Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Tanggapan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Suhardi mengatakan ada program yang dilaksanakan pada tahun 2023 bagus dan bisa mengatasi infrastruktur dasar Kampung Nelayan Maju. Ia meminta ditambah 2 desa per wilayah dan Sekjen mengatakan kemampuan anggaran belum mencukupi. Ia menegaskan setuju dengan usulan tambahan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan kalau masuk menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan alokasi anggaran kurang lebih Rp45 Miliar. Namun ia meminta jika usulan tambahan anggaran tidak disetujui semuanya maka kalau tetap di dalam dan menjadi prioritas.
Suhardi mengatakan khusus untuk DAK ini biasa dikasih DAK reguler dan ada juga DAK aspirasi. Biasanya di awal DAK reguler Rp10 Miliar diberikan kepada satu kabupaten. Setelah masuk dan aspirasi Rp6 miliar regulernya dikurangi menjadi Rp4 Miliar menjadi tetap dia punya total DAK menjadi Rp10 Miliar buang-buang saja ini kalau begini. Jadi ia meminta yang menangani supaya tetapkan dana regulernya tidak mengurangi dana aspirasi yang masuk.
Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Suhardi mengatakan capaian anggaran sebesar 80,29% sangat baik hanya saja bantuan pemerintah di dapil Suhardi belum ada yang turun. Suhardi menanyakan soal garam apa yang diimpor sampai 2,8 juta ton. Mengapa bebas sekali impornya. Bagaimana koordinasi KKP dengan Kementerian Perindustrian. Suhardi berpendapat perlu ada perhatian khusus selain untuk menghidupkan petani garam dalam negeri juga memberikan perlindungan. Suhardi mengatakan Kepmen KKP No. 139 tentang penetapan pelabuhan yang memenuhi syarat penarikan pasca produksi atas penerimaan negara, ada dua pelabuhan yang masuk dari Sulawesi Barat, hanya Suhardi berpendapat pelabuhan tersebut tidak memenuhi syarat yaitu pelabuhan di Majene dan Mamuju. Suhardi mengatakan pelabuhan yang di Mamuju dibangun ketika Suhardi menjadi Bupati, tidak ada fasilitasnya, pendinginnya dan pabrik esnya tidak ada, lalu apa syarat menjadi pelabuhan yang dinyatakan memenuhi persaratan. Suhardi mengatakan dalam penerapan SK ada berapa nelayan yang kena tangkap, diambil dokumennya, padahal mereka tidak tahu apa-apa, ditangkap karena menangkap ikan di atas 12 mil, Suhardi meminta kejelasan apakah menggunakan tonase kapal atau menggunakan jarak karena ada kapal yang hanya 7 GT bisa menangkap sampai 12 mil ke atas.
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Suhardi mengatakan bahwa kita memiliki fungsi dan hak legislasi dan pengawasan, anggaran yang diajukan kementerian bukanlah sesuatu seperti kitab suci yang tidak bisa berubah namun disini bisa saja berubah sesuai dengan tanggapan, kritik, pandangan dan saran. Saya menyampaikan catatan yaitu dalam APBN 2024 ini saya berharap memastikan petani boleh menanam di lahannya. Memastikan bantuan benih bagi petani miskin dapat dibantu pemerintah. Kami memastikan pupuk tersedia baik itu kimia maupun organik dan subsidi maupun non subsidi. Kita perlu mendorong petani muda untuk kesejahteraan bukan hanya petani yang selalu miskin. Kami meminta agar ini dilisensikan untuk dialokasi pada hal-hal yang dirasakan manfaatnya oleh Petani.
Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Suhardi mengatakan bahwa dengan impor ikan salmon karena ini cukup merajai restoran-restoran Indonesia apakah kita sudah defisit lantas bagaimana caranya untuk meningkatkan ekspor kita. Yang kedua terhadap pergaraman ini bisa-bisanya kita defisit atau impor terus. Ini menyerap devisa, bagaimana koordinasi antara kementerian perikanan dan perindustrian agar garam industri tidak masuk di pasar ini jadi perlindungan pertani garam kita semakin lemah dan pasarnya direbut oleh garam industri. Bantuan pengadaan alat penangkapan ikan ini 272 unit harga satuannya 1.250 juta, dalam bentuk apa ini. Lalu bantuan sarana penangkapan ikan ini juga satu unit itu 2.9 juta ada 20 unit, apa ini. Dalam bentuk mesin kapal. Kita setuju, apa lagi persoalannya karena ini menyangkut automatic adjusment. Demikian dan terimakasih.
Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Suhardi menanyakan pihak yang diuntungkan dengan adanya pembalakan untuk kelapa sawit.
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, Subsidi Pangan pada APBN Tahun 2021 dan Isu Aktual Lainnya — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog
Suhardi mengatakan bahwa tiga kendala yang disampaikan Bulog nyata. Ia sangat prihatin atas kendala yang disampaikan Bulog. Oleh karena itu, ia sedih melihat Bulog seperti itu. Ia mengatakan sering berbicara di Banggar alasan Bulog dibuat seperti itu dimana bahkan untuk membeli pangan dari petani saja tidak diberikan anggarannya.
Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Sidang IV Tahun Sidang 2019-2020 dan Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2021 - Rapat Paripurna DPR-RI
Suhardi menyampaikan pandangan dari Fraksi Demokrat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan dalam pengusulan RUU APBN 2021 mendatang yang nantinya akan menjasi acuan bersama DPR-RI dan Pemerintah. Di tengah pandemi Covid-19 dengan grafik yang masih tinggi, saat ini diterapkan masa transisi New Normal. Pandemi Covid-19 yang awalnya adalah guncangan kesehatan masyarakat secara global menjadi ekonomi blocked. Selain itu ketegangan perang minyak juga mengakibatkan ketidakpastian pasar. Penurunan ekonomi terjadi akibat pembatasan sosial yang mengakibatkan penurunan produktivitas. Di tengah situasi ini masih ada kabar baik bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas 3%. Ekonomi masih bisa bergerak jika pemerintah bisa menentukan prioritas seperti sektor pangan, komunikasi dan digital, manufaktur, kesehatan dan obat serta sektor ekspedisi barang. Tahun 2021 adalah transisi ekonomi. Pemerintah diharapkan dapat menstimulasi perekomonian dengan menjaga daya beli masyarakat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2021, maka Fraksi Demokrat menyampai catatan kritis, sebagai berikut; Berkaitan dengan asumsi ekomoni makro 2021 pertumbuhan ekonomi diasumsikan sebesar 4,5%-5,5%, harus tetap optimis namun apakah mungkin karena tahun depan diperkirakan ekonomi masih dalam proses pemulihan. Masyarakat kesulitan mendapat pekerjaan, banyak pengangguran dari pekerja formal dan non formal termasuk UMKM di daerah yang banyak gulung tikar. Fraksi Demokrat meminta pemerintah fokus pada pertumbuhan ekonomi, menjaga ekonomi tetap bergerak, mencegah lebih banyak pengangguran. Target inflasi 2%-4%, Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Pusat dan Daerah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga stabilitas harga. Nilai tukar Rp14.900-Rp15.100 per USD. Asumsi ini merupakan angka realistis. Setiap negara akan mengurangi kegiatan impor yang berdampak pada memperlambatnya ekspor. Pemerintah harus mencari pendanaan dengan bunga serendah mungkin untuk mengurangi hutang negara. Harga minyak Indonesia tidak terlepas dari harga minyak dunia. Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah meningkatkan aktivitas eksplorasi. Berkaitan dengan kebijakan fiskal secara umum tahun 2021 lebih baik dari tahun 2020. Proyeksi tahun 2021 diperkirakan masih mengalami defisit 3% dan belum mencapai target yang maksimal. Fraksi Demokrat meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola APBN. Berkaitan dengan recovery dan demokrasi perekomonian, Fraksi Demokrat meminta pemerintah memfokuskan pada recovery sebelum demokrasi. Mengenai pokok-pokok fiskal mengenai kebijakan belanja negara dengan fokus untuk pemulihan perekonomian nasional, Fraksi Demokrat meminta pemerintah bijak mengelola anggaran. Fraksi Demokrat mendukung penuh prioritas pemerintah dalam pemulihan perekonomian nasional meski harus diperhatikan lagi. Pemerintah sebaiknya menghitung ulang pertumbuhan fiskal karena berpengaruh terhadap keseimbangan pertumbuhan fiskal ke depan. Fraksi Demokrat meminta pemerintah mengalokasikan utang luar negeri untuk bantuan sosial dan membangun perekonomian. Suku bunga hutang harus diperhatikan oleh pemerintah namun jangan sampai hutang ini menambah beban ke anak cucu kita. Fokus kebijakan baiknya ada pada penyelamatan nyawa dan perekonomian. Kebijakan fiskal yang tepat diharapkan menjadi jurus jitu di tengah penanganan masa pandemi Covid-19. Berdasarkan pertimbangan di atas maka Fraksi Demokrat menerima dan menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas lebih lanjut.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Dirjen Perkebunan, Dirjen Hortikultura, Dirjen PKH dan Kabadan Ketahanan Pangan
Suhardi menanyakan ada 2 hal yang mendasar yaitu pengecahan dan ketersediaan pangan, kita menyayangkan masalah pangan ini tidak menjadi prioritas sehingga anggaran Kementan ini dipotong sebesar 7 triliun.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian
Suhardi menyarankan bahwa anggaran ini perlu ada implementasi secara cepat, karena rakyat menunggu solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dan program ini harus tepat sasaran.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 - RDP Komisi 4 DPR RI dengan Sekjen, Irjen, Dirjen Tanaman Pangan dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian
Suhardi mengatakan memang ini ada pemotongan 7 Triliun dan ketika disebar ke Eselon 1 itu menjadi lebih bermasalah lagi karena banyak yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Refocusing dan Realokasi Anggaran – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Suhardi mengatakan seharusnya fokus Kementerian Pertanian RI pada peningkatan produktif, harusnya setiap eselon dipotong anggarannya 30% agar adil, terkhusus di kalangan eselon 1 Kementan serta harus ada gerakan baru atas permasalahan ini.
