Golkar - Jawa Tengah X

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Haeny menanyakan apakah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada diperkenankan untuk melakukan penyelidikan. Sebab, istilah penyelidikan sebelumnya tidak dikenal dalam BUMN dan BUMD. Untuk itu, Haeny mengusulkan agar isitilah tersebut dirubah menjadi perencanaan dan penelitian.

Tanggapan

Dasar Refocusing Anggaran, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM)

Haeny mengharapkan anggaran dan program untuk masyarakat di dalam belanja infrastruktur tidak dikurangi. Menurut pengalamannya, pemotongan anggaran bisa terjadi karena kondisi tertentu seperti Covid-19, tetapi persentase anggaran tetap ada. Ia mengatakan berdasarkan data, alangkah bijaknya jika anggaran infrastruktur fisik dan non fisik untuk masyarakat tidak dipotong. Ia menyarankan PJU (Penerangan Jalan Umum) diberikan ke dapil-dapil yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dan yang prioritas. Ia menyampaikan mengenai Permen No. 3 Tahun 2020 yang mengatakan sampai September 2020 tidak ada kenaikan tarif daftar listrik, tetapi di Oktober masyarakat akan menanggungnya. Ia menanyakan evaluasi atau penangguhan dari Permen tersebut.

Proses Pelaksanaan Program hingga Triwulan ke-III Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020, Persiapan Energi untuk Ibukota Baru, dan Tindak Lanjut Pembahasan RUU tentang Minerba — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Haeny meminta rincian anggaran pembangunan peralatan efisiensi energi yang sebesar Rp800 Miliar. Haeny berharap kepada Komisi 7 DPR-RI untuk bisa menindaklanjuti data konverter gas nelayan dan petani agar semuanya tepat sasaran.

Produk Lifting Migas Tahun 2019 dan Kendala Serta Hambatan Investasi Sektor Migas - RDP Komisi 7 dengan 10 Besar KKKS

Haeny menanyakan komitmen Exxon terhadap CSR di Tuban seperti apa. Pemahaman masyarakat terhadap keberadaan K3S terhadap penerimaan negara itu perlu ditingkatkan. Saran ia perbaiki komunikasi perusahaan dengan Pemerintah daerah dan masyarakat. Jangan hanya bicara nominal ke masyarakat. Selanjutnya Haeny mengusulkan jika melakukan CSR di Kabupaten Tuban adalah ke sektor pertanian dan nelayan.

Evaluasi Kinerja PT. PLN Tahun 2019, Proses Pemanfaatan Crued Palm Oil Untuk Bahan Bakar Pembangkit, dan Kesiapan PT. PLN dalam Mendukung Pengembangan Kendaraan Listrik – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN

Haeny mengatakan bahwa sebagai BUMN pasti akan berorientasi kepada keuntungan dan konsumsi listrik tidak sedikit, sejauh mana PLN dalam menjalani peraturan Kementerian ESDM atas ganti rugi kepada konsumen.

Program Kerja Tahun 2020 dan Progress Program Sumur Bor Pasca Pengesahan UU No.7 Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Haeny meminta informasi uraian tentang kars. Menurut Haeny, pajak untuk perlindungan kars baru ada produk hukumnya pada tingkat peraturan MenESDM, tata perundang-undangan menyatakan harus didahului penjabaran sebelum produk. Haeny bertanya apakah produk peraturan pemerintah sudah dipikirkan untuk mengambil inisiatif karena kewenangan kars ada di Badan Geologi.

Evaluasi Kinerja Blok 2 Terminasi Tahun 2019 (Blok Mahakam dan Blok Sangga 2), Kesiapan PT. Pertamina dalam Implementasi B30, Perkembangan Ahli Kelola Blok Rokan - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Haeny berharap agar Pertamina agar dapat menciptakan kemandirian energi dan mandatory dari
Pemerintah, dan Haeny mempertanyakan sudah samapi dimana koordinasi Pemerintah dalam hal tarif BBM agar tidak membebani rakyat.

Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2020 - Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas

Haeny mengatakan SKK migas satuan kerja yang unik, karena amanah dari UU dan Perpres 9 2009 bahwa SKK Migas ini untuk pengelolaan kegiatan migas yang berada disektor hulu. Kemudian, mengenai 70 cekungan, adanya statement dari Kepala SKK Migas pada tanggal 4 September 2019 bahwa dari 128 cekungan baru 54 cekungan yang di ekplorasi, dan dari 54 cekungan ini yang efektif baru 18. Terakhir, Haeny mempertanyakan sudahsejauh mana teknologi dalam negeri di dalam lalu lintas dengan KKS yang finansialnya dari luar negeri, serta sudah sejauh mana SDM lokal dijadikan posisi tawar dalam kontrak kerja Internasional.

Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Haeni menanyakan bagaimana koordinasi Kemenristek soal hak kekayaan intelektual? Haeni menyarankan agar riset yang dilakukan bukan hanya untuk varietas baru melainkan varietas unggulan agar dapat dikembangkan di wilayah lain. Haeni bertanya bagaimana Kemenristek memfasilitasi anak-anak yang memiliki inovasi baru? jangan sampai pihak luar negara yang justru membeli inovasi anak bangsa.

Latar Belakang

Haeny Relawati merupakan mantan Bupati Kabupaten Tuban yang menjabat selama 10 tahun dari tahun 2001 hingga 2011. Haeny juga pernah menjabat sebagai komisaris di PT. Ariesta Tuban.

Haeny terpilih menjadi anggota DPR-RI melalui Partai Golongan Karya (Golkar) setelah memperoleh 87.048 suara dari dapil Jawa Tengah 10 yang meliputi Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Kebonsari VI Tuban (1969-1975)

SMP Negeri Tuban (1876-1979)

SMA Negeri Tuban dan SMA Negeri 1 Klaten (1979-1982)

S1 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1983-1993)

S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1994-1996)

Perjalanan Politik

• Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban (1989-1994)
• Ketua Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tuban (1994-2016)
• Bupati Kabupaten Tuban (2001-2011)
• Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur (2016-2018)
• Ketua KPPG Provinsi Jawa Timur (2016-2018)

Riwayat Pekerjaan

• Direktur PT. Sembilan-Sembilan Tuban Perdana (2011-2018)
• Direktur CV. Sembilan-Sembilan (2011-2018)
• Komisaris PT. Ariesta Tuban (2011-2018)