Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah disarankan untuk melakukan subsidi silang harga bahan bakar minyak dengan menurunkan harga solar lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga premium sehingga bisa menekan inflasi dan biaya logistik.

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan langkah itu perlu dipertimbangkan pemerintah menjelang pengumuman harga bulanan BBM akhir bulan ini, yang kemungkinan besar akan kembali diturunkan.

“Pemerintah seharusnya menurunkan harga solar lebih besar daripada penurunan harga premium, sebab solar lebih banyak digunakan untuk kepentingan publik sementara premium sebagian besar untuk  keperluan private,” katanya, Rabu (7/1/2015).

Menurut dia, penetapan harga BBM pada awal tahun ini menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat karena penurunan harga solar lebih kecil dibandingkan penurunan harga premium.

“Padahal penggunaan solar yang sebagian besar untuk kepentingan publik itu lebih kecil dibandingkan premium. Kalau solar disubsidi lebih besar, inflasi bisa ditekan, biaya angkutan barang dan orang juga tidak akan mahal,” ujar Bambang.

Pada 31 Desember 2014, pemerintah menetapkan harga premium (RON 88) turun Rp900 dari Rp8.500 per liter menjadi Rp7.600 per liter. Adapun harga solar hanya turun Rp250 yakni dari Rp7.500 menjadi Rp7.250 per liter.

Bambang mengungkapkan konsumsi solar mencapai 16 juta ton, sementara premium sekitar 31 juta hingga 33 juta ton per tahun atau hampir dua kali konsumsi solar.

Kalau pemerintah melakukan subsidi silang sehingga harga solar murah, tuturnya, masyarakat akan terdorong untuk pindah dari angkutan pribadi ke angkutan umum. Jika ini terjadi, jumlah subsidi BBM untuk kendaraan pribadi juga akan berkurang.

Selain itu, biaya logistik tidak akan naik signifikan sehingga tuntutan kenaikan upah minimum regional yang bisa memberatkan dunia usaha tidak akan terlalu tinggi.

Dia menegaskan penurunan harga BBM memang harus dilakukan pemerintah karena saat ini hampir semua harga energi anjlok ke titik terendah.

“Pemerintah juga seharusnya mencegah kenaikan harga elpiji nonsubsidi dan tarif listik ketika harga energi rendah seperti sekarang. Pemerintah harus sadar bahwa semua kenaikan itu akan memberatkan rakyatnya sendiri.”