JejakParlemen

Kategori Berita

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA

Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani permintaan sambungan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sekarang PLN hanya mau memberikan sambungan 1300 VA untuk pelanggan rumah tangga yang baru.Jika ada pelanggan baru yang meminta sambungan listrik 450 VA atau 900 VA, ada syaratnya, yaitu harus punya 'kartu miskin' seperti Kartu Indonesia Se.

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR m.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014

Jakarta - Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan Rp 1-1,2 triliun untuk aspek Teknologi Informasi (TI) pada Asian Games 2018 agar menyamai event Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.Jumlah itu sudah mencakup semua per item dimulai dari jaringan, software, hingga hardware yang dibutuhkan untuk sebuah penyelenggaraan multievent Asia.Demikian disampaikan Deputi III Games Supporting INASGOC A.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan kesem.

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'

Jakarta - Ketua INASGOC, Erick Thohir, melakukan kunjungan ke pembangunan beberapa venue untuk Asian Games 2018. Wisma atlet diyakini akan selesai tepat waktu.Kunjungan itu dilakukan, Senin (17/10/2016). Presiden Inter Milan itu langsung mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi. Kunjungan Erick merupakan lanjutan kunjungan serupa beberapa waktu lalu di kompleks stadion utama Gelora Bung Karno.Sian.

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(ANTARA News) Pemerintah siapkan Rp390 miliar untuk hunian TNI/Polri

(ANTARA News) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan pemerintah menyiapkan alokasi dalam RAPBN 2017 sebesar Rp390 miliar untuk unit hunian bagi anggota TNI/Polri."Rp390 miliar itu kurang lebih 5000an unit hunian TNI polri di luar rusus (rumah khusus) yang masih kita kerjakan di perbatasan," kata Basuki seusai mengikuti rapat kerja membahas anggaran TNI/.

(TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di mata internasional, program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai sukses setelah pada tahap pertama pelaksanaannya, program ini mampu meraup dana 7 miliar dollar AS. Namun, kritik terhadap program ini juga terus mengalir sebab skema program ini dinilai hanya menguntungkan kaum kaya yang tidak taat membayar pajak saja. Pemerintah Indonesia mulai menggulirkan progra.

RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan pakar perpajakan dan mantan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu terkait masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNPB). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11 Jon Erizal dari Riau 1. RDPU dihadiri oleh 15 dari 47 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai kuor.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(DetikNews) Mafia Sepakbola Masih Jadi Isu Jelang Kongres PSSI

Jakarta - Calon ketum PSSI, Edy Rahmayadi, menanggapi dengan serius persoalan mafia sepakbola dan pengaturan skor di Indonesia. Ia pun berjanji mencari para pelakunya.Edy adalah calon Ketum PSSI yang didukung oleh mayoritas voter yang sebelumnya tergabung dalam Kelompok 85 (K-85). Jika terpilih menjadi Ketum PSSI dalam kongres PSSI yang akan dihelat di Makassar, Sulawesi Selatan, 17 Oktober 2016.I.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(DetikNews) Jokowi Tunjuk Kepala Bappenas Jadi Chief Investment Officer, Ini Tugasnya

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menugaskan bambang sebagai Chief Investment Officer (CIO).Dalam menjalankan fungsinya, Jokowi menjelaskan, Bappenas akan menangani pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Tadi saya juga sudah membicarakan .

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Belum Ada Perkembangan, Ini Pembangunan Jalan Trans Papua

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pembangunan jalan di Papua masih belum maksimal. Sejumlah kendala masih mewarnai sehingga pembangunannya belum menunjukkan perkembangan berarti."Belum ada perkembangan terbaru," aku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat dijumpai detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

(Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan enam menara Wisma Atlet di Palembang, dipercepat oleh pengembang dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya agar sarana akomodasi tersebut dapat rampung lebih cepat sebelum para duta olahraga itu memulai test event. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan, pihaknya sengaja membangun dengan konsep rumah susun karena setelah gelaran Asia.

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(TigaPilarNews) Akhir Mei Kemenkeu Ketahui Data Pemegang Kartu Kredit

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Mulai 31 Mei 2016, perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengharapkan tidak ada ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Kebutuhan data bagi Ditjen Pajak hanya untuk menyasar masyarakat yang.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Istana: Semua Kementerian dan Lembaga Siap Potong Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada kementerian atau lembaga negara yang berkeberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja. Sebagaimana telah diberitakan, anggaran dipotong sebesar Rp 50,016 triliun."Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kementerian ataupun lembaga negara yang keberatan," ujar P.

(Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama KONI Pusat meninjau lokasi pertandingan atau venue PON XIX/2016 Jabar di sejumlah daerah penyelenggara pertandingan itu."Peninjauan venue pertandingan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapannya. Selain itu melakukan koordinasi dengan PB PON dan Sub PB PON XIX/2016," kata Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Pre.

(Tempo.co) Menteri Imam: Publik Menuntut Revolusi Sepak Bola

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menyatakan ada tuntutan dari masyarakat soal adanya revolusi dalam persepakbolaan Indonesia. Revolusi ini untuk memastikan reformasi sepak bola tidak boleh berhenti, meskipun FIFA sudah mencabut pembekuan PSSI."Ada tuntutan dari publik bola, sebaiknya sepak bola kita tidak hanya semata-mata direformasi, tapi juga direvolusi. Setel.

(Koran Jakarta) Kunker DPR Sering Tanpa Perencanaan yang Matang

Kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek. JAKARTA — Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan. “Padahal, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kun.

(OkeZone.com) BPK Curigai Kunker Anggota DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

JAKARTA - Setjen DPR RI rupanya mengirimkan surat ke setiap fraksi tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dari program kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI. Hal ini diketahui setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat meneruskan surat dari Setjen DPR itu ke seluruh anggotanya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia me.

(JawaPos) Kunker Berpotensi Rugikan Negara, FITRA Salahkan Setjen DPR

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara Rp 945 miliar akibat kunjungan kerja anggota DPR yang diduga fiktif, juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Yenny, potensi kerugian negara itu diketahui dalam audit IHPS BPK-RI 2014/2015. Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya ang.

(Tempo.co) Sekjen DPR Akui Kumpulkan Bukti Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 M

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Langkah Sekretariat Jenderal Dewan ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2015 mengenai kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan yang b.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(Tempo.co) Menteri Imam Akhirnya Cabut Sanksi Pembekuan PSSI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi memutuskan mencabut surat keputusan tidak mengakui kegiatan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), atau yang lebih dikenal dengan sebutan “pembekuan PSSI”, Selasa, 10 Mei 2016. "Pencabutan ini dilakukan untuk menghargai putusan Mahkamah Agung dan komitmen FIFA (badan sepak bola dunia),” kata Menteri Imam di FX Plaza, Jakarta.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap dana Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang selama ini dibagikan untuk usaha kecil dan menenhah (UKM) sebagian dialokasikan untuk dana pembentukan perusahaan start up internet. "Kami sedang mendesak agar ada peraturan presiden yang membolehkan dana KUR untuk mendanai start up," kata Rudiantara dalam di acara Indonesia E-com.

(ANTARA News) Pemerintah Siapkan Instrumen Keuangan Bagi Dana Masuk

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan Pemerintah Indonesia akan menyiapkan berbagai instrumen keuangan bagi wajib pajak yang membawadananya masuk ke dalam negeri."Instrumen keuangan tersebut antara lain, SUN (surat utang negara) dan deposito, serta dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Ken Dwijugias.

(Beritagar.id) 57 ribu PNS 'misterius' sedot gaji Rp1,37 triliun

Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak. BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya waji.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan lembaga dapat mengendalikan anggaran negara. "Tiap menteri dan kepala lembaga wajib kendalikan anggaran. Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.Presiden mengatakan perencanaan anggaran tidak boleh disusun .

(KoranJakarta) LPS Akan Tarik Premi Tambahan

Melalui skema bailin, keberhasilan penyelamatan sangat bergantung dengan tingkat kecukupan dana jaminan yang tersedia di LPS. JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meningkatkan modalnya guna mengantisipasi jika sewaktuwaktu ada bank yang membutuhkan dana talangan karena berpotensi sistemik. Padahal, cadangan dana di LPS saat ini masih jauh dari ketentuan umum yang berlaku di banyak negara.

(Tempo.co) Soal Perpustakaan DPR, Ruhut: Kader Golkar Hobi Bikin Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Ruhut, masih banyak prioritas dan kepentingan lain yang perlu dikerjakan oleh anggota dewan."Ade Komaruddin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, rupanya kader Golkar sama-sama saja, hobinya bikin proyek," u.

