Berita Terkait
- Fokus DPR-RI Pada Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Review DPR Tahun 2017
- Review Kinerja Legislasi DPR Tahun 2017
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Peristiwa Penting DPR-RI Tahun 2017
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- Peristiwa Penting DPR-RI Masa Sidang Ke-3 Tahun 2016-2017
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-3 Tahun 2016-2017
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke-3 Tahun 2016-2017
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2016-2017
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-4 Tahun 2016-2017
- Peristiwa Penting DPR-RI Masa Sidang Ke-4 Tahun 2016-2017
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke-4 Tahun 2016-2017
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2016-2017
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-5 Tahun 2016-2017
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-1 Tahun 2017-2018
Pada masa sidang ke-1 tahun 2017-2018 periode 16 Agustus-31 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah melakukan rapat sebanyak 379 rapat dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai wakil rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 259 rapat yang telah dilaksanakan secara terbuka dan sebanyak 116 rapat yang dilaksanakan secara tertutup.Serta terdapat 4 rapat paripurna secara terbuka.
Merujuk data yang berhasil dihimpun oleh Tim WikiDPR, selama masa sidang tersebut yang paling banyak melaksanakan rapat adalah Komisi 6 yang telah melakukan sebanyak 40 rapat.
Topik populer yang dibahas Komisi 6 melalui 29 rapat terbuka dan 11 rapat tertutup adalah RAPBN 2018.
Adapun yang paling sedikit melaksanakan rapat adalah Pansus, yaitu sebanyak 14 kali rapat. Dengan 12 rapat terbuka dan 2 rapat tertutup, topik populer yang telah dibahas adalah mengenai KPK.
Dalam masa sidang ke-1 ini, DPR-RI telah mengesahkan 8 undang-undang yakni RUU APBN 2018 oleh Banggar, RUU Perjajian Kerja Sama Pertahanan dan Keamanan RI-PNG, RUU Perjanjian Ekstradisi RI-RRC, dan RUU Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak oleh Komisi 1.Selanjutnya RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO yang dibahas oleh Komisi 6. Pada 13 September 2017 Komisi 7 mengesahkan RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri. Selain itu terdapat pegesahan Perppu Ormas melalui Paripurna yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2017 setelah sebelumnya dibahas di Komisi 2. Dan yang terakhir adalah RUU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibahas oleh Komisi 9.