Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

12/12/2018

Komisi 10 melakukan Audiensi dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada tanggal 22 April 2015. Pimpinan Audiensi ini adalah Ridwan Hisjam dari Partai Golkar. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari Himpaudi dan juga menyampaikan rekomendasi terhadap Komisi 10. Berikut pemaparan dari Himpaudi yang disampaikan oleh Profesor Neti Herawati:

Menurut Himpaudi, pada tahun 2014 terdapat 385 ribu guru PAUD. Tahun 2015 ini diperkirakan terdapat 450 ribu guru PAUD di Indonesia. Dari seluruh guru tersebut, hanya terdapat 30% guru dengan pendidikan terakhir S1 dan terdapat 3% guru dengan pendidikan terakhir SMP. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang guru yang diakui hanya guru formal saja, Non-Formal tidak diakui undang-undang. Dari 1141 guru PAUD Non-Formal tersebut, hanya terdapat 69 guru yang uji lulus kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi para guru PAUD, Himpaudi memiliki beberapa kegiatan diantaranya belajar mandiri, kelompok belajar, pendidikan dan pelatihan, kursus, dan pembelajaran jarak jauh. Himpaudi juga menyampaikan bahwa insentif pendidik PAUD Non-Formal yang awalnya dari 50 ribu orang, turun menjadi 21 ribu orang. Jumlah insentif juga turun dari 1.2 Juta Rupiah menjadi 750 Ribu Rupiah. Oleh karena itu, Himpaudi menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Komisi 10, yaitu :

Perubahan Sirdiknas dan UU Guru dan Dosen.
Keselarasan antara UU, PP, dan Peraturan.
Isi UU dan aturan lainnya mempertimbangkan hasil-hasil penelitian dan best practice negara-negara lain.
Peningkatan jumlah anggaran untuk pendidik PAUD Non-Formal
Permintaan dukungan terhadap program-program Himpaudi, karena Himpaudi bertujuan menjaga setiap guru kompeten, qualified, sejahtera, dan terlindungi

Himpaudi berharap Mendikbud, Anies Baswedan, dan anggota Komisi 10 dapat hadir dalam Seminar Nasional di Yogyakarta pada bulan Mei 2015 ini.

Pemantauan Rapat

Berdasarkan pemaparan tersebut, berikut adalah tanggapan dan pertanyaan dari Komisi 10:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Isma Yatun dari Lampung 1: Menurut Isma, seharusnya pendidikan wajib dimulai dari PAUD, bukan dari SD. Isma juga berjanji akan menyampaikan aspirasi ini ke Kemendikbud.

Fraksi Golkar : Oleh Popong Otje D dari Jawa Barat 1: Menurut Ceu Popong, seluruh aspirasi dari Himpaudi tersebut sebetulnya sudah disampaikan kepada Kemendikbud pada rapat kerja sebelumnya.

Fraksi Gerindra: Oleh Sutan Adil dari Jambi: Sutan Adil sangat mendukung PAUD, karena sesuai dengan visi misi presiden, yaitu revolusi mental. Selain itu, Sutan Adil juga meminta penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para guru-guru PAUD.

Moreno Soeprapto dari Jatim 5: Moreno menyampaikan pentingnya Himpaudi untuk fokus pada pengembangan di luar pulau Jawa, misalnya PAUD di Papua masih sangat sedikit sekali. Hal ini harus disampaikan ke Kemendikbud.

Oleh Sri Meliyana dari Sumatera Selatan 2: Sri menyampaikan keyakinannya bahwa daerah pemilihannya mampu terdapat 1 PAUD di setiap 1 desa.

Fraksi Demokrat: Oleh Jefirstson Kore dari NTT2: Jefirstson menyampaikan bahwa di NTT, guru PAUD adalah pekerjaan bagi orang-orang yang sudah tidak memiliki pilihan pekerjaan. Oleh karena itu penting untuk memperhatikan daerah terpencil dan juga gaji guru, karena pemerintah tidak perduli.

Fraksi PAN: Oleh Laila Istiana dari Jawa Tengah 4: Laila mengatakan bahwa ia akan menyampaikan aspirasi dari Himpaudi ke Kemendikbud, agar alokasi dana untuk PAUD benar-benar diperhatikan.

Fraksi PKB: Oleh Lathifah Shohib dari Jawa Timur 5: Lathifah menyampaikan idenya mengenai alternatif pendidikan kepada para guru PAUD adalah dengan mengambil pendidikan D1 terlebih dahulu, lalu mengikuti pendidikan S1 di Universitas Terbuka.

Fraksi Hanura: Oleh Dadang Rusdiana dari Jawa Barat 2: Dadang menyampaikan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap para guru. Guru PAUD formal, Non-Formal, dan Informal harus dibela. Ia juga mengatakan bahwa dana APBD untuk PAUD yang relatif kecil, harus dibela.

Tanggapan dari Himpaudi kepada Komisi 10

Himpaudi berharap di Indonesia bisa menjadi Wajib PAUD seperti di Negara-negara lain, misalnya Filipina, Vietnam, dan Thailand.

Himpaudi juga memiliki Program Peduli Papua, untuk mengembangkan PAUD di daerah tersebut.

Untuk melihat livetweet dari Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan PAUD Indonesia, silahkan kunjungi http://chirpstory.com/li/263669

Wikidpr/cd

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pemantauan Rapat

Tanggapan dari Himpaudi kepada Komisi 10