Berita Terkait

Kategori Berita

Badan Standarisasi Nasional - Rapat Komisi 6 dengan Kepala BSN

12/12/2018

Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari RDP adalah mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014 untuk BSN.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BSN, Prof.Dr Ir. Bambang Prasetya:

BSN memiliki satu satuan kerja.
BSN mempunyai anggaran sebesar Rp.96.592.520.000 pada tahun 2014 dan telah direalisasikan sebesar 96,5%.
Hambatan dalam merealisasikan anggaran tahun 2014 adalah adanya revisi pelaksanaan anggaran, sinkronisasi dan koordinasi kegiatan BSN dengan stakeholder kementrian dan lembaga lain.
Dalam 3 tahun terakhir realisasi anggaran BSN selalu mencapai lebih dari 90%.
Anggaran yang dimiliki BSN pada tahun 2015 sebesar Rp.164 milyar dan telah direalisasi sebesar 40%.
Hambatan yang dialami BSN dalam merealisasikan anggaran tahun 2015 adalah penyesuaian jadwal kegiatan karena adanya perubahan jadwal dari kementrian dan lembaga lain.
Kegiatan BSN banyak dilaksanakan pada Triwulan ke-4.
Selama 7 tahun terakhir secara berturut–turut BSN mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
Selain itu ada 4 temuan terhadap sistem pengendalian internal dan satu temuan terhadap kepatuhan Perundang–undangan namun temuan tersebut telah selesai dirampungkan atas rekomendasi dari BPK.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan Mitra Rapat:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Darmadi Durianto dari DKI 3. Darmadi memuji prestasi BSN yang telah menerima predikat Wajar-Tanpa-Pengecualian selama 7 tahun berturut–turut. Selain itu, Darmadi minta penjelasan ke Kepala BSN tentang 1 pos anggaran yang realisasi anggarannya cukup rendah, yaitu pos program sarana prasarana aparatur yang hanya 19,6%. Darmadi juga minta klarifikasi ke Kepala BSN sudah seberapa jauh BSN menutup celah pungutan tambahan atas pengurusan SNI di BSN.

Fraksi Golkar: Oleh Endang Srikarti Handayani dari Jateng 5. Endang minta penjelasan ke Kepala BSN sudah sejauh mana pengkajian mengenai sertifikasi pembalut wanita. Endang minta agar BSN tidak memberatkan dalam pemberian sertifikasi barang, lebih giat mensosialisasikan mekanisme pemberian sertifikasi hingga ke daerah–daerah serta meminta BSN meningkatkan kinerja dalam kunjungan BSN ke daerah.

Dodi Reza Noerdin dari Sumsel 1. Dodi menyayangkan adanya pos yang realisasi anggarannya hanya 19% dari target. Dodi menegaskan bahwa Komisi 6 siap mendukung program BSN untuk menjadi langkah awal Indonesia menerima produk yang bersertifikasi.

Fraksi PAN: Oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono menilai perlu adanya bimbingan dari BSN kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengenai SNI. Selain itu, Sungkono saran ke BSN perlunya untuk memberikan sertifikasi juga untuk barang–barang yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

Respon Mitra

Berikut beberapa respon dari Mitra Rapat menanggapi masukan dan pertanyaan dari para Anggota Komisi 6:

Tindak lanjut untuk permasalahan pada Semester I sudah selesai. Untuk permasalahan lain yang belum selesai akan diselesaikan hingga akhir tahun.
BSN sudah dan masih akan meningkatkan pelayanan, seperti pelayanan terpadu sehingga setiap informasi BSN dapat diakses baik secara online maupun offline. Pelayanan terpadu tersebut telah dibuka sejak 3 bulan yang lalu.
BSN melakukan pengawasan terhadap Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) untuk tanda SNI.

Interupsi Rapat

Terjadi interupsi pada RDP saat BSN sedang menjelaskan mengenai sertifikasi barang.

Interupsi oleh Darmadi Durianto dari DKI 3. Darmadi memberi tahu pada BSN bahwa ada oknum yang cenderung memperlambat proses sertifikasi barang.

Respon Mitra - Lanjutan

Tanda SNI menjadi mahal karena panjangnya proses sertifikasi terutama untuk barang–barang produksi kimia
Ada 43 LSPro. BSN telah menandatangani perjanjian untuk sertifikasi internasional.
LSPro dituntut untuk transparan. LSPro ada yang dicabut ataupun dibekukan pada kondisi tertentu. Namun pembekuan LSPro tersebut belum perlu untuk diumumkan.
Biaya dalam proses sertifikasi barang adalah sekitar Rp. 25 juta.

Interupsi Rapat – Kedua

Interupsi oleh Darmadi Durianto dari DKI 3. Darmadi memberi tahu pada BSN bahwa masih ada praktek mark-up dalam biaya sertifikasi barang, sehingga masih banyak keluhan yang terjadi. Darmadi saran ke Kepala BSN untuk menyiapkan divisi hotline agar dapat menerima keluhan-keluhan masyarakat.

Respon Mitra - Lanjutan Kedua

Saat ini di BSN untuk sertifikasi barang sudah ada payung hukum yang cukup kuat karena akan ada Peraturan Pemerintah (PP)-nya.

Interupsi Rapat – Ketiga

Interupsi oleh Darmadi Durianto dari DKI 3. Darmadi minta ke Kepala BSN detil Person-in-Charged (PIC) dari BSN karena banyak terima keluhan dari pengusaha-pengusaha dari Dapilnya terkait proses sertifikasi barang. Darmadi juga minta klarifikasi dari Kepala BSN apakah untuk usaha kecil digratiskan biaya sertifikasinya.

Interupsi oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono minta klarifikasi ke Kepala BSN seberapa kecil perusahaan perikanan yang dimaksud BSN. Sungkono tidak ingin SNI menjadi momok yang menakutkan bagi para usaha kecil yang ada.

Respon Mitra - Lanjutan Ketiga

BSN sudah ada perundang–undangan yang jelas mengenai penggratisan sertifikasi bagi usaha kecil dan perundang–undangan tersebut sudah di-sosialisasikan ke daerah–daerah. BSN juga mensosialisasikan adanya kluster atau penggolongan barang yang akan diberi SNI, seperti produk tenun Indonesia.

Interupsi Rapat – Keempat

Interupsi oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono harap agar kedepannya antar lembaga saling memberi masukan atas keluhan dari masyarakat.

Respon Mitra – Lanjutan Keempat

BSN telah melakukan rapat untuk mempersiapkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan membahas kondisi kesiapan antar lembaga.
Mengenai pembalut wanita, sudah ada SNI. Namun SNI tersebut hanya secara umum yang bersifat kualitatif. Sudah ada tren proses pembuatan bahan baku sejak tahun 1990-an untuk menghindari penggunaan klorin pada pembalut wanita. Sudah dilakukan tes untuk menguji kandungan klorin, sehingga seharusnya sudah bebas dari klorin.
Kami tekankan bahwa BSN tidak menerima apapun dari biaya sertifikasi barang. LSPro membebankan semua biaya sertifikasi pada pelaku usaha.

Interupsi Rapat – Kelima

Interupsi oleh Sungkono dari Jatim 1. Sungkono menekankan karena tidak ada payung hukumnya, menurut Sungkono berarti memungut biaya sertifikasi itu adalah tindakan pidana.

Respon Mitra – Lanjutan Kelima

Mau meluruskan bahwa baru ada pembahasan pembuatan PP untuk pemungutan biaya sertifikasi.
Kami akan menyempurnakan mekanisme sertifikasi dan pengawasan. Kami mohon kepada Komisi 6 untuk tidak sungkan dalam melaporkan kondisi lapangan ke BSN. Masukan-masukan yang kami terima hari ini akan menjadi awal baru bagi BSN untuk lebih teliti dan selektif lagi dalam pengawasan di lapangan.

Kesimpulan Rapat

Komisi 6 menerima hasil Laporan Hasil Pemeriksaan BSN untuk tahun 2014 yang realisasi anggarannya di 2014 adalah sebesar Rp.93.202.827.111 atau 96,5% dari total anggaran tahun 2014.
Komisi 6 meminta BSN untuk menindak lanjuti hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Catatan: Komisi 6 meminta BSN untuk melaporkan realisasi program anggaran tahun yang sama agar lebih detil, komprehensif dan dipersandingkan dengan rencana anggarannya.

Ketua Rapat menutup RDP dengan BSN pada pukul 20:07 WIB. Komisi 6 kemudian langsung melanjutkan ke Rapat Kerja dengan Menteri BUMN.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 6 dengan Kepala BSN tentang kinerja BSN di tahun 2014 kunjungi http://chirpstory.com/li/281213.

wikidpr/nl

JejakParlemen