Sikap Terhadap RUU

Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Zulfikar berharap agar persoalan penyerapan tenaga kerja lokal dalam dipertimbangkan dalam revisi UU Minerba. Sebab, aksi daerah selalu muncul setiap operasi pertambangan dibuka di daerah karena penyerapan tenaga kerja lokal yang kurang maksimal.

Tanggapan

Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian

Terkait masalah konsep-konsep dan program-program pelatihan tetapi kenyataannya pelatihan terus tapi tidak dikuasai. Terkait hilirisasi masalah tambang nikel. Sekarang ini seolah-olah kita bangga memiliki kondisi aset yang melimpah terkait nikel, namun kenyataannya Zulfikar belum melihat ada keuntungan besar bagi negara kita terkait hasil tambang nikel tersebut. Karena ada pembebasan pajak itu masih menjadi satu persoalan yg sangat aneh ketika kita bisa mengekspor suatu barang ke luar negeri. Kita adalah negara pengekspor terbesar sekarang ini ke China. Yang diekspor adalah hasil nikel dan bauksit. Sementara nikel yang kita ekspor ke China itu mereka menjual di angka 84 dolar sementara sementara kita menghitung angka di 34 dolar bahan baku nikel yang kita ekspor ke China. Mereka memproduksi bukan hanya untuk di Cina tapi juga di negara-negara Eropa dalam memproduksi bahan baku baterai. Pertanyaannya, kita punya target program sampai kapan. Zulfikar berharap seharusnya Menteri Lebih mengedepankan konsep masalah Produksi Industri baterai ini yang harusnya dibahas pada hari ini ketimbang ada target-target untuk pengembangan industri dirgantara. Kalau ingin merubah konsep pesawat terbang menjadi cargo ini anggarannya mampu tidak untuk jangka panjang. Artinya sejauh mana Konsep ini akan dilakukan. Jadi, Zulfikar berharap hari ini kita fokus kepada persoalan industri baterai nasional Indonesia agar dengan adanya tambang nikel di Sulawesi dan Morowali wilayah Morowali dan sebagainya itu betul-betul untuk kesejahteraan masyarakat kita.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Zulfikar mengatakan Fraksi Demokrat menyesali adanya penetapan kenaikan harga BBM subsidi terutama pertalite. Saat ini, rakyat masih dibebani terkait masalah pasca Covid-19. Pemerintah mengatakan bahwa rakyat khususnya UMKM membantu stabilitas ekonomi atau negara dalam kondisi masa pandemi covid dengan adanya pelaku UMKM. Kenapa kita tidak melihat ke arah sana? Kami selalu mengatakan bahwa persoalan kesulitan pembayaran untuk masalah subsidi dan sebagainya itu persoalan negara dan pemerintah, jangan kita bebankan masyarakat. Rakyat sedang sulit, harusnya kita memikirkan apa yang bisa mengurangi beban rakyat, ini semuanya naik, lalu tugas kita sebagai pemerintah apa? Dasarnya menaikkan BBM apa? padahal subsidi Rp500,2 triliun belum kita keluarkan, seolah-olah mindsetnya di hadapan masyarakat bahwa pemerintah sulit kalau tidak menaikkan harga. Saya katakan sekali lagi, kita belajar kepada negara tetangga, petani terong, terongnya dibeli sama pemerintah; yang menanam kentang dibeli sama Pemerintah; yang ternak kambing diambil sama pemerintah, begitulah Pemerintah memikirkan rakyatnya.

Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia

Zulfikar H. mengatakan ia melihat dari 2 sisi persoalan yang ada dari KKP dan KESDM. Ia melihat bahwa KKP hanya mengurusi persoalan yang berhubungan dengan benda hidup seperti pelestarian dan perawatan jadi ibaratnya dunia dia dunia soft. Kemudian dunia KESDM ini hard. Jadi untuk benda mati itu miliknya KESDM dan yang hidup itu KKP. Untuk potensi bisnisnya ini sebetulnya sedikit. Hal yang ia lihat disini adalah persoalan timahnya, bukan pasir lautnya. Jadi, IUPnya pasir laut tetapi waktu di keruk pasir itu mendapat timah. Nah disini timahnya menjadi persoalan. Ia sependapat dengan yang disampaikan anggota lain. Satu-satunya jalan harus dipertemukan 2 Kementerian tersebut. Ia juga mendorong PP tersebut dicabut karena ini persoalan KESDM.

Kebocoran Gas H2S PT SMGP di Mandailing Natal Sumatera Utara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power

Zulfikar mendapat laporan bahwa dari awal, PLTP SMGP sudah ada korban, dan ZUlfikar tidak mengetahui visi misi perusahaan ini ke depan untuk apa tetapi selalu saja ada masalah. Tokoh adat Mandailing Natal banyak yang ingin mengecam proyek ini. Zulfikar melihat adanya kebohongan bahwa 650 masyarakat kerja di sana padahal kerjanya hanya 100 orang.

Program Kerja Tahun 2021 PT PGN dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Zulfikar merasa malu berada di dapil Banten 3 karena ada kelangkaan LPG 3 KG, karena tabung gas ini langka maka banyak masyarakat meminta dipasang Jargas. PIC dari PGN tidak ada yang membangun komunikasi dengan anggota DPR-RI terkait Jargas. Zulfikar menyampaikan bahwa di dapilnya di Tangerang Selatan juga memiliki kantor PGN, tetapi ketika dirinya membawa berkas ke PGN justru dikatakan bahwa harus ada persetujuan dari walikota atau gubernur. Bagaimana jika anggota dan walikota/gubernur di daerah berbeda partai politik dan mempunyai hubungan yang kurang baik, Zulfikar selalu mengajukan tetapi seperti tidak ada koordinasi yang baik.

Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain — Panja Migas Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina

Zulfikar membacakan pandangan mini fraksi. Ia mengatakan sudah diketahui bagaimana menjalankan tugas di berbagai kelompok di daerah, terutama bidan yang berjibaku dengan tantangan alam. Ia menyampaikan hal tersebut semakin menyadari bahwa profesi bidan memiliki peran penting dan strategis.

Wakil Bupati Langkat, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, Camat Binjai, Pengawas Provinsi Sumatera Utara, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Binjai, Kapolres Binjai, dan Kapolda Kabupaten Langkat

Zulfikar mengatakan begitu dirinya mendengar kejadian kebakaran ini, seolah-olah dirinya menjadi Bupati disitu dan takut akan ditangkap, bahwa perbuatan Kepala Daerah dan dinas-dinas terkait di daerah sana sangat salah, karena selama 8 tahun perusahaan itu beroperasi tetapi ternyata tidak diketahui oleh Kepala Daerah dan dinas-dinas terkait. Menurut Zulfikar, menjadi Pemimpin itu harus dapat mengayomi dan mengambil solusi yang akan dilakukan.

Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Zulfikar menyatakan bahwa program BPPT sangat bagus, tapi bagaimana program-program ini bisa dibawa ke dapil kami? Kami berharap BPPT bisa memberikan sumbangan program untuk dapil kami.Terkait pesawat tanpa awak itu teknologi sudah sangat luar biasa tapi baru diberikan kepada TNI,saya harap ini bisa dikembangkan pada kebutuhan pertania.Adanya pesawat itu bisa menyiram sawah pertanian.Saya rasa kita belum perang, jadi pesawat tanpa awak itu bisa disumbangkan dulu untuk rakyat dan khususnya pertanian. Kita kan semuanya hadir dari rakyat, jadi tolong perhatikan kondisi para petani. Mengenai e-KTP, saya berharap e-KTP ini bisa dikembangkan secara multifungsi nantinya bisa diciptakan teknologinya agar tidak perlu banyak kartu. Nanti di dompet kita hanya banyak kartu tanpa ada uang, perlu ada terobosan tentang e-KTP. Indonesia itu banyak demo, nanti perlu disiapkan teknologi antisipasi demo kapan akan terjadi. Saya melihat belum ada teknologi dalam deteksi demo, kita anggota DPR harus tahu dimana saja ada demo, mohon BPPT dibuatkan teknologinya.

Pidato Pimpinan DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI

Zulfikar mengatakan persoalan banjir belum selesai dan tuntas, tahun 2020 sudah 2 kali terjadi di Jabodetabek dan berdampak besar, Zulfikar meminta pemerintah untuk mengambil langkah cepat dalam mitigasi banjir di Jabodetabek. Zulfikar menyampaikan masalah migas sangat penting untuk diselesaikan karena produksi gas bumi semakin turun tetapi kebutuhan Indonesia semakin meningkat. Zulfikar mengatakan F-Demokrat mendukung penguatan langkah EBT dan fungsi anggarannya, EBT harus menjadi energi mayoritas bauran energi primer Indonesia.

Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.

Zulfikar meminta langkah positif dari Pertamina untuk menurunkan harga BBM mengikuti harga minyak dunia, karena saat ini masyarakat bawah banyak yang tidak punya penghasilan. Zulfikar mengatakan DPR sudah masuk masa Persidangan III, tetapi Pertamina belum ada program yang penyalurannya bisa dilakukan bersama Anggota Komisi 7.

Progress Pembangunan Transmisi Listrik 45GW, Rencana Kerja 2020, dan Laporan Tindak Lanjut Pemadaman Listrik Agustus 2019 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Zulkifar mengaku tak mengetahui soal Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait PLTU Kronjo. Ia mengusulkan tarif listrik gratis bagi warga tak mampu. Kemudian ia mengatakan bahwa selama di Tangerang, dirinya belum pernah dapat brosur dari PT. PLN (Persero) soal pelayanan pada masyarakat, padahal hal ini perlu untuk memberikan edukasi untuk masyarakat sehingga mereka paham pihak yang dihubungi ketika mengalami kesulitan. Sehingga, menurutnya, sudah saatnya PT. PLN (Persero) memiliki tim tanggap darurat di setiap kecamatan.

Produk Lifting Migas Tahun 2019 dan Kendala Serta Hambatan Investasi Sektor Migas - RDP Komisi 7 dengan 10 Besar KKKS

Zulfikar mengatakan untuk PEP, rakyat sekarang sedang susah jangan ditambah lagi makin susah. Isu tentang pencabutan subsidi gas 3Kg, kami minta dijawab langsung apakah isu itu benar atau tidak. Kemudian, Zulfikar mengatakan untuk Chevron, ia kurang paham tentang program apa yang Chevron lakukan untuk masyarakat. Ia medapat data di Riau, kebocoran pipa menyebabkan pencemaran lingkungan sejak tahun 2010, kapan akan dituntaskan masalah pencemaran lingkungan di Riau.

Program Skema Pembiayaan dan Perkembangan Komersialisasi N219, Program Pesawat Udara Nir Awak dengan Kategori Medium Atlit - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemenhan, Kepala BPPT, Kepala Lapan, Dirut PT Dirgantara Indonesia dan Dirut PT LEN Industri

Zulfikar berharap agar pesawat yang dibuat dapat mensejahterakan petani.Mengenai sumber minyak, ia rasa juga perlu menciptakan teknologi yang dapat kendeteksi keberadaan minyak, gas, dan logam. Zulfikar menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mendeteksi sumber daya sebelum ditemukan oleh negara lain.

Capaian Program Kerja Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), RDP dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK)

Zulfikar melihat ristek yang dilakukan tidak menghasilkan apapun, tidak adanya output yang jelas. Zulfikar meminta untuk bekerja sama saja dengan swasta agar terdapat output yang jelas. Selain itu, Kemenristek perlu bekerja sama dengan perusahaan penyedia lapangan kerja agar berdampak baik pada pengangguran di negara ini.

Latar Belakang

Zulfikar Hamonangan merupakan mantan Komisaris Utama PT Gama Pembangunan Utama (2002-2018) dan PT Gema Jobker Intocom (2002-2018). Pada tahun 1997-2001, Zulfikar pernah menjabat sebagai General Manager di PT Arsindo Utama. Saat ini, Zulfikar menjabat sebagai Ketua Bamus Kota Tangerang. Zulfikar terbilang aktif mengikuti berbagai organisasi diantaranya sebagai:

• Ketua Pertimbangan DPP Pusat Angkatan Muda Penggerak (2018-2019)
• Ketua Penasihat DPC Peduli Masyarakat Kota Tangerang (2017-2019)
• Ketua HIBAT (2017-2019)
• Ketua DPC Advokat Kai Kota Tangerang (2017-2019)
• Ketua PDC Partai Demokrat Kota Tangerang (2013-2015)

Zulfikar terpilih menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 melalui Partai Demokrat setelah memperoleh 60.064 suara dari dapil Banten 3 yang meliputi Kota dan Kabupaten Tangerang serta Kota Tangerang Selatan.

Riwayat Pendidikan

SD Negeri Duri 2 Pagi (1983-1988)

SMP Negeri 1 Pasar Kemis (1988-1991)

SMA Negeri 1 Kotanopan (1991-1994)

S1 Hukum, Universitas Islam Azzahra (2011)