JejakParlemen

Kategori Berita

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(DetikNews) PLN Tak Lagi Layani Permintaan Sambungan Listrik 450 VA dan 900 VA

Jakarta - PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak lagi melayani permintaan sambungan listrik rumah tangga dengan daya 450 VA dan 900 VA. Sekarang PLN hanya mau memberikan sambungan 1300 VA untuk pelanggan rumah tangga yang baru.Jika ada pelanggan baru yang meminta sambungan listrik 450 VA atau 900 VA, ada syaratnya, yaitu harus punya 'kartu miskin' seperti Kartu Indonesia Se.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, semangat revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah untuk memperkuat national oil company (NOC) dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Menurutnya hal ini demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan .

(DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)0 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan keinginannya agar revisi UU Migas dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).Caranya dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasai kepada .

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua

PRESIDEN Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hari ini. Beberapa agenda termasuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai. "Di bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Presiden akan mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10). T.

(Kompas) Jonan Dilantik Jadi Menteri ESDM, Arcandra Wakil Menteri ESDM

Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sementara Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2016) siang. Tak ada pengumuman pengangkatan Jonan dan Arcandra sebelumnya. Keduanya langsung memasuki ruang pelantikan pukul 13.15 WIB. Jokowi lalu masuk ke ruangan pukul 13.30. Setelah itu,.

(Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat

Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meminta masyarakat memahami bahwa keinginannya untuk memberikan ekspor konsentrat tidak berlaku pada semua komoditas tambang, namun melainkan pada komoditas tertentu yang memang belum memungkinkan untuk dilakukan hilirisasi pada saat ini. Untuk itu katanya, melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 merupa.

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Jakarta -PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.Namun, sempat tersiar kabar pemberian izin ekspor terjadi saat posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat Arcandra Tahar, selama kurang lebih 20 hari. Kabar ini pun disanggah Menteri Koordinator (Menko) K.

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan Dexlite, jenis solar baru dengan CN 51, di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 15 April 2016.Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang mengatakan peluncuran dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Ada 33 SPBU yang disiapkan saat ini," katanya di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat.Tersedia 33 SPBU yang menyediakan Dexlit.

(Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi Petral Group. Seiring dengan langkah ini, Pertamina membebastugaskan karyawan Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang terindikasi melakukan kecurangan semasa bekerja. Bahkan, diantara karyawan ada yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan setelah d.

(Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan harga untuk tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.15/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan."Ini memuat sp.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(SindoNews.com) Tertibkan Izin Tambang, ESDM Incar Pemasukan Negara Rp23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral‎ (ESDM) tengah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia. Atas upaya tersebut, pemerintah menjelaskan mengincar tambahan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun.(Baca Juga: Menteri ESDM-KPK Ungkap Ribuan Izin Tambang Bermasalah)Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tambahan pemasukan uang negara dar.

(DetikNews) Tak Setor Jaminan US$ 530 Juta, Freeport: Kami Komitmen Bangun Smelter

Jakarta -PT Freeport Indonesia akhirnya berhasil mengantongi rekomendasi izin ekspor konsentrat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal, Freeport tidak menyetor dana jaminan sebesar US$ 530 juta yang disyaratkan Kementerian ESDM sebagai bukti komitmen pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia.Freeport berpendapat bahwa setoran sebesar US$.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pihaknya akan menggunakan penilai independen yang sama dengan yang digunakan Kementerian BUMN untuk menghitung penawaran nilai divestasiFreeport Indonesia.Adapun besaran nilai divestasi mencapai sebesar 1,7 miliar dollar AS. “Kementerian ESDM akan menunjuk independent valuer, atau apabila Kementerian BUMN .

(MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto

KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan. Kalau semangat membela kolega telah berada di titik kulminasi, apa pun akan dijadikan strategi meski harus menodai fungsi dan kewenangan suci.Itulah yang terus terjadi di panggung Senayan. Amat gamblang dipertontonkan betapa sebagian anggota dewan yang terhormat kelebihan libido untuk membantu san.

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang gulung dan jug.

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memutuskanwalkout dari rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa (19/1/2016) malam. Fraksi Gerindra merasa keberatan karena merasa pertanyaannya tidak dijawab oleh Jaksa Agung dan jajarannya. "Kami tunggu-tunggu tapi tidak dijawab. Fraksi Gerindra walkoutdari raker," kata Ketua Poksi Gerindra di Komisi III DPR, Sufmi Das.

Cost Recovery - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas

Pada 7 Oktober 2015, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas cost recoverydan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah. Rapat dipimpin oleh Mulyadi dari Sumatera Barat 2 dan dibuka setelah dihadiri 16 anggota dari 9 Fraksi. Pemaparan.

(Kompas.com) Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memastikan Provinsi Maluku akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok gas Masela. "Provinsi Maluku akan mendapatkan hak pengelolaan 10 persen blok Masela," kata Amien di hadapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah pejabat daerah Maluku di Ambon, Sab.

(DetikNews) Gudang Penimbunan Minyak Tanah Milik Oknum Polisi Digerebek

Pekanbaru - Polresta Pekanbaru menggerebek gudang penimbunan BBM jenis minyak tanah. Pemilik gudang diketahui oknum anggota Polres Kuansing.Gudang penimbunan bahan dasar minyak tanah ini berada di Jl Gajah Mungkur, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Gudang ini milik anggota Polres Kuansing inisial MUS. Ketika digerebek, gudang ini masih beraktivitas penyuliangan minyak mentah menjadi minyak tanah..

(OkeZone.com) Penyuap Dewie Yasin Limpo Akan Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur energi baru, dan terbarukan 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Keduanya yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, lrenius Adii dan Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi Vll DPR dari Fra.

(Rimanews) Kasus Makelar Saham Freeport Mandeg, Jaksa Agung Dituntut Mundur

Rimanews - Jaksa Agung RI HM Prasetyo diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dianggap bermain-main dalam pengusutan kasus Permufakatan Jahat terkait “Makelar Saham PT Freeport”. Penanganan kasus tersebut dinilai mandeg dan proses penyelidikannya melawan hukum. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Pemuda Nusantara (GPN) Muhammad Adnan dalam rilisnya juga m.

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM - Rapat Komisi 7 dengan MenESDM, Kepala SKK Migas dan Dirut PERTAMINA

Komisi 7 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) membahas asumsi-asumsi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016) termasuk lifting minyak, harga minyak mentah, harga elpiji subsidi, subsidi solar, BBM PSO dan level subsidi listrik. Interupsi Rapat B.

(Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur

NEW YORK, KOMPAS.com — James R Moffett, pimpinan dan pendiri perusahaan pertambangan Freeport-McMoran, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Penyebabnya adalah harga komoditas yang terus jatuh, yang memaksa perusahaan memangkas jumlah karyawan maupun produksi. Freeport-McMoran adalah salah satu produsen emas dan tembaga terbesar dunia. Namun, harga kedua komoditas tersebut terus mengalami penur.

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015 - Rapat Komisi 7 dengan Dirut PERTAMINA

Pada 27 Mei 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) membahas evaluasi distribusi dan kesediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang ramadhan dan lebaran 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja: Kami ingin menjelaskan kesiapan PER.

(DetikNews) Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP P.

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

(Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Agung Laksono menolak langkah kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Kubu Agung pun mengajukan nama lainnya untuk mengisi posisi tersebut, yakni Zainuddin Amali. "Keputusan Aburizal menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi mengagetkan semua orang. Seolah menantang suara rakyat," kata Wakil Ketua Umu.

(DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto

Jakarta - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto."Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusa.

(DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk tak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid terkait kasus 'papa minta saham'. Alasan MKD terutama karena waktu yang mepet sementara sidang harus diputus 16 Desember 2015."Harus kita putus hari Rabu (16/12), tidak ada waktu untuk malakukan pemanggilan, waktunya sangat mepet, pemanggilan kan harus tiga hari," kata Politisi Hanu.

(DetikNews) Beropini Bela Novanto di Sidang MKD, Kahar Muzakir Dinilai 'Malu Tak Gentar'

Jakarta - Anggota MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir beropini membela Ketua DPR Setya Novanto saat sidang pemeriksaan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Tindakan Kahar, sebagai 'hakim', dinilai tak berimbang.Penilaian tersebut disampaikan Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (15/12/2015). Lebih jauh Zainal meny.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenDes

Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Dj.

(OkeZone.com) Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR RI Gelar Rapat Internal

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, untuk itu pimpinan dewan akan mengelar rapat guna membahas mundurnya politisi Partai Golkar tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat pimpinan beserta dengan kesekjenan DPR untuk membahas mudurunya Setya Novanto. "Untuk itu saya pagi ini hadir ke rapat intern dengan pimpinan d.

(Suara.com) Sudding: Panggil Luhut Cuma Ulur-ulur Waktu Kasus Setnov

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali. Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

(Kompas.com) Anggota MKD yang Membela Novanto Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan, jumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memilih untuk menghentikan kasus Ketua DPR Setya Novanto bertambah. "Bisa dibilang seperti itu," kata anggota MKD fraksi Hanura Syarifudin Sudding menjawab pertanyaan mengenai bertambahnya anggota MKD yang membela Novanto, Selasa (8/12/2015) malam. Saat MKD menggelar voting terbuka pada Selasa (1/12/20.

(Kompas.com) Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite PDI-P mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam perbincangannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Ka.

(Tribun News) Sekretaris F Nasdem: Pimpinan DPR Sepertinya Cari Celah Ganggu Persidangan Novanto

Tribunnews.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah. Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus s.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(DetikNews) Anggota MKD Golkar Kembali Permasalahkan Legal Standing Sudirman Said

Jakarta - Masuknya anggota baru dari Golkar membuat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntu. Masalah yang sudah diselesaikan di awal, kini diungkit lagi. "Masih belum diputuskan di dalam, karena masih ada perdebatan soal hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, beberapa anggota msih mempersoalkan hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, ada yang menyatakan belum valid termasuk menyangkut m.

(Kriminalitas.com) Antisipasi Teroris, PLTU Paiton Dikawal Aparat Kepolisian

KRIMINALITAS.COM, Probolinggo – Proyek strategis PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo kembali mendapat pengamanan ketat polres Probolinggo, menyusul imbauan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait aksi terorisme. Peningkatan pengamanan di proyek PLTU Paiton dilakukan sejak aksi bom di Perancis dua pekan lalu. Tidak ingin kecolongan, jajaran polres Probolinggo sejak sepekan lalu, mulai meningkatkan .

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian 2)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Kompas.com) "Menggelikan, Ada Bagian MKD yang Terang-terangan Bela Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Soesilo, terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto dikritik. Hadi sebelumnya mengakui, ada instruksi dari fraksinya untuk membantu Novanto. Hadi mengaku akan membela Novanto sesuai instruksi fraksi tersebut, tetapi sesuai dengan tata beracara yang ada. "Ada bagian MKD yang terang-terangan bela S.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Liputan6.com) Pemerintah Bangun PLTS Terapung Pertama di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas waduk‎. Dengan begitu, waduk tidak hanya bisa menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan,‎ pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan ene.

(Kompas.com) Setya Novanto Mengaku Ada Penawaran Saham oleh Bos Freeport

KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku ada penawaran saham oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Penawaran saham itu terjadi saat dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015. Tawaran saham ditujukan oleh Maroef kepada Riza."Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menir.

(Kompas.com) Setya Novanto Balik Tuding Sudirman Said yang Catut Nama Presiden

KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi. Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menur.

(Kompas.com) Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. "Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti in.

(DetikNews) MKD Harus Fokus Tegakkan Etika di Kasus Novanto, Tolak Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta fokus dalam mengusut aspek etika di kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus menolak intervensi dan jangan sampai kasus ini melebar. "Saya kira memang perlu fokus. MKD tak perlu sibuk meladeni wacana terkait kasus yang mereka tangani. MKD sebagai tumpuan penegakan etika diharapkan b.

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(DetikNews) Ini Transkrip Pembicaraan Novanto dan Pengusaha R yang Diduga Catut Presiden

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.Transkrip tersebut beredar di kalangan wartawan. Jumlahnya tiga lembar, berisi percakapan tiga orang, yaitu Sn, pimpin.

(Delik.com) Penambang Liar Gunung Botak Namlea Ditertibkan, IREC : Elitnya Juga!

Jakarta – Penyisiran lokasi tambang gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh gabungan aparat TNI Dan Polri untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai instruksi Presiden akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para penambang mendapat apresiasi dari penggiat sosial, sebab hal itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola tambang yang ramah lingkungan..

(Tribun News) Pengamat: Audit Petral Era Presiden SBY Hasilnya Tidak Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemeriksaan PT Pertamina Energy Trading Limited (petral) sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun selama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode, tidak ada hasilnya dibandingkan saat ini. "Ketika pemerintahan SBY hasilnya (pemeriksaan Petral nggak jelas," ujar Pengamat energi Marwan Batubara di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta,.

(OkeZone.com) Siasat Jero Terima Tambahan DOM Rp.200 juta di ESDM

JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik diketahui rutin menerima tambahan dana operasional menteri (DOM) dari mantan Sekjen Kementerian ESDM, Waryono Karno melalui Staf Khusus Menteri ketika itu I Ketut Wiryadinata. Penerimaan itu, untuk membantu operasional Jero Wacik. Ketut membeberkan, ketika menjadi Staf Khusus Menteri ESDM, dirinya selalu diminta oleh Jero un.

(DetikNews) Kinerja 1 Tahun, Menteri ESDM: Impor Premium Turun 37%

Jakarta -Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).‎Prestasi tersebut salah satunya menurunkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel.

(DetikNews) Shell Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Bangun Pabrik Pelumas Terbesar di RI

Bekasi -Hari ini, Shell Indonesia resmi membuka pabrik pelumas baru di Marunda Center, Bekasi, di atas lahan seluas 75.000 m2 atau setara dengan 10 lapangan sepak bola. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 136 juta liter (120 ribu ton) pelumas setiap tahunnya, cukup untuk mengganti lebih dari 460.000 unit oli sepeda motor atau hampir 90.000 unit oli mobil per hari.Dengan kapasitas produksi sebesar .