Rencana Kerja dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran 2020 – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI
Untuk anggaran penelitian dan pengembangan sebesar 1,8 Triliun rupiah, Suhardi menuturkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian RI memiliki peran besar dalam menghasilkan inovasi. Sehingga, ia berharap jumlah bibit kakao dapat diperbanyak. Kepada Inspektorat Jenderal, Suhardi menyatakan anggaran pengawasan terlalu kecil, sehingga ia mencurigai adanya kesengajaan agar tak perlu adanya pengawasan dari Komisi 4 DPR RI.
Prospek Pengembangan Usaha Perkebunan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pelaku Usaha - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara 1-14
Menurut Suhardi, ada miss manajemen sehingga terjadi kerugian pada kebun sawit dan ada beberapa PTPN yang bisnisnya rumah sakit.
Matriks dan Refocusing Kegiatan dan Anggaran - Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) Virtual dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Suhardi menekankan bahwa harus diantisipasi terkait ex-APD agar tidak menularkan penyakit.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan sebagai Tindak Lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 2020 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
Suhardi mengatakan mengenai 2 pencegahan yang harus dipikirkan saat ini, yaitu pencegahan agar tidak terpapar dan pencegahan agar tidak lapar. Ia juga menanyakan mengenai ketersediaan pangan yang saat ini menjadi ancaman. Selain itu, ia mengatakan mengenai pemangkasan anggaran yang harus diperhatikan bersama karena Kementan kehilangan 3,6 T. Menurutnya, refocusing di eselon 1 kurang pas karena ada yang ditarik kecil dan bahkan tidak ditarik.
Penyerapan Cadangan Beras Pemerintah dan Ketersediaan Pangan dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 serta Persiapan Ramadhan dan Idul Fitri – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) (Virtual) dengan Direktur Utama Perum Bulog
Suhardi menanyakan berapa besar tingkat ketersediaan anggaran Bulog untuk menyediakan pangan. Ia juga mengatakan saat ini Bulog dibuat lemah untuk tidak mampu menjadi stabilisasi pangan dan tentunya membuat Bulog tidak kuat menyanggah para petani yang tumbang. Suhardi juga menjelaskan bahwa untuk tahun 2020 terdata ada 950.000 ton penyediaan beras dan ia melihat tidak akan tercapai untuk ketersediaan stok pangan di Indonesia. Suhardi menekankan bahwa akan terjadi disposal di kemudian hari terhadap pelepasan stok karena tidak semua daerah mampu membeli beras di pasar.
Strategi dan Kebijakan dalam Mendukung Perkembangan Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Sang Hyang Seri, Dirut PT. Pertani, Dirut PT. Berdikari, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut Perum Perikanan Indonesia, Dirut PT. Perikanan Nusantara, dan Dirut PT. Garam
Suhardi mengatakan bahwa fakta di lapangan petani kekurangan bibit dan bibit juga tidak berkualitas. Menurutnya, untuk kepentingan bibit harus disupport mati-matian, sedangkan untuk kepentingan bisnis menjadi hal berbeda. Ia meminta kepada para Dirut untuk mempertajam kepentingan pengadaan kualitas bibit untuk bisa didukung. Ia juga menyampaikan kepada Perinus untuk membangun satu pelabuhan ikan di Sulawasi Barat sebagai sarana penunjang Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan.
