Berita Terkait
- Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP
- Panja Penerbangan - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Udara
- Penyelesaian Klaim Korban Air Asia QZ-8501 - Rapat Komisi 5 dengan Air Asia, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Administrasi Hukum Umum, OJK dan Perwakilan Keluarga Korban
- Kualitas Keamanan Penerbangan- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda & Federasi Pilot Indonesia
- Kementerian Koordinator - Rapat Kerja Badan Anggaran dan 4 Menko
- (Tempo) Merespon Penyidikan Panja DPR dan Kebijakan Menhub, Jokowi: Izin Penerbangan Bertahun-Tahun Dibiarkan
- (KOMPAS.com) Soal Penerbangan Murah, Ini Saran DPR buat Jonan
- (Jakpost) Minister Yuddy: Insurance companies urged to immediately pay claims of QZ8501 victims
- (Tempo) Minister Jonan: On QZ8501 case, why should i bow down to Singapore?
- (Aktual) Bambang Haryo Komisi VI DPR: Fokus Cari Korban dan Hak Asuransi, Jangan Pikirkan Polemik Slot Terbang Lebih Dulu
- (Reuters) Op-Ed: AirAsia shares lost more than 15% of value since #QZ8501 disaster, by Una Galani
- (Kompas) Feature: Melayani yang Berjibaku Mencari QZ8501
- (Hukum Online) Amanat UU Perasuransian
- (ANTARA) Ahli Tata Negara Irmanputra Sidin: UU Penerbangan Bertentangan dengan Konstitusi
- (Metro TV) Yudi Widiana Wakil Ketua Komisi V: Jangan Tunda Pencairan Asuransi Korban QZ8501
- (Bisnis Indonesia) Bambang Haryo-Komisi VI: Pembekuan Izin Rute Penerbangan Rugikan Konsumen
- (Harian Kompas) Efek Domino Kasus QZ8501, Menhub Jonan Copot Sejumlah Pejabat
- (Harian Kompas) Penyatuan Tarif Layanan Jasa dalam Tiket Berlaku 1 Maret 2015
- (Strait Times) #QZ8501 Issue, Tony Fernandes: We have approvals from authority in Indonesia to fly to Surabaya, 7 days a week
- (ANTARA) Merespon Menhub Jonan dan DPR, Tony Fernandes: Surabaya-Singapore Disetujui Otoritas Indonesia, 7x Sepekan
- (Kompas Sore) Ekor QZ8501 ditemukan Sersan Mayor Bovlen Sirait dan Sersan Kepala Oo Sudarna
- (Kompas) Komisi V Kunjungi Gedung Basarnas, Beri Dukungan Moril Pencarian QZ8501
- (VIVA.co.id) Sigit Sosiantomo Apresiasi Langkah Tegas Menhub
- (Jawa Pos) Fahri Hamzah-Wakil Ketua DPR: Sikap Gegabah Menteri Jonan dalam QZ8501 Bahayakan Industri Penerbangan
- (dpr.go.id) Yudi Widiana-Wakil Ketua Komisi V DPR: Peralatan Basarnas Masih Kurang
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Aktual) Bambang Haryo Komisi VI DPR: Fokus Cari Korban dan Hak Asuransi, Jangan Pikirkan Polemik Slot Terbang Lebih Dulu
12/12/2018
Anggota DPR RI, Bambang Haryo, menyesalkan pihak pemerintah yang mempersoalkan masalah izin slot penerbangan AirAsia yang mengalami kecelakaan pada Minggu 28 Desember 2014 silam.
Hal ni dikarenakan slot penerbangan tidak ada kaitannya dengan kecelakaan Air Asia QZ8501.
"Apa kalau berangkat tidak hari itu tidak ada kecelakaan? Apa kalau berangkat tidak sesuai slot itu sudah pasti ada kecelakan? Tidak bisa. Makanya pemerintah tidak usah mempersoalkan slot terbang dulu. AirAsia hanya ketiban sial," ujar Bambang Harjo, Kamis (8/1).
Mekanismenya, penerbangan luar negeri adalah kewenangan kemenhub. Memang, kementerian tidak mungkin mengawasi perjalanan pesawat setiap hari, itu sebabnya diserahkan ke Otorotas Bandara. Dengan catatan, Otoritas Bandara haru bekerja maksimal.
"Kalau sibuk pencitraan, apakah menteri bisa memantau setiap hari? Kalau tidak bisa, ya serahkan ke pihak otoritas bandara, sehingga bisa tahu langsung penerbangan antar negara dan tentunya pelaksanaan harus melaporkan hasil akhir setiap hari kepada kementerian."
Oleh sebab itu, untuk kondisi saat ini tidak perlu saling menyalahkan. Jika kementerian mempersoalkan masalah slot penerbangan, tentu saja kesalahan berpangkal pada carut marut birokrasi kementerian.
link profil wikidpr untuk Bambang Haryo: http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef7f4