Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI - Rapat Kerja Komisi 11 dan Menkeu

07/Apr/2015

BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI - Rapat Kerja Komisi 11 dan Menkeu

Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Menkeu) membahas pengajuan anggaran untuk Penanaman Modal Negara (PMN) untuk Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkeu ingin melakukan terobosan baru dengan merestrukturisasi beberapa BLU milik negara dan untuk itu memerlukan penambahan modal baru.  Menkeu ingin Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DirjenKN) menjadi satuan kerja yang memiliki fleksibilitas lebih dalam memaksimalkan aset-aset negara. Nantinya dibawah BLU Manajemen Aset, aset-aset di bawah DirjenKN dan PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”) akan disatukan dan dikelola dengan konsep semacam ‘bank tanah’. Menkeu juga ingin melebur BLU PIP dan SMI menjadi satu melalui mekanisme PNM dan dikelola dengan konsep semacam ‘bank infrastruktur’.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan Menteri Keuangan atas rencana PNM untuk BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Andreas Edy Susetyo dari Jatim 5 menanyakan status dari aset-aset milik TNI. Andreas menyarankan mengapa SMI tidak dijadikan bank infrastruktur saja namun dengan skema pendanaan yang berbeda. Andreas menilai anggaran Rp.1.5 triliun terlalu kecil dan membuat inisiatif dari Menkeu berkesan tidak sungguh-sungguh.

Hendrawan Supratikno dari Jateng 10.  Hendrawan menyetujui rencana Menkeu asalkan setiap tahun ada laporan-laporan dari BLU.  

Fraksi Golkar: Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Sehubungan dengan BLU Manajemen Aset, Misbakhun menanyakan hasil terobosan PPA yang belum terlihat walaupun sudah disuntik dana setiap tahunnya. Misbakhun juga menanyakan apakah aset-aset ex-Pertamina akan ikut disertakan di dalam BLU Manajemen Aset atau tidak.  Misbakhun mengingatkan Kemenkeu atas lambannya birokrasi dalam pembebasan tanah dan akan berdampak dalam percepatan investasi.  Sehubungan dengan permintaan tambahan anggaran untuk Kemenkeu, Misbakhun menyatakan setuju. Namun demikian untuk persetujuan PMN, Misbakhun mohon rapat koordinasi dengan Kemenkeu tetap berlangsung sampai dengan 11 Februari 2015.

Fraksi PPP: Oleh Amir Uskara dari Sulsel 1. Amir ingin verifikasi ke Menkeu apakah permintaan anggaran oleh PLN sebesar Rp.5 triliun di Badan Anggaran ada kaitannya dengan permohonan anggaran PMN di Komisi 11.

Fraksi Nasdem: Oleh Donny Priambodo dari Jateng 3 menilai pendataan aset negara masih belum optimal.  Donny juga menyarankan Menkeu untuk koordinasi dengan Menteri Agraria karena ada program untuk menggunakan lahan kosong (program lahan kosong).

Fraksi Hanura: Oleh Nurdin Tampubolon dari Sumut 3 mendukung kebijakan Kemenkeu untuk menggabungkan PIP ke SMI dan menambah modal untuk BLU Manajemen Aset.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan kunjungi http://bit.ly/kemenkeukom11.


wikidpr/fr