Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

12/12/2018



Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1 dan dihadiri 25 anggota. Raker dimulai pukul 10:00 WIB.

Pemaparan Mitra

Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Rukijo:

  • Terdapat beberapa perubahan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016. Usulan pemerintah mengenai DAK tersebut senilai Rp782,8 triliun.
  • DAK reguler mencakup 10 bidang.
  • DAK berbasis pada kebutuhan masing-masing daerah. Dalam pengalokasiannya, terdapat penunjang yang penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya:

  • Rapat kerja telah ada secara tertulis.
  • Dalam raker 2016, terdapat pembahasan mengenai pengendalian perubahan hukum, tata lingkungan, serta pengawasan manajemen. KemenLHK sedang mempersiapkan perencanaan yang terintegrasi.
  • Pagu anggaran KemenLHK Rp.6,301 Triliun untuk membiayai 13 program. Untuk anggaran 2016, terjadi penundaan atau pemotongan sebesar Rp.187 Miliar.

Menteri Perikanan dan Kelautan, Susi Pudjiastuti:

  • Pagu anggaran KemenKP sebesar Rp.13,8 Triliun, pada 2016 terdapat penundaan belanja sebesar Rp.2 Triliun.
  • Prioritas program 2016 untuk pengadaan kapal, alat angkut, asuransi pada nelayan, dan penghitungan sumber daya ikan tempat pelelangan.
  • Dana Alokasi Khusus (DAK) kelautan diusulkan Rp.3,4 Triliun. Rencana penggunaan DAK adalah untuk penunjang sarana dan prasarana.

Menteri Pertanian, Amran Sulaiman:

  • Dana Alokasi Khusus (DAK) berkaitan dengan pertanian turun dari Rp.6,17 Triliun menjadi Rp.3,14 Triliun.

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti:

  • Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang belum dicairkan Rp.1,9 Triliun.
  • DIPA 2015 adalah Rp.17 Triliun, sisa DIPA Rp.1,79 Triliun.
  • Subsidi pangan sebesar Rp.20,3 Triliun.
  • Rencana terdapat penambahan cadangan beras sebesar Rp.2 Triliun.
  • Masih ada kekurangan Rp.1,5 Triliun tahun 2014 dan belum diperhitungkan di RAPBN 2015.

Pemantauan Rapat

Fraksi Golkar: Oleh Hamka B. Kady dari Sulsel 1. Menurut Hamka, ada indikasi bahwa Direktur Jenderal Keuangan (Dirjen Keuangan) tidak mau memberikan kewenangan pada Kementerian teknis. Hamka juga menilai bahwa anggaran yang ada saat ini tidak sehat karena pengaturannya tidak sesuai dengan teknis. Penganggaran kadang tidak sesuai dengan kondisi nyata di daerah yang diberi anggaran.

Fraksi Gerindra: Oleh Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Edhy menilai bahwa pengalokasian anggaran yang dipimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak tepat sasaran. Ada kesalahan dalam pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).

Fraksi Demokrat: Oleh Herman Khaeron dari Jabar 8. Herman merasa ada mekanisme yang kurang tepat di dalam diri Pemerintah. Dirinya berharap DAK dapat sinkron dengan kebutuhan daerah. Selain itu, Herman juga menanyakan cara menyusun DAK agar sinkron dengan kebutuhan. Menurutnya, apabila terdapat masalah teknis sebaiknya diserahkan pada Kementerian teknis.  Selain itu, Herman juga menanyakan apakah rancangan anggaran untuk DAK dapat diubah atau tidak.

Muhammad Nasyit Umar dari Sulsel 2. Pembahasan anggaran untuk mitra Kementerian sampai bulan November hanya sia-sia karena rancangan anggaran yang telah jadi hanya buatan berdasarkan kemauan Menteri Keuangan.

Fraksi PAN: Oleh Viva Yoga Mauladi dari Jatim 10. Yoga merasa Komisi 4 dirugikan oleh kebijakan yang diambil Rukijo dan jajarannya di Direktorat Dana Perimbangan. Direktorat tersebut dianggap tidak sesuai dengan Nawa Cita karena adanya pemotongan Dana Anggaran Khusus (DAK) secara sepihak. Viva mengungkapkan bahwa Komisi 4 akan melakukan langkah-langkah khusus jika DAK tidak diubah.

Yoga meminta Kementerian Keuangan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Pertanian.

Fraksi PKB: Oleh Daniel Johan dari Kalbar. Daniel menanyakan mengapa Susi Pudjiastuti begitu fokus dengan perikanan tangkap. Terkait dengan kasus Freeport, Daniel mengusulkan untuk diadakan Pansus Freeport untuk memperjuangkan saham Freeport kembali 100% ke Indonesia.

Fraksi PKS: Oleh Andi Akmal Pasluddin dari Sulsel 2. Akmal berpendapat bahwa Komisi 4 harus bertemu dengan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) dan Menteri Keuangan untuk membahas DAK. Pemerintah harus fokus pada daerah yang membutuhkan, jangan semua daerah diberikan DAK.

Almuzzammil Yusuf dari Lampung 1. Almuzzamil menyatakan bahwa pembahasan DAK tidak pernah dikonfirmasi dengan Komisi 4. Almuzzamil merasa khawatir bila rakyat lantas menyalahkan Pemerintah. Almuzzammil menanyakan bagaimana proses hukum terkait kebakaran hutan di Riau. Dirinya meminta Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk berbicara kepada Presiden agar 3,5 juta hutan yang terbakar dijadikan lahan pertanian.

Fraksi Nasdem: Oleh Fadholi dari Jateng 1. Fadholi menanyakan mengenai kemungkinan reformasi DAK. Menurutnya, alokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Respon Mitra

Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Rukijo:

  • Memang terdapat alokasi yang menurun, tetapi nanti dapat dikondisikan pada APBN perubahan.
  • Alokasi anggaran per daerah tidak dapat diubah.

Kesimpulan Rapat

  • Komisi 4 telah menerima penjelasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Menteri Pertanian atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Selanjutnya, Komisi 4 akan melakukan pendalaman bersama eselon-eselon yang terkait. Selain itu, Komisi 4 meminta kepada ketiga Kementerian untuk merekomunikasikan terkait anggaran Dana Anggaran Khusus (DAK) demi kepentingan daerah.
  • Komisi 4 menerima penjelasan dari Perum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) atas usulan Pagu Subsidi Beras Miskin 2016. Selanjutnya, Komisi 4 akan melakukan pembahasan kembali.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 4 dengan 3 Kementerian, serta RDP dengan Perum Bulog tentang RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/293690.

 

wikidpr/py

ilustrasi: