JejakParlemen

Kategori Berita

(SindoNews.com) Arcandra Tahar Pertimbangkan Lebur Pertamina dan SKK Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, semangat revisi Undang-undang (UU) Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) adalah untuk memperkuat national oil company (NOC) dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Menurutnya hal ini demi mewujudkan kedaulatan energi nasional. Dia mengaku, saat ini pihaknya tengah mengkaji berbagai kemungkinan .

(DetikNews) Cadangan Migas RI Jadi Aset Pertamina, Ini Manfaatnya

Jakarta - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)0 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Energi dan Migas yang diselenggarakan di Hotel Fairmont, Jakarta, hari ini, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan keinginannya agar revisi UU Migas dapat memperkuat BUMN perminyakan, yaitu PT Pertamina (Persero).Caranya dengan mengalihkan cadangan migas nasional yang saat ini dikuasai kepada .

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(Tempo.co) Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.Pel.

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 A.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan Dexlite, jenis solar baru dengan CN 51, di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 15 April 2016.Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang mengatakan peluncuran dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Ada 33 SPBU yang disiapkan saat ini," katanya di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat.Tersedia 33 SPBU yang menyediakan Dexlit.

(Liputan6.com) Pertamina Likuidasi Petral, Bagaimana Nasib Pekerjanya?

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) telah melikuidasi Petral Group. Seiring dengan langkah ini, Pertamina membebastugaskan karyawan Pertamina Energi Trading Limited (Petral) yang terindikasi melakukan kecurangan semasa bekerja. Bahkan, diantara karyawan ada yang sedang menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan setelah d.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) Skema Tarif Progresif Dwelling Time Bakal Diperbarui Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana untuk memperbarui skema tarif progresif waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelindo II pada pekan depan. "Tarif yang berlaku hari ini akan kami ubah lagi pada Senin, 21 Maret 2016," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bay M. Hasani di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.Bay mengatakan tarif progresif terbaru seb.

(SindoNews.com) BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat.

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) Transaksi Gelap 8.000 Liter Solar di Selat Bali Digagalkan

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Satpolair Polres Banyuwangi menggagalkan transaksi gelap 8.000 liter solar di wilayah selat Bali. Kasat Polair Polres Banyuwangi AKP Basori Alwi menjelaskan, modus yang dilakukan pelaku adalah memindahkan solar dari kapal tugboat Fortuna Andre ke KM Sarana Sukses yang mengangkut pupuk menuju Lombok. Pemindahan solar dilakukan di Selat Bali menggunakan selang gulung dan jug.

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(DetikNews) RI Akan Impor 100.000 Ton Jagung di Februari 2016

Jakarta -Untuk mengendalikan impor jagung agar tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, pada tahun ini pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor. Rekomendasi impor jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah dikantongi, tinggal izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bulog menargetkan bisa mulai mendatangk.

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015 - Rapat Komisi 7 dengan Dirut PERTAMINA

Pada 27 Mei 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) membahas evaluasi distribusi dan kesediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang ramadhan dan lebaran 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja: Kami ingin menjelaskan kesiapan PER.

(DetikNews) Jokowi Resmikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terbesar di Indonesia

Jakarta -Tepat pukul 15.50 WITA, Minggu, 27 Desember 2015, Pesawat Kepresidenan Indonesia -1 yang membawa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta rombongan, mendarat di Bandar Udara El Tari Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).Setiba di Bandara El Tari, Jokowi dan rombongan langsung menuju lokasi peresmian Independent Power Producer Pembangkit Listrik Tenaga Surya (IPP P.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Perhubungan - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 15:45 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 37 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum. Ketua .

(OkeZone.com) Hari Ini, Vonis Mandra Dijatuhkan

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan untuk artis Mandra Naih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hari ini, Kamis (17/12/2015). Pemain sinetron 'Si Doel Anak Sekolah' ini, sebelumnya dituntut satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda Rp100 j.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(ANTARA News) Presiden perintahkan PTPN siapkan sedikitnya 10.000 ha untuk buah

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menyiapkan lahan setidaknya 10.000 ha untuk pengembangan komoditas buah nusantara.Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) 2015 di Kampas IPB Baranangsiang, Bogor, Sabtu, mengatakan Indonesia butuh gerakan revolusioner untuk buah nusantara sekali.

Kinerja BRI – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan BRI dan BRI Syariah

Pada 8 September 2015, Komisi 11 melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) membahas kinerja kedua bank tersebut di tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Jon Erizal dari Riau 1. Rapat telah memenuhi kuorum dan dibuka pukul 19.18 WIB. Dalam pembukaan rapat, Jon Erizal berharap sektor perbankan bisa meningkatkan aktivitas eko.

(Tribun News) Pengamat: Audit Petral Era Presiden SBY Hasilnya Tidak Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemeriksaan PT Pertamina Energy Trading Limited (petral) sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun selama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode, tidak ada hasilnya dibandingkan saat ini. "Ketika pemerintahan SBY hasilnya (pemeriksaan Petral nggak jelas," ujar Pengamat energi Marwan Batubara di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta,.

