JejakParlemen

Kategori Berita

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(Rimanews) Menteri Siti Nurbaya Khawatir Ada 500 Titik Api Baru di Papua

Rimanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kekhawatirannya karena tim kementerian menemukan 370-500 titik api (hotspot) baru di Papua pada tahun ini. "Hal yang mengkhawatirkan adalah Papua yang di tahun lalu masih kosong, dan tahun sekarang angkanya sudah di 370-500-an," katanya di Jakarta, Senin (07/3/2016). Meteri Siti mengatakan hal itu saat men.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) BPN Gelar Pelayanan Sertifikat Malam Hari

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam upaya meningkatkan pelayanan mengurus sertifikat, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar "BPN Night Service". Fasilitas ini disediakan ATR/BPN di Plaza Barat Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, mulai Rabu malam (6/1/2016). "Pertama, memudahkan dengan jarak. Di Jakarta 5 kilometer saja bisa ditempuh berjam-jam. Ha.

Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN

Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.

RUU Pertanahan - Rapat Baleg dengan Panja RUU Pertanahan

Pada 18 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan dari Komisi 2 dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) untuk proses harmonisasi RUU ini. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 11:12 WIB dihadiri oleh 19 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016. Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yait.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Agraria: Lahan Pemerintah Bisa Dijadikan Pemukiman

WE Online, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan menyebutkan lahan milik pemerintah memungkinkan dijadikan pemukiman untuk mendukung program "Sejuta Rumah" bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). "Lahan itu bisa dikembangkan untuk mendukung program Sejuta Rumah," kata Ferry di Jakarta, Rabu (2/12/2015).Fer.

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.

(Voice of America) Kementerian Agraria Bantu Percepatan Legalisasi Aset Perguruan Tinggi Negeri

Percepatan legalitas tanah dan bangunan milik perguruan tinggi bertujuan menghindari sengketa lahan serta implikasi hukum yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi. Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan di Surabaya, Sabtu (17/10) menyatakan akan membentuk tim percepatan legalitas aset milik perguruan tinggi negeri, isu ya.

(Warta Ekonomi Online) Ferry Mursyidan Berikan Sertifikat Lahan Tidak Terurus

WE Online, Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan memberikan sertifikat lahan tidak terurus milik negara yang telah ditempati masyarakat lebih dari 10 tahun."Kalau tanah negara tak terurus maka pemerintah bisa memberikan hak kepemilikan," kata Ferry di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2015).Ferry menu.

(OkeZone.com) Penetapan DPT Pilwalkot Tangsel Ricuh

TANGERANG SELATAN - Pleno terbuka soal penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang diselenggarakan oleh KPU Tangerang Selatan (Tangsel), berlangsung ricuh. Hal itu berkaitan dengan tidak sinkronnya data antara DPT yang akan ditetapkan oleh KPU dengan data yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangsel. Tim hukum pasangan calon nomor urut dua yang mengusung Ar.

(Mongabay.co.id) Petani Menagih Janji: Mana Reforma Agraria? Mana Distribusi 9 Juta Hektar Lahan?

“Lawan Liberalisasi Agraria!” “Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria.” “Laksanakan Reforma Agraria Sejati…” Begitulah antara lain, spanduk dan poster tuntutan yang dibawa para petani kala aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan istana Negara Jakarta, Senin (21/9/15). HTN jatuh pada 24 September 2015, bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, hingga aksi dimajukan. Sekitar seribuan ma.

(JituNews.com) Sterilkan Area SUTET, Kementerian ESDM Terbitkan Permen

Penyusunan Permen ini sudah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 046918-2002 JITUNEWS.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18/2015 yang mengatur ruang bebas dan jarak bebas mininum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUT.

(VivaNews) RUU Pertanahan Sedang dalam Tahap Sinkronisasi di Baleg DPR

UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. VIVA.co.id, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal terseb.

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh dihadiri oleh 20 dari 50 anggota Komisi 4. Ketua Rapat minta usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkunga.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan - Rapat Komisi 4 dengan Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau

Pada 27 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri), Muhammad Sani terkait usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Babel dan Keppri. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh 3.

(MetrotvNews) Kementerian ATR Dorong Sertifikasi Rumah Ibadah

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mendorong agar rumah ibadah yang ada di Indonesia disertifikasi. Hal ini untuk meminimalisasi potensi konflik pertanahan yang melibatkan rumah ibadah.“Kita terus dorong lembaga keagamaan yang mengelola rumah ibadah agar menyertifikasi rumah ibadahnya,” ujar Ferry, di Jakarta, Rabu (15/7/2015).Upaya sertifikasi ini dila.

Sengketa Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Dirjen Kehutanan

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry M. Baldan dan Direktur Jenderal Kehutanan terkait sengketa pertanahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 26 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenATR, Ferry M. Baldan: Pembagian lah.

RUU Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Pakar-Pakar Pertanahan

Pada 25 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar pertanahan Prof. DR. Maria Soemardjono dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung untuk meminta masukan terkait Revisi UU Pertanahan (RUU Pertanahan). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Raker dihadiri oleh 30 dari 50 anggota Komisi 2. Tanggapan Anggota Berikut adalah beberapa r.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

(ANTARA News) BPN targetkan pelayanan online se-Indonesia pada 2017

(ANTARA News) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI menargetkan pelayanan pertanahan secara online pada seluruh kota/kabupaten se-Indonesia akan selesai pada 2017."Paling lambat 2017 sudah menjalankan pelayanan online secara nasional," kata Menteri ATR/Kepala BPN RI Ferry Mursyidan Baldan di Bandung, Jawa Barat, Minggu.Dia menghadiri acara peresmian pe.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 30 Maret 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya terkait evaluasi kinerja Kementerian LHK. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenLHK, Siti Nurbaya antara lain: Anggaran KemenLHK sebesar Rp.6,6 triliun. DIPA untuk program pencemaran dan limbah sudah selesai. Kebakaran hutan harus segera dimatika.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

Perhutani - Rapat Komisi 6 dengan Perum Perhutani

Pada 1 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani I (Perhutani) terkait status evaluasi kinerja Perhutani di 2014. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perhutani antara lain: Tiga tahun terakhir volume produksi berkisar 900.000-950.000 m3 hasil kayu per tahun. Pendapatan Perhutani di 2010 adalah Rp.2,87 Triliun (audited) dan di 2014 adalah Rp..

RUU Sumber Daya Air - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri LHK dan Menteri PU-Pera

Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajuk.

Konflik Pertanahan dan Agraria - Audiensi Komisi 2 dengan Perwakilan Masyarakat Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara

Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (DPP Rakyat Bersatu) terkait konflik pertanahan dan agraria. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara: Konflik agraria di Mamuju Utara sering kali te.

Perubahan Peruntukan Hutan di Kepri dan Babel – Rapat Komisi 4 dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung

Pada tanggal 27 Mei 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), dan Rustam Effendi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), membahas pengajuan perubahan peruntukan hutan di Provinsi Kepri dan Babel. Rapat dimulai pukul 14.28 dan dihadiri 17 anggota dari 6 fraksi, karena rapat belum memenuhi kuorum maka ditunda selama 5 menit. RD.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 dengan Dirjen Planalogi Kementrian Kehutanan & Lingkungan Hidup (15 April 2015)

Komisi 4 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Rabu 15 April 2015. Ketua Rapat dari komisi 4 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 4 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu .

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita