Ananta beraharap kepada PT Perdagangan Indonesia untuk mampu menyerap hasil produksi lokal yang tidak bisa terjual akibat dari PSBB, dengan ruang lingkup yang bisa digunakan untuk menyalurkan produk-produk rakyat. Sedangkan untuk PT BGR berharap untuk melakukan trobosan distribusi pangan dari hulu dan hilir yang dimana untuk beberapa wilayah sudah melakukan PSBB. Ananta mempertanyakan langkah apa yang akan dilakukan oleh PT BGR mengenai hal tersebut. Ananta mengatakan untuk perdagangan indonesia agar mencari peluang ekspor di negara lain walaupun masih dalam situasi Covid-19, tetapi dalam keadaan saat ini negara lain juga membutuhkan pasokan-pasokan yang kita miliki.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Hutama Karya (Persero), PT. Wijaya Karya (Persero)Tbk, PT. Waskita Karya (Persero)Tbk, PT. Pembangunan Perumahan (Persero)Tbk, dan PT. Adhi Karya (Persero)Tbk

Ananta mengatakan pengerjaan tol di Ujung Kulon katanya akan dilaksankan oleh swasta tetapi belum ada pembahasannya, Ananta bertanya bagaimana menyikapi masalah tersebut. Ananta mengatakan proyek yang dikerjakan PT. Adhi Karya kualitasnya rata-rata padahal finansialnya cukup kuat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2019 dan Road Map Kementerian BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN

Ananta mengatakan bahwa pada tahun 2019 banyak isu yg menarik perhatian masyarakat yaitu Garuda, Sriwijaya, PLN, dan Krakatau steel. Ananta mempertanyakan Rencana pak Menteri untuk Krakatau steel seperti apa karena ini bicara industri masa depan dan kinerja kita di mata dunia. secara internal, policy untuk penyehatan BUMN di bidang asuransi seperti apa? Harus ada terapi agar masyarakat mulai percaya lagi ke bisnis asuransi.

Latar Belakang

ST Ananta Wahana terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 26.662 suara melalui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) . Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, ST Ananta Wahana bertugas di Komisi 6 yang meliputi Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, BUMN, Investasi dan Standarisasi.

Pendidikan

1. SD Puncang Sawit Solo (1973-1979)

2. SMP Pangudi Luhur Bintang Laut Solo (1979-1982)

3. SMA Negeri IV Solo (1982-1985)

4. Fak. Hukum Universitas Sebelas Maret Solo (1985-1990)