Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian 2)

12/12/2018



Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016).

Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Jazilul Fawaid dari Jatim 10.

RDP ini adalah lanjutan dari rapat kemarin. Agenda RDP hari ini adalah membahas subsidi listrik.

Pemaparan Mitra

Sebagai perwakilan dari Pemerintah, berikut adalah beberapa pemaparan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan (Dirjen Listrik), Jarman, antara lain:

  • Kebutuhan subsidi listrik meningkat dari APBN 2015 sebesar Rp.68.7 triliun ke Rp.73.1 triliun di APBN-P 2015.

  • Target energy-mix di APBN-P 2015 didominasi oleh batu-bara sebesar 57%.

  • Realisasi target elektrifikasi di 2014 sebesar 84,4%. Dan target elektrifikasi di 2015 adalah sebesar 85.2%

  • Hasil rapat dengan Komisi 7 membahas subsidi listrik adalah subsidi di tahun 2016 berkisar sebesar Rp.67 - 71 triliun.

Berikut adalah beberapa pemaparan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja antara lain:

  • Volume BBM bersubsidi sampai dengan Mei 2015 adalah: minyak tanah 0.7 Juta Kiloliter; Solar 16-18 Juta Kiloliter; dan Elpiji-3 Kg 6.5-6.6 Juta Ton.

Respon dan Masukan Anggota I

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Said Abdullah dari Jatim 11. Menurut Said Pemerintah kita melakukan penambahan kemiskinan karena jumlah Raskin-nya naik.

Sukur Nababan dari Jabar 6. Sukur menilai semua tahu bahwa PLN itu tidak efisien. Yang menjadi persoalan itu apakah subsidinya itu benar-benar untuk diberikan ke konsumen atau untuk menutupi ketidak-efisiennya PLN? Menurut Sukur PLN harus bisa menekan cost listrik. Jadi jangan bicara subsidi untuk pelanggan. Sebagai pengusaha Sukur yakin bahwa tidak perlu adanya subsidi listrik kalau memang kinerjanya efisien. Sukur minta klarifikasi ke PLN apakah penyewaan genset yang dilakukan pada periode lalu telah diselesaikan kontrak-kontraknya atau belum.

Daniel Lumban Tobing dari Jabar 7. Menurut Daniel kalau harga energi kita murah, semua orang akan datang untuk investasi. Masalahnya, menurut Daniel, adalah Program 10,000 MW yang pertama saja tidak selesai-selesai karena banyak oknum yang bermain dalam tender. Daniel minta ke PLN untuk diberikan data-data subsidi di setiap provinsi karena ingin melihat provinsi mana yang setiap tahun mendapatkan subsidi.

Fraksi Golkar: Oleh Kahar Muzakir dari Sumsel 1. Menurut Kahar masalah listrik tidak akan selesai karena tidak sesuai dengan undang-undang (UU). Indonesia seharusnya melaksanakan desentralisasi tapi yang lain tidak mau mengikuti. Kahar menilai kebijakan subsidi PLN sekarang ini salah. Seharusnya listrik dilakukan desentralisasi antara PLN dan Pemerintah Daerah (Pemda) sesuai UU. Kahar menilai kita ditipu karena pemberian subsidi ke perusahaan publik. Menurut Kahar banyak Pemda yang mampu memberikan subsidi di daerahnya dan tidak perlu membuat pemerintah pusat yang menanggung.

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Menurut Bambang penggunaan token listrik di Dapilnya sudah tidak lagi sesuai. Bambang minta penjelasan dari PLN strategi yang harus disiapkan agar penggunaan batu bara digeser. Menurut Bambang banyak pembangkit tenaga listrik PLN yang lokasinya tidak strategis. Bambang menyoroti bahwa Malaysia sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya. Bambang tidak ingin Indonesia nantinya menjadi konsumennya mereka.

Bambang menilai bukan masalah kalau ruginya PLN tujuannya untuk kepentingan rakyat. Menurut Bambang dulu jamannya Presiden Soeharto harga solar itu sepertiga harga BBM kendaraan pribadi. Bambang harap harga solar lebih murah dari harga BBM kendaraan pribadi karena merupakan bahan bakar industri.

Fraksi PAN: Oleh Jamaluddin Jafar dari Papua. Jamaluddin menilai pembangkit tenaga listrik di Papua tidak efisien karena sampai sekarang power plant-nya masih menggunakan diesel. Padalah menurut Jamaluddin di Papua ada potensi untuk tenaga mikro-hidro. Menurut Jamaluddin tingkat kerugian PLN tidak pernah lebih baik dari 8%. Jamaluddin minta klarifikasi ke PLN bisa tidak kerugian mereka dikurangi ke level dibawah 7%.

Fraksi PKB: Oleh Jazilul Fawaid dari Jatim 10. Menurut Jazilul kita perlu mencari efisiensi penyaluran subsidi karena untuk pupuk dan listrik merupakan subsidi untuk perusahaan/corporation.

Fraksi PKS: Oleh Ecky Awal Mucharam dari Jabar 3. Ecky mengingatkan bahwa Badan Anggaran belum menerima pemaparan harga pokok barang yang disubsidi. Menurut Ecky setiap kenaikan tarif listrik akan berpengaruh ke inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ecky ingin tahu seberapa besar kemampuan PLN melakukan efisiensi operasi penyediaan listriknya. Ecky menilai tidak layak Pemerintah mencabut subsidi listrik 450 VA dan 900 VA karena banyak dari mereka adalah golongan miskin. Ecky minta klarifikasi ke Pemerintah skema atau program yang disiapkan agar transportasi umum menggunakan bahan bakar alternatif. Ecky juga minta penjelasan ke PLN berapa jumlah pelanggan kategori 450 VA dan 900 VA di setiap provinsi.

Penjelasan Mitra I

Dirjen Listrik:

  • Kami akan sampaikan data pelanggan 450 VA dan 950 VA sesuai data PPLS serta data dari Biro Pusat Statistik (BPS).

  • Pelanggan listrik 450 VA dan 950 VA ada 44.6 Juta pelanggan.

  • Kami setuju dan dukung efisiensi di PLN dan PERTAMINA.

  • Kami tidak mencabut subsidi listrik tetapi mengalihkannya langsung ke masyarakat.

  • Di masa depan kita harus menggunakan renewable energy walau lebih mahal dari bahan bakar fosil.

Dirjen Migas:

  • Tahun ini kita membangun 22 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 10,000 converter kit. Diversifikasi ke gas untuk transport umum tetap terlaksana.

Respon dan Masukan Anggota II

Fraksi Gerindra: Oleh Bambang Haryo Soekartono dari Jatim 1. Bambang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen ESDM) apakah power plant yang sekarang memakai batu-bara bisa dialihkan ke tenaga gas atau panas bumi.

Penjelasan Mitra II

Dirjen Listrik:

  • Mau meluruskan, sebenarnya subsidi yang diberikan ke tarif 450 VA dan 900 VA bukan ke orang.

  • Ada oknum masyarakat dan PLN yang melakukan penurunan daya dari 1,300 VA dan 2,200 VA ke 900 VA.

  • BBM merupakan energi primer PLN tapi telah kami turunkan penggunaannya.

  • Kami sepakat PLN harus efisiensi dan masih banyak efisiensi yang bisa dilakukan.

  • Kami mengakui bahwa maintenance PLN mahal dan kami sedang melakukan efisiensi.

  • Investasi tenaga panas bumi harus diawali Pemerintah karena itu sangat beresiko oleh pengusaha/swasta.

Respon dan Masukan Anggota III

Fraksi PKB: Oleh Jazilul Fawaid dari Jatim 10. Jazilul mengingatkan anggota Badan Anggaran bahwa di Rapat hari ini yang harus dibahas adalah mekanisme subsidi yang berubah dari tarif ke orang.

Penjelasan Mitra III

Dirjen Listrik:

  • Kami tidak ahli menilai orang miskin atau tidak jadi tunggu laporan data dari Pemerintah.

  • PLN perlu banyak perbaikan dan tidak hanya dari sisi finansial saja. Ada juga aturan dan kebijakan.

Respon dan Masukan Anggota IV

Fraksi Golkar: Oleh Ahmadi Noor Supit dari Kalsel. Ahmadi meragukan data subsidi listrik dari PLN. Menurut Ahmadi kok bisa subsidi listrik untuk 44 juta rumah tangga, sementara sekarang jumlah Raskin saja hanya untuk 15 juta orang. Ahmadi menilai yang perlu diperiksa adalah tingkat keuntungan dari PLN dan alasan mengapa PLN bisa dapat harga beli BBM dari Pertamina-nya mahal. Ahmadi ingin tiap tahun Pemerintah harus lebih maju, bukan mundur. Ahmadi menegaskan bahwa soal teknis bisa dibahas di komisi-komisi, tapi alasan dan asumsi harus diberitahu di Badan Anggaran.

Fraksi PKB: Oleh Jazilul Fawaid dari Jatim 10. Sebagai Ketua Rapat Jazilul membuka rapat Tim Perumus Laporan Kebijakan Fiskal, Defisit, Pendapatan dan Pembayaran.

Penjelasan Mitra IV

Direktur Jenderal Kebijakan Fiskal (Dirjen KF):

  • Asumsi makro yang telah disepakati adalah:

    1. Pertumbuhan ekonomi 5.5%-6%

    2. Inflasi 3%-5%

    3. Nilai Tukar Rupiah: USD 1 = Rp.13,000 - 13,400

    4. Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3-Bulan 4%-6%

    5. Indonesian Crude Price (ICP) USD 60-70 per barrel.

    6. Lifting minyak 800,000 - 830,000 barrel per hari.

    7. Lifting gas 1,100-1,300 barrel

    8. Target pengangguran 5.2%-5.5%.

    9. Target kemiskinan 9%-10%

    10. Gini Ratio 0.39

    11. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 70.1

  • Kami akan lakukan beberapa kebijakan fiskal dalam perpajakan, kepabeanan & cukai.

  • Selain itu ada beberapa kebijakan PNBP yang dilakukan di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kepolisian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Agraria dan Reforma Agraria (BPN) dan Kementerian Perhubungan.

  • Ditambah kebijakan PNBP di bidang perikanan, kehutanan, panas bumi dan Migas.

  • Lalu ada kebijakan Badan Layanan Umum (BLU) dengan melakukan peningkatan pendapatan BLU.

  • Kebijakan subsidi energi terdiri dari subsidi untuk: Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Nabati (BBN), Elpiji 3-Kg, Liquid Gas for Vehicle (LGV) dan Listrik.

  • Volume BBM Bersubsidi: 16.7-18.7 Juta Kiloliter -- Minyak 0.7 Juta Kiloliter dan Solar 16.8 Juta Kiloliter

  • Subsidi listrik sebesar Rp.67-71 triliun.

  • Kebijakan defisit yaitu 1.7%-2.1% dari Produk Domestik Bruto (PDB)

  • Kebijakan pembiayaan terdiri dari pembiayaan hutang, pembiayaan non-hutang, kebijakan Penyertaan Modal Negara (PMN), kebijakan pengembangan dana pendidikan, kebijakan kewajiban penjaminan Pemerintah.

Respon dan Masukan Anggota V

Fraksi Demokrat: Oleh Rinto Subekti dari Jateng 4. Rinto desak Sekretaris Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen KemristekDikti) untuk mempercepat realisasi PNBP, terutama penghasilan dari perguruan-perguruan tinggi (PT).

Fraksi PAN: Oleh Sungkono dari Jatim 1. Menurut Sungkono BUMN Kontraktor tidak boleh ada penurunan dividen tahun ini karena banyak mengerjakan tender proyek Pemerintah.

Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G. Plate dari NTT 1. Johnny menegaskan ke Pemerintah bahwa tahun ini BUMN banyak mendapatkan suntikan modal (Penyertaan Modal Negara) jadi tidak boleh menghasilkan kinerja keuangan yang rendah.

Kesimpulan

Ketua Rapat, Jazilul Fawaid dari Jatim 10:

Laporan hasil rapat ini akan dibacakan saat Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan.

Ketua Rapat menutup RDP Panitia Kerja (Panja) kedua hari ini pukul 16:21 WIB.

Ketua Rapat minta para anggota Banggar tidak keluar ruangan.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP dengan Sekjen tiap Kementerian, Dirjen Pajak dan POLRI (Bagian 2) mengenai asumsi pokok kebijakan anggaran belanja pusat untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/274337.


wikidpr/ogi