Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
- (Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos
- (DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'
- (DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu
- (ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri
- (TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran
- RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu
- (Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian
- (DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI
- (Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR
- (DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang
- (DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
RAPBN-P 2015 - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Pemerintah
Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja selama dua hari pada 2-3 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015..
Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Pada Rapat Kerja ini Pemerintah memaparkan beberapa asumsi makro untuk 2015 sbb:
Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp.281,1 triliun (lebih rendah Rp.129.3 triliun vs. 2014)
Target Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral dan Batubara (Minerba) Rp.51 triliun dikarenakan optimis produksi batubara akan meningkat dari 360 juta ton di 2014 ke 425 juta ton di 2015.
Target Penerimaan DBH Kehutanan Rp.4,7 triliun. Di 2014 realisasi dari target DBH Kehutanan hanya 80% dari target Rp.5.1 triliun. Di 2015 pemerintah menurunkan targetnya.
Target DBH Perikanan tetap Rp.250 milyar. Sejak 2013 target DBH Perikanan masih sama yaitu Rp.250 milyar dan realisasi dari pemerintah selalu dibawahnya. Di 2014 realisasi DBH perikanan hanya 86% (Rp.214 milyar).
Target Layanan Jasa Hukum Rp.4.2 triliun. Kementerian Hukum dan HAM prediksi dengan kebijakan bebas visa baru dengan beberapa negara akan mendorong pemasukan..
Anggaran untuk Kementerian Keuangan Rp.25,7 triliun dan Rp.4 triliun khusus untuk biaya remunerasi pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
Pemantauan Rapat
Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan pemerintah mengenai asumsi makro untuk APBN-P:
Fraksi PDI Perjuangan: Isma Yatun dari Lampung 1 menilai asumsi makro pemerintah untuk harga minyak terlalu konservatif. Isma Yatun memprediksi buat lima bulan lagi harga minyak akan kembali naik ke USD70 per barrel. Prediksi Isma Yatun juga sudah mempertimbangkan faktor penemuan gas shale di Amerika Serikat yang menekan turun harga minyak tetapi faktor kondisi geopolitik di timur tengah masih akan mendorong harga minyak untuk naik .
Fraksi Demokrat: Oleh Djoko Udjianto dari Jateng 3 dan sebagai Ketua Badan Anggaran. Djoko lebih yakin bahwa harga minyak justru akan makin turun dari saat ini. Djoko lebih prihatin dengan pengawasan perhitungan cost recovery yang sarat dengan manipulasi oleh pihak KKKS. Djoko menolak keras anggaran biaya untuk cost recovery yang mencapai USD 11 - 12 milyar karena ia anggap itu adalah bentuk pencurian.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Banggar dengan pemerintah kunjungi http://bit.ly/banggarrapbnpmakro dan http://bit.ly/banggarrapbnmakro2.
wikidpr/fr