Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(ANTARA News) DPR: Negara Harus Perkuat TNI
Jakarta, Antara Jateng - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa negara harus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan yang makin besar.
"Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," katanya pada hari ulang tahun TNI, Senin.
Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain menghadapi tantangan akibat meningkatnya konflik politik dan keamanan di berbagai kawasan, termasuk Laut China Selatan, serta merebaknya kejahatan nontradisional lintas negara seperti terorisme, dan kejahatan siber.
Selain itu, menurut dia, ada pertarungan kepentingan ekonomi terhadap beragam sumber daya dalam perang proksi serta meningkatnya potensi bencana alam akibat masalah lingkungan.
Tantangan-tantangan tersebut, menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera itu, menambah beban TNI dalam menjalankan tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan yurisdiksi wilayah Negara Kesaturan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.
"Maka, sekali lagi negara wajib memperkuat TNI dalam semua aspek, yaitu organisasi, SDM, alutsista, serta sarana dan prasarana," katanya.
Dukungan negara itu, menurut dia, bisa ditunjukkan dengan komitmen untuk memberikan anggaran yang cukup mengacu pada postur pertahanan yang dibutuhkan, terutama bila Presiden menginginkan TNI menjadi kekuatan militer maritim yang tangguh di kawasan.
"Maka, menjadi aneh jika anggaran TNI justru makin turun dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.
Dia juga mengatakan bahwa kelemahan regulasi dalam pelaksanaan fungsi selain perang terus dibiarkan dan kesejahteraan prajurit TNI belum menjadi prioritas pemerintah.
Mahfudz mengatakan Presiden harus membuat kebijakan dan keputusan untuk memperkuat TNI.
"Jika tidak, peringatan 70 tahun TNI dan amanat Presiden Joko Widodo lagi-lagi hanya sebatas seremoni," katanya.