BNPT - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

12/12/2018

Pada 29 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kinerjanya di 2014 dan anggaran yang diajukan oleh BNPT dalam RAPBN-P 2015.

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam rangka pembahasan usulan RAPBN-P untuk mendapat bahan pertimbangan DPR menerima audiensi dari banyak kementerian dan lembaga, termasuk BNPT.

Pada RDP ini BNPT diwakili oleh Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman. Komjen Polisi Saud Usman memaparkan beberapa hal yaitu:

Anggaran BNPT untuk 2015 adalah sebesar Rp.311 milyar.
Menimbang jumlah personil yang banyak, menurut Komjen Saud Usman dengan anggaran sebesar itu sangat sulit untuk BNPT merealisasikan program-program mereka di 2015.
BNPT mengusulkan adanya BNPT Daerah yang dibentuk dalam 10 rayon untuk memudahkan koordinasi dengan badan-badan penegakan hukum di daerah.
BNPT fokus kepada program-program de-radikalisasi dan re-sosialisasi agar menyiapkan mereka kembali ke masyarakat.
Bahwa ISIS sudah ada di Indonesia dan banyak pelaku terorisme yang sudah masuk penjara dan masih di lapangan banyak yang bergabung dengan ISIS.
Bahwa BNPT sudah koordinasi dengan banyak pemerintah di Timur Tengah bagaimana menanggulangi isu-isu seputar ISIS.

Pemantauan Rapat

Ini respon dari Fraksi-Fraksi terhadap pemaparan dari Kepala BNTP, Komjen Saud Usman:

Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Risa Mariska dari Jabar 6. Risa fokus kepada program-program pelatihan dari BNPT. Risa menanyakan apakah sudah ada laporan hasil evaluasi dan monitoring dari program pelatihannya BNPT.

Fraksi Golkar: Oleh Adies Kadir dari Jatim 1. Adies menilai anggaran untuk BNPT untuk menangggulangi terorisme kecil sekali dan berharap Kepala BNPT mengajukan tambahan anggaran. Sehubungan dengan usul BNPT untuk membentuk 10 rayon di daerah, Adies tanya bagaimana mekanisme BNPT selama ini untuk menanggulangi terorisme.

Bambang Soesatyo dari Jateng 7. Bambang menilai Tim 9 seharusnya lebih fokus dalam mengumpulkan data untuk menyelesaikan konflik antara KPK dan Polri.

John Kenedy Azis dari Sumbar 2. John Kenedy minta klarifikasi ke BNPT mengapa prosedur penanggulangan teroris mengharuskan tersangka harus dibunuh. John Kenedy juga minta klarifikasi mengapa Kementerian Keuangan tidak mengucurkan anggaran kepada BNPT tepat waktu walaupun sudah dianggarkan.

Wenny Haryanto dari Jabar 6. Wenny minta verifikasi bagaimana proses BNPT melakukan analisa pola teroris merekrut ‘calon pengantin’ terorisme sekarang.

Fraksi Gerindra: Oleh Wihadi Wiyanto dari Jatim 9. Wihadi menilai pembagian tugas antara BNPT dan Densus 88 di lapangan belum optimal dan saran agar lebih diperjelas lingkup tanggung jawab masing-masing instansi. Wihadi menilai kinerja dari BNPT dalam aspek penyebaran informasi belum optimal. Wihadi mengingatkan bahwa dulu pemerintah Australia menerbitkan travel ban untuk warganya untuk datang ke Surabaya. Menurut Wihadi seharusnya inisiatif tersebut datang dari pemerintah Indonesia sendiri bukan dari pemerintah Australia. Sehubungan dengan acuan rencana strategis dari BNPT, Wihadi saran agar fokus kepada daerah-daerah yang sarat konflik dan ada baiknya mempelajari bagaimana ISIS dapat menyebar dengan cepat.

Fraksi Demokrat: Oleh Erma Suryani Ranik dari Kalbar. Erma tanya sejauh mana dukungan pemerintah asing dalam membantu penangkapan warganya yang terlibat terorisme. Erma menilai anak-anak remaja sangat rentan dipengaruhi dan terlibat terorisme dan oleh karena itu minta rincian dari BNPT rencananya untuk tindakan sosialisasi yang menargetkan mereka.

I Putu Sudiartana dari Bali. Putu Sudiartana menyatakan masyarakat Bali siap untuk membantu BNPT. Putu Sudiartana berharap BNPT membuka cabang di Bali.

Fraksi PKS: Oleh Habib Aboe Bakar Alhabsyi dari Kalsel 1. Aboe Bakar menilai kegiatan BNPT untuk de-radikalisasi di Poso sangat memojokkan umat Islam dan dapat membuat kesan bahwa Aboe Bakar atau PKS itu adalah bagian dari ISIS. Aboe Bakar mendengar kabar bahwa ada orang-orang yang dilatih dan didanai oleh BNPT namun kemudian ditangkap oleh Densus 88. Aboe Bakar minta verifikasi dari BNPT mengenai kebenaran dari berita tersebut.

Fraksi PPP: Oleh Mochammad Romahurmuziy dari Jateng 7. Sehubungan dengan cara penanggulangan teroris, Romahurmuziy tanya apakah memungkinkan bagi BNPT untuk tidak selalu harus menembak mati para tersangka terorisme. Romahurmuziy saran ke BNPT untuk bekerja sama dengan ulama-ulama untuk membahas ulang kurikulum pelajaran agama yang moderat dan bisa diterapkan secara umum.

Fraksi Nasdem: Oleh Akbar Faizal dari Sulsel 2. Akbar minta rincian kepada BNPT gambaran dan peta sistemik terorisme di Indonesia.

Pada pukul 17:44 WIB RDP dengan BNPT ditutup dengan kesimpulan Komisi 3 mendesak BNPT untuk meningkatkan dan memprioritaskan program preventif dengan memperhatikan hak asasi manusia.

Untuk membaca rangkaian livetweet Rapat Dengar Pendapat dengan BNPT kunjungi http://bit.ly/bnptkom3.

wikidpr/fr

JejakParlemen

Berita Terkait

Kategori Berita

BNPT - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pemantauan Rapat