Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Antara) DPR minta peluncuran pertalite ditunda
Jakarta (ANTARA News) - Hasil rapat dengan PT Pertamina, Komisi VII DPR meminta agar peluncuran BBM ron90 Pertalite yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan BBM ron80 Premium ditunda.
"Kami meminta kepada Pertamina untuk menunda peluncuran Pertalite, apabila dikemudian hari ingin memasarkannya, harus dikonsultasikan dahulu dengan DPR RI," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, saat membacakan hasil kesimpulan rapat.
Menurut anggota DPR produk tersebut harus ditunda peluncurkannya karena sosialisasinya dianggap masih belum cukup, persiapan teknis operasional belum tuntas serta perizinannya belum selesai.
Komisi VII juga mengkhawatirkan keberadaan Pertalite ini dapat membebani masyarakat Indonesia dengan harganya yang lebih mahal dibandingkan dengan Premium.
Pihak Pertamina sendiri belum memutuskan harga yang tepat untuk Pertalite sendiri.
"Masih dalam pembahasan, yang jelas harganya berada di atas Premium dan berada di bawah Pertamax," kata Direktur Pertamina Dwi Soetjipto.
Dia mengatakan Pertamina menghadirkan Pertalite semata-mata untuk memberikan pilihan kepada konsumen.
Menurut dia BBM jenis Pertalite ini lebih ramah lingkungan dan bagus untuk mesin kendaraan dibandingkan dengan Premium.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas menyampaikan bahan bakar minyak (BBM) jenis ron88 atau Premium tidak akan diganti dengan BBM jenis Pertalite.
"Sesuai kebijakan pemerintah, Premium tetap seperti sekarang. Tidak ditarik atau diganti pertalite. Produk ini hanya varian baru dari Pertamina," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja.
Lebih lanjut ia menjelaskan, jika Pertalite telah lolos uji maka akan menjadi pilihan tambahan untuk jenis BBM mayoritas yang digunakan masyarakat seperti premium atau pertamax.
Terkait dengan izin untuk Pertalite, ia menuturkan bahwa proses perizinan tidak akan memakan waktu lama karena bukan lah sebuah produk yang benar-benar baru.
Sumber: http://www.antaranews.com/berita/492330/dpr-minta-peluncuran-pertalite-ditunda