Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

12/12/2018



Komisi 3 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu 27 Mei 2015.  Agenda RDP yakni mendengarkan pemaparan BNPT mengenai penyerapan dan penggunaan tahun anggaran 2015 serta membahas rencana kerja BNPT di tahun 2016.

Kepala BNPT Saud Usman menyampaikan beberapa hal, diantaranya laporan terkait hilangnya 16 orang WNI di Turki, anggaran BNPT tahun 2015 mencapai Rp. 53 miliar hingga 26 Mei 2015, bentuk koordinasi BNPT dengan lembaga lain seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI); Tentara Nasional Indonesia (TNI); Lembaga Pengembangan & Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) dan lain-lain dalam upaya pencegahan radikalisasi dan pemberantasan terorisme, serta pengajuan pengadaan kantor bagi BNPT. Sedangkan rencana kerja tahun 2016 pihak BNPT akan mendapatkan kenaikan anggaran sebesar Rp. 331.914.878.000 miliar sekitar 6,46%.

Pemantauan Rapat

Berikut ini tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan yang disampaikan pihak BNPT:

Fraksi Golkar: Oleh Ahmad Zacky Siradj dari Jabar 11. Zacky ingin mengetahui seberapa jauh BNPT memandang implikasi dari sentimen agama yang terjadi di masyarakat dan aksi kekerasan di Burma.

John Kenedy Azis dari Sumbar 2. John meminta tanggapan dari BNPT mengenai kasus hilangnya WNI di Turki atas dalih umrah dan tentang jihad di Suriah agar tidak terulang kembali.

Wenny Haryanto dari Jabar 6. Wenny mengapresiasi kerja keras pihak BNPT selama ini, meski belum memliki kantor tetap. Selain itu, ia menyampaikan kritikan masyarakat Depok yang menilai BNPT terlalu terburu-buru dalam melakukan aksi penangkapan dan pemblokiran situs-situs islam radikal. Menurutnya, BNPT harus lebih bijak dan teliti sebelum melakukan penangkapan.

Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Azis mendesak pemerintah agar memberikan kantor untuk BNPT, ia pun mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan BNPT dalam hal pengawasan situs-situs radikal. Terkait ISIS, ia meminta BNPT untuk mengawasi dan mencegah ancaman tersebut agar tidak merambah lebih luas.

Fraksi Demokrat: Oleh Erma Suryani Ranik dari Kalbar. Erma mengapresiasi program workshop yang dilaksanakan BNPT, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan fasilitas pelatihan alokasi dana desa kepada seluruh perangkat desa supaya kedepan mampu bekerjasama dengan BNPT dalam upaya pemberantasan terorisme.

I Putu Sudiartana dari Bali. Putu mendukung terorisme di Indonesia harus diberantas, selain itu ia sepakat program pengadaan gedung atau kantor untuk kegiatan BNPT.

Fraksi PKB: Oleh Rohani dari Maluku. Rohani mengapresiasi kinerja dan pencapaian yang telah dilakukan BNPT, ia turut menekankan agar koordinasi BNPT dengan Densus 88 lebih ditingkatkan lagi.

Fraksi Nasdem: Oleh T.Taufiqulhadi dari Jatim 4. Taufiq ingin mengetahui efektifitas kinerja dan anggaran  BNPT, ia juga menyayangkan bentuk eksekusi mati terhadap pelaku teroris serta kasus Poso yang belum tuntas. Selain itu, ia menginginkan adanya survei terhadap persepsi publik.

Akbar Faizal dari Sulsel 2. Akbar meminta seluruh narapidana kasus terorisme ditempatkan dalam satu lokasi untuk menangkal penyebaran faham radikalisme, ia juga meminta aparat untuk menggunakan azas praduga tak bersalah terhadap pelaku dalam hal penangkapan dan tidak sembarang dalam mengeksekusi mati pelaku. Akbar menilai masyarakat hingga kini kurang mengetahui informasi luar tentang BNPT. 

Fraksi Hanura: Oleh Sarifuddin Sudding dari Sulteng. Sudding mengapresiasi setiap langkah yang dilakukan BNPT dalam pemberantasan terorisme, ia menyarankan agar dilakukan kajian untuk mendalami kasus teror di Poso dan Jawa Tengah agar cepat terselesaikan dan tidak menimbulkan persepsi negatif publik.

Tanggapan Mitra

Setelah mendengarkan pelbagai respon dari anggota Komisi 3, Kepala BNPT menyatakan akan bersinergi dengan beberapa lembaga penegak hukum negara dalam pemberantasan terorisme. Ia menyatakan akan mengungkap motivasi pelaku teror dan mengusut para donator kegiatan teror tersebut. 

Kesimpulan Rapat

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari RDP ini adalah sebagai berikut:

  1. Komisi 3 DPR-RI akan mengupayakan peningkatan anggaran BNPT tahun anggaran 2016 untuk memenuhi anggaran yang optimal guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT.
  2. BNPT diminta untuk meningkatkan fungsi pencegahan, deradikalisasi, penegakan hukum dan kerjasama baik nasional maupun regional dalam rangka pemberantasan tindak pidana terorisme.
  3. BNPT diminta untuk menciptakan rasa aman di masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Untuk melihat rangkaian livetweet RDP Komisi 3 dengan BNPT dapat kunjungi http://chirpstory.com/li/268811

Sumber gambar: http://www.pelitaonline.com/news/2015/04/01/waduh-bnpt-asal-asalan-blokir-situs-islam/

wikidpr/ta