Berita Terkait
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat
- (Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas
- (Tempo.co) AJI Dorong Pembentukan Dewan Rating Industri Penyiaran
- (Tempo.co) Dewan Pers Dorong Wartawan Uji Kompetensi, Ini Alasannya
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca
- (DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE
- (DetikNews) DPR Sahkan RUU Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim jadi UU
- Anak Muda dan Generasi Melek Teknologi dalam Politik
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Anak Muda dan Generasi Melek Teknologi dalam Politik
Belum lama ini dunia sosial media dihebohkan oleh selebgram dan vlogger Karin Novilda atau yang lebih dikenal Awkarin serta Anya Geraldine yang mengekspose kehidupan pribadi masing-masing di media sosial. Keduanya menuai kontroversial akibat video dan konten yang diunggah di sosial medianya dianggap memberikan dampak negatif bagi anak muda. Mereka memiliki jumlah pengikut yang tidak sedikit di sosial media, terlebih lagi pengikut mereka kebanyakan adalah anak-anak di bawah umur. Oleh sebab itu, masyarakat khususnya orang tua menjadi resah akibat konten-konten negatif yang begitu mudahnya dapat diakses oleh anak-anak.
Generasi Millenial
Generasi Y dan Generasi Z disebut-sebut sebagai Generasi Millineal. Generasi tersebut diperkirakan lahir dari rentang tahun 1980-an hingga 2000-an. Mereka juga sering disebut sebagai Generasi Internet. Sehingga, sosial media berperan besar dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, Mereka terbiasa melakukan pola komunikasi tidak langsung, yaitu dengan memanfaatkan kecanggihan gadget dan kemudahan komunikasi lewat sosial media, daripada berkomunikasi secara langsung atau tatap muka.
Pengguna sosial media memiliki berbagai macam karakter, ada Awkarin yang berbagi kehidupan pribadinya di sosial media dan ada pula anak muda ‘tidak sepopuler Awkarin’ yang berbagi kehidupan public figure.
“Sekumpulan anak-anak muda yang tergabung dalam wadah bernama WikiDPR mampu memanfaatkan sosial media mereka untuk terlibat aktif dalam mewujudkan transparansi politik wakil-wakil rakyat di DPR.”
Mereka ikut serta dalam rapat terbuka DPR dan membagikannya secara langsung (live tweet) melalui akun sosial media Twitter. Ya, mereka membagi cerita seputar anggota DPR dan membuktikan bahwa anggota DPR tidak cuma show di stasiun TV swasta.
Dalam bukunya Yoris Sebastian yang berjudul “Generasi Langgas”: Millineals Indonesia menyebutkan bahwa Generasi Millenial merupakan generasi yang berpikiran bebas, kreatif, dan suka tantangan baru. Sehingga, tidak heran bila millennials sering kali diberi cap yang kurang baik. Generasi instan? Generasi co-paste? Generasi nggak mau susah?
Ketika Vlogger Menjadi Panutan
Seakan tak mau kalah dengan Vlog Awkarin yang sempat viral di sosial media, Dendi Prastyar yang merupakan relawan WikiDPR membagi cerita seputar liputan rapat ke dalam video blog Youtube. Salah satunya adalah video yang berjudul Rapat DPR Terlama #DailyParlemen yang berisi Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otonomi Daerah. Rapat ini dimulai pukul 15.00 WIB dan berakhir pukul 05.00 WIB. Apa yang dilakukan Dendi ini merupakan bentuk partisipasi anak muda dalam politik yang disampaikan secara asyik, tidak kaku, dan mudah dipahami oleh anak muda yang merupakan penggunan aktif sosial media. Sehingga, menjadi ajang bagi anak muda untuk secara langsung mengawasi para wakil rakyat di Senayan.
Transparansi Politik ala Anak Muda
Kehadiran WikiDPR menjadi wadah anak muda untuk terlibat aktif melaporkan kinerja anggota DPR dalam rapat-rapat AKD (Alat Kelengkapan Dewan) dengan mitra DPR. Anak-anak muda yang tergabung dalam relawan WikiDPR bisa langsung menyampaikan informasi yang didapat terkait hasil kerja rapat anggota DPR melalui akun twitter mereka sendiri. Setelah rapat selesai, akan dibuat rangkuman berisi pendapat mereka yang akan dihubungkan dengan profil mereka di WikiDPR.org sehingga masyarakat mampu mengetahui rekam jejak wakilnya, dan siapa-siapa saja yang tidak pernah datang rapat, hehe.
Apa yang dilakukan WikiDPR dalam memantau jalannya persidangan di DPR mendapat tanggapan positif dari Saleh P. Daulay Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN bahwa, “kinerja WikiDPR memberikan informasi politik bagi masyarakat luas pada umumnya. Sehingga, masyarakat bisa tahu isu-isu apa saja yang menjadi konsentrasi DPR dan masyarakat juga tidak hanya mendapat informasi melalui berita yang terkadang disajikan secara utuh.”
Dengan demikian, kedepannya DPR semakin terbuka karena bisa diawasi oleh masyarakat dan masyarakat dapat menilai kinerja DPR secara langsung tanpa dipengaruhi oleh penggiringan opini publik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Bagaimana? Tertarik bergabung?
wikidpr/rq/kit
dokumentasi /ap