Partai Keadilan Sejahtera - Nusa Tenggara Barat I

Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Kelautan

Sikap Terhadap RUU

Rapat Kerja Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan dengan Pemerintah dan DPD RI

Johan mengatakan apa yang diinginkan daerah terkait kelautan ini, kiranya dalam Pansus ini kita bisa mengakomodir aspirasi-aspirasi dari daerah juga.

Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37

Johan mengatakan bahwa ketika Presiden menyampaikan nota keuangan menargetkan nilai tukar petani 104, ini adalah cara kita meningkatkan  kesejahteraan petani untuk membandingkan produk dan apa yang akan dibeli oleh petani kita. Fakta hari ini, kemampuan produk komoditas petani kita sangat rendah, pupuk mahal dan langka. Harga gabah hari ini hanya Rp7.000 per kg. Di Surabaya hanya Rp4.000, padahal harga pokoknya Rp4.200. Ini sangat rendah indeks petani kita. Sementara indeks yang dikeluarkan sangat tinggi, harga-harga bahan pokok meningkat dan minyak goreng meningkat pula. Per 1 April, petani kita semakin menderita dengan pajak pertambahan nilai dengan berlakunya Peraturan Menkeu Nomor 4 Tahun 2022. Pajak pertambahan nilai tentu termasuk harga gabah hanya Rp3.000. Ini akan semakin rendah dan tidak sebanding dan tidak sejalan, pajak ini akan menjadi beban dibanding nilainya. Ini akan membuat petani semakin menderita. Johan mendesak Pemerintah untuk menghapus dengan total pajak pertambahan nilai sebagai bentuk perlindungan kita, karena jika dibiarkan akan menjerumuskan pada jurang kemiskinan.

Tanggapan

Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Johan mengatakan tugas-tugas atau program-program LPSK itu sebenarnya lebih banyak menilainya dari sisi kualitatif, tapi ia melihat ternyata banyak yang kuantitatif yang disampaikan. Ia menanyakan apakah publik itu sudah merasakan betul kehadiran LPSK. Menurut Johan perlu dilakukan semacam survei kepada publik, sehingga kita tahu posisinya lembaga LPSK di persepsi publik seperti apa. Terlebih, kalau Fraksi PDIP melihat program yang tahun 2023 sangat banyak, ia menanyakan apakah itu sudah memenuhi keinginan masyarakat atau tidak. Terkait dengan anggaran, ia kira tidak cukup anggaran Rp253 Miliar di tahun 2024. Menurut Johan, LPSK fokus saja pada hal-hal yang menjadi perhatian publik. Sebuah keniscayaan bahwa media sosial sekarang ini ikut membantu penegakan hukum, diakui atau tidak, seperti yang kasus Vina. Kita perlu apresiasi juga ke Polri yang begitu responsif, sehingga yang dibicarakan oleh netizen kemudian di respon bahwa ada hal-hal yang perlu diluruskan. Terlepas dari itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan atau tidak.

Selanjutnya, Johan menegaskan LPSK mau tidak mau juga harus memperhatikan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, sehingga yang dilakukan oleh LPSK bisa ikut membantu persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dengan anggaran Rp253 Miliar, ia yakin tidak akan cukup untuk melaksanakan program-program yang disampaikan. Pesan ia, fokus saja kepada kasus yang menjadi perhatian publik terutama kasus yang menyangkut masyarakat kecil, sehingga anggarannya bisa efektif.

Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 — Rapat Paripurna ke-41

Johan mengatakan setiap perbincangan kita dalam pembahasan awal APBN kemarin bahkan sampai hari ini, Pimpinan masih bicara soal cuaca ekstrim, El Nino selalu menjadi alasan kita dalam menentukan anggaran dalam APBN kemarin. Hari ini, itu kejadian, di sepanjang Pulau Sumbawa para petani mengalami kekhawatiran yang tinggi akibat gagal tanam. Karena kita sudah menjadikan cuaca ekstrim dan el nino sebagai proposal dalam pembahasan APBN kemarin, ia berharap agar negara hadir, terutama DPR melalui Badan Anggaran untuk berkoordinasi dengan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, terutama petani yang hari ini terancam gagal tanam. DPR-RI dan Pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat agar petani bisa tenang dan menghadapi Pemilu ini dengan riang gembira.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Johan mengatakan dari Dapil, ada beberapa usulan Pemerintah yang sudah tertunda 2 tahun. Anggarannya sudah tersedia tapi masih terblokir di Dirjen Keuangan, yaitu tentang pembangunan satuan pengawas di Tanjung Pengamas di Sumbawa. Ia berharap juga sudah ada SK soal desa wisata. Kita tidak boleh hanya bagus di judulnya saja tapi kemudian tidak ada isinya. Selanjutnya soal hukum komitmen bibit satu juta, itu terkadang kalau kita minta bibitnya tidak tersedia untuk yang satu juta per anggota. Berikutnya kita sering mengungkapkan makan ikan sementara angka makan ikan kita itu tdk memenuhi target yg dibuat oleh Kementerian sendiri. Tercapai 56 sementara target kita 59. Padahal angka produksi kita melimpah. Ini perlu kita pikirkan kembali.

Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap Hasil Uji kelayakan (Fit and Proper Test) Calon Anggota BPK RI Periode 2023-2028, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI ke 26

Johan menyampaikan bahwa demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas terutama risiko tenggelamnya pulau-pulau kecil, tahun 2003 yang lalu Presiden Megawati Soekarnoputri telah melarang untuk ekspor pasir tapi setelah 20 tahun, hari-hari ini Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 yang melegalkan kembali soal ekspor pasir. Isi dari PP ini bertentangan dengan filosofi UU Kelautan dan juga semangat revolusi biru yang baru-baru ini dikumandangkan baik oleh Pemerintah dan Presiden Jokowi melalui Menteri Perikanan dan Kelautan di hadapan Komisi 4 pada waktu itu. Johan mengatakan semangat revolusi biru itu tentu bertentangan dengan izin ekspor pasir besi, karenanya melalui kesempatan ini, saya setelah mendengar beberapa aspirasi masyarakat ingin menyampaikan melalui Pimpinan agar DPR secara kelembagaan mendesak Pemerintah untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 ini agar tidak boleh lagi melakukan ekspor terhadap pasir besi

Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Laporan Komisi 11 DPR-RI terhadap hasil FPT Calon Gubernur Bank Indonesia, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Koordinator Perekonomian

Johan menyampaikan bahwa harga gabah di tingkat petani anjlok namun beras di psaran harganya tinggi. Saat panen raya justru harga besar tinggi dan susah didapat. Kebijakannya nihil dan malah impor beras. Kita harus tegas menyatakan sikap kita menolak rencana impor beras dari pemerintah, harusnya fokus untuk membuat tata kelola dengan bagus. Harga gabah saat panen raya bisa diserap dengan baik dan bisa dijangkau oleh publik. Kita secara tegas agar tidak mengimpor beras karena petani kita sudah memberi rasa cintanya kepada Indonesia karena petani adalah penjaga tatanan bangsa. Kita dukung untuk menolak impor beras 500 ribu ton.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi atas RUU tentang APBN TA 2023 beserta Nota Keuangannya dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Rencana pemerintah untuk kenaikan BB< dan subsidi bansos ini menegasikan slogan kemerdekaan tahun ini, pemerintah dengan cermat mempotret bagaimana keasikan rakyat dengan perlombaan-perlombaan kemerdekaan, tetapi apakah pemerintah lihat demo. Memotret orang-orang yang demo di seluruh DPR-RI dan DPRD di Indonesia, kompensasi ini tidak akan bisa dibandingkan dampak buruk dari kenaikan BBM ini sehingga harga-harga akan meningkat, inflasi akan turun, tingkat kemiskinan akan meningkat. Pada sektor pertanian terutama jasa pertanian perikanan dan kehutanan, tentang ketahanan pangan, Komisi 4 DPR-RI tidak pernah bicara tentang swasembada beras tiba-tiba pemberian hadiah dari lembaga pangan negara kita klaim berhasil swasembada beras. Tema kita ketahanan pangan, anggaran untuk ketahanan pangan itu Rp95 triliun dalam rapat ini bersama 3 kementerian hanya 75 triliun, kemana anggaran 20 triliunnya, apakah disimpan di kementerian-kementerian lain. Kenaikan harga BBM dengan kompensasi bansos tidaetatpi akan memperbaiki daya beli masyarakat, bahwa bansos ini akan diberikan pada 36,5 juta KK di Indonesia, apakah sengaja kita memiskinkan rakyat menjelang pemilu 2024. Hanya untuk kepentingan politik dan kita hitung subsidi tetapi ketahanan pangan untuk perut rakyat Indonesia diabaikan hanya bansos pengalihan menjadikan rakyat mengemis di negeri sendiri, bahwa kita tolak kenaikan harga BBM bersama.

Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36

Johan ingin memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Puan Maharani yang dalam pidatonya tadi sangat menggambarkan semangat kita untuk terus menjaga kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan bahwa dalam reses kemarin ada tantangan di mana menjelang panen raya akhir Maret ini, terutama padi, masyarakat khawatir dan bingung menghadapi turunnya harga gabah yang tajam akhir-akhir ini dibutuhkan satu paket kebijakan agar kebijakan harga gabah dipakai untuk melakukan perlindungan kepada petani sesuai dengan amanat UU dan Konstitusi di mana fungsi Pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Kami mendukung apa yang disampaikan oleh Wakil Pimpinan tadi, soal fluktuasi harga, kita mendesak Pemerintah agar jangan terlalu fokus untuk mengambil keuntungan dan memberikan keuntungan kepada oligarki pangan agar bisa dihadirkan di DPR ini. Nanti pukul 16.00 WIB ada Rapat Gabungan dengan 3 Komisi DPR-RI, kami berharap Pimpinan mengawal ini dengan baik agar harapan Ketua untuk panggil paksa Menteri Perdagangan agar fluktuasi harga pangan bisa diselesaikan sebelum bulan Ramadan dan jangan biarkan rakyat menderita, bingung dan khawatir ketika mereka panen, justru khawatir harga gabah dan harga komoditas pangan yang mereka tanam itu tidak sesuai dengan harapan dan pengeluaran yang sudah dikeluarkan.

Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31

Johan menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah wajib menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok serta distribusi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan yang aman dan bergizi bagi masyarakat. Atas amanat Undang-Undang ini seharusnya Pemerintah menjadikan sektor pangan sebagai prioritas utama dalam pelayanan masyarakat, tapi sayangnya selama ini pangan terutama meroketnya harga komoditas pangan trs terjadi setiap tahun tanpa bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, saya melalui Pimpinan mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan persoalan harga pangan dan segala aspek tentang pangan secara lebih luas, lebih sistematis, dan berpihak pada kepentingan petani dan seluruh rakyat. Jangan kelola urusan pangan dengan paradigma bisnis saja, tetapi harus dengan pendekatan perlindungan terhadap masyarakat. Kemarin kita ditegur oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, katanya 76 tahun Indonesia merdeka, seharusnya urusan pangan telah selesai dan tata kelola yang baik dari Pemerintah.

Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Johan meminta perhatian dan konsen dari pemerintah soal potensi kemiri di Pulau Sumbawa yang dapat menghasilkan 22.400 ton setiap tahun.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan

Johan mengatakan Ia hanya mengingatkan kita bahwa dalam pandemi ini kita harus betul-betul bekerja untuk rakyat jangan apa yang disampaikan lalu yang kita kerjakan berbeda.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Johan menyampaikan bahwa ada jumlah 600.000 per orang yang digunakan dari dana desa, ini dianggarkan untuk 2,4 juta petani, namun ini bukan dana dari Kementerian Pertanian, seharusnya ada dana tambahan, agar penambahan nominal yang didapat para petani.

Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI

Johan mengatakan tindakan Kemenkeu RI sudah tepat melakukan pemotongan anggaran karena memang program yang dicanangkan berbeda dengan realisasi. Ia pun mengusulkan Kementerian Pertanian RI fokus pada program pertanian agar tetap produktif dan ditingkatkan.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Johan memberikan saran bahwa sekarang harus fokus kepada masyarakat sekitar kehutanan agar hutan bisa terjaga, kemudian fokus pada anggaran. Ia juga memberikan saran untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus berbicara kepada Menteri Keuangan dan Presiden untuk jangan dipotong lagi terkait anggaran.

Kebakaran Hutan dan Lahan - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Johan menceritakan bahwa ia kemarin pergi ke Palangkaraya dan bertanya kepada Kepala Daerah disana, ternyata karhutla ini sebagai adat. Sudah hal biasa dan ini perlu adanya kesadaran bahwa kebakaran hutan adalah tindak pidana.

Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Terkait perhutanan sosial, Johan mengatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menargetkan 12,7 juta hektar, sementara realisasinya baru 2,6 juta hektar. Johan juga mengatakan perhutanan sosial harus diberikan fokus agar ada peningkatan dan diperkuat anggarannya. Terkait karhutla, menurut Johan jangan terlalu banyak dikurangi.

Visi Misi dan Masalah Kehutanan - RDP Komisi 4 dengan Dirut Perhutanian dan PT Inhutani 1-5

Johan memberi saran harusnya ada Festival Kopi di DPR ini, kita membawa kopi dari hasil daerah kita masing-masing dan kita membawa petaninya. Johan juga menyampaikan bahwa di Sumbawa aset masih banyak, jatinya masih 1 hutan dan itu peninggalan aset dari Perhutani. Adanya 1 gedung di sana dan disewakan ke KPU dan itu tidak tahu terkait dengan sewa-menyewa. Peninggalan dari Inhutani di Sumbawa dampaknya hutan rusak.
Pengembangan industri di hutan bukan hanya menanam kayu, banyak sadar wisata, contohnya di daerah Johan bahwa air terjun bisa dikembangkan. Johan berharap Inhutani agar bisa mengembangkan, jangan hanya fokus di kayu tetapi dari lingkungan hutan. Johan berharap pengembangan industri pariwisata yang ada di hutan.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Johan mengatakan dana yang dikelola oleh badan layanan umum ada 18 T di badan pengelola dana kelapa sawit yang menurutnya dana tersebut bisa menutupi berbagai kekurangan yang ada.

Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Johan menanyakan bagaimana target penyediaan stok beras di tengah-tengah wabah Covid-19. Ia juga ingin mendapatkan penjelasan secara detail bagaimana penyaluran PSO dari Bulog. Menurut Johan, hal yang perlu diantisipasi dalam pandemi ini adalah gejala harga pangan khususnya beras dan harus dicek secara masif dalam stabilisasi harga oleh Bulog. Johan juga mengharapkan dukungan Komisi 4 DPR-RI untuk ketahanan pangan dan stabilisasi harga.

Rekapitulasi Kegiatan dan Anggaran dalam Rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi akibat COVID-19 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Johan meminta agar anggaran KKP tidak mengalami pemotongan supaya dapat terus mengonsumsi ikan. menurutnya, pemotongan tersebut sangat memprihatinkan. Selanjutnya, ia menanyakan kebijakan dalam pemberian insentif guna industri garam di Indonesia.

Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI

Johan menanyakan persiapan dari Kementerian Pertanian RI karena NTB bukan tempat irigasi yang dimana hanya mengandalkan musim hujan. Lanjutnya, jangan sampai bibit dikirim pada saat tidak dibutuhkan lagi, sebab yang dibutuhkan petani adalah ketersediaan pupuk dan bibit yang tepat waktu serta sasaran.

Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Johan mengatakan untuk memberikan anggaran penanganan Covid-19 kepada nelayan kita jangan hanya diliat dari produksi nya tapi saran ia didata juga dari kondisinya, agar stimulus ini lebih tepat sasaran. Soal pakan ada beberapa hal yang dipermasalahkan mengenai distribusi budidaya supply pakan ini agar para nelayan bisa bekerja dengan maksimal untuk pasar domestik maupun mancanegara.

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Johan mengatakan, di NTB ada taman nasional di Rinjani dan Tambora. Paska gempa, belum ada recovery jalur pendakian di Rinjani. Menurut Johan, ini akan mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung ke Rinjani. Terkait impor sampah, Johan menanyakan mengapa masih impor sampah dan apa tidak takut dengan pandangan masyarakat serta apa masih kurang sampah di Indonesia sehingga harus impor. Johan mengaku malu dan ia mengusulkan untuk manajemen penanganan sampah dalam negeri. Menurutnya para mitra harus memberikan mesin penggilingan sampah di desa-desa dan mengedukasi masyarakat agar masyarakat dapat melihat sampah seperti melihat uang. Johan juga mengusulkan untuk melakukan manajemen pengolahan sampah dalam negeri.

Pelaksanaan Kebijakan Pupuk Subsidi dan Ketersediaan Pupuk - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PSP, Dirjen TP, KaBadan PPSDM Pertanian, KaBadan Litbang Pertanian, Dirut PT Pupuk Ind. HC, HIMBARA, dan Deputi II Bidang Pangan & Pertanian Kemenko Perekonomian RI

Johan menyampaikan sebuah data, memang kita merancang untuk pupuk ini kurang. Maksud ia apa persoalan ini yang kita menganggarkan kurang dari realisasinya? Jangankan kota, bicara tentang tepat sasaran, ketersediaannya saja tidak bisa dipenuhi. Soal kartu tani, ia mengusulkan minta penjelasan dari yang sudah dibagi bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini. Contohnya di NTB per 31 September 2019, belum satupun digunakan namun data kartu yang sudah didistribusikan sudah 31,156 mengapa bisa seperti ini? Ia mengusulkan para anggota coba sosialisasi kepada para petani tentang kartu tani. Ini antara kartu tani produk perbankan. Ada juga mitra tani yang bekerja menemani petani. Ia mengusulkan bagaimana penyediaan mitra tani bisa mendampingi terkait kartu tani. Jangan dilepas petani kita.

Pergeseran Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Johan mengatakan bahwa di bidang perikanan masih kurangnya daya saing. Johan mengusulkan untuk dibandingkan dengan Vietnam karena potensi kita lebih besar. Kemudian untuk petambak garam, menurut Johan ini bisa lebih diperhatikan lagi agar petani garam bisa sejahtera.

Latar Belakang

Johan Rosihan merupakan seorang komisaris di PT. Salam Semesta Bersaudara dan komisaris utama di CV. Horizon Advertama. Johan dikenal juga sebagai relawan kemanusiaan. Saat bencana gempa di Lombok, maupun banjir di Bima dan Sumbawa, Johan aktif untuk turun tangan langsung membantu masyarakat.

Johan Rosihan terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 46.293 suara melalui Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Johan bertugas di Komisi 4 yang meliputi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan.

Riwayat Pendidikan

SDN 2 Lape (1979-1985)

SMPN 1 Empang, Sumbawa (1985-1988)

SMAN 1 Sumbawa Besar (1991)

S1 Fakultas Teknik Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Perjalanan Politik

Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Keadilan Kab. Lombok Barat

Panitia Pemilihan Daerah (PPD) TK I pada Pemilu 1999 utusan Partai Keadilan

Ketua Bidang Kebijakan Publik DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Keadilan Sejahtera NTB

Sekjen Tim Pemenangan TGB. M. Zainul Majdi-Badrul Munir pada Pilgub NTB 2008

Sekretaris Komisi III Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB 2004-2009

Sekretaris Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD NTB 2009-2014

Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB

Ketua Panitia Khusus Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB

Badan Anggaran DPRD NTB 2009-2014