Berita Terkait
- Anggaran DPR RI Tahun 2016-2018
- Kehadiran Anggota DPR Pada Masa Sidang Ke-2 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-2 Tahun 2017-2018
- Fokus DPR Masa Sidang ke-3 Thn 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 3 Tahun 2017 – 2018
- Kehadiran Anggota DPR RI Masa Sidang ke-3 Tahun 2017-2018
- Review Kinerja Masa Sidang Ke-3 Tahun 2017-2018
- Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2017– 2018
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Legislasi)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Pengawasan)
- Peristiwa Menarik Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018 (Bidang Keuangan, Lainnya)
- Review Kinerja DPR-RI Masa Sidang ke-4 Tahun 2017-2018
- (Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan
- (Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe
- (Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional
- (Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil
- (DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google
- (Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan
- (Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?
- (RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang
- (Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen
- (Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?
- (TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai
Kategori Berita
- News
- RUU Pilkada 2014
- MPR
- FollowDPR
- AirAsia QZ8501
- BBM & ESDM
- Polri-KPK
- APBN
- Freeport
- Prolegnas
- Konflik Golkar Kubu Ical-Agung Laksono
- ISIS
- Rangkuman
- TVRI-RRI
- RUU Tembakau
- PSSI
- Luar Negeri
- Olah Raga
- Keuangan & Perbankan
- Sosial
- Teknologi
- Desa
- Otonomi Daerah
- Paripurna
- Kode Etik & Kehormatan
- Budaya Film Seni
- BUMN
- Pendidikan
- Hukum
- Kesehatan
- RUU Larangan Minuman Beralkohol
- Pilkada Serentak
- Lingkungan Hidup
- Pangan
- Infrastruktur
- Kehutanan
- Pemerintah
- Ekonomi
- Pertanian & Perkebunan
- Transportasi & Perhubungan
- Pariwisata
- Agraria & Tata Ruang
- Reformasi Birokrasi
- RUU Prolegnas Prioritas 2015
- Tenaga Kerja
- Perikanan & Kelautan
- Investasi
- Pertahanan & Ketahanan
- Intelijen
- Komunikasi & Informatika
- Kepemiluan
- Kepolisian & Keamanan
- Kejaksaan & Pengadilan
- Pekerjaan Umum
- Perumahan Rakyat
- Meteorologi
- Perdagangan
- Perindustrian & Standarisasi Nasional
- Koperasi & UKM
- Agama
- Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
- Kependudukan & Demografi
- Ekonomi Kreatif
- Perpustakaan
- Kinerja DPR
- Infografis
(Blog Waspada) Kurtubi Nasdem Dukung Penghapusan BBM Premium
JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menyambut baik rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait peniadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88(premium). Keputusan itu patut diapresiasi mengingat Indonesia sudah cukup bergantung dengan negara lain dalam memperoleh pasokan BBM bagi kepentingan nasional.
"Saya melihat niat mereka baik. Lagipula di Asia Tenggara tidak ada lagi yang mengimpor RON 88. Kita bisa saja dimainkan terus oleh mafia kalau begitu," ujar Kurtubi di Jakarta, hari ini.
Ia melanjutkan dengan mengungkapkan sudah sejak lama Indonesia dipermainkan mengenai impor produk BBM dan saat kilang dalam negeri sewaktu-waktu bermasalah, bukan hal yang tidak mungkin harga produk BBM di pasar spot di internasional menjadi mahal. Namun, ia menyadari kebijakan tersebut tak bisa dilakukan secara terburu-buru karena penghapusan BBM RON 88 dan mengubahnya menjadi RON 92 membutuhkan intervensi dan dukungan dari pemerintah.
"Pasalnya, kilang minyak nasional hanya mampu memproduksi BBM RON 88. Sementara, kapasitas dalam memproduksi BBM RON 92 hanya sekitar 200 ribu barel per bulannya. Meski bagus, tapi ini tidak bisa dipaksakan begitu saja atau bisa berjalan dalam jangka pendek. Nggak bisa ujug-ujug ganti Premium ke Pertamax," jelas dia.
Ia pun menilai jika BBM RON 88 langsung dihentikan, maka Pertamina pun akan kebingungan mengenai hasil produksi yang telah dihasilkan melalui pengolahan di kilang. "Ya langsung berhenti nggak bisa. Nanti produksinya mau dikemanakan? Karena itu kebijakan ini memang harus dilakukan secara bertahap," papar dia.