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
Suhardi mengatakan pertumbuhan sektor pertanian hanya tumbuh 30%, kalau tidak tumbuh dengan baik maka tingkat kesejahteraan akan melambat. Lanjutnya, untuk hak-hak rakyat jangan dikurangi, misalnya pengadaan alsintan dan bibit sedangkan yang lain bisa disesuaikan. Suhardi menyampaikan di Sulawesi Barat belum berfungsi yaitu pengairan sehingga ia meminta hal tersebut perlu dicek secara hukum.
Penanganan Ilegal, Unreported Unregulated Fishing, Permodalan Bagi Pelaku Usaha Perikanan Dan Isu-Isu Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), dan Direktur Kelembagaan Permodalan Usaha Mikro Kelautan Dan Perikanan
Suhardi mengatakan lebih setuju dengan pendekatan pemberdayaan nelayan dari pada pendekataan dengan menggunakan keamanan kepada illegal fishing untuk memberikan kesempatan kepada rakyat dalam memberdayakan laut dan bisa melawan habis nelayan dari luar. Menurutnya, percuma hanya melakukan pendekataan keamanan tetapi tidak memberdayakan nelayan. Kemudian ia meminta KPP mendukung potensi rumput laut di Sulawesi Barat.
Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pemanfaatan serta Izin Peredasaran dan Perdagangan – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ka Badan Karantina Ikan, Pengembalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Ka Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Suhardi menyarankan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan membuat satu badan baru untuk melakukan riset Miamari. Ia juga menceritakan bahwa di dapilnya exportir karang dan itu seharusnya dihentikan.
Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Suhardi ingin menanyakan Gn. Tambora, tolong jangan sampai dalam realokasi, dikurangi. Tolong diperhatikan. Kedua, kalau ada realokasi APD, tolong sampaikan ke Eselon 1, agar kami tidak susah mendapatkannya. Suhardi juga menanyakan apa yang dilakukan terkait Hutan Tanaman Indonesia ini. Impor sampah ini harus betul-betul diawasi dan izinnya kalau bisa diperketat karena sampah-sampah yang masuk itu bisa juga berbarengan dengan masuknya Covid-19 tersebut.
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2019, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020, Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum Bulog.
Suhardi mengatakan terkait dengan Penyaluran beras terbatas, kalau Bulog lemah maka yang akan
menikmati perdagangan beras atau pangan adalah mafia. Suhardi menyatakan bahwa Komisi 4 perlu memberi dukungan atau support agar Bulog kembali meningkatkan perannya. Suhardi berharap bahwa Bulog menjadi pusat pangan di daerah, sehingga mendukung dari usulan HBP, sehingga Suhardi mempertanyakan apakah bulog sudah mengukur berasnya, Karena pangan selalu menjadi tolak ukur di Indonesia.
Substansi dan Tujuan Omnibus Law Perpajakan - Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN)
Suhardi mengatakan pada prinsipnya, pengaturan pajak di Omnibus Law diharapkan dapat menciptakan rasa keadilan, meningkatkan pendapatan negara, dan membuat iklim dunia usaha semakin kondusif. Suhardi mengatakan isu lingkungan juga penting untuk diperhatikan, mungkin dalam RUU Pajak bisa diatur insentif untuk perusahaan yang memperhatikan dampak lingkungan di dalam menjalankan usahanya, untuk perusahaan yang mencemari lingkungan seperti perusahaan tambang dapat dikenakan pajak besar.
Koordinasi Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi (Rakoor) dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Perum Bulog
Suhardi Duka mengatakan bahwa kunjungan ini untuk belajar dari orang-orang yang sukses kita dapatkan di dapil masing-masing. Tentu juga kita ingin belajar namun ada juga yang gagal terhadap program-program Pemerintah yang dibuat oleh masyarakat. Lalu terkait bawang putih, kita juga bisa belajar di sana. Untuk KLHK, Ia ingin belajar hutan wisata di gunung Merbabu. Khusus untuk KKP, Ia ingin melihat balai pendidikan. Selanjutnya terkait Bulog kita sepakat untuk tidak mengimpor beras, apakah kita mampu untuk mempersiapkan beras untuk masyarakat kita.
Refocusing dan Realokasi Anggaran - Raker (Virtual) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
Suhardi mengatakan persoalan nelayan kita sesungguhnya bukan pada Covid-19 nya, melainkan dampaknya, apa yang diidentifikasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan kajian kita. Kita perlu dukung utamanya itu perluasan untuk pasar. Kemudian agar ikan ini bisa awet maka kita berikan stimulus tetapi juga harus didata dengan baik dan benar karena tidak semua daerah sama. Kemudian, Suhardi juga mengatakan kemudian stimulus jangan hanya 300 Miliar dengan menggunakan anggaran pembangunan pelabuhan dan yang lainnya agar di ubah fokusnya sehingga stimulus ini menjadi lebih luas.
Masukan Mengenai Usulan RUU yang Akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 dan RUU Prioritas 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Koordinasi dengan Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI
Suhardi mengatakan bahwa Indonesia berhadapan dengan dua mafia, yaitu yang mengekploitasi SDA dan mafia peradilan. Pada era kemarin ada namanya Surat Keputusan Bersama 3 Menteri antar Mendagri, Kehutanan, dan Transmigrasi, tetapi Menteri Kehutanan tidak pernah ditangani. Suhardi juga mengatakan bahwa ia akan turun ke masyarakat.
Rencana Kerja TA 2020, Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 dan Isu-Isu Lainnya - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend Kementan RI dan Dirjen Hortikultura Kementan RI
Suhardi Duka berpendapat bahwa yang dibutuhkan petani adalah alat untuk mengolah tanah, bibit yang baik, alat untuk memanen, pasar untuk menjual, dan sebagainya. Menurutnya anggaran tersebut tidak dapat dirasakan oleh petani maka rencana besar apa yang dibiayai dengan anggaran yang begitu besar itu.
Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut
Suhardi mengatakan para mitra harus saling bisa menjaga antara Komisi 4 DPR-RI dengan teman-teman di Kementerian karena satu minggu ini sudah berkalikali ada protes di Sulawesi Barat mengenai pengelolaan sampah. Sampahnya besar, tetapi pengelolaannya kurang. Ia juga ingin mengajak Gakkum meninjau pembuangan limbah. Selain itu, Suhardi menegaskan bahwa ia juga tidak setuju dengan apapun yang berkaitan dengan impor sampah
Agenda Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi Komisi 4 dengan Sekjen Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Suhardi mengatakan bahwa ia dan yang lain mau ke tempat gagal agar bisa diperbaiki dan yang berhasil agar bisa ditingkat lanjuti. Suhardi mengatakan bahwa ia menginginkan ke Sulawesi Selatan.
Prospek Pengembangan Usaha Kelapa Sawit-Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR)
Suhardi mengatakan bahwa saat ini posisi pemerintah masih berat kepada pengusaha, tidak dengan petani sawit. Namun ketika terjadinya kekurangan ekspor membuat harga sawit turun hal ini justru dirasakan oleh petani, bukan pengusaha. Sehingga perlu adanya keseimbangan perhatian dari pemerintah. Dan Suhardi melihat bahwa masyarakat Riau lebih berani berkebun di dalam kawasan hutan dibanding masyarakat Sulawesi Barat. Sehingga hal ini juga perlu diperhatikan. Suhardi berharap pemerintah untuk lebih adil atas persoalan sawit yang menjadi komoditas unggulan negara ini.
Latar Belakang
Suhardi Duka terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 64.817 suara melalui Partai Demokrat. Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Suhardi bertugas di Komisi 4 yang meliputi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan.
Riwayat Pendidikan
SD , sdn no 4. Tahun: 1968 - 1974
SMP , smpn 3411. Tahun: 1975 - 1977
SMA , sman 288. Tahun: 1978 - 1981
S1 di Universitas Hasanuddin Makassar (1986)
S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di Surabaya
S3 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga Surabaya
Perjalanan Politik
Karier Politik Suhardi diawali sebagai anggota DPRD Kabupaten Mamuju sebagai Ketua Komisi D (1997-1999), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamuju (1999-2000), dan Ketua DPRD Kabupaten Mamuju (2000-2005). Ketika masih menjabat Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Suhardi mencalonkan diri menjadi Bupati Mamuju dan berhasil memenangkan pertarungan dan terpilih sebagai Bupati Mamuju hasil Pilkada yang pertama 2005-2010 dan terpilih kembali untuk kedua kalinya pada Pilkada 2010 untuk priode 2010-2015. Suhardi pernah menjabat;
Ketua DPD Ampi Kabupaten Mamuju (1989-2001)
Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Sulbar (2011-2012)
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mamuju (2008-2012)
Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar (2012-2017)