Gerindra - DKI Jakarta II

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Masukan terkait RUU Kepariwisataan - RDPU Komisi 10 dengan Dirjen Kebudayaan, Ahli Sejarah Indonesia, Dosen Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Jurnalis/Filmmaker

Himmatul mengapresiasi masukan-masukan dan banyak Insight yang luar biasa yang bisa memberikan masukan kepada Rancangan Undang-Undang tentang Pariwisata, yang nanti akan direvisi, namun Himmatul juga mengapresiasi lebih lanjut soal yang dikatakan mengenai Umrah. Pemerintah Saudi sendiri menganggap Umroh ini memang menjadi bagian dari wisata sehingga mereka mengharapkan ada overstay di sana dengan membuat wahana-wahana wisata, salah satunya membuka Kota Thaif menjadi kunjungan wisata berikutnya selain Madinah. Kota Thaif ini selain ada tempat-tempat ataupun situs-situs dimana Nabi Muhammad SAW, ada juga wahana-wahana permainan yang sekarang ini banyak sekali di Thaif, yakni wahana-wahana hiburan, ada kereta gantung dan lain sebagainya, jadi memang pemerintah Saudi sendiri sekarang menganggap kunjungan Umrah itu adalah sebagai bagian dari pariwisata. Himmatul juga ingin menyampaikan bahwa mengenai yang disampaikan Dandhy Laksono, dimana ada hotel yang dekat sekali dengan bibir pantai dan kolam renangnya dekat bibir pantai, dan kita menyaksikan yang di Bali pun seperti itu, resort-resort menguasai pantai, maka seharusnya ada aturan di mana area laut itu adalah area milik publik. Misalnya juga kalau ke Banten, yakni ke Tanjung Lesung atau ke Carita itu resort-resortnya menutupi laut, jadi masyarakat kita yang lewat jalan tidak bisa lihat laut karena ditutup oleh semua resort-resort. Di Bali hanya menyisakan Pantai Kuta untuk umum yang bisa datang melihat langsung laut, maka harusnya ada aturan terkait radius berapa hotel itu bisa membangun hotelnya, sehingga tetap pantai itu adalah milik masyarakat ataupun milik publik. Kemudian untuk yang Mandalika, Himmatul pernah mengusulkan waktu itu ketika dirinya menyaksikan sendiri di Mandalika itu indah sekali kalau dilihat dari jauh alias di atas gunung-gunung yang melingkupi Mandalika, tetapi perlahan namun pasti harus ada aturan radius berapa hotel bisa membangun hotelnya, tidak di area Mandalikanya.

Kesiapan Pemerintah Pusat dalam Mendukung Persiapan Pengisian Formasi Guru PPPK - Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 DPR-RI dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB)

Himmatul mempertanyakan tentang road map perekrutan P3K, berapa jumlahnya. Ini harus jelas dan sejak awal Komisi 10 DPR-RI sudah meminta bahwa harus ada peta jalan pendidikan. Dan kemudian,Himmatul mengatakan bahwa di dapilnya saat melakukan reses yaitu memenuhi kebutuhan infrastruktur. Di dapil DKI Jakarta infrastruktur saja masih kurang. Himmatul menghimbau Agar untuk PPDB usia diberlakukan sejak dari TK mau masuk SD. Karena ketika ditolak masuk SD masih usia bermain tapi ketika ditolak di SMP ditolak di SMA itu mereka sudah terlanjur sekolah dan dihentikan. Seharusnya afirmasinya itu ada. Terlebih lagi prestasi-prestasi banyak sekali yang terlempar tidak sekolah. Yang saya dapatkan 80% hasil reses saya di 20 titik kemarin saya turun mayoritas mengeluhkan PPDB baik zonasi prestasi maupun usia. Kemudian, akrobat 1 tahun ini seharusnya sudah ada. Jangan ada lagi akrobat-akrobat ini itu kalau kita memang peta jalannya sudah jelas mau ke mana arahnya. Istilah marketplace ini agak kurang seharusnya mungkin database saja. Karena kalau marketplace seperti orang jualan. Tapi itu profesi yang sangat mulia seharusnya menjadi suatu database saja untuk dipilih

Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI

Himmatul mengatakan da usulan dari masyarakat DKI Jakarta saat ia reses kemarin, kalau bisa program bantuan sarana prasarana seperti lapangan bulu tangkis atau bola voli ditambahkan juga lapangan mini soccer atau futsal karena itu yang paling bisa membawa banyak anak muda untuk bergerak karena ada fasilitasnya. Kalau sewa lapangan futsal mahal, jadi kalau bisa difasilitasi Pemerintah maka bisa dibangun. Di dapil ia ada kendala terkait lapangan yang sangat minim, bisa tidak sungai dimanfaatkan untuk diatasnya dibangun fasilitas olahraga berupa lapangan gantung atau jembatan untuk dijadikan lapangan olahraga masyarakat.

Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI

Himmatul mengatakan terkait banyaknya guru honorer swasta yang terserabut menjadi guru negeri melalui PPPK, bahkan ada yg 80% masuk formasi PPPK, sehingga swasta sekarang kekurangan guru. Ia mengusulkan agar Pemerintah perlu menghidupkan kembali PP Nomor 28 Tahun 1981. Di dapilnya, bukan hanya guru swasta yg terserabut, tetapi juga murid. Misalnya, kuota sekolah negeri yang tadinya 34 menjadi 40, sehingga siswa swasta banyak kehilangan murid karena murid pergi ke sekolah negeri. Banyak juga sekolah swasta yang belum mendapatkan bantuan sarpras dan fasilitas lainnya. Menurutnya, hal tersebut perlu diperhatikan oleh Kemendikbudristek. Himmatul menyampaikan bahwa banyak siswa yang tidak dapat mengikuti PTM dikarenakan belum vaksin dan itu aturan dari Dinas Pendidikan di daerah, sementara dalam aturan Kemendikbudristek, PTM tidak mewajibkan siswanya harus sudah vaksin.

Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Himmatul menanyakan alasan terkait perizinan ISBN yang sulit. Ia juga menanyakan kaitan antara Balai Pustaka milik Kemendikbud yang ada di Malaysia dan Pusat Perbukuan yang ada di Indonesia yaitu Perpusnas.

Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro

Himmatul Aliyah mengatakan bahwa Kami dari Fraksi Gerinda mendukung rencana revitalisasi dari Gubernur, mendukung juga apa yang dibutuhkan para seniman. Sepertinya ada seniman yang belum dilibatkan maka perlu dilibatkan segera.

Usulan dan Masukan terhadap Konsep Omnibus Law - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar Prof. DR. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Prof. DR. Sulistyowati Irianto, MA, dan Gita Putri Damayana, S.H,LL.M.

Himmatul mengatakan bahwa teknologi di Indonesia belum mampu menjadi penghasil teknologi seperti tuntutan industri 4.0. Menurut Himmatul yang dibutuhkan Indonesia adalah industri 5.0, fokus ke sosial dan pengguna teknologi.

Program Kerja Kemenparekraf Periode 2019-2024 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Himmatul menanyakan bagaimana sikap Kemenparekraf terhadap negara lain yang mempromosikan kepulauan Indonesia. Himmatul mengemukakan bahwa di Indonesia banyak sekali wisata religi yang belum menjadi perhatian, terlebih yang di Pulau Jawa yang banyak tempat ziarah tetapi fasilitasnya tidak ada bagi para peziarah tersebut.

Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)

Himmatul meminta solusi yang lebih konkret untuk pembelajaran dari rumah.

Konsep Omnibus Law dan Revisi Implementasi UU terkait Komisi 10 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Badan Keahlian DPR-RI

Himmatul mengatakan dalam UU Kebudayaan dan Kepariwisataan perlu melibatkan tenaga kerja lokal, pasal tentang Pengelolaan guru Honorer perlu ditekankan juga.

Program Prioritas dan Anggaran 2020 - Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Himmatul mengatakan mengenai Nasional brand, di Indonesia jika ada berita teroris yang ditangkap pasti akan ramai dan mengganggu kepariwisataan, Himmatul bertanya bagaimana kerjasama Kemenkominfo dengan Kemenpar terkait hal ini karena hal ini bisa menyebabkan pariwisata terganggu.

Penyampaian Aspirasi terhadap Revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan UU Dosen dan Guru - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Nurani Hati Institute dan Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)

Himmatul mengatakan sangat mendukung apapun yang bak untuk bangsa terutama golden age, Himmatul setuju tidak boleh ada diskriminasi antara PAUD Formal dan PAUD Non Formal.

Ujian Nasional Tahun 2020, Zonasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Persiapan Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020 ─ Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Himmatul mengapresiasi terobosan dari Mendikbud. Himmatul menyarankan dengan memberikan pertanyaan mengenai mau seperti apa generasi anak yang diciptakan karena setiap anak memiliki kompetensinya masing-masing. Himmatul juga mengingatkan dengan mengibaratkan jangan sampai ikan dipaksa memanjat pohon dan monyet dipaksa berenang. Himmatul juga menanyakan apakah di periode ini kurikulum 2013 akan dipakai lagi atau ada kurikulum lainnya.

Program Kerja Tahun 2020 dan Pertimbangan Warga Negara Indonesia atas nama Peyton Alexis dan Fabiano Da Rosa - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Himma mengatakan terkait sasaran strategis poin 2, bagaimana Kemenpora bersinergi dengan Kemensos sehingga mereka bisa dilibatkan untuk lebih meningkatkan pemuda-pemuda yang berkualitas khususnya melalui karang taruna/ormas yang banyak anak mudanya. Himma menambahkan bagaimana masyarakat
mau berolahraga sementara fasilitas olahraga untuk masyarakat itu kurang, seperti lapangan-lapangan yang sudah dialih fungsikan dibangun perumahan.

Permasalahan Tenaga Pendidik Honorer - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 DPR RI dengan PHK-2 dan PGHRI

Himmatul mengatakan bahwa dengan bayaknya guru honorer karena kurangnya tenaga guru yang resmi. Sehingga Komisi 10 DPR RI harus mendesak pemerintah dalam berkontribusi guru di daerah. Tingginya guru honorer belasan tahun tidak ditangani oleh pemerintah, sebelumnya adanya pengangkatan PNS setidaknya ada peningkatan insentif ataupun sesuai UMR. Himmatul juga setuju dengan dilakukannya panja.

Kebijakan Sertifikasi Profesi terhadap Lulusan Pendidikan Vokasi Jenjang Pendidikan Menenagh dan Pendidikan Tinggi – Komisi 10 RDP dengan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Himmatul mempertanyakan penyebab dari adanya tumpang tindih antar sektor, dan sanksi apa yang diberikan bagi yang melanggar PP 10. Himmatul mengatakan bagi anak yang ingin magang disuatu perusahaan terjadinya tidak kesesuaian posisi dengan bidangnya yang sudah mereka belajar selama 3 tahu. sehingga harus adanya pembenahan dalam sistem magang.

Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Himmatul mengusulkan untuk RUU SKN untuk adanya sport science karena ini akan menjadi kebutuhan utama untuk seorang atlet

Latar Belakang

Himmatul Aliyah terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 92,289 suara.

Riwayat Pendidikan

• SDN 1 Tangerang Tahun 1997-1983
• SMPN 1 Tangerang Tahun 1983-1986
• SMAN 2 Tangerang Tahun 1986-1989
• S1 Ilmu Administrasi Negara, Univ. Islam Syekh Yusuf Tangerang Tahun 1991-1996
• S2 Ilmu Komunikasi Univ. Indonesia Tahun 2004-2007

Riwayat Organisasi

• Partai Gerindra, sebagai: Ketua DPP Tahun 2015
• Perempuan Indonesia Raya, sebagai: Dewan Pembina Tahun 2015
• Baladhika Indonesia Jaya, sebagai: Dewan Pembina Tahun 2015
• Dewan Koperasi Indonesia Pusat, sebagai: Pimpinan Paripurna (Komite Pendidikan) Tahun 2014