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

(DetikNews) Jero Wacik: Pak SBY Berpesan Pada Saya untuk Sabar Jalani Sidang

Jakarta - Jero Wacik mengaku mendapat pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Pesan itu disampaikan Jero setelah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta."Ada pesan lewat Pak Hinca. (Pak SBY) berpesan untuk sabar," kata Jero usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/11/2015).Jero memang merupakan politisi Partai Demokrat. Jero didakwa terkait dana operasional menteri.

(Liputan6.com) Pemerintah Lelang 27 Wilayah Kerja Panas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan listrik yang berasal dari energi panas bumi dapat mencapai 7,1 gigawatt (GW) pada 2025. "Diharapkan pengembangan panas bumi pada 2025 menjadi 7,1 GW atau 7.100 MW, "kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, Senin (2/11/2015) di Jakarta. Guna mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan 27 wilayah kerja pana.

(DetikNews) Ini Dampak Dicabutnya Subsidi Listrik ke 23 Juta Pelanggan PLN

Jakarta -Pencabutan subsidi listrik untuk 23,3 juta pelanggan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016 akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi.Riyanto, ‎Pengamat Ekonomi dari ‎Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menuturkan dampak inflasi langsung adalah 1,74%. Sehingga inflasi total di 2016 bis.

(Suara.com) YLKI Tolak Pencabutan Subsidi Listrik!

YLKI menegaskan penolakan pencabutan subsidi listrik harus dilakukan jika hanya sebagai kedok untuk menetapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar Suara.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal ta.

(DetikNews) Bahas Energi dengan Kongres AS, Komisi VII DPR ke Washington DC

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, mereka bertemu dengan Kongres AS untuk berbincang soal ketahanan energi.Pertemuan dengan Kongres AS berlangsung pada Selasa (27/10) lalu di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC. Mereka ditemui oleh 8 orang anggota Komisi.

Target Lifting Minyak - Rapat Badan Anggaran dengan Dirjen Migas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemenESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja membahas asumsi-asumsi dasar mengenai Lifting Minyak untuk keperluan finalisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Bad.

(TeropongSenayan) Hanura Resmi Pecat Dewie Yasin Limpo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto secara resmi memecat Dewie Yasin Limpo sebagai kader Hanura, pengurus DPP Hanura, dan sekaligus memberhentikan dari jabatanya sebagai anggota Komisi VII DPR RI.Pemecatan itu dilakukan, lantaran Dewie Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan ‎mene.

(Kompas.com) Tiga Perwira Polisi Diduga Terima Uang Hasil Tambang Ilegal Lumajang

SURABAYA, KOMPAS.com — Pengusutan kasus pembunuhan Salim Kancil dan penambangan pasir ilegal Lumajang terus dilakukan. Saat ini tiga perwira di Polres Lumajang tengah diperiksa pihak Propam Polda Jatim karena diduga terlibat dalam kasus penambangan liar. "Ketiga perwira itu diduga menerima uang dari penambangan ilegal di Kecamatan Pasirian, Lumajang," kata Kapolda Jatim Irjen Anton Setiadi.

(Kriminalitas.com) Penurunan Harga BBM Jangan Sebagai Alat Politik

KRIMINALITAS.COM, Pontianak – Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata. “Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia .

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(Kompas.com) Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji 12 Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (16/9/2015) ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga rata-rata secara nasional elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 142.000 menjadi Rp 135.300 per tabung. Harga tersebut turun rata-rata Rp 6.700 per tabung. Besar penurunan harga sebesar Rp 6.400 sampai Rp 17.900 per tabung. Sementara itu, harga di tingkat agen daerah bervariasi, mulai dari Rp 132.800 hingga Rp 157.4.

(Liputan6.com) Ini Penjelasan Pertamina Soal Avtur RI Lebih Mahal dari Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan [Ignasius Jonan] menyatakan harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia yang dijual PT Pertamina (Persero) lebih mahal ketimbang harga internasional. Apa alasan Pertamina membandrol harga avtur lebih mahal? Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, Pertamina harus memasok avtur ke bandara di seluruh Indonesia. Sementara di sisi lai.

(Liputan6.com) PLN Bangun Pembangkit Gas Rp 1,89 Triliun di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 megawatt (MW). PLN mengandeng perusahaan pelat merah lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pembangunan pembangkit listrik ini.Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Amin Subekti mengatakan, nilai invest.

(Kompas.com) Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin us.

(Tribun News) Dampak Positif Investasi Smelter Terancam Relaksasi Ekspor

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA – Rencana penataan kembali perekonomian Indonesia berbasis produksi dengan membangun industri dalam negeri sepertinya merupakan isapan jempol apabila pemerintah membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Padahal, pemerintah sendiri telah menghitung nilai tambah yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter daripada menjual mineral mentah untuk pertumbuhan ekonomi negara la.

(Kompas.com) Penyuap Politisi PDI-P Divonis Dua Tahun Penjara Terkait Suap Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Ia terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah untuk mengurus ijin tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Andrew terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korup.

(JituNews.com) Sterilkan Area SUTET, Kementerian ESDM Terbitkan Permen

Penyusunan Permen ini sudah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 046918-2002 JITUNEWS.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18/2015 yang mengatur ruang bebas dan jarak bebas mininum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUT.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

(DetikNews) TNI AL Ringkus Pemilik Kapal Pencuri BBM di Batam

Jakarta - TNI AL menangkap WNI Jefry tersangka pemilik kapal MT Mascot II. Kapal ini sebelumnya telah diamankan di Laut Natuna karena diduga merompak kapal milik Singapura, MT Joaquim."Tersangka bernama Jefry berhasil ditangkap tim WFQR IV pukul 18.10 WIB, Kamis (27/8), di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kadispenal Laksma M Zainudin melalui keterangannya, Jumat (28/8/2015). Jefry di.

(DetikNews) Pertalite Laris, SPBU Penyedia Bakal Ditambah

Yogyakarta -Varian bahan bakar minyak (BBM) baru Pertamina, Pertalite mendapat respons positif dari masyarakat. Jumlah pengguna BBM baru ini semakin hari semakin bertambah. SPBU penyedia Pertalite akan ditambah.SVP Fuel Marketing & Distribution, Muhamad Iskandar mengatakan tahap pertama uji pasar Pertalite berjalan sukses yang kemudian dilanjutkan uji pasar tahap kedua. Pada uji pasar yang dil.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(Kompas.com) Terganjal L/C, Freeport Belum Bisa Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai saat ini belum bisa mengekspor konsentrat karena tidak mau mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengenai Letter of Credit (L/C). Saat ini, Freeport sudah mengajukan surat penangguhan L/C ke Kemdag agar bisa secepatnya melakukan pengapalan konsentrat untuk dieskpor. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Da.

(DetikNews) Pemerintah Wajibkan Biofuel 15%, Pengusaha Sawit: Kami Siap

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai Selasa (18/7/2015) lalu mewajibkan setiap solar yang dijual termasuk di SPBU, wajib dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) atau olahan dari Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) sebesar 15%, hal ini bertujuan untuk mengurangi impor solar."Energi fosil kita sudah mau habis. Padahal di Indonesia ini sangat besar potensi energi terbarukan. D.

(DetikNews) Menteri ESDM Serahkan Jatah Saham 10% Blok Migas ke Jateng dan Jabar

Semarang -Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyerahkan jatah saham atau Participating Interest (PI) kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Barat (Jabar). Selain itu Menteri Sudirman juga menyerahkan Surat Keputusan Penugasan Pengelolaan Jaringan Gas Rumah Tangga kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Jateng.

(DetikNews) Tunggu Salinan Vonis Sutan, KPK Akan Bidik Anggota DPR Penikmat Duit ESDM

Jakarta - KPK saat ini tengah menunggu salinan putusan Sutan Bhatoegana yang dijatuhkan majelis hakim yang diketuai Artha Theresia Silalahi. Dari amar putusan Sutan itu, KPK akan mengembangkan kasus ini agar bisa menjerat anggota DPR lain penikmat duit panas Kementerian ESDM."Pengembangan perkara tentu akan dilakukan. Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap bisa menjadi bahan untuk melakuka.

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(DetikNews) RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Jangan Sampai Investor Smelter Ditipu

Jakarta -Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Indonesia mulai melarang ekspor tambang mentah mulai awal 2014 lalu. Tujuannya agar ada pembangunan industri hilir seperti smelter di dalam negeri. Namun, jangan sampai aturan ini diubah kembali dan tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar ada kepastian hukum dan usaha kepada para investor yang mau membang.

(DetikNews) Aneh, 80% Trader Gas di RI Hanya Bermodal Kertas

Jakarta -Sektor gas bumi juga menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera dibenahi. Pasalnya sektor ini dikuasai oleh trader-trader atau makelar gas yang hanya bermodal kertas, dan hanya menyusahkan masyarakat saja.Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengakui, 80% trader gas yang ada di Indonesia justru trad.

(Rimanews) Freeport Bayar 20 Juta Dolar ke Indonesia demi Kantongi Izin Ekspor

Rimanews - Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang izin ekspor Freeport selama enam bulan. Izin ekspor itu diberikan setelah Freeport membayar kekurangan jaminan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 20 juta dolar AS. "Ya, sudah dibayar," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyon.

(MetrotvNews) Percepat Program 35 Ribu MW, Dua Kebijakan Siap Meluncur

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menerbitkan dua kebijakan sebagai upaya mempercepat terealisasinya program 35 ribu megawatt (mw) dalam kurun waktu lima tahun.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said akan segera menyiapkan dua Peraturan Menteri (Permen) untuk membantu mempercepat program besar yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini."Akan ada .

Rencana Strategis Kementerian BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Pada 23 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno terkait kinerja Kementerian BUMN (KemenBUMN) di 2014 dan rencana strategis KemenBUMN di 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Rapat dihadiri oleh 40 dari 48 anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

Kenaikan Harga BBM - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Ketua SKK Migas dan Dirut Pertamina

Pada 30 Maret 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Sudirman Said, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi (SKK Migas) dan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM.

(JPNN) Komisi VII DPR Dukung Pertalite, syaratnya...

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyatakan dukungannya terhadap hadirnya jenis bahan bakar minyak (BBM) bernama pertalite di pasaran. Diakui Ramson bahwa DPR sempat tidak setuju dengan hadirnya BBM beroktan 90 ini, namun setelah mendengar penjelasan dari direksi Pertamina akhirnya mendukung. Namun, sebelum memberikan persetujuan hadirnya pertalite, Komisi VII ternyata mengajukan sa.

(VivaNews) Penggabungan BUMN Energi Bisa Tingkatkan Produksi Migas RI

Sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. VIVA.co.id - Belakangan ini muncul wacana penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bila terwujud,merger ini dinilai akan mampu meningkatkan produksi migas nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui peleburan dua Badan Usaha.

(Tribun News) Eranya Bahan Bakar Nabati Dimulai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Era pengembangan BBN biodiesel akhirnya dimulai. Ini ditandai dengan kepastian dimulainya pungutan dana pengembangan sawit per 16 Juli 2015. Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan BBN biodiesel sebagai wujud tekad pemerintah era jokowi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar.

(Tribun News) Pemerintah Akan Kaji Ulang Pola Pemberian Subsidi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola pemberian subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu akan kembali dibahas. Pasalnya dengan pola subsidi yang diterapkan selama ini melalui PLN, terjadi banyak salah sasaran subsidi. Demikian kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015). "Hanya orang-orang yang benar-benar tidak mampu (yang) membayar listrik su.

Sinergi antara Pertamina dan PGN - Rapat Komisi 7 dengan Pertamina, PGN dan KemenBUMN

Pada 15 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melanjutkan RDP tanggal 7 April 2015 yang lalu dan juga pembahasan kemungkinan sinergi antara Pertamina dan PGN. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

(Rimanews) Total dan Inpex Sepakat Dapat Jatah 30% Saham Blok Mahakam

Rimanews - Perusahaan migas Perancis Total E&P Indonesie menyepakati penawaran 30 persen porsi saham Blok Mahakam bersama Inpex. Jatah tersebut berarti lebih rendah dari permintaan Total yang sebesar 35 persen. "Total dan Inpex sudah setuju masuk membeli 30 persen saham Blok Mahakam dalam pertemuan hari ini," kata, kata Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu malam (8/7.

(ANTARA News) Menkeu kaji usulan Banggar terkait subsidi listrik

(ANTARA News) - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait pemberian subsidi listrik pada 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan."Kita hitung dan kaji dulu, apakah ide itu bisa dijalankan," katanya di Jakarta, kemarin.Badan Anggaran sebelumnya telah meminta adanya pemberian subsidi listrik yang lebih tepat.

(MetrotvNews) Blok Mahakam, Total Penuhi Undangan Pertamina

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Total E&P Indonesie direncanakan akan memenuhi undangan PT Pertamina (Persero) setelah diumumkannya pembagian saham atas Blok Mahakam beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang didapatkan Metrotvnews.com, rencananya Rabu 8 Juni 2015 pertemuan akan dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta."Besok, ada follow up Pertamina undang kami dan kami akan datang,&.

(Kompas.com) Temui Jokowi, Freeport Nyatakan Siap Investasi 15,5 Miliar Dollar AS

KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia menyatakan akan terus berinvestasi di Indonesia. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran 15,5 miliar dollar AS untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia. Hal itu disampaikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015) siang. "Mereka sudah men.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

PGN, Pertamina dan PLN - Rapat Komisi 6 dengan PGN, Pertamina dan PLN

Pada 7 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) terkait kinerja keuangan perusahaan, aset dan anak perusahaan, rasio kebutuhan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dan jadwal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN. Rapat dipimpin oleh Ketua Kom.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Tribun News) Pegawai ESDM Akui Pernah Diperintahkan Kumpulkan Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum di Kementerian ESDM, Usman Yahya mengaku pernah mendapat instruksi untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai kebutuhan operasional Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Dana yang dikumpulkan Usman diketahui salah satunya untuk kegiatan pencitraan. Usman menceritakan bagaimana dirinya mengetahui bahwa diperi.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

(Tempo.Co) Pengubahan Status Kontrak Freeport Diapresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua Komisi VII Satya W. Yudha mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang setuju mengubah status hubungan kerja dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontraknya berakhir pada 2021.Menurut Satya di Jakarta, Kamis, perubahan status kontrak itu menunjukan komitmen perusahaan tersebut untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sebab, berdasa.

(PressTV) Iran, China, Indonesia finalize refinery deal

Iran, China and Indonesia have reached a final agreement on building a refinery on the East Java island to process 150,000 barrels per day of heavy crude oil, an Iranian official said on Wednesday. The joint venture plan envisages Iran supplying feedstock and partially financing the project and China providing 85% of the funds, head of the Iranian Oil Exporters Union Hassan Khosrojerdi said. “Neg.

Serikat Pekerja PLN Menolak Privatisasi Listrik Nasional – Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Pada 21 Mei 2015 pukul 15.03 WIB, Komisi 6 DPR-RI kedatangan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan audiensi di ruang rapat Komisi 6. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir. Pemimpin rapat membuka audiensi dengan SP PLN dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat kali ini membahas UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional. Pemaparan Mitra Beri.

Rencana Implementasi BBM Pertalite - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan PT Pertamina

Komisi 7 mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PT. Pertamina sebagai mitra kerja pada 22 April 2015. Dalam agenda, rapat akan dimulai pukul 10.00 wib. Pukul 10.24 mitra telah hadir dan kemudian rapat dibuka. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan dua belas anggota komisi 7, 1 orang dari komisi 10, serta 1 orang dari komisi 8. Dalam Rapat Dengar Pendapat kali i.

(MetroTVNews.com) 26 Mei DPR Kembali Undang Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi VII DPR RI akan kembali mengundang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said pada 26 Mei besok.Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika akan membicarakan terkait pembubaran Pertamina Energy Trading (Petral). Selain itu, Kardaya juga akan bertanya perihal pelantikan direktur jenderal (Dirjen) yang tanpa melalui Keputusan Presiden (Keppres)."Dar.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.

(MetroTVNews.com) Soal SBY dan Petral, DPR akan Panggil Sudirman Said

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR berencana memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Kamis 21 Mei. Pemanggilan berkaitan dengan pernyataan Sudirman tentang pembubaran Petral yang selalu terhenti di meja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)."Kami sudah tanda tangan untuk memangil Sudirman Said ke DPR," kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rab.

(Kompas) Kajian BBM Tiga Bulan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mempertimbangkan memperpanjang waktu pengkajian harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar menjadi setiap 3 bulan sampai 6 bulan sekali. Selama ini, kajian harga sekali dalam sebulan berpotensi menimbulkan guncangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Pengkajian harga yang lebih panjang dinilai akan membuat situasi sosial ekonomi di masyarakat lebih stabil. Hal it.

Masa Persidangan ke-3 - Sidang Paripurna ke-22

Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.

Pembubaran Petral Baru Bisa Diapresiasi Setelah Ada Hasilnya

JAKARTA, WikiDPR.org - Pembubaran Petral, anak perusahaan Pertamina yang dibentuk untuk mengimpor minyak, dianggap oleh anggota DPR belum tepat untuk diapresiasi. Menurut Kardaya Warnika, ketua Komisi 7 DPR-RI, Petral dibubarkan karena dianggap tidak efisien. Menurut Kardaya tujuan dari pembubaran ini adalah agar harga BBM bisa lebih murah lagi dengan menurunkan biaya pengadaan BBM. Kardaya mengat.

(Kompas) Tata Kelola Minyak Dijamin Lebih Baik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menjamin tata kelola minyak dan gas bumi, terutama dalam pengadaan minyak mentah dan bahan bakar minyak, akan lebih baik. Jaminan ini menyusul likuidasi Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral beserta anak usahanya. Indonesia merupakan negara pengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Kebutuhan Pertamina untuk impor minyak dan gas.

(Tempo.co) Pertamina Tunda Jual Pertalite, Kenapa Mesti Izin DPR?

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menyatakan menunda penjualan Pertalite karena terbentur izin dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pertamina khawatir dianggap membangkang dengan tetap menjual Pertalite tanpa persetujuan DPR.   "Kami harus menurut. Kalau saya sih enggak apa-apa (jalan terus), karena ingin 'nakal'. Tapi nanti yang kena beliau (Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto),&.

(Liputan6) Pemerintah Bakal Cari Pasokan Minyak ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ke beberapa negara produsen minyak untuk mencari pasokan langsung tanpa perantara. Sudirman mengatakan, kunjungan tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi mengajak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Direktur Utama PT Pertamin.

(Kompas) Pertalite, Selangkah ke Pertamax

KOMPAS - Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) akan meluncurkan bahan bakar minyak Pertalite menggantikan Premium. Penggunaan Pertalite yang berkualitas angka oktan (RON) 90-di antara Premium dengan RON 88 dan Pertamax yang bilangan oktannya 92-akan berdampak positif dan negatif dilihat dari aspek teknis. Bensin telah digunakan sejak zaman Belanda, yaitu setelah kilang di Plaju, Sumatera Selat.

Anggaran ESDM - Rapat Kerja Komisi 7 dan Menteri ESDM

Pada 10 Februari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait anggaran yang diajukan KemenESDM pada RAPBN-P 2015 terutama mengenai penyediaan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Program KemenESDM. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan B.

(Kompas) Menteri ESDM Harap Kasus SKK Migas Cepat Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said berharap kasus SKK Migas menjual kondensat bagian negara ke PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) pada periode 2009-2010 cepat berakhir. "Kita harus hormati penegakan hukum. Jadi, saya harap kasus ini cepat selesai agar pemerintah bisa mengeksekusi hak-haknya," kata Menteri Sudirman pada jumpa pers d.

(Okezone) DPR Diminta Keluarkan BBM di Bawah RON 88 untuk Luar Jawa

PONTIANAK - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik Sofyano Zakaria mendesak DPR RI memperjuangkan dikeluarkannya produk BBM dengan kadar oktan dibawah RON 88 untuk masyarakat di luar Pulau Jawa. "Jika benar DPR RI pro rakyat, harusnya mereka memperjuangkan lahirnya bensin dengan RON di bawah 88, misalnya RON 80 atau RON 86 yang bisa dihasilkan dari kilang Pertamina dan tidak boleh impor,".

(Tempo.co) Pertalite Segera Dipasarkan, DPR Ternyata Tak Tahu

TEMPO.CO , Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya Yudha, terkejut mendengar kabar akan diluncurkannya produk bahan bakar Ron 90 Pertalite oleh PT Pertamina pekan ini. Musababnya, pihaknya sudah meminta peluncuran tersebut ditunda terlebih dahulu melalui rapat yang digelar pada tanggal 22 April lalu.“Pertamina belum sama sekali meminta restu DPR untuk meluncurkan Perta.

PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya. Pemaparan Mitra: Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir: Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu: Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan Menjamin .

(Kompas) Pertalite dan Pembubaran Petral: Audit Pengadaan Minyak Mentah

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh proses pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Selama ini, pengadaan tersebut dilakukan oleh Pertamina Energy Services. Perusahaan ini merupakan anak usaha Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Audit tersebut penting menyusul rencana pembubaran Petral oleh PT Pert.

(Kompas) Jelaskan Pada Komisi 7 DPR: Pertamina Siap Bubarkan Petral

PT Pertamina (Persero) bersiap membubarkan unit usaha perusahaan tersebut, yakni Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral, secepatnya. Alasan pembubaran adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Pertamina dengan Komisi VII DPR, Rabu (22/4), di Jakarta. Rapat dipimpin Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, .

(Antara) DPR minta peluncuran pertalite ditunda

Jakarta (ANTARA News) - Hasil rapat dengan PT Pertamina, Komisi VII DPR meminta agar peluncuran BBM ron90 Pertalite yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan BBM ron80 Premium ditunda."Kami meminta kepada Pertamina untuk menunda peluncuran Pertalite, apabila dikemudian hari ingin memasarkannya, harus dikonsultasikan dahulu dengan DPR RI," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika, sa.

(Kompas) Pengelolaan Blok Mahakam, Pertamina Talangi Saham Partisipasi

PT Pertamina (Persero) mengaku sanggup menyediakan dana talangan bagi daerah dalam skema saham partisipasi Blok Mahakam. Skema itu dinilai dapat mencegah pemburu rente dalam saham partisipasi sehingga daerah mendapat manfaat. Pemerintah berniat mengatur ketat mekanisme saham partisipasi. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, secara finansial, pihaknya tidak keberatan dengan skema dana.

Pertalite RON 90 Question: Why Not RON 100?

Pertalite prone questioned on House (energy commission, Com.7). Last meeting on Thursday (April 16), Pertamina never told and explain about Pertalite to lawmakers, especially (explain) about rate-price mechanism, even Pertalite isnt subsidized fuel. 3 month ago, lawmakers very noisy to respond “no premium again” plan from Pertamina and or Energy Minister Sudirman Said, because Pertamina considered.

(Kompas) Pasca Elpiji 12 Kilogram Naik: Kuota 3 Kilogram Terancam Lampaui Batas

Konsumsi elpiji 3 kilogram pada periode Januari-Maret 2015 meningkat 12,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Kenaikan konsumsi ini dipicu oleh perbedaan harga antara elpiji dalam tabung 3 kg dan 12 kg yang semakin besar. Pemerintah didesak agar skema distribusi tertutup segera dilaksanakan untuk mencegah kuota elpiji 3 kg jebol. Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero) Ahmad.

(Kompas) Pertalite untuk hapus perlahan Premium

Pemerintah tidak mempermasalahkan produk baru yang akan diluncurkan PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat. Dengan kualitas di atas Premium dan harga di bawah Pertamax, produk bernama Pertalite itu diharapkan dapat menggantikan Premium. "Pertamina sudah komunikasi secara informal. Saya kira ide meluncurkan produk itu masuk akal," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said,.

(Kompas) Jelang Blok Mahakam Kembali ke Pemerintah: Kalimantan Timur Diharap Hati-Hati

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berniat menggandeng swasta karena perlu dukungan dana untuk mendapatkan saham partisipasi daerah di Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Pemerintah mengingatkan daerah agar berhati-hati. Peringatan pemerintah kepada daerah itu terkait rencana menggandeng swasta. Padahal, tujuan saham partisipasi daerah adalah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi daerah penghasil mi.

(Kompas) Blok Cepu Lifting Perdana

PT Pertamina EP, salah satu anak usaha milik PT Pertamina (Persero) di Blok Cepu, berhasil memproduksi minyak siap jual atau lifting pertama kali sebesar 550.000 barrel. Produksi minyak dengan target produksi puncak ditargetkan 205.000 barrel per hari menjadi penting bagi pemenuhan target lifting tahun 2015. Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK .

(Kontan) 2013-Maret 2015, Konsumsi BBM Bersubsidi Turun Hingga 10 Juta Kiloliter

Konsumsi BBM bersubsidi Indonesia terus menurun beberapa tahun terakhir. Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu (BPH) Migas, Andy Norsaman Sommeng mengatakan sejak 2013 lalu hingga kini, penurunan tingkat konsumsinya mencapai sekitar 10 juta kiloliter. "Konsumsi BBM itu turun, artinya kita bisa menekan konsumsi nasional, dulu konsumsi nasional disalahgunakan," kata Andy usai menemui Wak.

(Kompas) Revisi UU Migas: klausul pungutan dana migas dan BUMN baru tiruan Pertamina

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi mengusulkan perlunya pungutan dana dari hasil penjualan minyak dan gas bumi untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan sektor minyak dan gas bumi. Tujuan utama pemanfaatan dana untuk pengembangan sumber daya manusia. Demikian dikatakan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola M.

RAPBN-P 2015 (Migas) - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 5 Februari 2015 dengan Pemerintah membahas asumsi makro khususnya minyak dan gas (migas) dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015.. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Ba.

(Tempo) Despite Fuel Price Hike, Basic Comodity Price Remain Normal

Following the fuel price hike on March 28, 2015, the prices of basic commodities in Yogyakarta province have not been affected yet. In a number of traditional markets, the prices of commodities such as rice, sugar, and shallot are still normal. The price of IR64 rice at Bantul Market for example, is still at Rp8,500 to Rp9,000 per kilogram, while the price of Pandan Wangi rice is at Rp11,000 per k.

(Kompas) Diingatkan Kenaikan BBM di Komisi 11, Komisi 7 Merasa Pemerintah Naikkan Premium Diam-Diam

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika menyesalkan sikap pemerintah yang tidak berdiskusi terlebih dahulu dengan DPR selaku wakil rakyat sebelum menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (28/3/2015). "Walaupun premium ditetapkan tanpa persetujuan DPR, tapi disampaikan ke DPR adalah keharusan karena DPR adalah wakil rakyat. Ini asas yang disampaikan pemerintah dan dilanggar sendiri,&.

Evaluasi Kinerja ESDM - Rapat Kerja Komisi 7 dan Kementerian ESDM

Pada 26 Januari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait evaluasi kinerja Kementerian ESDM di 2014. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presid.

Evaluasi Kinerja ESDM (Sesi 2) - Rapat Kerja Komisi 7 dan Kementerian ESDM

Pada 27 Januari 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said terkait evaluasi kinerja Kementerian ESDM di 2014. Rapat sebelumnya diadakan kemarin (26 Januari 2015). Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. R.