(SindoNews.com) Soal Perpustakaan Parlemen, Ketua DPR Akan Pantang Menyerah

Ketua DPR Ade Komarudin‎ bersikeras memperjuangkan proyek pembangunan perpustakaan umum parlemen. Bahkan, Ade menegaskan akan pantang menyerah merealisasikan rencana yang berasal dari usul sejumlah akademisi itu. Politikus Partai Golkar itu beranggapan usul pembangunan perpustakaan sangat baik. Salah satunya memperbaiki citra DPR selama ini. ‎"Saya pantang menyerah, kita perbaiki sama-sama den.

(Tempo.co) Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kemente.

(Tempo.co) Batan Bangun Iradiator Baru, Pakai APBN Rp 96 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun fasilitas iradiator baru di kawasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fasilitas ini akan digunakan dalam proses pengawetan dan sterilisasi dengan radiasi yang aman untuk makanan, obat-obatan, bahan herbal, kosmetika, dan alat kesehatan. Pembangunan fasilitas iradiasi dengan sinar gamma berkapasitas 2 megacur.

(Tempo.co) Pemerintah Belum Tentukan Nasib Iuran Bulanan BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Irfan Humaidi mengatakan BPJS belum dapat memastikan apakah iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) jadi dinaikkan atau tidak, terkait dengan protes sejumlah pihak. Selain itu, pemerintah masih mengevaluasi wacana tersebut.“Dalam evaluasi, DPR memberi masukan dan opsi. Setelahnya, masih ada b.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Biayai APBN, Pemerintah Serap Rp 16,2 Triliun dari SUN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,2 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 22 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2016, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini me.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(Rimanews) DPR Tolak Laporan Penggunaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen dan Katolik

Rimanews – Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil. “Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(KoranJakarta) Pemerintah Siap Pangkas Belanja

Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri dan menekan .

(HukumOnline) Menakar Manfaat RUU Pengampunan Pajak Bagi Penerimaan Negara

Rencana DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional atau Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) setelah masa reses dinilai sia-sia. Pasalnya, RUU Pengampunan Pajak tak akan banyak memberikan manfaat terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, .

(Tempo.co) Jadi Dirjen Pajak Baru, Ken Diminta Langsung Tancap Gas

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi langsung tancap gas mengejar target pajak. Pasalnya, Ken bukan orang baru di lembaga tersebut. "Tidak perlu adaptasi lagi. Langsung tancap gas mencari strategi," kata Bambang di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 1 Maret 2016. Sebelum resmi diangkat, posisi terakhir Ken .

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(Kompas.com) Kementerian PAN-RB Tawarkan Dua Alternatif Penyelesaian Honorer K2

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman mengatakan, ada sejumlah aternatif yang bisa ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi CPNS. Herman menyebutkan dua alternatif tersebut. Pertama, mengikutsertakan tenaga honorer K2 yang berusia di .

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Anggaran Rp 4,3 Triliun Dialihkan demi Tingkatkan Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam pagu anggaran sebesar Rp 31,5 triliun. "Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil, semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas," ujar Menteri Pertanian, An.

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

(Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Pemerintah melalui Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) sudah menyatakan bahwa Sirkuit Sentul gagal sebagai tempat digelarnya MotoGP 2017. Alasannya, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diberikan ke pihak swasta.Bahkan pemerintah sudah menggulirkan rencana pembangunan sirkuit baru di Jakarta atau Palembang, untuk menggelar ajang balap mot.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) Potong Masa Reses dan Kunker ke Luar Negeri, DPR Hemat Rp 139 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan fraksi menggelar rapat pimpinan pengganti bamus, Rabu (27/1/2016) siang. Dalam rapat tersebut disepakati agar waktu kunjungan kerja bagi anggota dewan baik itu kunjungan ke luar negeri maupun reses dikurangi. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, awalnya setiap anggota dewan diberi waktu lima pekan untuk setiap kali reses.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(TeropongSenayan) Tekor Rp 5,85 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tarif iuran peserta BPJS Kesehatan bakal mengalami kenaikan tahun ini. Besaran kenaikan tersebut diakui Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rahmat Sentika masih dalam tahapan harmonisasi antar kementerian.“Tetapi prinsipnya tarif iuran BPJS Kesehatan naik mulai 2016 ini,” jelas Rahmat beberapa waktu lalu.Untuk tarif penerima bantuan iur (PBI) naik dari Rp 19.2.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(Kompas.com) Penghematan, Pemerintah Akan Kurangi Jumlah PNS

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan melakukan kajian atas rencana pengurangan jumlah pegawai negeri sipil (PNS).Pengurangan jumlah PNS dilakukan untuk penghematan anggaran belanja negara. "Yang pasti kita akan melakukan efisiensi," kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016). Ada beberapa m.

(DetikNews) Proyek Pembangunan DPR Lanjut di 2016, Anggarannya Rp 568,8 M

Jakarta - Proyek pembangunan gedung DPR berlanjut di 2016. Sejumlah proyek pembangunan siap dieksekusi, dengan nilai anggaran mencapai Rp 568,8 miliar.Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:1. Rp 480 Milyar untuk pembangunan Gedun.

Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas. Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Pemaparan Mitra Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono: Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia. Pagu .

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM - Rapat Komisi 7 dengan MenESDM, Kepala SKK Migas dan Dirut PERTAMINA

Komisi 7 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) membahas asumsi-asumsi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016) termasuk lifting minyak, harga minyak mentah, harga elpiji subsidi, subsidi solar, BBM PSO dan level subsidi listrik. Interupsi Rapat B.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menpora

Pada 15 Desember 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Rapat diagendakan membahas realisasi APBN 2015 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Nuroji dapil Jabar 6. Rapat dihadiri 27 dari 44 anggota dan dibuka pukul 20.13 WIB. Dalam pendahuluan, Nuroji menyampaikan beberapa hal yang men.

Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)

Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.

(Tempo.co) Tahun Depan, TNI AD Modernisasi Alutsista

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Darat berencana memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mereka miliki sebagai program prioritas pada 2016 mendatang. "Program alutsista ini kan sebenarnya sampai 2024. Tahun depan, kami hanya melanjutkan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2015. Men.

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Perhubungan - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 15:45 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 37 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum. Ketua .

RUU Pengampunan Pajak - Rapat Pleno Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno pada 26 November 2015 membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dari Jateng 3. Rapat dimulai pukul 12:40 WIB. Pemaparan Mitra Mitra rapat kali ini adalah pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Berikut merupakan pemaparannya: Penyampaian Surat Pe.

(DetikNews) Setoran Pajak 2015 Meleset, Darmin akan Revisi Target Tahun Depan

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan target pajak hanya berkisar 82-83% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294 triliun atau sekitar Rp 1.074 triliun. Artinya ada kekurangan atau shortfall Rp 219 triliun.Dengan target Rp 1.350 triliun tahun depan, Darmin menilai harus ada revisi target dalam APBN 2016. "Tahun dep.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016: Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPERA dan MenDes

Komisi 5 pada 24 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk mengambil keputusan atas pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 20.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016. Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yait.

RAPBN Tahun 2016: Badan SAR Nasional, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura - Rapat Komisi 5 dengan BASARNAS, BMKG, BPLS, BPWS

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 terkait anggaran BASARNAS, BMKG, BPLS dan BPWS yang d.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenDes

Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Dj.

(OkeZone.com) Hari Ini, Vonis Mandra Dijatuhkan

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan untuk artis Mandra Naih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hari ini, Kamis (17/12/2015). Pemain sinetron 'Si Doel Anak Sekolah' ini, sebelumnya dituntut satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda Rp100 j.

(Liputan6.com) Presiden Jokowi Tengarai Banyak Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggara.

Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP

Komisi 5 pada 20 Mei 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Dirut KAI), Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Dirut PELNI), semua Direktur Utama dari PT. Pelabuhan Indonesia (Dirut PELINDO) dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Dirut ASDP) untuk menyampaikan aspirasi Dapil-dapil mereka terkait proyek unggulan Pemerintah ya.

(Harian Jogja) Pemerintah Ingin Berhemat 15% dari Anggaran Kementerian

Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah menargetkan dapat menghemat anggaran pemerintahan hingga 15% dari perubahan nomenklatur mata anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya memperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 10%-15% dari total yang telah ditetapkan, apabila seluruh kementerian dan lembaga tinggi nega.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(DetikNews) Target Meleset di 2015, Setoran Pajak Tetap Naik Tahun Depan

Jakarta -Setoran pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun. Proyeksinya, penerimaan target pajak hingga akhir tahun ini hanya berkisar antara 80% hingga 82% dari target.Tidak jauh berbeda, tahun lalu pemerintah juga mematok target tinggi, namun tidak tercapai. Bahkan tahun depan target pajak lebih tinggi dari tahun ini..

(DetikNews) Ditjen Pajak Sosialisasi Pengisian SPT ke Pelaku UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan materi pajak dan cara pengisian SPT bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dilakukan Ditjen Pajak bersama Binus University pada 24-25 November."2015 ini merupakan tahun pembinaan Wajib Pajak. Oleh karenanya DJP meluncurkan kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi bagi Wajib Pajak," tutu.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian 2)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Rimanews) Jokowi Kesal Dana Rp259 Triliiun untuk Daerah Masih Mengendap di Bank

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tidak senang melihat rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun, sangat besar sekali. “Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat .

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Harian Terbit) Kemenkeu Klaim Penyaluran Dana Desa Sudah Capai 80 Persen

Jakarta, HanTer - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun."Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 tril.

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - Rapat Badan Anggaran dan Sekretariat Kementerian Keuangan

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Juni 2015 dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan transfer daerah dan Dana Desa untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dari Jatim 11. Pemaparan Mitra Berikut adal.

Penurunan Pagu Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti

Pada 15 September 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir membahas Rencana Kerja Lembaga dan Kementerian terkait Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016). Rapat dihadiri oleh 34 dari 53 anggota Komisi 10 dan dimulai pukul 14:30 WIB. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan Menristekdi.

Pembahasan Pagu Anggaran Sementara Kemenristekdikti Tahun 2016 -Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir pada 29 September 2015 tentang RKA-K/L 2016. Raker dipimpin oleh Nuroji dari Jabar 6 dan dimulai pukul 15:38 WIB. Raker dihadiri 36 dari 53 anggota Komisi 10 DPR-RI. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menristekdikti, Mohamad Nasir: Menristekdikti mendapat .

(DetikNews) Kinerja 1 Tahun, Menteri ESDM: Impor Premium Turun 37%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).‎Prestasi tersebut salah satunya menurunkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel.

Impor Daging Sapi oleh Bulog – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Perum Bulog

Komisi 6 DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin, 24 Agustus 2015 membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan laporan keuangan tahun 2014. Pada bagian pemaparan mitra, rapat dinyatakan tertutup. Selanjutnya, rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum pada saat pemantauan mitra. Pemantauan Rapat Fraksi PDI Perjuangan. Oleh D.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

Pemerataan Pembangunan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

Pelaksanaan APBN 2015 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) pada 7 September 2015 tentang realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015. Rapat dipimpin oleh Nuroji dari Jawa Barat 6. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Kepala Perpusnas RI, Sri Sularsih: Pada 10 November 2014, pagu APBN Perpusnas RI.

(MetrotvNews) Shortfall Pajak Diproyeksikan Tak Lebih dari Rp.160 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan kekurangan (shortfall) penerimaan pajak untuk tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 87 persen dari target Rp1.2494 triliun."Kita usahakan shortfall paling tidak, tidak akan lebih dari Rp160 triliun," kata Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Kantor Pusa.

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

(Liputan6.com) Perlukah PNS Dapat THR?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberi Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) mulai tahun depan. Keputusan itu ada setelah memperoleh persetujuan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016.Pengamat Kebijakan Publik Yustinus Prastowo mengatakan, seharusnya hal tersebut ditinjau ulang. Lantaran, PNS sendiri telah mendapatk.

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(DetikNews) Ini Kata Menkeu Soal Anggaran Gedung Baru DPR Rp 740 M di APBN 2016

Jakarta - Anggaran sebesar Rp 740 miliar masuk dalam APBN 2016 untuk DPR membangun gedung baru, meski sudah berulang kali menuai penolakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku perwakilan pemerintah menanggapi munculnya anggaran itu dalam APBN."DPR itu masuk Kementerian/Lembaga bukan? Nah, bisa enggak Lembaga Tinggi Negara yang dipimpin DPR bilang, 'DPR kamu enggak usah belanja'.

(MetrotvNews) FITRA: Megaproyek Gedung DPR Masih Bisa Dibatalkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Megaproyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 740miliar dinilai belum prioritas. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menegaskan, anggaran tersebut masih bisa dibatalkan.Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi menjelaskan pembatalan pembagunan gedung DPR juga pernah terjadi tahun 2010. Saat itu rencana pembangunan batal karena desakan publik.

(Rimanews) PMN Ditolak DPR, Pemerintah Tak Kapok Ajukan di APBN-P 2016

Rimanews - Pemerintah akan tetap mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN Perubahan 2016, setelah sebelumnya DPR menolak dimasukkan dalam APBN 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meskipun ditangguhkan oleh parlemen, pemerintah akan mencoba kembali untuk mengajukan PMN melalui pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah, kata Sofyan, juga .

(Suara.com) YLKI Tolak Pencabutan Subsidi Listrik!

YLKI menegaskan penolakan pencabutan subsidi listrik harus dilakukan jika hanya sebagai kedok untuk menetapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar Suara.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal ta.

(DetikNews) Susi Protes Anggaran Kementeriannya Dipotong, Ini Penjelasan DPR

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti protes bila anggaran kemeneteriannya tahun depan dipotong Rp 2 triliun. Pemotongan anggaran tidak hanya dialami Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan anggarannya tahun depan juga dipangkas.Kementerian Pertanian mendapat potongan anggaran Rp 1,3 triliun, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang me.

Target Lifting Minyak - Rapat Badan Anggaran dengan Dirjen Migas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemenESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja membahas asumsi-asumsi dasar mengenai Lifting Minyak untuk keperluan finalisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Bad.

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

(Liputan6.com) Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 13,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun pasar keuangan di Indonesia terus bergejolak sejak awal tahun, namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membukukan nilai investasi yang cukup baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan tercatat Rp 13,6 triliun untuk periode akhir September 2015 lalu. Hasil investasi tersebut .

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.

(TribunNews) Ketua DPR Sudah Sampaikan ke Jokowi RAPBN Diketok 30 Oktober 2015

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI, Setya Novanto mengatakan, tidak mungkin pembahasan rancangan APBN 2016 yang tengah digodok saat ini untuk dimajukan tanggalnya untuk disahkan. Hal itu menyusul adanya permintaan dari pemerintah agar pengesahan RAPBN 2016 dapat dilakukan pada 23 Oktober nanti. "Kami sudah putuskan bahwa (pengesahan RAPBN) tanggal 30 Oktober, dan itu sudah disampaikan pula.

(Kompas.com) BPJS Kesehatan Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun akhir 2015. Hal itu bisa mengganggu pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Solusi yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyuntik dana Rp 1,54 triliun.Persoalan likuiditas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu dipapark.

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(Inilah.Com) Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Pendapatan PNBP Merosot INILAHCOM, Jakarta - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) kejaksaan kian menurun pada semester I 2015. Hal ini dinilai karena faktor kepemimpinan pada Kejaksaan Agung.Untik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencari langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi Indonesia, salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung.Peng.

(Kriminalitas.com) Penurunan Harga BBM Jangan Sebagai Alat Politik

KRIMINALITAS.COM, Pontianak – Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata. “Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia .

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Kompas.com) Ini Asumsi Makro di RAPBN 2016, Rupiah Disepakati 13.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. "Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamm.

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(DetikNews) Kenaikan Tunjangan Wakil Rakyat

(DetikNews) Ini Rincian Anggaran Kunker Novanto Cs ke AS

Jakarta - Delegasi DPR ke Amerika Serikat sudah pulang. Namun kontroversinya masih terus bergulir. Anggarannya pun masih dipertanyakan. Sebuah dokumen menjawab pertanyaan soal anggaran kunker tersebut.Dokumen anggaran kunker DPR ini diterima detikcom, Jumat (18/9/2015) hari ini. Namun ini anggaran untuk delegasi kunker ke Inter-Parliamentary Union ke New York pada 29 Agustus hingga 4 September 201.

(Kompas.com) Alasan Inflasi, DPR Minta Kenaikan Tunjangan

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR RI meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon. "Memang ada permintaan dari BURT (Badan Urusan Rumah Tangg.

(Tribun News) Baru 72 Kabupaten-Kota yang Sudah Menyalurkan Dana Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 182 kabupaten-kota yang sudah melaporkan ke pemerintah. Dirjen Perimbangan, Kementerian Keuangan, Boediarso, mengatakan dari 182 kabupaten-kota, 72 di antaranya melaporkan sudah menyalurkan dana tersebut ke desa. "72 dua kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen, itu total Rp 2,3 triliun. Kemudian 80 kabupaten menyalu.

Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adala.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

Badan Standarisasi Nasional - Rapat Komisi 6 dengan Kepala BSN

Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari R.

(Warta Ekonomi Online) UMKM Dinilai Tidak Bankable

WE Online, Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriter.

Rencana Strategis Kementerian Sekretariat Negara & Sekretariat Kabinet - Rapat Komisi 2 dengan Mensetneg dan Menseskab

Pada 24 Agustus 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sekretariat Negara (Mensetneg) dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) terkait pembahasan hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun anggaran 2014 yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Raker dimulai pukul 16.09 WIB dan dipi.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika - Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, Dewan Pers, KIP dan ANTARA

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kantor Berita ANTARA (KBA) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait realisasi anggaran di 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya dari DKI 3. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pem.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

(Kompas.com) 7 Proyek DPR Dibahas di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang rencana strategis lima tahun, Selasa (1/9/2015). Rencana pembangunan tujuh proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun juga akan dibahas karena termasuk ke dalam rencana strategis. "Harusnya di saat DPR baru dilantik, langsung membuat renstra (rencana strategis). Ini memang agak terlamb.

Rencana Strategis Lemhanas & Wantanas - Rapat Komisi I dengan Lemhanas dan Wantanas

Pada 11 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Negara (Lemhanas) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Asril Hamzah Tanjung dari DKI 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gubernur Lemhana.

Kementerian Perdagangan - Rapat Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Pada 19 Agustus 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong membahas realisasi dan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mendag, Thomas Lembong; Saya menteri yang relatif tergolong .

(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing. Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China .

(DetikNews) Pertalite Laris, SPBU Penyedia Bakal Ditambah

Yogyakarta -Varian bahan bakar minyak (BBM) baru Pertamina, Pertalite mendapat respons positif dari masyarakat. Jumlah pengguna BBM baru ini semakin hari semakin bertambah. SPBU penyedia Pertalite akan ditambah.SVP Fuel Marketing & Distribution, Muhamad Iskandar mengatakan tahap pertama uji pasar Pertalite berjalan sukses yang kemudian dilanjutkan uji pasar tahap kedua. Pada uji pasar yang dil.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) FITRA Tuntut DPR Batalkan Sayembara Kompleks Parlemen Rp 500 Juta

Jakarta - 7 Proyek pembangunan DPR dalam sorotan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA). LSM yang khusus menyoroti soal anggaran lembaga-lembaga Negara ini menuntut sayembara desain kompleks parlemen yang menjadi bagian proyek tersebut dibubarkan."Sayembara ini bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI). Padahal, pembahasan kegiatan dan anggaran sama sekali belum dibahas d.

(Kompas.com) Buka Sidang, Ketua DPR Minta Jokowi Resmikan 7 Proyek DPR

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR RI Setya Novanto meminta Presiden Joko Widodo menandatangani prasasti pencanangan pembangunan tujuh proyek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Permintaan tersebut disampaikan Novanto saat berpidato dalam pembukaan masa sidang I tahun sidang 2015-2016 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). "Kami juga mengharapkan perkenan Presiden untuk mem.

(VivaNews) Alutsista Indonesia Diminta Jangan Kalah dari Singapura

VIVA.co.id - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyoroti terpilihnya koleganya, Luhut Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini strategis karena membawahi enam kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan.Dengan posisi tersebut, Akbar meminta Luhut memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Sebab, alutsista memegang peran p.

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(DetikNews) China Picu 'Perang Mata Uang', Ini Kata Pemerintah RI

Jakarta -Langkah bank sentral China, yaitu People's Bank of China (POBC) yang sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar AS, membuat geger pasar keuangan dunia terutama Asia. Pemerintah Indonesia berharap 'perang mata uang' tidak terjadi.Pelemahan yuan yang terjadi hari ini membuat mata uang lain di Asia ikut turun, seperti yen, won, dolar Hong Kong, rupee, ringgit, hingga dolar .

(DetikNews) Soal Kartu Indonesia Pintar, Menteri Anies Prioritaskan Buat Akun Virtual

Jakarta - Sejumlah 17,9 juta anak usia sekolah ditargetkan dapat menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2015. Hingga Agustus mendatang ditargetkan telah terdistribusi sebanyak 60,7 persen."Sudah dilakukan dalam tiga tahap. Sejauh ini 7,2 juta terdistirbusi," kata Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan usai menghadiri Rakor di Kementerian PMK, .

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh dihadiri oleh 20 dari 50 anggota Komisi 4. Ketua Rapat minta usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkunga.

RAPBN Tahun 2016: Badan Urusan Logistik - Rapat Komisi 4 dengan Bulog

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog: Fraks.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

(DetikNews) Ini Negara Paling Getol Investasi di Indonesia

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan realisasi investasi dari berbagai negara. Tercatat ada 13 negara yang masuk katogori Penanaman Modal Asing (PMA) paling getol menanamkan investasinya di Indonesia."Kami petakan 88,5% realisasi investasi PMA periode Januari sampai Juni 2015 berasal dari 13 negara. Paling besar Singapura disusul Malaysia, dan Jepang," tera.

(Kompas.com) Mendagri Usulkan Gaji Kepala Daerah di Atas Rp 50 Juta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengusulkan gaji pokok kepala daerah dinaikkan menjadi lebih dari Rp 50 juta. Usulan itu telah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. "Saya sudah ajukan ke Presiden mengenai kenaikan gaji (kepala daerah)," kata Tjahjo saat menjadi pembicara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Selasa (4/8/2015). Tj.

(Kompas.com) Mensos: 129 Dokumen Korban Lumpur Lapindo Belum Tervalidasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sampai saat ini masih tersisa 129 dokumen milik korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang belum tervalidasi karena terkendala beberapa hal. "Total ada 3.331 korban lumpur yang dokumennya harus tervalidasi. Tapi, saya mendapat 'update' 31 Juli sesuai batas akhir, masih ada 129 yang belum tervalidasi," ujar Khofif.

(DetikNews) Tahun Depan Dana KPR Subsidi Rp 9,3 T, Naik 2 Kali Lipat

Jakarta -Di 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pagu indikatif sebesar Rp 9,3 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alisa subsidi pembiayaan perumahan (KPR Subsidi). Anggaran ini, naik hampir 2 kali lipat sebesar 82% dari anggaran FLPP tahun 2015 yang hanya Rp 5,1 triliun. "Dengan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun, rumah yang dibiay.

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lanjutan)

Pada 7 April 2015 Komisi 10 mengadakan lanjutan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Basedan, terkait rencana program strategis tahun 2015 Kemendikbud yang sesuai Nawa Cita dan araha Presiden. Raker sebelumnya diadakan tanggal 6 April 2015. Raker Lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Muhamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Raker dihadiri oleh 30 dari 53 Anggo.

Kenaikan Harga BBM - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Ketua SKK Migas dan Dirut Pertamina

Pada 30 Maret 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Sudirman Said, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi (SKK Migas) dan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM.

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Suahasil N.

Hutang Pemerintah Indonesia - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan - Rapat Komisi 10 dengan Dirut LPDP, Sekjen Kemristekdikti dan Sekjen Kemdikbud

Pada 21-22 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Dirut LPDP), Eko Prasetyo, Sekretaris Jenderal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen Kemristekdikti), Ainun Na’im dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Sekjen Kemristekdikti), Hamid Muhamad terkait eva.

(VivaNews) Ketua Apindo Kritik Kinerja Pemerintah

"Penerimaan pajak itu arus utama kas APBN." VIVA.co.id - Ketua Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), Haryadi Sukamdani mengkritik kinerja pemerintah yang berada di dalam ruang lingkup lingkungan ekonomi serta hukum.Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat saat ini terhadap kinerja ekonomi dan kepastian hukum mengalami kemerosotan. Salah satunya adalah terkait mengenai kebijakan fiskal..

Kementerian Pariwisata & Badan Ekonomi Kreatif - Rapat Komisi 10 dengan Menpar & Bekraf

Pada 16 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf terkait Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menpar, Arief Yahya: Ada kenaikan turis mancanegara 11.5% dibandingkan dengan Februari 2014. Devisa dari pariwisata di Thailand lebi.

UU Desa dan Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan MenPDT, Mendagri, Mensesneg dan Menkeu

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) Marwan Jafar, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait UU Desa dan Dana Desa. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menkeu: Terkait dengan payung.

Evaluasi Kesiapan Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana - Rapat Panja Komisi 8 dengan Kemensos, Kemendagri, BPKP dan BNPB

Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Manajemen Penanggulangan Bencana Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Inspektur Jenderal Kementerian Sosial (Irjen Kemensos), Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Kemdagri), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait evaluasi kesiapan sistem manajemen resiko p.

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 16 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPPPA), Yohana Yembise terkait rencana strategis (Renstra) Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada RAPBN-P 2016. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari MenPPPA, Yohana Yembise: Masalah perempuan dan anak ini serius. Tiap tanggal.

Program Keluarga Harapan - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Linjamsos

Pada 21 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Deding Ishak dari Jabar 3. Deding membuka rapat dengan memperkenalkan Dirjen Linjamsos, Andi ZA Dulung. Deding minta ke Dirjen Linjamsos data-data PKH mengenai anggaran, penye.

Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar.

(Suara.com) PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Suara.com - Pemerintah berencana akan menghapuskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang. Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Goro Ekanto menjelaskan pengusaha dalam negeri terbebani dengan PPnBM dalam produ.

(ANTARA News) Menkeu kaji usulan Banggar terkait subsidi listrik

(ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait pemberian subsidi listrik pada 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan."Kita hitung dan kaji dulu, apakah ide itu bisa dijalankan," katanya di Jakarta, kemarin.Badan Anggaran sebelumnya telah meminta adanya pemberian subsidi listrik yang lebih tepat.

(VivaNews) Perusahaan Menengah dan Kecil Kurang Antusias Daftar JHT

Pendaftaran jaminan kesehatan lebih diprioritaskan. VIVA.co.id - Antusiasme perusahaan mendaftarkan pekerja mereka pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepertinya tidak sebesar program BPJS Kesehatan. Di Yogyakarta, misalnya, hal tersebut terlihat saat sebagian besar perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya mengikuti fasilitas tersebut. Padahal ketentuan mengharu.

(DetikNews) Target Pajak Tidak Tercapai, Pemerintah Siap Ambil Pinjaman

Jakarta -Pemerintah sudah punya rencana cadangan alias Plan B jika target pajak tahun ini tidak tercapai. Rencananya pemerintah akan mengambil pinjaman."Kalau sekarang kita kekuranagn pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinjaman," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jaka.

(Kompas.com) Kemenag Siapkan Rp 402 Miliar untuk Program Indonesia Pintar bagi Santri

KOMPAS.com - Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 402 miliar untuk Bantuan Program Indonesia Pintar (BPIP) Tahun 2015. Program bantuan ini diperuntukan bagi para santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, usia 6–21 tahun, serta tidak mengikuti pendidikan di sekolah dan madrasah. Penjelasan ini disampaikan oleh Dir.

Penanggulangan Bencana Alam - Rapat Komisi 8 dengan Ditjen Pengendalian Iklim & Ditjen Sumber Daya Air

Rabu 8 April 2015, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup-Kehutanan (KemenLHK) dan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (KemenPu-Pera). Rapat hari ini membahas dua hal, yaitu, anggaran dan program penanggulangan bencana alam serta pemetaan dan kendala dala.

(ANTARA News) BPK: 60 persen aset pemerintah Kabupaten Manokwari bermasalah

(ANTARA News)-Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Barat, Dali Mulkana mengungkapkan 60 persen aset Pemerintah Kabupaten Manokwari belum dipertanggungjawabkan sehingga BPK tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan daerah itu tahun 2014."BPK sudah ketiga kalinya tidak memberikan pendapat terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerin.

(DetikNews) PNS Pajak Sudah Dapat 'Vitamin', Jokowi Tagih Janji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekarang giliran Jokowi menagih janji dari setoran pajak.Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, target pajak yang dipatok adalah Rp 1.295 triliun. Naik tinggi dibandingkan realisasi ta.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Suara.com) Agung Laksono: Dana Aspirasi Anggota DPR Tidak Perlu

Kata Agung, anggota DPR jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif."Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi," kata.

(Liputan6.com) Ini Sanksi Perusahaan yang Belum Daftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan secara efektif telah beroperasi secara penuh dengan menyelenggarakan empat program mulai 1 Juli 2015 Empat program jaminan sosial tersebut adalah Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Pensiun. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berharap, pengoperasian penuh BPJS Ketenagakerja.

(Rimanews) Ini Proyek Pertama Indonesia yang Didanai AIIB

Rimanews - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) sudah bersiap mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia termasuk negara yang akan segera mendapatkan pendanaan dari bank yang diprakarsai oleh Tiongkok itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai AIIB, setelah lembaga keuangan multilateral it.

BPJS Ketenagakerjaan - Rapat Komisi 9 dengan BPJSTK

Pada 2 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) terkait kesiapan BPJSTK dalam pendataan peserta BPJS yang akan dimulai 1 Juli 2015. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9, Syamsul Bachri dari Sulsel 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Direktur Utama BPJSTK, Elvyn G. Masassya, antara lain: BPJSTK mempunyai 4 program: j.

(Tribun News) FITRA Sebut Wacana DPR Hanya Bebani Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM - Koordinator FITRA, Apung Widiadi menilai saat ini anggota DPR begitu dominan menekan pemerintah mencairkan dana-dana politik secara legal. Padahal, dua wacana yang digembar-gemborkan DPR, seperti peningkatan dana aspirasi dan bantuan partai politik, kata Apung, cuma menambah beban pemerintah. Karena menurutnya, di sisi lain sistem perencanaan APBN versi eksekutif juga masih banyak.

(Kompas.com) Pemerintah Tidak Talangi Pengusaha Korban Lapindo

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo. Hal itu terkait protes para pengusaha korban lumpur Lapindo yang menilai pemberian dana talangan ganti rugi Lapindo tidak adil.Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah .

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .

(VoA Indonesia) Yunani Tutup Bank, Berlakukan Pengendalian Modal

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Minggu (28/6) mengatakan bank-bank di negara itu akan ditutup dan penarikan tunai dibatasi akibat kebuntuan utang yang semakin mendalam antara Yunani dan para pemberi pinjaman internasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, PM Tsipras menyalahkan negara-negara kreditor atas krisis yang mengancam keanggotaan Yunani dalam blok 19 negara mata uan.

Alokasi Anggaran BNP2TKI – Rapat Komisi 9 dengan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan TKI

Rabu, 3 Juni 2015 Komisi 9 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penempatan & Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk membahas pendahuluan program kegiatan dan rencana kerja RAPBN tahun 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Ermalena Fraksi PPP dari NTB. Rapat tersebut di-skors selama lima menit dan akan dilanjutkan kembali. Pemaparan Mitra Nusronn.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

(Kompas.com) Politisi Golkar: Partai Tak Boleh Melarat, Dana Partai Idealnya Naik 100 Kali Lipat

KOMPAS.com — Ketua Komisi II Rambe Kamarulzaman menilai, anggaran negara yang diperuntukkan bagi pendanaan partai politik saat ini masih jauh dari ideal. Menurut dia, seharusnya negara menyalurkan bantuan sebesar Rp 10.000 per suara. "Harusnya Rp 10.000 per suara ya. Sebab, parpol itu di UUD 1945 sudah jelas posisinya sebagai lembaga yang mencalonkan kader di pemilu legislatif," kata Rambe.

(Kompas.com) Komisi II Setuju Kenaikan Dana Bantuan Parpol

KOMPAS.com — Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman menyatakan, Komisi II telah menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan bantuan anggaran partai politik. Persetujuan itu diambil di dalam pembahasan pendahuluan antara Komisi II dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu. "Pada waktu membahas hasil audit BPK saat itu diusulkan kenaikannya," kata Rambe di Kompleks Parlemen.

Fit & Proper Deputi Gubernur BI & Anggaran DPR Tahun 2016 - Sidang Paripurna ke-26

Pada Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 21 April 2015 DPR agenda utama adalah persetujuan Laporan Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Riyanto dan persetujuan Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) hasil pembahasan rancangan kerja dan anggaran DPR untuk 2016. Rapat Paripurna ke-26 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dimulai dengan pengumuman bahwa DPR menerima .

(MetrotvNews) Pemerintah Lelang Sukuk Rp.2 Triliun

Metrotvnews.com: Pemerintah akan melakukan lelang penjualan empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp.2 triliun pada 30 Juni 2015. Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/6/2015), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari targ.

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

Rencana Strategis Polri - Rapat Kerja Komisi 3 dengan Plt. Kapolri

Pada 2 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Plt.Kapolri), Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti terkait evaluasi kinerja Kepolisian di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi. Pemaparan Mitra Berikut b.

(Antara News) 7 fraksi DPR dukung penganggaran dana aspirasi

(ANTARA News) - Tujuh fraksi di DPR mendukung penganggaran dana untuk Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau dana aspirasi dalam rapat pleno Badan Legislasi di Jakarta, Selasa. Fraksi yang menyetujui pengalokasian anggaran untuk program itu yakni Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa da.

PGN, Pertamina dan PLN - Rapat Komisi 6 dengan PGN, Pertamina dan PLN

Pada 7 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) terkait kinerja keuangan perusahaan, aset dan anak perusahaan, rasio kebutuhan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dan jadwal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN. Rapat dipimpin oleh Ketua Kom.

Iuran BPJS Kesehatan - Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, DJSN, BPOM dan BPJS Kesehatan

Pada 1 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (MenKes), Nila Moeloek, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fahmi Idris terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemantauan Rapat Berikut adalah resp.

(DetikNews) Koalisi Kawal Anggaran: Hentikan Pembahasan Dana Aspirasi DPR!

Jakarta - Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang digagas DPR mendapat penolakan dari publik. DPR didesak menghentikan pembahasan program yang kerap disebut dana aspirasi DPR ini."Saya melihat ini satu bagian dana politik yang menjadi keuntungan besar bagi partai. Kami meminta kepada DPR menghentikan pembahasan ini, dan fokus kepada RAPBN," Juru Bicara Koalisi Kawal Anggar.

(Kompas.com) Penyerapan Dana APBN Lambat, Menteri Disebut Tak Paham Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan ada beberapa permasalahan yang membuat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelambatan. Salah satunya adalah ketidakpahaman menteri terhadap birokrasi pemerintahan. "Per 12 Mei 2015, sudah ada 24 kementerian yang nomenklaturnya sudah selesai. Seharusnya dana sudah bisa dicairkan, tetapi.

(Tribun News) NasDem Tak Hadiri Rapat Panja Program Pengembangan Daerah Pemilihan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panitia Kerja Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP) menggelar rapat, Rabu (17/6/2015). Fraksi NasDem yang menolak program tersebut tidak mengikuti rapat Panja. "Saya enggak tahu NasDem tidak hadir kenapa. Kan UU MD3, anggota dewan punya hak untuk usulkan program. Jadi sebaiknya jangan menolak dulu, tapi revisi saja dulu UU MD3-nya kalau mau," kata K.

(OkeZone.Com) FITRA Sikapi Dana Aspirasi DPR

JAKARTA - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, menilai dana aspirasi sebesar Rp11,2 triliun tak perlu menjadi polemik dan tidak perlu diusulkan. "Tidak urgen untuk diusulkan, dan ada beberapa catatan mengenai hal dana aspirasi tersebut, yaitu dana aspirasi, alih-alih alasannya pemerataan, alasan tersebut terbantahkan, karena dari 560 anggota sekira 360 ang.

(Antara News) Pemerintah Upayakan Penanganan Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengupayakan penanganan defisit BPJS Kesehatan dengan sejumlah masukan dari pengelola BPJS Kesehatan.Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melangsungkan rapat dengan pengelola BPJS Kesehatan untuk melihat opsi apa yang dapat dilakukan."Sebagaimana diketahui ter.

(VivaNews) Soal Dana Aspirasi, SBY Ingatkan DPR & Pemerintah

Saat menjadi presiden, SBY tidak setuju adanya dana aspirasi. VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu disampaikannya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem."Tidakkah saa.

(Rimanews) Korupsi Jamkesmas Rp25 Miliar Seret Mantan Bupati Lebak

Rimanews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, memeriksan mantan Bupati Lebak sebagai saksi atas dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 25 miliar. Kasus Jamkesmas tersebut terjadi di tahun 2008-2011 di RSUD Adjidarmo, Kabupaten Lebak yang menyerete mantan dirut rumah sakit milik pemerintah tersebut bernama Indra Lukmana. "Iyeu nganter Lukman (ini nganter Lukman),".

(Warta Ekonomi Online) Romo Benny: Dana Aspirasi Itu Untuk Suap

WE Online, Jakarta - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susatyo menilai dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per-anggota dewan yang dikabarkan untuk pembangunan daerah pemilihan mereka adalah usaha penyuapan DPR pada masyarakat. "Saat ini orang mulai meragukan kemampuan, pengetahuan dan kesanggupan mendesain UU, dan menjalankan fungsi DPR lainnya, akhirnya anggota dewan .

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

(VivaNews) Ini Daftar Kenaikan Gaji PNS 2015

VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan diterbitkannya PP tersebut, secara otomatis gaji PNS mengalami kenaikan sesuai APBN-P 2016 sebesar enam persen. Rincian mengenai hal ini tercantum dalam lampiran PP tersebut. &.

(Kompas.com) Pajak Barang Mewah Dihapuskan, Industri Domestik Bisa Terdesak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menggenjot konsumsi lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan tersebut justru akan berdampak signifikan negatif terhadap industri domestik. Dia mengatakan, saat ini industri dalam negeri baru mengalami tekanan tinggi high cost economy. Pertumbuhan in.

Aneka Tambang & Waskita Karya - Rapat Komisi 6 dengan PT.Aneka Tambang Tbk & PT.Waskita Karya Tbk

Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang jasa konstruksi PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT. Waskita Karya Tbk (Waskita) beserta Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (Deputi MenBUMN) bidang Jasa Konstruksi terkait kinerja BUMN di bidang jasa konstruksi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana dari Jatim 3. RDP seharusn.

(Kompas.com) Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bi.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

(DetikNews) DPD Rangkul Parpol untuk Perjuangkan Amandemen UUD 1945

Lombok - DPD RI terus mendorong amandemen untuk penguatan UUD 1945. DPD pun mulai merangkul partai politik untuk memuluskan misi ini."Artinya pada saat amandemen kita lakukan, kita juga menampung paket lain misalnya penguatan MPR, demokrasi Pancasila, partai yang ingin GBHN ada lagi masuk di situ dan sebagainya," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam diskusi tentang penguatan peran DP.

(Kompas.com) Pengusaha Tambang Ini Sebut Keringanan Pajak Hanya Akal-akalan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan tambang yang kini tengah merampungkan proses pembangunan smelter di Kalimantan Barat, PT Harita Prima Abadi Energi hingga saat ini belum memperoleh insentif dari pemerintah berupa tax holiday alias pembebasan pajak. Padahal menurut Direktur Utama Harita Erry Sofyan, pengurusantax holiday sudah dimulai lebih dari setahun silam. “Satu tahun yang lalu ngurus, tapi sam.

BPKP - Rapat Komisi 11 dengan BPKP

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 30 Maret 2015 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi kinerja dan permintaan anggaran BPKP. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11, Gus Irawan Pasaribu. Gus Pasaribu membuka rapat dengan memberi selamat kepada Kepala BPKP yang baru dilantik. Gus Pasaribu berharap BPKP, sebagai auditor internal Pemerintah, dap.

(Tempo.Co) Dana Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 30%

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan rampung pada 1 Juli 2015. Porsi penggunaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan yang semula hanya 5% pun bisa meningkat menjadi 30%. Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi menyampaikan perubahan PP masih dalam penilaian dari Keme.

(Kompas.com) Dana Pengawasan Belum Jelas

Tahapan Pilkada di 111 Daerah Bisa Terganggu JAKARTA, KOMPAS — Hingga Kamis (11/6), belum ada kejelasan mengenai dana pengawasan di 111 dari 269 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak pada Desember 2015. Sejauh ini, baru 158 daerah yang sudah me- nandatangani naskah perjanjian hibah daerah untuk dana pengawasan. "Kami ingin supaya NPHD (naskah perjanjian hibah daera.

(Tempo.Co) Peraturan Ganti Rugi Korban Lapindo Segera Terbit

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah mematangkan Peraturan Presiden terkait penyaluran ganti rugi bagi masyarakat korban luapan lumpur Sidoarjo di peta area terdampak (PAT) untuk memastikan penyaluran anggaran dapat dilakukan segera. Rildo Ananda Anwar, Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sekaligus Ketua Tim Teknis Percepatan Penyelesaian Pembayaran Ganti Rugi Korba.

(DetikNews) Ini Penjelasan Ketua DPR Soal Dana Aspirasi Rp 11,2 Triliun

Jakarta - DPR mengajukan anggaran dana aspirasi dapil sebesar Rp 11,2 triliun atau Rp 20 miliar per anggota di RAPBN 2016. Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan bahwa dana ini bagian dari kewajiban anggota yang menampung aspirasi."Karena dana masalah dapil ini memang menjadi suatu hal bagi anggota bisa mempunyai kewajiban di dalam melakukan program-programnya. Jadi program-program ini dengan d.

(DetikNews) Ketua DPR: Program Dana Aspirasi Sesuai Mandat UU MD3

Jakarta - Badan Anggaran (Banggar) DPR mulai mengajukan dana aspirasi dalam R-APBN ‎2016 dengan besaran sekitar Rp 20 miliar tiap anggota DPR. Ketua DPR Setya Novanto menjelaskan program tersebut sudah sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)."Soal dana aspirasi adalah mandat UU no 17/2014 pasal 80 huruf J yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban anggota dewan adalah mengusulkan d.

(PressTV) Iran, China, Indonesia finalize refinery deal

Iran, China and Indonesia have reached a final agreement on building a refinery on the East Java island to process 150,000 barrels per day of heavy crude oil, an Iranian official said on Wednesday. The joint venture plan envisages Iran supplying feedstock and partially financing the project and China providing 85% of the funds, head of the Iranian Oil Exporters Union Hassan Khosrojerdi said. “Neg.

(Kompas.com) Pemda Cicil Anggaran Pilkada

Kemendagri Perlu Ikut Memastikan Jadwal Pencairan ke KPU Daerah JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 223 dari 269 pemerintah daerah yang menggelar pilkada pada 2015 mencairkan anggaran penyelenggaraan pilkada kepada Komisi Pemilihan Umum secara mencicil. Kondisi ini memicu kekhawatiran anggaran tersendat ketika tahapan pilkada mulai berjalan yang dapat mengganggu jadwal secara keseluruhan. Pencairan anggara.

Rencana Implementasi BBM Pertalite - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan PT Pertamina

Komisi 7 mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PT. Pertamina sebagai mitra kerja pada 22 April 2015. Dalam agenda, rapat akan dimulai pukul 10.00 wib. Pukul 10.24 mitra telah hadir dan kemudian rapat dibuka. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan dua belas anggota komisi 7, 1 orang dari komisi 10, serta 1 orang dari komisi 8. Dalam Rapat Dengar Pendapat kali i.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.

Dewan Jaminan Sosial Nasional - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan DJSN

Pada 27 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait persiapan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 Ermalena dari NTB. Pemaparan DJSN Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua DJSN, Dr.Chazali Situmorang antara lain: Semua Puskes.

Persiapan Pilkada Serentak 2015 & Dana Pilkada Serentak - Rapat Konsultasi Panitia Kerja (Panja) Komisi 2 dan KEMENDAGRI, KPU dan BAWASLU RI

Komisi 2 DPR-RI melakukan Rapat Konsultasi Panitia Kerja (Rapat Konsultasi Panja) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) pada hari Rabu 9 April 2015 terkait persiapan Pilkada Serentak 2015 dan Dana Pilkada Serentak. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Ketua Rapat membuka rapat da.

Rangkuman Rapat Paripurna ke 28, 18 Mei 2015

Rapat Paripurna DPR-RI ke-28 dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2015 di gedung Paripurna Nusantara II. Sidang yang dipimpin oleh Agus Hermanto ini dihadiri sebanyak 284 dari 555 anggota DPR-RI. Sidang dibuka oleh Pimpinan Sidang pada pukul 10.52 WIB kemudian dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum. Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPR-RI Setya Novanto menyatakan bahwa DPR turut berduka .

Ditjen Bea & Cukai - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan Dirjen Bea dan Cukai

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 16 Februari 2015 dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Agung Kuswandono (DirjenBC) membahas kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di 2014 dan pengajuan anggaran untuk RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-.

(Republika Online) Pencairan Anggaran Efektif Dorong Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golkar, Misbakhun optimistis perlambatan pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi kembali di kwartal kedua (Q2) tahun 2015. Ia yakin kinerja pemerintahan Jokowi-JK akan membaik selama anggaran belanja modal dan anggaran belanja rutin pemerintah cair dengna lancar. "Saya optimis bahwa pada Q2, pertumbuhan akan lebih tinggi sepanjan.

Beasiswa PPA - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Pada 12 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasiri, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.

Anggaran ESDM - Rapat Kerja Komisi 7 dan Menteri ESDM

Pada 10 Februari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait anggaran yang diajukan KemenESDM pada RAPBN-P 2015 terutama mengenai penyediaan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Program KemenESDM. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan B.

Kemenpora - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pemuda & Olahraga

Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora), Imam Nahrawi, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh m.

Dirjen Bimas Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Dirjen-Dirjen Bimas dari Kementerian Agama

Pada 3 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen (Dirjen Bimas Kristen), Oditha Hutabarat; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik (Dirjen Bimas Katolik), Eusabius Binsasi; Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu (Dirjen Bimas Hindu), Ida Bagus Gde Yudha Triguna; dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Dir.

Perpusnas - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dan Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Dra. Sri Sularsih terkait anggaran yang diajukan oleh PNRI dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 ya.

Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup - Rapat Kerja Komisi 4 dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Pada 2 Februari 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlinghut), Siti Nurbaya, terkait anggaran yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebu.

BNPT - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kinerjanya di 2014 dan anggaran yang diajukan oleh BNPT dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 .

Sesmen PPPA - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada 29 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sesmen PPPA), Sri Danti Anwar terkait anggaran Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Pe.

PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya. Pemaparan Mitra: Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir: Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu: Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan Menjamin .

(Tempo) Govt to Double 2016 Infrastructure Budget

TEMPO.CO, Jakarta - The government will increase the budget allocation for infrastructure development in 2016. The budget will be twice this year's allocation. Andrinof Chaniago, head of the National Development Planning Agency, said the budget raise was based on the increasing number of infrastructure projects. "[The budget raise] is to support programs that will be focused on the maritim.

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menristek Dikti

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohamad Nasir, terkait Rencana Strategis (RENSTRA) dan implementasinya. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan MenristekDikti antara lain: Kondisi umum pendidikan tinggi saat ini sudah memiliki UU tentang Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan .

Pengelolaan Haji - Rapat Kerja Komisi 8 dan Menteri Agama, Menteri Kesehatan & Menteri Perhubungan

Pada 27 Januari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin (Menag), Menteri Kesehatan, Nila Moeloek dan Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan (Menhub) terkait penyelenggaraan haji. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut me.

BPOM - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada 29 Januari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dan BNPB dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mant.

(Kompas) Meski Kejar Target APBNP 2015, Sebaiknya Pengampunan Pajak di 2017

Kementerian Keuangan tidak akan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak dalam waktu dekat. Melihat kebutuhan persiapan dan mempertimbangkan momentum, Center for Indonesia Taxation Analysis mengusulkan agar kebijakan itu dijalankan pada 2017. "Yang jelas pengampunan pajak tidak pada tahun ini. Kami masih mempersiapkan kajian hukumnya," kata Staf Ahli Penerimaan Negara Kementerian Keuangan .

(Kompas) Mengejar Target Pajak APBNP 2015: Sanksi Pajak Dihapus

Kementerian Keuangan dalam waktu dekat akan menerbitkan peraturan tentang pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi pajak. Sedianya, aturan akan berlaku mulai Mei 2015. Langkah ini diharapkan mendongkrak penerimaan sehingga target pajak tahun ini sebesar Rp 1.244 triliun akan tercapai. ”Kebijakan ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh wajib pajak, baik yang sudah terdaftar da.

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan

Pada Senin, 6 April 2015 berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) yang dihadiri 26 anggota Komisi 10 dari seluruh fraksi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Rapat dibuka pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan mencapai kuorum serta terbuka untuk umum. Agenda rapat dimulai dengan pemaparan yang dilakukan .

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Ditjenpendis

Pada 9 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjenpendis), Kamarudin Amin, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenag dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yan.

Penyertaan Modal Negara untuk BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN

Pada 5 Februari 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (MenBUMN) terkait anggaran yang diajukan oleh KemenBUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P t.

BNPB & Kemensos - Rapat Kerja Komisi 8 dan Menteri Sosial dan Kepala BNPB

Pada 10 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa (Mensos) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dan BNPB dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPB.

Penanggulangan Bencana - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Dirjen Linjamsos, Dirjen P2PL dan BNPB

Pada Rabu, 8 April 2015 telah dilaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Panitia Kerja (Panja) Komisi 8 DPR-RI dengan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Linjamsos Kemensos), Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Dirjen P2PL Kemenkes) dan Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional P.

KPK, Komnasham & Kejaksaan Agung - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan KPK, Komnasham dan Kejagung

Pada 10 Februari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait anggaran yang diajukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanj.

Kementerian Koordinator - Rapat Kerja Badan Anggaran dan 4 Menko

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Februari 2015 dengan 4 Menteri Koordinator dari Kabinet Kerja terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada t.

Kemenag - Rapat Kerja Komisi 8 dan Kementerian Agama

Pada 11 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (MenAg) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenag dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan.

RAPBN-P 2015 - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Menteri Keuangan

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja terakhir pada 12 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), sebelum mensahkan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Sus.

UU APBN-P 2015

Pada Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 13 Februari 2015 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN-P 2015) akhirnya disahkan oleh DPR-RI Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disa.

KemenPDT - Rapat Kerja Komisi 5 dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 10 Februari 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT), Marwan Jafar terkait anggaran yang diajukan oleh KemenPDT dalam RAPBN-P dan pembahasan implementasi UU#6 Tahun 2014 (“UU Desa”) Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan .

DAU, DAK, Transfer Daerah, Desa, DIY, OTSUS - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Menteri Keuangan

Pada 10 Februari 2015 Badan Anggaran mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran yang diajukan pemerintah untuk desa, transfer daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana DIY dan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Ne.

Kemensos - Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dan Kementerian Sosial

Pada 5 Februari 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kesekjenan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Pres.

BLU Manajemen Aset, PIP dan SMI - Rapat Kerja Komisi 11 dan Menkeu

Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (Menkeu) membahas pengajuan anggaran untuk Penanaman Modal Negara (PMN) untuk Badan Layanan Umum (BLU) Manajemen Aset, Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), Menkeu ingin melakukan terobosan baru dengan.

Dewan Teknologi Nasional - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan DeTIKNas

Pada 9 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) terkait anggaran yang diajukan oleh Detiknas dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disah.

RAPBN-P 2015 (Migas) - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro khususnya minyak dan gas (migas) dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Ba.

(Tempo) Target Pajak 1.296 Triliun di ABPNP Tak Akan Direvisi

Pemerintah menyatakan tidak akan merevisi target penerimaan pajak tahun ini meskipun realisasi penerimaan hingga kuartal I 2015 sangat jauh di bawah target. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan pemerintah akan melakukan ekstensifikasi untuk memperbesar penerimaan pajak. "Strategi besarnya adalah dengan melakukan outreach (menjangkau) wajib pajak,".

RAPBN-P - Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dan 4 Menko

Pada 3 Februari 2015 Pimpinan DPR menerima kedatangan 4 Menteri Koordinator (Menko) dari Kabinet Kerja untuk mengadakan Rapat Konsultasi terkait pengajuan RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 mel.

RAPBN-P 2015 - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja selama dua hari pada 2-3 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyon.

Evaluasi Kinerja Kemenlu - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri

Pada 4 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait evaluasi kinerja Kemenlu di 2014. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudho.

(Wall Street Journal) APBNP 2015: Indonesia Has The Money, But Can It Spend It? By Ben Otto

Indonesia Has The Money, But Can It Spend It? Indonesia has won kudos from economists for rolling out a massive budget for infrastructure projects this year. The key now is whether it can spend it. “Budgets will increase, but the ability to spend that money is not actually very easy,” Andrew Steel, a managing director at Fitch Ratings said at a recent forum in Jakarta. “These are big projects,.

(Harian Kompas) Pemerintah: Pelemahan Rp 100 per dollar AS beri tambahan APBNP 2015 Rp 2,3 triliun.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat tidak berisiko terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Bahkan, setiap pelemahan Rp 100 per dollar AS justru menimbulkan tambahan pada APBN sebesar Rp 2,3 triliun. Berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), Selasa (10/3), nilai tukar rupiah Rp 13.059 per dollar AS. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro dalam.

PDF APBN 2015

Klik link dibawah ini untuk mengunduh PDF Berkas Perubahan Undang Undang No 27 tahun 2014 mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015. Disahkan tanggal 13 Februari 2015 di Rapat Paripurna ke-19. http://bit.ly/apbn2015 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 diperkirakan sebesar: Rp. 1.984.149.714.865.000,00 (1,984 Kuadriliun) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa di.

(Tempo) APBNP2015: Warga Korban Lapindo Siapkan Dokumen

Warga kor-ban Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, menyatakan telah menyiapkan semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan ganti rugi yang tertunggak selama delapan tahun. Mereka menyambut pernyataan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bahwa ada kemungkinan pencairan tersebut bakal dilakukan akhir Februari ini."Kami sudah siapkan semuanya, apa pun berkas yang dibutuhkan, ka.

(Harian Kompas) Pasca APBNP 2015, Handry Satriago : Proses Tender Diharapkan Cepat

Kalangan pengusaha menyambut percepatan pencairan belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Mereka berharap proses tender bisa dilakukan lebih cepat sehingga proyek bisa segera dijalankan. Sejumlah pengusaha, Senin (23/2), mengatakan sudah berancang-ancang agar bisa ikut berperan dalam sejumlah proyek pemerintah. CEO GE Indonesia Handry Satriago mengatakan, GE Indonesia ingi.

(Jakarta Post) Jokowi close to sealing budget deal

President Joko “Jokowi” Widodo is inching closer to receiving approval from the House of Representatives for his reformist state budget, despite having a minority in the House and being in the midst of a standoff with elite figures in his own political alliance. Budget revision or APBNP2015 approximately Rp 1,984 trillion for spending and Rp 1,761 trillion on income. After a month of deliberatio.

(kompas-wikiDPR) 5,19 Triliun total anggaran DPR 2015

Setiap anggota DPR akan menerima dana tambahan Rp 1,78 miliar per tahun untuk menggaji lima tenaga ahli dan dua tenaga administrasi serta membiayai rumah aspirasi di daerah pemilihan. Dana ini hasil pembagian tambahan anggaran DPR tahun 2015 senilai Rp 1,63 triliun yang disepakati bersama pemerintah. Sebanyak Rp 1 triliun dialokasikan untuk menggaji tambahan 3.920 tenaga ahli dan staf administrasi.

Anggaran APBN Kementrian

(masih menunggu update -- draft) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 408TKementerian Pekerjaan Umum 116,8TKementerian Pertanian 32,8TKementerian Kelautan dan Perikanan 10,59TKementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi 44,7TKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 6,68TKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 14,91TKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 9,0.

(Jakarta Post) Govt sees additional space for spending on Budget Revision 2015

The government and lawmakers have set the temporary revised state budget for 2015, in which the government will obtain additional funds for state spending.The posture was approved during a House of Representatives’ Budget Committee meeting on Friday.According to the temporary revision, there will be an additional Rp 20.9 trillion (US$1.66 billion) of spare funds, generated from lower state expendi.

(Harian Kompas) Ketua Banggar: Target Penciptaan Lapangan Kerja Kurang Optimis

Tahun 2014 adalah titik nadir pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2010. Akan tetapi, tahun ini menjadi momentum untuk mewujudkan titik balik. Berbagai kalangan yakin, pertumbuhan tahun ini lebih baik dan bisa dicapai dengan sejumlah syarat. Berdasarkan keterangan pers Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin di Jakarta, Kamis (5/2), pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,02 persen. Pertumb.

(Jakarta Post) Legislators cut biodiesel subsidy to Rp 4,000 per liter

The House of Representatives has lowered the subsidy proposed by the government for the sale of biodiesel, saying that the required amount was too high. The Energy and Mineral Resources Ministry allocated about Rp 17.4 trillion (US$1.4 billion) to subsidies in the sale of biofuel so that producers of renewable energy such as fatty acid methyl ester (FAME) and ethanol used in biofuel can continue .

(Republika) 2 Catatan Fraksi PKS terhadap RAPBNP

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR memberi dua catatan terkait Rancangan Undang-undang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Catatan pertama yakni terkait postur APBNP 2015. Ketua FPKS, Jazuli Juwaini menyebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas. Di antaranya, terbukanya 250 ribu lapangan kerja per 1 persen pertumbuhan, penurunan angka kemiskinan ke angka 10,3.

(Harian Kompas) Target Pajak di APBNP2015 Terlalu Tinggi Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha menilai target pajak serta bea dan cukai pemerintah tahun 2015 sebesar Rp 1.484,6 triliun terlalu tinggi. Target itu lebih tinggi 40,3 persen dibandingkan realisasi penerimaan pajak serta bea dan cukai tahun 2014, yakni Rp 1.058,3 triliun. "Target pajak serta bea dan cukai pemerintah tidak realistis karena kondisi ekonomi kita masih belum baik. Jika target pajak mau dinaikkan, pal.

(Harian Kompas) Satria WY: Pemerintah Harus Tuntaskan Gas Tersisa

Pemerintah diminta menuntaskan gas tersisa sepanjang 2014 sebanyak 23 kargo. Gas sebanyak itu menjadi alasan pemerintah menurunkan target produksi gas siap jual pada 2015 menjadi 1,177 juta barrel setara minyak per hari. Penurunan target itu tak sejalan dengan program konversi bahan bakar minyak ke gas. ”Di situlah pekerjaan pemerintah nanti pada 2015, yaitu bagaimana mereka menghabiskan uncommitt.

(Antara News) Komisi VIII DPR: penambahan anggaran Kemensos bermasalah

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay mengatakan penambahan anggaran Rp6,7 triliun untuk Kementerian Sosial dalam APBN 2014 bermasalah karena dinilai tidak memiliki landasan hukum."Komisi VIII menilai tidak ada satu klausul aturan perundangan-undangan yang disampaikan Mensos yang dapat melegalisasikan penambahan anggaran tersebut," kata Saleh Partaonan Daulay.

(Harian Kompas) Kebijakan BBM Diumumkan, DPR Bersikeras Pemerintah Wajib Konsultasi

Pemerintah menetapkan kebijakan baru soal harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai awal 2015. Subsidi tetap untuk harga bahan bakar minyak juga akan diterapkan. Kebijakan ini diambil mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang turun beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu akan diumumkan pada Rabu (31/12) ini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian Sofyan Djalil, di .

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita