Berita Terkait

Kategori Berita

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

12/12/2018

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Jazilul Fawaid dari Jatim 10.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Sekjen Kemenkeu), Hadiyanto, antara lain:

Yang baru pada APBN 2016 adalah alokasi anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN.
Kebijakan anggaran di 2016 akan mengantisipasi resiko fiskal dan moneter, potensi bencana, harga pangan dan kedaulatan pangan.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Wayan Koster dari Bali. Wayan menyoroti anggaran untuk pendidikan. Wayan meragukan Program Wajib Belajar 12 tahun dapat berjalan kalau pagu anggarannya masih sama dengan sebelumnya. Wayan desak Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Dikbud) untuk rubah nota anggarannya. Wayan minta perhatian khusus mengenai peningkatan kualitas guru-guru. Menurut Wayan harus ada program khusus yang mengurus guru-guru karena banyak guru PNS yang minta pindah padahal masa kerjanya baru 1 tahun dan menjadi beban daerah. Menurut Wayan banyak guru-guru PAUD yang gajinya masih Rp.100,000 dan bukan dibiayai oleh APBN. Wayan minta ke Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar proses rekrutmen guru dirapihkan dan diperketat dan gaji guru PAUD disesuaikan dengan UMP setempat. Sehubungan dengan anggaran untuk pendidikan agama Islam, Wayan minta penjelasan ke Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengapa tidak terlihat anggaran untuk pendidikan agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha karena di Indonesia semua agama sama kedudukannya.

Wayan menyoroti Pagu Anggaran Pertahanan yang lebih rendah. Wayan khawatir kalau tidak diperhatikan oleh Pemerintah kedaulatan pertahanan kita terancam. Wayan mengingatkan Pemerintah mengenai renumerasi TNI-POLRI yang belum juga beres-beres padahal kesejahteraan TNI-POLRI adalah janji Pemerintah.

Sehubungan dengan penegakan hukum, Wayan menjelaskan bahwa Bali itu rawan masuknya narkoba. Wayan mohon pihak Kepolisian untuk potong dari hulunya. Bukan seperti sekarang yang ditangani hanya ‘hilirnya’ sehinga tidak habis-habis masalahnya. Wayan dorong Kepolisian untuk ada program pencegahan, terutama pengedaran lewat pelabuhan.

Rudianto Tjen dari Babel. Menurut Rudianto fungsi pertahanan untuk kedaulatan Indonesia sangat penting karena itu harga diri kita. Rudianto prihatin kalau harus perang melawan Malaysia ia tidak berani karena alat dan sistem pertahanan mereka canggih. Rudianto dorong Pemerintah perlunya bikin terobosan-terobosan agar penerimaan negara lebih besar dan cepat.

Daryatmo Mardiyanto dari Jateng 2. Menurut Daryatmo energi baru terbarukan dengan air laut itu perlu. Daryatmo minta klarifikasi ke para Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dimana tempat dan pusat koordinasi isu seputar lingkungan hidup.

Said Abdullah dari Jatim 11. Menurut Said Indonesia perlu tentara kuat, namun bila dilihat anggarannya turun di 2016. Bantuan Sosial untuk keagamaan ada penurunan dari Rp.57 triliun menjadi Rp.52 triliun di 2016. Menurut Said banyak pemuka agama yang tidak mau terima.

Fraksi Golkar: Oleh Ridwan Bae dari Sultra. Ridwan menegaskan pentingnya dasar hukum. Menurut Ridwan dasar hukum yang dipakai Pemerintah untuk asumsi anggaran belanja pusatnya adalah yang dari Tahun 2009. Yang Ridwan pakai adalah UU MD3 (UU No.17 Tahun 2014).

Mengenai alokasi anggaran sebesar 5% untuk kesehatan, Ridwan minta perhatian khusus Pemerintah untuk penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dokter-dokter. Ridwan khawatir akan kekurangan dokter dan tidak ada dokter yang ke desa-desa.

Ahmadi Noor Supit dari Kalsel. Ahmadi menyoroti target pertumbuhan yang 6,6%. Masukan yang Ahmadi terima dari pengamat-pengamat ekonomi pertumbuhan lebih mungkin di sekitar 5%. Menurut Ahmadi target pertumbuhan ini menentukan bagaimana anggaran nanti ditentukan. Ahmadi menegaskan bahwa kami memberikan biaya besar dengan harapan pemasukan juga begitu. Namun sekarang saja realisasi penerimaan masih sangat jauh dari target. Maka itu Ahmadi dorong penentuan anggaran Pemerintah harus memperhitungkan penerimaan dan semua tercermin di Pagu Indikatifnya. Ahmadi mengingatkan bahwa secara politik DPR sepakat belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) akan lebih rendah dari Transfer ke Daerah. Ahmadi dorong semua K/L koordinasi anggaran yang tadinya buat K/L akan pindah kemana, supaya kita yakin anggarannya akan balance. Ahmadi tidak ingin nanti kita kaget-kaget biaya yang tadinya buat apa jadinya kemana.

Berhubung sudah ada cita-cita bersama penambahan Transfer ke Daerah, Ahmadi menghimbau agar K/L kerjasama dan jangan ada ego-sektoral lagi. Ahmadi menilai dibutuhkan kehadiran minimum Eselon I dari tiap kementerian agar menguasai semua masalah jadi jelas rencana kerjanya. Ahmadi minta ke Sekretaris Jenderal (Sekjen) tiap kementerian agar mempertimbangkan masukan-masukan dari Badan Anggaran.

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang menyoroti Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan yang alokasinya lebih banyak untuk transportasi padahal harusnya untuk infrastruktur. Bambang memberi contoh Badan Pengembangan Suramadu yang masih ada di Pagu Indikatif padahal proyeknya tidak berjalan. Bambang desak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sebaiknya dana untuk pengembangan Suramadu dihilangkan dari anggaran. Bambang juga minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengenai subsidi solar agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Fraksi PAN: Oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono menilai pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan faktor UMKM dalam anggarannya. Mengenai BPLS, Sungkono minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan tentang pencairan dana korban lumpur Lapindo yang belum juga cair karena persoalan administratif. Sehubungan dengan rencana ketahanan pangan, Sungkono minta perhatian khusus Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian mengenai kesediaan pupuk bagi tanaman buah dan hortikultura.

Eko Hendro Purnomo dari Jatim 8. Eko menilai Pemerintah belum sepenuhnya mendukung akses pasar bagi industri kreatif. Pembiayaan untuk industri kreatif belum banyak dan selama ini lebih konsumtif sifatnya. Menurut Eko yang dilakukan Pemerintah hanya melakukan pameran-pameran tapi bukannya untuk para pelaku seni tapi untuk kebutuhan plesir para direktur-direktur jenderalnya. Eko menambahkan bahwa belum ada perlindungan untuk para pekerja seni, terkait asuransi dan jaminan hari tua. Pemerintah juga tidak memberikan support untuk rumah-rumah makan Indonesia di luar negeri.

Fraksi PKB: Oleh Cucun Ahmad Saymsurijal dari Jabar 2. Cucun mohon semua Sekretaris Jenderal yang hadir untuk memberi peringatan dan membuat catatan untuk menteri yang ogah-ogahan untuk dievaluasi.

Ida Fauziyah dari Jatim 8. Menurut Ida lembaga pendidikan pesantren dapat menjadi pilihan untuk Program Wajib Belajar 12 tahun dan negara harus hadir untuk pesantren.

Fraksi PKS: Oleh Sukamta dari Yogyakarta. Seperti biasa, Sukamta menilai materi yang diusung Pemerintah masih dalam perhitungan bisnis. Sukamta belum melihat antisipasi kebijakan jika Pemerintah sendiri terjadi krisis. Sukamta mohon ke Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan membuat skenario apabila terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Sukamta desak agar skenario tersebut dibuat untuk sedikit konservatif.

Sukamta tidak setuju atas kebijakan dicabutnya subsidi listrik dan minta dibicarakan. Menurut Sukamta mayoritas penggunanya adalah masyarakat lapisan bawah. Sukamta tidak ingin rakyat dibilang membebani negara dan memang sudah tugasnya Pemerintah untuk melayani rakyatnya. Sukamta juga menyoroti ketidak-hadiran Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM) pada Rapat hari ini. Sukamta sindir mungkin ketidak-hadiran beliau karena mengetahui akan ditanya mengenai pencabutan subsidi listrik tersebut.

Sukamta mengacungi jempol kepada Pemerintah atas keberpihakannya terhadap warga kurang mampu. Menurut penilaian Sukamta nampaknya semua skema subsidi Pemerintah akan dibuat kartu bentuknya. Sukamta dorong Pemerintah untuk memaparkan laporan evaluasi dan statistiknya terlebih dahulu sebelum tatanan skema subsidinya dibuat. Sukamta khawatir skema subsidi ini jadi bisnis politik.

Sukamta juga menggaris-bawahi bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan mulai sebentar lagi. Namun Sukamta menilai kebijakan untuk kompetensi tenaga kerja belum ada rencananya. Sukamta minta perhatian khusus Pemerintah untuk mengembangkan manusia-manusia unggul dan para inovator. Sukamta menilai yang dihasilkan baru untuk pemenang-pemenang olimpiade saja. Jadi tidak bisa melulu hanya produksi Sumber Daya Alam (SDA) secara masif, tetapi harus diimbangi oleh kompentensi Sumber Daya Manusianya (SDM). Sukamta tidak ingin semua manusia unggul Indonesia lari ke luar negeri. Bukan karena merekanya tidak nasionalis, tapi karena di Indonesianya ribet.

Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan tidak ingin pendidikan menjadi pusat pengangguran.

Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Kalsel 1. Menurut Habib dari segi anggaran, penegakan hukum butuh perhatian besar. Kita harus mempersiapkan Pilkada Serentak dan potensi masalah yang dapat timbul karenanya. Habib menilai pentingnya penegakan hukum proporsinya berbanding lurus dengan pentingnya pendidikan. Habib tidak ingin anggaran POLRI kosong dan minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan.

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G. Plate dari NTT 1. Johnny menggaris-bawahi ke Pemerintah bahwa Penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai turun. Artinya ini menandakan daya beli masyarakat turun. Apabila daya beli turun, Penerimaan Pajak Penghasilan akan turun juga dan akan berpengaruh pada ekonomi negara.

Johnny setuju dengan pendapat Sukamta dari Yogyakarta. Johnny mohon Pemerintah evaluasi dari level kebijakan dan juga level implementasinya. Menurut Johnny ada jalan yang dibangun bertahun-tahun tidak selesai. Johnny juga melihat ada pengalihan anggaran ke Belanja Modal. Johnny minta Pemerintah perhatikan efektivitas anggaran dan juga evaluasi prioritasnya. Sehubungan dengan alokasi untuk Dana Desa, Johnny tekankan bahwa minimum harus ada di kisaran 7% dan jangan sampai terlewat.

Johnny juga menyoroti Bantuan Sosial (Bansos). Menurut Johnny data BPS masih ada bias dan banyak rancu dan tidak cocok dengan yang di lapangan. Bahkan Johnny tahu masih ada juga anggota DPRD yang terima Bansos. Johnny menilai ini bisa mempengaruhi kebijakan Pemerintah. Johnny minta perhatian khusus Pemerintah untuk mengakuratkan pendataan dan distribusi Bansos. Johnny mohon Pemerintah perhatikan terutama daerah yang periferal agar mereka jangan semakin apatis atas negara.

Penjelasan Mitra I

Sekjen Kemenkeu:

Tentang listrik, besok memang akan kami bahas dengan Panitia Kerja (Panja) Asumsi. Jadi akan kami jawab kemudian.
Pagu Indikatif tidak turun. Kami akan melihat RKP dan apa yang menjadi prioritas di tahun 2016 dan juga melihat situasi kondisi dan keseimbangan juga.
Renumerasi TNI/POLRI akan segera selesai. Mudah-mudahan dalam bulan Juli 2015 akan bisa dilaksanakan.
Tentang Dana Lapindo, sesuai dengan APBN 2015 memang fokusnya pada warga saja.
Untuk hal-hal spesifik nanti akan dijawab oleh Dirjen Kementerian dan Lembaga yang bersangkutan secara tertulis agar lebih jelas.
Akan ada tim tetap yang dikepalai oleh Wakil Menteri Keuangan yang akan mengevaluasi belanja Kementerian dan Lembaga termasuk eksekusinya.
Kami akan perhatikan setiap masukan dan concern dari DPR.

Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bidang Pendanaan Pembangunan, Ir. Wismana Adi Suryabrata:

Masalah penganggaran pusat dan daerah perlu dilihat secara utuh.
Kami akan antisipasi tentang iklim dan bencana.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Hari Priyono:

Masalah pupuk di 2016, kami usulkan tambahan pupuk subsidi.
Kami juga sadar bahwa nominalnya perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi disparitas dengan yang non-subsidi.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Sekjen Kemenpupera), Taufik Widjoyono:

Kami akan lakukan pengadaan PLTA. Kami sedang evaluasi investasi dari pembangunan PLTA ini.
Akan disiapkan Master Plan untuk perbaikan sungai, rumah susun dan perbaikan waduk.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Said Abdullah dari Jatim 11. Said menyoroti bahwa tidak ada di pagu anggaran untuk masalah perumahan TNI/POLRI. Said minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Penyediaan Perumahaan (Dirjen Perumahan) mengapa alokasi anggaran tersebut tidak tercatat.

Fraksi Demokrat: Oleh Djoko Udjianto dari Jateng 3. Djoko tegur dan desak Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian untuk koordinasi menentukan apa yang menjadi prioritas Pemerintah dalam alokasi anggaran agar pada saat Badan Anggaran menentukan anggaran dapat tahu kemampuan ekonomi Pemerintah seperti apa.

Penjelasan Mitra II

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (Dirjen Perumahan), Dr. Ir H Syarif Burhanuddin:

Kami berencana untuk menjalankan perumahan tapi belum masuk Pagu dan belum ada rencana tertulis.

Respon dan Masukan Anggota III

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Said Abdullah dari Jatim 11. Said menegaskan perlunya anggaran tersebut ada dan mohon ke Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan (Dirjen Perumahan) agar ditulis dan tidak diabaikan. Jangan program setahun ada, setahun hilang.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Jazilul Fawaid dari Jatim 10:

Ketua Rapat menutup RDP Panitia Kerja (Panja) hari ini pukul 17:11 WIB dan besok Tim Perumus akan menuntaskan pembicaraan terkait pembiayaan pusat.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Sekjen tiap Kementerian, Dirjen Pajak dan POLRI mengenai asumsi pokok kebijakan anggaran belanja pusat untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/274193.

wikidpr/ogi

JejakParlemen