BKKBN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan BKKBN

12/12/2018

Pada Rabu 15 April 2015 Komisi 9 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait koordinasi program BKKBN dengan Pemerintah Daerah (Pemda).

Ketua Rapat Syamsul Bachri dari Sulawesi Selatan 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 12 orang. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 9 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu mendengarkan pemaparan BKKBN mengenai evaluasi pemda yang tidak terlalu memperhatikan isu kependudukan.

Pemaparan Mitra

Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BKKBN, Fasli Djalal, antara lain:

Menjelaskan bahwa pengelolaan Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) menjadi wewenang pihak pusat, sedangkan Pemda memiliki wewenang mengenai pendaya gunaan tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB.
Sosialisasi telah dilakukan di setiap daerah. Rakernas perihal pengelolaan PKB/PLKB.
Pengelolaan PKB/PLKB dilakukan oleh pihak pusat, maka tunjangan kerja akan dianggarkan dari APBN. Menurut kami akan banyak sekali manfaatnya bila PLKB/PKB dikelola oleh pusat, terutama untuk meningkatkan kualitas dan fokus pada program KKBPK.
Kebijakan kependudukan akan digambarkan melalui roadmap yang berisi arahan untuk Kementerian dan juga Pemerintah Daerah dalam perencanaan pendidikan kesehatan reproduksi dan moral untuk program generasi berencana. Di Indonesia presentase wanita subur 15-40 tahun telah menurun, namun nominalnya naik.
Dengan hal tersebut kami sedang mendorong kabupaten kota untuk melakukan pemetaan indikator pembentukan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana. Sejauh ini ada 15 provinsi dari 22 anggota dewan yang sudah melakukan kegiatan BKKBN dan sudah memberikan laporan.

Pemantauan Rapat

Berikut adalah respon dari Fraksi-Fraksi terhadap penjelasan yang disampaikan:

Fraksi PDIP: oleh Imam Suroso dari Jateng 3. Imam menanyakan para tenaga PKB/PLKB di daerah banyak yang tidak bekerja dengan baik, terutama masalah kenaikan pangkat. Apakah BKKBN pusat sudah mengaudit gaji para PKB/PLKB? Menurut saya gajinya kurang memadai. Lalu apa upaya yang akan dilakukan untuk menurunkan kondisi sex bebas di masyarakat?

Fraksi Golkar: Syamsul Bachri dari Sulsel 2. Syamsul mempertanyakan apa sih sebenarnya KB itu? Syamsul memberikan ilustrasi kota yang padat dan renggang. Syamsul menyarankan harus dikembangkan film-film KB di kampung-kampung, itu membantu pemahaman masyarakat tentang KB.

Fraksi Gerindra: oleh Putih Sari dari Jabar 7. Putih bertanya upaya yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas PKB/PLKB akan lebih baik? Apakah pencapaian bonus demografi sudah masuk dalam roadmap BKKBN? Putih melihat dari program KIE, anggaran tersebut belum terserap 100%. Putih menghimbau BKKBN menyampaikan kendala yang dihadapi agar program bisa berjalan baik.

Fraksi Demokrat: oleh Siti Mufattahah dari Jabar 11. Siti memberikan pendapat bahwa program BKKBN pusat secara keseluruhan sangat bagus, tetapi bila implementasi tidak sesuai maka program tersebut tidak akan sukses. Kenaikan peningkatan penduduk masih begitu tinggi, Siti merasa BKKBN pusat harus lebih kerja keras lagi sudah mempersiapkan untuk program KIE, dan semoga BKKBN pusat mendukungnya, mohon jangan ditunda.

Oleh Dede Yusuf dari Jabar 2 dam sebagai Ketua Komisi 9. Dede menjelaskan KIE bukanlah paket-paket anggota yang dibagi-bagikan, tetapi itu adalah acara BKKBN pusat yang diadakan di setiap daerah pemilihan. Penyelenggara KIE itu bukanlah anggota BKKBN pusat. Dalam rangka pemilihan Kepala BKKBN Pusat, apakah 3 calon kepala tersebut akan diumumkan secara publik? Menurut saya Komisi 9 juga memiliki hak untuk mengetahui. Sebentar lagi juga tahun 2016, BKKBN harus membuat program–program turunan agar menunjang segala halnya.

Fraksi PAN: oleh Ali Taher dari Banten 3. Ali menghimbau BKKBN Pusat jangan hanya wacana saja dalam kebijakan, tetapi harus memastikan bahwa program tersebut terlaksana. Fungsi dari koordinasi provinsi sangat penting agar program tersebut dalam berjalan lancar. Perlu juga adanya penjelasan kepada masyarakat desa mengenai apa itu kontrasepsi dan bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya.

Fraksi PKB: oleh Handayani dari Jambi. Handayani mengingatkan perlu adanya peningkatan kegiatan BKKBN seperti PKB dan PLKB di setiap daerah. Para pekerja PLKB dan PKB hanya mendapat upah Rp.600 ribu dan itu juga dibayarnya 3 bulan sekali, bagaimana bisa pendidikan PKB/PLKB memiliki standar yang tinggi? Akan lebih baik jika mereka bisa suntik KB dan juga melakukan penyuluhan.

Oleh Nihayatul Wafiroh dari Jatim 3. Ninik menanyakan sejauh ini bagaimana sosialisasi terhadap tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan? Sebaiknya dalam mensosialisasikan mengenai Keluarga Berencana (KB) jangan hanya menjelaskan mengenai tipe–tipe KB, namun efek–efek dari KB juga perlu dijelaskan. Tokoh masyarakat pun juga harus dilibatkan untuk sosialisai mengenai program keluarga berencana tersebut. BKKBN pusat juga dapat bekerjasama dengan KUA di setiap daerah untuk membantu mensosialisasikan KB.

Fraksi PKS: oleh Hamid Noor Yasin dari Jateng 4. Hamid memberikan dukungan yang dilakukan oleh BKKBN Pusat dari daerah menurut saya masih kurang. Kebijakan yang dibuat BKKBN Pusat akan sangat berguna bila semua rencana dapat diaplikasikan. Perlu adanya koordinasi yang baik dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan program tersebut. Berdasarkan data BPS populasi penduduk di Indonesia yang berusia 0-40 tahun sangatlah banyak, jika tidak ada yang mengontrol kependudukan, 100 tahun lagi akan terjadi ledakan populasi hingga 1 milyar penduduk.

Fraksi PPP: oleh Okky Asokawati dari DKI 2. Okky melihat komitmen pemerintah pasca reformasi rendah terhadap program KB. Okky juga minta untuk Pemerintah menentukan Kepala BKKBN yang definit. Sudah lama Plt menjabat di BKKBN, apakah sudah memetakan bkkp provinsi dgn perhatian 100% di tupoksinya?

Fraksi NASDEM: oleh Ali Mahir dari Jateng 2. Ali melihat sangat kurang sekali pemahaman mengenai KB di kalangan masyarakat bawah. Lalu apa respon dari pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi terhadap arah kebijakan dari BKKBN pusat?

Respon Mitra

Berikut adalah beberapa respon dari Kepala BKKBN menanggapi pertanyaan dan masukan dari Komisi 9:

PLKB idealnya memegang 2 desa, namun di lapangan ada yang memegang 2 kecamatan. Ini harus kami tindaklanjuti. 20 kabupaten yang sudah membuat BKKBD biasanya lebih tinggi komitmennya daripada yang membaur dengan tupoksi-tupoksi lain.
Anggaran APBN tidak boleh lagi dialokasikan ke kabupaten kota, sehingga keuangan dibantu di provinsi, tetapi laporannya lambat. Bila pengelolaan dilakukan oleh pusat, kami harap anggaran bisa dialokasikan ke PLKB di lapangan. Kami sedang meminta data PLKB, termasuk kondisi kerja. Kami juga sedang mendorong kabupaten kota untuk memberikan laporan ini.
Tidak dipungkiri akan adanya kemungkinan PLKB menolak untuk dipindahkan ke pusat. Mungkin Komisi 9 bisa menghimbau Kementrian PAN-RB untuk mengalokasikan P3K untuk PLKB kami.
Mengenai program pelaksaan penyuluhan sebelum nikah oleh KUA sifatnya lebih seperti formalitas.
Anggaran yang ada di provinsi akan digunakan dahulu sambil kami menunggu mekanisme pengelolaan pusat dalam hal anggaran.
Kepada remaja, kami tidak sosialisasikan penggunaan kondom terkait AIDS. Tapi lebih sosialisasikan preventif untuk HIV/AIDS antar pasangan. Kami lakukan sosialisasi kondom dual protection, untuk menghindari kehamilan juga.

Kesimpulan Rapat

Komisi 9 mendesak Pemerintah untuk segera menetapkan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI secara definitif.
Komisi 9 mengapresiasi laporan perkembangan atas penyusunan Road Map tentang kebijakan kependudukan yang menjadi tanggung jawab BKKBN dan meminta agar roadmap tersebut segera diselesaikan.
Komisi 9 mendesak BKKBN untuk meneruskan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kreatif dengan melibatkan Komisi 9.
Komisi 9 mendorong BKKBN untuk lebih meningkatkan sosialisasi mengenai program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga melalui berbagai media dan kelompok di masyarakat, khususnya bagi masyarakat di pedesaan.
Komisi 9 meminta BKKBN untuk menyiapkan roadmap kebutuhan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) sesuai dengan kondisi di daerah.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 9 dengan BKKBN silakan kunjungi http://chirpstory.com/li/263362

Sumber gambar :

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Kependudukan_dan_Keluarga_Berencana_Nasional

wikidpr/pap

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

BKKBN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan BKKBN

Pemaparan Mitra

Pemantauan Rapat

Respon Mitra

Kesimpulan Rapat