(Jakarta Globe) After Premium Rp 7,400 : VP Jusuf Kalla Unfazed as Laborers Protest Fuel Price Hike

About 200 laborers staged a protest at Tanjung Priok Port in North Jakarta on Sunday, but Vice President Jusuf Kalla says the government’s decision to increase the price of subsidized fuel over the weekend was necessary for national development. “We, as representatives of laborers, want to express our disappointment with the current administration,” said Ilhamsyah, a union leader. The protesters b.

(Tribunnews) Soal Harga BBM, DPR Minta Pemerintah Tidak Ikuti Mekanisme Pasar Murni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha meminta pemerintah jangan menyerahkan harga BBM bersubsidi kepada mekanisme pasar. Karena jika hal tersebut terjadi, maka harga BBM bersubsidi akan terus berubah setiap hari. "Kami DPR sudah menyatakan jangan menyerahkan ke mekanisme pasar murni," ujar Satya di Jakarta. Satya memberi contoh jika harga BBM diserahkan kep.

(Harian Kompas) Jelaskan ke Publik Laba Penjualan BBM

Pemerintah diminta transparan dalam hal perolehan laba dari penjualan bahan bakar minyak kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah harus menjelaskan kepada publik soal penggunaan laba yang didapat dari penjualan bahan bakar minyak itu. Jangan ada kesan rakyat tidak mampu justru memberikan subsidi kepada negara. Demikian dikatakan Ramson Siagian, anggota Komisi VII DPR dari Partai Gerindra, Kamis (.

(Harian Kompas) Premium dan Solar Turun Sesuai Harga Globeal, Pemda Diharap Bantu Harga Barang Turun

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jumat (16/1) siang, mengumumkan penurunan harga bahan bakar minyak, harga elpiji, dan harga semen yang diproduksi badan usaha milik negara. Presiden juga menginstruksikan jajaran menteri dan pemerintah daerah untuk ikut mendorong penurunan harga barang setelah penurunan harga BBM yang diberlakukan pada Senin pekan depan pukul 00.00. Harga premium yang semula.

(Tempo) Jokowi: Premium will be reduced to 6,400-6,500

President Joko "Jokowi" Widodo claimed that the government is ready to lower fuel price, both for Premium fuel and Solar (subsidized diesel fuel). Jokowi said that Premium fuel price, currently tagged at Rp 7,600 per liter, will be reduced to Rp 6,400 or Rp. 6,500 per liter. Jokowi explained that the price reduction is the result of the decreasing world crude price, and denied any rumors s.

Premium 6.600 dan Solar 6.400 per 19 Januari 2015

Presiden Joko Widodo umumkan langsung penurunan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Istana Jumat 16 Januari 2015. Presiden menurunkan harga BBM rata-rata Rp 925 per liter merespon rendahnya harga minyak dunia yang kini tinggal US$ 44. Jokowi mengatakan harga Premium saat ini diturunkan dari Rp 7.600 menjadi Rp 6.600 per liter. Sedangkan harga solar dari Rp 7.250 menjadi Rp 6.400 per liter. Hal.

(Tempo) APBNP 2015, Govt to Set Maximum Price for Fuel

The government is currently planning to determine a maximum price for Premium type fuel at Rp 9,500 per liter to anticipate fuel price hike. According to Naryanto Wagimin, acting director general of oil and gas at the Energy and Mineral Resources Ministry, the government will take into account the purchasing power of the people in determining fuel prices. If the prices of fuel soars when the world.

(Liputan6) Pemerintah Serahkan Rencana APBNP 2015 ke DPR, tambahan fiskal Rp 230 triliun penghematan subsidi BBM

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengaku akan menghadap DPR RI untuk‎ menyerahkan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBNP) 2015 pada Jumat (9/1/2015) ini. Dengan diserahkannya APBNP 2015 maka sesuai dengan ketentuannya ‎pembahasan APBNP 2015 harus dapat diselesaikan paling lama satu bulan terhitung dari tanggal penyerahannya. "Habis ini saya mau ke DPR, mau serahk.

(Detik Finance) APBNP 2015 diserahkan ke DPR, Subsidi BBM dari 276 Triliun Jadi Hanya 63 Triliun

Pemerintah serius untuk mengalihkan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor yang produktif. Buktinya, dalam APBN-P 2015, pemerintah hanya akan mengalokasikan subsidi BBM hanya Rp 63 triliun atau berkurang 77% dari rencana semula. Hal ini konsekuensi dari harga bensin premium yang tak disubsidi dan harga solar yang disubsidi tetap Rp 1.000/liter. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro m.

(Detik Finance) Alasan Pemerintahan Jokowi Tentukan Harga BBM Tiap 2 Pekan

Pemerintah berencana mengumumkan harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar setiap dua minggu sekali. Kebijakan ini kemungkinan akan dimulai pada Februari 2015.Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, skema ini bertujuan agar PT Pertamina (Persero) tidak menerima beban terlalu berat. Baik ketika harga minyak dunia turun ataupun naik."Supaya kalau misalnya harganya turun, j.

(SINDO) Wakil Ketua Komisi VII DPR Satria WY: Menteri ESDM Agar Segera Serahkan Draft Revisi UU Migas

Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi menegaskan, rekomendasi terkait penuntasan draft revisi UU Migas No 20 Tahun 2001 tuntas bulan depan.Kemudian draft revisi tersebut akan diserahkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. "Draft revisi UU Migas dikerjakan untuk periode Januari-Februari. Rekmondasi diharapkan akan selesai kemudian diserahkan pertengahan F.

(Bisnis.com) Solar Untuk Kepentingan Publik, Seharusnya Disubsidi Lebih Besar

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah disarankan untuk melakukan subsidi silang harga bahan bakar minyak dengan menurunkan harga solar lebih besar dibandingkan dengan penurunan harga premium sehingga bisa menekan inflasi dan biaya logistik. Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan langkah itu perlu dipertimbangkan pemerintah menjelang pengumuman harga bulanan BBM akhir bulan ini, yang kemungk.

(Kompas) Ketua DPR Setya Novanto: Pemerintah jangan Serahkan Harga BBM ke Pasar, Langgar Putusan MK

Ketua DPR Setya Novanto meminta pemerintah tidak menyerahkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada mekanisme pasar. Pasalnya, keputusan itu bertabrakan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 yang mencabut penetapan harga pasar. "Jadi DPR meminta agar harga BBM tidak diserahkan kepada mekanisme pasar sesuai keputusan MK," kata Novanto, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8.

(TeropongSenayan) Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli: Interpelasi BBM Tetap Bergulir

Wacana penggunaan hak interpelasi sejumlah anggota DPR terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak terdengar kabarnya lagi. Belum jelas apakah hak anggota DPR itu akan dilanjutkan atau sudah masuk angin."Masih bergulir, tidak berhenti apalagi hilang atau masukl angin," kata Ketua Frkasi PKS DPR Jazuli Juwaini saat dimintai tanggapan, Kamis (8/1).Menurutnya, interpelasi merupakan .

(Kontan) Menko Ekonomi: Minyak Melemah Capai US$ 47, Akhir Bulan Januari Ada Kemungkinan Harga BBM Turun

Menteri koordinator bidang perekonomian Sofyan Djalil akan kembali mengevaluasi harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akhir bulan nanti. Menurutnya, ada kemungkinan besar harga BBM bersubsidi akan kembali diturunkan. Hal itu dilakukan berdasarkan penyesuaian yang dilakukan pemerintah dengan harga minyak dunia yang mengalami penurunan. "Akan kita turunkan lagi harga BBM, tapi tunggu ak.

(Kompas Sore) Harga Minya Global Tinggal 49 Dollar, Akankah Ada Revisi Harga BBM di Indonesia?

Mengutip laporan Reuters, Selasa (6/1), jual beli minyak mentah menunjukkan perlambatan di awal tahun 2015. Harganya berada di bawah 50 dollar AS per barrel. Peristiwa ini yang pertama kali terjadi sejak April 2009, di tengah melimpahnya pasokan minyak dunia. Negara-negara utama dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) belum menunjukkan tanda-tanda mengurangi produksi minyak mereka. Sement.

(Tempo) ICW Endus Penyimpangan BBM dan Elpiji Rp 2,5 T

Lembaga Swadaya Masyarakat Antikorupsi, Indonesia Corruption Watch, mengingatkan adanya potensi penyimpangan dari penetapan harga bahan bakar minyak dan elpiji berukuran 12 kilogram. Harga kedua komoditas ini lebih mahal dari harga yang beredar di pasaran. (Baca: BBM Turun, Pemerintah: Harga Kebutuhan Pokok Turun) Menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW Firdaus Ilyas, mahal.

(Tribunnews) Kardaya Warnika Ketua Komisi VII: Gas Elpiji Mahal, Solusinya Perbanyak Jaringan Gas Pipa

Harga elpiji 12 kilogram saat ini sudah naik 15 persen rata-rata. Hal ini disebabkan aksi korporasi yang dilakukan Pertamina agar tidak merugi setiap tahunnya akibat subsidi elpiji 12 kg. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan pemerintah segera membangun jaringan gas kota. Hal tersebut untuk mengatasi solusi kenaikan harga elpiji 12 kg yang sulit dibeli masyara.

(Harian Kompas) Opini: Era Baru Subsidi BBM, oleh Erick Hansnata

KEBIJAKAN pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak pada awal tahun disambut positif oleh banyak kalangan. Bukan karena konteks penurunan, melainkan langkah berani pemerintah yang secara simultan menghapus total subsidi BBM jenis premium. Ini merupakan langkah besar. Tren penurunan harga minyak dunia memberikan momentum kepada pemerintah untuk mencabut kanker subsidi yang terbukti telah menya.

(Jawa Pos) Fadli Zon-Wakil Ketua DPR: Harga BBM Turun Hanya Akrobat Kebijakan Jokowi

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyindir pemerintah atas kebijakan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dari Rp 8.500 menjadi Rp 7.600, dengan menyebutnya sebagai sebuah akrobat. Menurut politikus Partai Gerindra itu, harga BBM itu baru bisa dikatakan turun kalau dikembalikan dulu ke harga sebelumnya, yakni Rp 6.500 per liter. Sehingga ketika diturunkan harganya di bawah itu. "Kalau sekarang i.

(Bloomberg) Jokowi Makes Biggest Change to Indonesia Fuel Subsidies

Indonesia will cap the diesel subsidy and scrap aid for gasoline beginning tomorrow, the biggest changes to a decades-old system that has tied up budget funds and bloated energy imports. President Joko Widodo’s government will implement a fixed diesel subsidy of 1,000 rupiah ($0.08) a liter effective Jan. 1, Energy Minister Sudirman Said told reporters in Jakarta today. The subsidy for gasoline wi.

(Okezone) BBM Turun, DPR Tetap Lanjutkan Interpelasi Jokowi

JAKARTA, Okezone - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Januari 2014. Namun, manuver Jokowi ini ternyata tak menghentikan langkah DPR untuk melakukan interpelasi atas kebijakannya menaikkan harga BBM sebelumnya. Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menegaskan, penggunaan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi akan tetap dilakukan, kendati ter.

(Harian Kompas) Kebijakan BBM Diumumkan, DPR Bersikeras Pemerintah Wajib Konsultasi

Pemerintah menetapkan kebijakan baru soal harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai awal 2015. Subsidi tetap untuk harga bahan bakar minyak juga akan diterapkan. Kebijakan ini diambil mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang turun beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu akan diumumkan pada Rabu (31/12) ini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian Sofyan Djalil, di .

(Tribunnews.com) Harga BBM bisa Lebih Murah

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengumumkan kebijakan baru dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hari ini (31/12). Apapun kebijakan baru nanti, mulai awal tahun 2015 harga BBM bersubsidi seharusnya semakin murah dari saat ini Rp 8.500 per liter untuk premium dan solar Rp 7.500 per liter. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, memastikan pemerintah mengu.

(Liputan6) Tanggapan DPR Soal Kebijakan Harga BBM Baru

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil akan mengumumkan penetapan harga baru untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan berlaku mulai 1 Januari 2015.Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengaku tak berharap harga BBM turun. Pihaknya hanya akan menunggu seperti apa harga baru BBM bersubsidi yang d.

(Blog Waspada) Kurtubi Nasdem Dukung Penghapusan BBM Premium

JAKARTA - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi menyambut baik rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas terkait peniadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88(premium). Keputusan itu patut diapresiasi mengingat Indonesia sudah cukup bergantung dengan negara lain dalam memperoleh pasokan BBM bagi kepentingan nasional."Saya melihat niat mereka baik. Lagipula di Asia Tenggara tid.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha: Komisi VII Akan Panggil Menteri Sudirman Jelaskan Kebijakan BBM

Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kebijakan pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium. "Menurut kami, kebijakan itu berimplikasi luas ke rakyat. Setelah DPR reses, pemanggilan Menteri ESDM akan jadi agenda utama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Yudha saat dihubungi Kompas.co.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha-Komisi VII: Jokowi Langgar Pasal 33 UUD45 Terkait Kebijakan BBM

Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar) Satya Yudha menyayangkan kebijakan pemerintah mencabut subsidi bagi bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Menurut dia, kebijakan itu merupakan bentuk pelepasan harga suatu komoditas kebutuhan rakyat ke mekanisme pasar. "Jokowi jelas melanggar Pasal 33 UUD 1945. Karena di pasal itu tak memperbolehkan suatu harga komoditas dilepas ke mek.

(okezone) Agus Hermanto-Wakil Ketua DPR: Langkah Jokowi Turunkan Harga BBM Sudah Benar

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sudah benar. Pasalnya, harga minyak dunia memang sedang mengalami penurunan. "Kalau seandainya diturunkan memang sudah benar karena harga minyak dunia tidak ada kenaikkan," kata Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/12/2014). Agus mengatakan, kebijakan tersebut pa.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita