Berita Terkait
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas
- (Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan
- (Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan
- (DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya
- (DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha
- (Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi
- (SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM - Rapat Komisi 7 dengan MenESDM, Kepala SKK Migas dan Dirut PERTAMINA
Komisi 7 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) membahas asumsi-asumsi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016) termasuk lifting minyak, harga minyak mentah, harga elpiji subsidi, subsidi solar, BBM PSO dan level subsidi listrik.
Interupsi Rapat
Berikut interupsi dari Anggota Komisi 7:
Fraksi Demokrat: Oleh Mat Nasir dari Jatim 11. Mat Nasir tanya ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) anggaran mana yang digunakan untuk men-charter pesawat pribadi dan kenapa MenESDM tidak melihat jadwal kunjungan Presiden sebelumnya. Mat Nasir dorong Komisi 7 untuk verifikasi ke BPK apakah penyewaan pesawat itu merupakan pelanggaran atau tidak.
Fraksi Demokrat: Oleh Mulyadi dari Sumbar 2. Mulyadi menyoroti komentar dari Faisal Basri yang menurutnya keberadaan ‘mafia migas’ itu seputar penggunaan BBM RON 88. Mulyadi menegaskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung upaya pemberantasan mafia di industri minyak dan gas bumi. Mulyadi minta perhatian khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (MenESDM) untuk mengambil sikap tegas agar tidak terjadi perseteruan head-to-head antara Faisal Basri dan PETRAL.
Pemaparan Mitra
Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM, Sudirman Said:
Terkait ‘pengusiran’ Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang baru dari Rapat dengan Komisi 7 lalu, saya menekankan tidak ada yang salah dan tidak mungkin saya melantik pejabat Eselon-1 tanpa Keputusan Presiden (KepPres).
Saya akuntan dan lulusan sekolah manajemen, jadi saya tidak mungkin melanggar prinsip-prinsip manajemen yang baik.
Isu KepPres dan PETRAL adalah bagian dari tekanan-tekanan untuk saya mundur tapi saya tidak akan mundur karena rakyat di belakang saya.
Transaksi dengan SONANGOL sudah terjadi dan mereka sudah menyuplai PERTAMINA dalam rangka mencari pasokan minyak langsung. Sifat transaksinya adalah Business-to-Business (B2B). Angka untuk potongan harga belum diketahui.
Sambutan di OPEC kepada Indonesia sangat baik saat forum kemarin. Menurut mereka Indonesia mempunyai posisi unik, dimana kita konsumen dan juga produsen minyak. Bergaul dengan OPEC itu perumpamannya seperti kita pemilik kebun dan sawah. Kita ingin tahu harga di kebun dan sawah kita. Saat pertemuan bilateral dengan Pemerintah Iran mereka mempersilahkan Indonesia untuk membangun kilang gas disana dengan harga gas yang murah.
Interupsi Rapat - 2
Berikut interupsi dari Anggota Komisi 7:
Interupsi dari Fraksi Gerindra: Oleh Kardaya Warnika dari Jabar 8. Kardaya minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (MenESDM) status Indonesia kemarin menghadiri Konferensi OPEC sebagai observer (pengamat) atau tidak. Kardaya minta klarifikasi agar jelas posisi Indonesia di kancah internasional sebagai apa.
Pemaparan Mitra - 2
MenESDM:
Status Indonesia di OPEC itu anggota yang suspended.
Ibarat OPEC adalah pemilik sawah dan Indonesia adalah toko beras, kita perlu kerjasama dengan OPEC. Pilihan Indonesia ada dua: lewat ‘perantara’ atau kita perlu masuk sebagai anggota dan bisa verifikasi harga langsung. Kita memilih yang kedua.
Menjawab pertanyaan Mat Nasir dari Jatim 11, untuk seorang Menteri menghadiri acara penting wajar-wajar saja di fasilitasi seperti itu. Saya tidak bisa menerima penyewaan pesawat disebut sebagai gratifikasi karena itu fungsional. Kecuali, kalau saya membawa anak-istri karena definisi gratifikasi adalah untuk kenikmatan pribadi. Tidak ada satu pengusaha pun yang memberi bantuan pada saya.
Mafia itu bukan soal tunjuk hidung, tapi Mafia itu masalah sistem, perilaku dan kultur. Menangani ‘Mafia Migas’ itu soal memperbaiki tata-kelola sistem. Rekomendasi tata-kelola Migas sudah 60% kita laksanakan dan sisanya masih berlangsung.
Saya mengajukan 2 opsi untuk PETRAL: ‘diluruskan’ sistemnya atau dibubarkan. PERTAMINA apresiasi PETRAL yang tadinya Single-Buyer menjadi Trading-Partner biasa saja.
PERTAMINA merasa sulit untuk merombak ulang cara kerja PETRAL karena terkait isu kultur, reputasi dan jaringan. Oleh karena itu PETRAL kami putuskan untuk dibubarkan untuk memutus 3 hal lama tersebut.
Asumsi target lifting minyak di 2016 adalah 830.000 - 850.000 barrel per hari. Per Maret 2015 lifting sudah mencapai 700.000 barrel per hari.
Asumsi target lifting gas bumi di 2016 adalah 1.100 - 1.200 BOEPD.
Dirut PERTAMINA:
Terkait Panitia Kerja (Panja) kami siap tentang data. Minyak dari SONANGOL tujuannya ke Cilacap.
Seluruh kilang memproduksi BBM RON 88. Kilang Balongan bisa produksi RON 92 dan Kilang Cilacap sedang commisioning untuk produksi RON 92 juga.
Sistem ingin kami garap supaya kami segera memiliki sistem yang baik. Vendor-vendor banyak yang belum percaya karena kita merubah sistem untuk bisa membeli minyak langsung.
Pemantauan Rapat
Berikut respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Mitra Rapat:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Mercy Chriesty Barends dari Maluku. Mercy menyayangkan situasi dimana menurut pengamatannya kita sudah kasih subsidi solar Rp.1.000 per liter tapi masyarakat tidak melihat solarnya dimana-mana.
Mercy minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) bila Dollar tembus Rp.14.000, maka posisi Indonesia seperti apa. Mercy menyoroti bahwa pendapatan negara sekarang defisit. Terkait dengan rencanap pengembangan kilang minyak sendiri, Mercy minta klarifikasi berapa ICP yang kita kelola dan berapa yang di ekspor setelah kilangnya selesai dan beroperasi.
Fraksi Golkar: Oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Satya tanya ke Kepala SKK Migas apakah kisaran target lifting minyaknya itu masuk akal atau tidak. Satya menegaskan bahwa Fraksi Golkar bertahan di angka Rp.1.000 per liter bukan di Rp.1.200 per liter untuk subsidi solar asal dengan syarat tepat sasaran. Satya desak MenESDM untuk disepakati sekarang saja besaran subsidi solar untuk 2016.
Fraksi Gerindra: Harry Poernomo dari Jateng 6. Menurut data statistik produksi Chevron Pacific produksinya menurun lima tahun terakhir. Harry minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa menurun produksinya. Harry tanya ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) lebih murah mana mengolah minyak mentah di dalam negeri atau import. Menurut Harry KKKS enggan menjual minyak ke dalam negeri karena terkena pajak 30%. Harry saran agar sebaiknya tidak buru-buru untuk menyepakati berapa besaran subsidi solar.
Ramson Siagian dari Jateng 10. Ramson mengusulkan kepada MenESDM agar subsidi solar untuk tahun 2016 dinaikkan dari Rp.1.000 per liter menjadi Rp.1.200 per liter.
Kardaya Warnika dari Jabar 8. Kardaya minta klarifikasi ke MenESDM apakah angka proyeksi lifting minyak 830.000 - 850.000 barrel per hari ini berasal dari KKKS atau bukan. Walaupun Kardaya ingin target lifting minyak yang lebih tinggi, menurut Kardaya angka lifting minyak sekarang masih baru 752.000 barrel per hari. Jadi target yang lebih realistis adalah 825.000 barrel per hari pada akhir tahun. Kardaya menyoroti angka proyeksi produksi dari Blok Ketapang yang menunjukkan angka 20. Menurut Kardaya proyeksi itu tidak realistis karena angka tersebut sebelumnya 0. Kardaya menilai angka proyeksi 10 lebih realistis.
Menurut Kardaya tidak ada yang bisa memprediksi harga minyak karena semua tergantung supply dan demand.
Aryo P.S Djojohadikusumo dari DKI 3. Aryo minta klarifikasi ke Kepala SKK Migas darimana bisa yakin kalau angka proyeksi produksi minyaknya tidak akan anjlok, karena Aryo sendiri pesimis melihat kondisi di lapangan. Aryo minta laporan dari hasil pertemuan saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) ke pertemuan OPEC dan bagaimana prediksi mereka terhadap harga minyak.
Fraksi Demokrat: Oleh Mulyadi dari Sumbar 2. Mulyadi saran ke MenESDM untuk hari kamis depan ini kalau bisa mengundang ke 5 KKKS sehingga Komisi 7 bisa realistis menentukan target karena menurut Mulyadi selama ini kita belum pernah bertatap muka dengan KKKS.
Fraksi PAN: Oleh Jamaluddin Jafar dari Papua. Jamaluddin menilai lifting minyak dan produksi minyak kita dapat ditingkatkan. Namun menurut Jamaluddin angkanya justru menunjukkan terjadi penurunan secara menyeluruh.
Fraksi PKB: Oleh Syaikhul Islam Ali dari Jatim 1. Syaikhul minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa kita tidak mengacu pada harga minyak di OPEC saja tapi malah mengacu pada Brent atau WTI. Syaikhul dorong MenESDM untuk ganti istilah subsidi saja.
Fraksi PKS: Oleh Iskan Qolba Lubis dari Sumut 2. Iskan minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) apakah target lifting minyaknya itu termasuk standar yang tinggi atau standar sedang. Iskan menilai ada kerugian negara di sistem penentuan harga.
Fraksi Nasdem: Oleh Kurtubi dari NTB. Mewakili Nasdem, Kurtubi mendukung penuh untuk kerjasama dengan SONANGOL. Kurtubi juga mendukung penuh Pemerintah untuk kerjasama di OPEC karena Indonesia harus ada sumber-sumber crude oil lain di luar Timur Tengah dan mungkin bisa mempertimbangkan juga Rusia atau Venezuela.
Terkait interupsi dari Mat Nasir dari Jatim 11 seputar penggunaan pesawat pribadi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) untuk mengunjungi Konferensi OPEC, Kurtubi menilai tidak perlu diklarifikasi ke BPK dan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) karena penggunaannya untuk kegiatan penting.
Kurtubi minta perhatian khususMenESDM agar SKK Migas mengintensifikasikan pengawasan. Kurtubi percaya angka-angka target lifting minyak akan tercapai karena angka-angka ini diambil dari Plan of Development (POD). Kurtubi menilai harga ICP itu lebih dekat dengan harga WTI daripada harga Brent, padahal biasanya harga ICP lebih dekat ke harga Brent. Kurtubi mendesak MenESDM perlunya evaluasi ulang mekanisme menghitung ICP.
Fraksi Hanura: Oleh Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3. Menurut Inas target lifting gas bumi kita ini bisa ditingkatkan bahwa ke tingkat 1.700-an.
Respon Mitra
MenESDM:
Proyeksi Minyak Mentah Indonesia (ICP) di 2016 berkisar USD 60 - 80 per barrel. Proyeksi harga WTI adalah USD 66,57 - 67,50 per barrel. Kami setuju dan sepakat kisaran harga ICP di 2016 adalah USD 60 - 70 per barrel.
Proyeksi subsidi solar untuk Tahun 2016 adalah Rp.1.000 per liter.
Lifting minyak memberi pengaruh bila cadangan naik. Angka lifting ini angka optimis. Menjelang finalisasi baru kami berikan angka yang lebih detil.
Dalam menyusun angka-angka, saya berpegang pada data Pemerintah dan prinsipnya jangan lebih rendah dari tahun lalu.
Saat ke OPEC hampir semua berkata tidak ada yang bisa prediksi tentang harga minyak.
Terkait subsidi, sebaiknya kita konsisten bahwa subsidi yang diberikan kepada kelas menengah dialihkan ke yang lebih produktif.
Mohon pertimbangan dari Komisi 7 apabila Raker kali ini hingga pukul 17:00 dan dapat dilanjutkan lain waktu karena saya kurang istirahat.
Kepala SKK Migas:
Produksi di Banyu Urip diharapkan naik menjadi 205.000 barrel per hari.
Target lifting gas 1.100 - 1.200 BOEPD ini per hari. Sulit untuk menaikkan angka ini.
Dirut PERTAMINA:
Tentu lebih murah untuk mengolah minyak di dalam negeri.
Kesimpulan
Raker ini tidak menghasilkan kesimpulan. Raker akan diteruskan dan dijadwalkan ulang secepatnya.
Raker ditutup Ketua Rapat pukul 17:40 WIB.
Untuk membaca rangkaian livetweet dengan MenESDM dan Dirut PERTAMINA tentang pembahasan pendahuluan asumsi-asumsi dasar untuk RAPBN 2016 kunjungi http://chirpstory.com/li/271568.
wikidpr/fr
ilustrasi: fitrianp.wordpress.com