Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
PDI Perjuangan - Sulawesi Utara
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gorontalo
Tanggal Lahir
17/10/1959
Alamat Rumah
Dusun I, Desa Pinolosian Kec. Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan,Provinsi Sulawesi Utara 95775
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI

Herson memberikan apresiasi yang positif kepada Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dimana petugas yang ada di kabupaten sangat proaktif dan itu ia rasakan ketika dirinya turun ke daerah-daerah. Di tengah pemulihan ekonomi di tahun 2021, Herson melihat Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi setelah di refocusing masih ada Rp25 Triliun. Herson ingin tahu setelah di refocusing bagaimana pencapaian target prioritas nasional dalam program pengentasan desa tertinggal menjadi desa maju dan mandiri. Herson menegaskan bahwa Pemerintah berusaha mempertahankan ketahanan pangan dalam rangka pemulihan ekonomi, tetapi dalam program peningkatan lumbung desa masih belum merata. Ia meminta hal tersebut menjadi perhatian. Terkait permintaan Presiden agar desa yang sudah memenuhi syarat menjadi Desa Digital untuk segera direalisasikan agar mereka dapat dengan mudah memasarkan produk hasil olahan dari desa tersebut. Herson menambahkan untuk para pendamping desa di Sulawesi Utara cukup komunikatif dan ia mengaku sering bertukar pikiran dengan para pendamping desa. Herson menilai pekerjaan pendamping desa penuh risiko terlebih di tengah Pandemi Covid-19, tidak adanya fasilitas Alat Pelindung Diri dan penghasilannya yang tidak besar, ia berharap agar hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian.


Pendahuluan Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Rancangan Kinerja Pemerintah RAPBN 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Herson mengatakan Tema RKP 2021 adalah mempercepat pemulihan ekonomi yang berarti kegiatan berbasis masyarakat harus diperbanyak, jika bisa anggaran untuk membangun gedung ditunda dulu dan diganti dengan kegiatan berbasis masyarakat. Menurutnya, kegiatan-kegiatan di tahun 2020 yang direlokasi atau direlaksasi agar dikerjakan di 2021 harus dicermati.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran (TA) 2021 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Herson mengatakan bahwa tema RKP 2021 adalah mempercepat reformasi ekonomi dan sosial yang berarti adalah cara mengubah dan menanganinya. Menurutnya, saat ini Kemenhub memegang peranan penting. Selain itu juga ada perilaku masyarakat yang menjadi tantangan dalam pemulihan ekonomi. Di sisi Pemerintah, banyak aturan simpang siur seperti hari ini di Gorontalo dimana untuk melakukan rapid test dikenakan harga Rp900.000. Ia mengatakan bahwa hal tersebut harus segera ditangani karena kalau dibiarkan maka harapan new normal tidak ada. Ia mengusulkan kendaraan Damri ditambah untuk transportasi umum melakukan aktivitas. Ia mengatakan ada kemungkinan solusi lain yang bisa diambil agar aktivitas pemulihan ekonomi benar-benar berjalan dan perlu adanya prioritas.


Peyampaian Rencana Strategis, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran K/L TA 2019 dan Program Legislasi Nasional - Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas), dan Plt. BPWS

Herson berkata bahwa terkait BPWS, karena yang mengerjakan Plt. jadi tidak menerima tunjangan maka sangat hebat Bapak-bapak ini atau karena tunjangan tidak ada maka kinerjanya tidak maksimal, bapak yang mana. Jika kinerja tidak bisa ditingkatkan, bubarkan saja. Dana yang ada beri saja kepada lembaga pengawasan atau Kementerian disana agar dikelola. Herson bertanya Badan ini apa gunanya. Sanitasi tidak dicapai, pembebasan lahan pun begitu. Untuk BMKG dan BNPP, Herson memberikan apresiasi, diharapkan kedepan peringatan bencana bisa sampai 2 menit bahkan 5 detik. Tentunya memerlukan teknologi lagi. Herson mengusulkan kepada pimpinan bahwa 2 lembaga ini kedepan perlu memperbarui perlengkapa. Untuk itu, 2 lembaga ini wajib ditambahkan anggarannya untuk mengembangkan, meganti peralatan yang ada dengan yang lebih canggih dan lebih hebat lagi untuk mengurangi rasa cemas di masyarakat.


Kesiapan Infrastruktur dan Transportasi Menjelang Persiapan Natal 2019 dan Tahun Baru Masehi 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala Basarnas, Korlantas Polri, dan Sestama BMKG

Herson mengatakan bahwa antisipasi yang akan dilakukan harus belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Herson menegaskan bahwa nyawa tidak bisa diukur dengan persentase. Herson berpesan agar Kemenhub harus waspada sejak dini terkait dengan pengangkutan arus penumpang.


Laporan Akhir (Final Report) KNKT terkait Investigasi Kecelakaan Lion Air JT 610 dan Masalah Penerbangan Nasional – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perhubungan, Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Dirut. Maskapai Lion Air, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Sriwijaya Air, dan Dirut PT. Pertamina

Herson mengatakan mengenai 3 wilayah di Sulawesi yang penerbangannya ditutup dimana hal ini diakibatkan karena avtur tadi yang di Jakarta harganya masih 7 ribu tapi di Manado sudah 10 ribu. Ia menanyakan alasannya karena masih ada subsidi juga untuk ketiga wilayah ini.


Penyelesaian Permasalahan Antara APBMI dan BUP/PT Pelindo I, II, III dan IV (Persero) - Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)

Menurut Herson, yang lebih konyol Pelindo bekerja sama dengan asing, kenapa tidak dengan asosiasi yang ada, ini telah mengambil alih lahan penghidupan asosiasi bongkar muat. Herson juga mengatakan Komisi 5 DPR RI harus mendesak agar Permen 152 dicabut.


Latar Belakang

Herson Mayulu terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 105.533 mewakili Partai PDI Perjuangan untuk Dapil Sulawesi Utara.

Riwayat Pendidikan

S1 Universitas Terbuka (1993-1997)

Riwayat Pekerjaan

Herson Mayulu sejak 1987-2004 Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Mongondow. pada periode 200402008 ia Sebagai Ketua Komisi C DPRD Bolaang Mongondow. dan pada periode 2007-2009 ia Sebagai Wakil Ketua DPRD Bolaang Mongondow.

Herson Mayulu menjabat Sebagai Bupati Bolaang Mongdow selama 2 periode, sejak periode 2010-2015 dan periode 2016.

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gorontalo
Tanggal Lahir
17/10/1959
Alamat Rumah
Dusun I, Desa Pinolosian Kec. Pinolosian Kab. Bolaang Mongondow Selatan,Provinsi Sulawesi Utara 95775
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
PDI Perjuangan
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan