Berita Terkait
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
- (DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas
- (RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi
- (ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis
- (Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan
- (Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal
- (Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
- (DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
Bank Mandiri - Rapat Komisi 11 dengan Bank Mandiri
Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015.
Pemaparan Mitra
Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin:
Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham.
Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliun dalam 10 tahun terakhir.
Mandiri ada 2.300 cabang di seluruh Indonesia, 15.000 ATM dan 16 juta nasabah.
Kami juga masuk ke sektor mikro untuk mendampingi Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi bank mikro kedua. Kita akan menjaga agar bank asing tidak menguasai sektor ini.
MEA dimulai 2016 dan Malaysia menjadi Ketua. Untuk perbankan dimulai 2020.
Kita punya 5 tahun (hingga 2020) untuk memperkuat perbankan kita.
Kita akan usaha keras agar Market Capitalization menjadi tinggi di 2020.
Mandiri telah merumuskan 43 prograam di area bisnis untuk persiapan 2020. Insya Allah aset kita menjadi Rp.1,000 triliun.
Di Swiss, Israel dan Singapura adalah bukti bahwa perbankan mempengaruhi geopolitik dunia.
Semua perbankan masuk Indonesia karena banyaknya peluang di negara kita.
Sudah 43% (sekitar 7,892) total cabang bank dimiliki asing.
Malaysia dan Singapura memiliki lebih dari 5% aset bank di Indonesia.
Malaysia mempunyai 1.400 cabang bank di Indonesia tapi kita tidak punya cabang disana.
Singapura mempunyai 670 cabang di Indonesia. Kita punya 2 cabang di Singapura.
Susah sekali diterima bank kita membuka cabang di luar negeri.
Pemantauan Rapat
Berikut respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan Mandiri:
Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Maruarar Sirait dari Jabar 9. Maruarar mendukung 100 persen rencana Mandiri dan agar Komisi 11 membuat arsitektur perbankan versi Komisi 11. Menurut Maruarar bank asing akan senang jika kita lambat bekerja karena akan semakin mudah bank asing untuk masuk ke Indonesia. Maruarar ingin dalam 5 tahun bendera dibalik, kita yang banyak berkibar di luar negeri.
Fraksi Golkar: Oleh Airlangga Hartarto dari Jabar 5. Airlangga tidak ingin perbankan Indonesia tidak sanggup membiayai pembiayaan usaha di negara. Airlangga minta klarifikasi dari Direktur Utama Mandiri sektor mana saja yang menjadi prioritas untuk dibiayai oleh bank-bank negara.
Edison Betaubun dari Maluku. Menurut Edison di dalam negeri juga banyak mafia dan antek-anteknya. Edison minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri program apa yang disiapkan Mandiri untuk membantu Pemerintah di sektor infrastruktur karena anggarannya cukup besar.
Fraksi Demokrat: Oleh Rudi Hartono Bangun dari Sumut 3. Rudi minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri berapa dana yang sudah terhimpun dan yang sudah tersalurkan.
Fraksi PAN: Oleh Mohammad Hatta dari Jateng 5. Walaupun secara teknologi Mandiri siap, tapi menurut Hatta secara regulasi jika Komisi 11 tidak membantu Mandiri akan kesulitan. Hatta meminta ide solusi dari Mandiri kiranya regulasi apa yang dapat digunakan untuk membantu Mandiri.
Fraksi PPP: Oleh Dony Ahmad Munir dari Jabar 9. Dony minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri kesiapan Mandiri mendukung kedaulatan pangan, kemandirian maritim dan infrastruktur Indonesia. Dony minta klarifikasi kualitas kreditnya Mandiri dan apa yang membedakan Mandiri dengan BRI, terkait sektor usaha mikro.
Fraksi Nasdem: Oleh Johnny G Plate dari NTT. Menurut Johnny ketika kita membuka pasar kita, seharusnya kita perlu juga mendapat akses pasar di negara mitra kita. Johnny menyorot permasalahan pencatatan angka ekspor yang berbeda. Menurut Johnny pencatatan ekspor berbeda antara Indonesia dengan data yang di negara tujuan ekspor dan perbedaannya cukup signifikan. Johnny minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri mekanisme pencatatan di Mandiri supaya sama antara data di Indonesia dan di negara tujuan ekspor. Sehubungan dengan program Corporate Social Responsibility (CSR), Johnny tanya berapa besar anggaran CSR Mandiri, terutama untuk Dapilnya di NTT.
Fraksi Hanura: Oleh Nurdin Tampubolon dari Sumut 1. Nurdin menilai tata kelola perbankan harus diperbaiki terlebih dahulu. Menurut Nurdin bank nasional kita harus memperbaiki diri dulu sebelum ‘bermain’ di luar negeri. Menurut Nurdin target bank milik negara seharusnya bukan deviden lagi, tetapi target kinerja.
Respon Mitra
Ini respon dari Mitra Rapat terhadap pertanyaan dan masukan dari Komisi 11:
Menjawab Pimpinan Komisi 11, program Corporate Social Responsibility (CSR) Mandiri sebesar Rp.98 milyar. Data rinciannya akan kami berikan jawabannya tertulis.
Kesimpulan Rapat
Berikut adalah beberapa kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Mandiri:
Komisi 11 meminta Mandiri untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga mempunyai daya saing dan menjadi pemain utama di ASEAN.
Komisi 11 mendukung penerapan asas timbal balik dengan mendorong kesetaraan dalam kerjasama Perbankan melalui pembentukan Undang-Undang Perbankan yang baru. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, OJK dan Bank Indonesia.
Komisi 11 meminta Mandiri terus melakukan inovasi usahanya agar bisa membantu Pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 yakni tingkat pengangguran sebesar 5.0%, tingkat kemiskinan 10.3% dan Gini Ratio sebesar 0.40 serta Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,40.
Komisi 11 meminta Mandiri untuk mendukung program nasional peningkatan ekspor dengan meningkatkan pemberian kredit kepada sektor usaha yang berorientasi ekspor dan substitusi impor, terutama sektor UMKM.
Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Mandiri kunjungi http://chirpstory.com/li/260505.
wikidpr/fr