Penyidikan Kasus Pelindo II – Pansus Angket Pelindo II Rapat dengan Kabareskrim

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II mengadakan rapat dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Anang Iskandar pada 21 Oktober 2015 terkait kasus Pelindo II. Rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rapat dihadiri dua belas anggota dari tujuh fraksi. Pemaparan Mitra Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan 1 orang ahl.

Pajak Pelindo II – Pansus Pelindo II Rapat dengan Staf Ditjen Pajak

Tim Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II melakukan rapat pada Rabu, 11 November 2015 dengan Staf Direktorat Jenral (Ditjen) Pajak. Rapat diagendakan pukul 10.00 WIB untuk mendengar penjelasan dari Dirjen Pajak. Rapat baru memenuhi kuorum fraksi dan dibuka pada pukul 12.08 WIB oleh pemimpin rapat, Rieke Diah Pitaloka dari Jawa Barat 7. Pemantauan Rapat Fraksi PDIP: Oleh Sukur H. Nababan da.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

(Liputan6.com) Pemerintah Lelang 27 Wilayah Kerja Panas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan listrik yang berasal dari energi panas bumi dapat mencapai 7,1 gigawatt (GW) pada 2025. "Diharapkan pengembangan panas bumi pada 2025 menjadi 7,1 GW atau 7.100 MW, "kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, Senin (2/11/2015) di Jakarta. Guna mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan 27 wilayah kerja pana.

(Harian Terbit) Pelindo II Perluas Pelabuhan Cirebon Hingga 50 Hektare

Cirebon, HanTer - General Manejer Pelindo II cabang Cirebon Hudadi Soerja Djanegara, mengatakan, pelabuhan yang juga dikomandoi oleh RJ Lino, pada tahun 2016 akan diperluas hingga 50 hektare, dan akan dijadikan sebagai pelabuhan umum bukan lagi sebagai pelabuhan batu bara."Pelabuhan akan diperluas dan perlu diketahui bahwa pelabuhan di Cirebon bukan pelabuhan batu bara, pelabuhan ini adalah pe.

(Rimanews) PMN Ditolak DPR, Pemerintah Tak Kapok Ajukan di APBN-P 2016

Rimanews - Pemerintah akan tetap mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam APBN Perubahan 2016, setelah sebelumnya DPR menolak dimasukkan dalam APBN 2016. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil meskipun ditangguhkan oleh parlemen, pemerintah akan mencoba kembali untuk mengajukan PMN melalui pembahasan APBN-Perubahan (APBN-P) 2016. Pemerintah, kata Sofyan, juga .

Pelindo II, Dwelling Time Tanjung Priok – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Dirut Pelindo II, R.J. Lino

Pada tanggal 30 Juni 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pelindo II (Persero), R.J. Lino. Rapat ini merupakan lanjutan dari rapat sebelumnya yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2015. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Achmad mencabut skors rapat sebelumnya. Selanjutnya, Achmad meminta penjelasan Lino terkait penyebab dwelling t.

Laporan Keuangan 2014 BP Batam – Rapat Komisi 6 dengan Kepala BP Batam

Pada tanggal 19 Agustus 2015, Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Mustofa Widjaja tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Setelah membuka rapat, pimpinan segera mempersilakan mitra untuk memberi pemaparan terkait. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan BP Batam, Musto.

(ANTARA News) DPR Setujui Penyertaan Modal Rp34,32 triliun ke 23 BUMN

(ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 badan usaha milik negara (BUMN)."Komisi VI menyetujui PMN Rp34,32 triliun kepada BUMN yang diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM," kata Ketua Komisi VI .

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(Kompas.com) Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji 12 Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (16/9/2015) ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga rata-rata secara nasional elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 142.000 menjadi Rp 135.300 per tabung. Harga tersebut turun rata-rata Rp 6.700 per tabung. Besar penurunan harga sebesar Rp 6.400 sampai Rp 17.900 per tabung. Sementara itu, harga di tingkat agen daerah bervariasi, mulai dari Rp 132.800 hingga Rp 157.4.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adala.

(Liputan6.com) Ini Penjelasan Pertamina Soal Avtur RI Lebih Mahal dari Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan [Ignasius Jonan] menyatakan harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia yang dijual PT Pertamina (Persero) lebih mahal ketimbang harga internasional. Apa alasan Pertamina membandrol harga avtur lebih mahal? Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, Pertamina harus memasok avtur ke bandara di seluruh Indonesia. Sementara di sisi lai.

(Liputan6.com) PLN Bangun Pembangkit Gas Rp 1,89 Triliun di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 megawatt (MW). PLN mengandeng perusahaan pelat merah lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pembangunan pembangkit listrik ini.Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Amin Subekti mengatakan, nilai invest.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika - Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KPI, Dewan Pers, KIP dan ANTARA

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Dewan Pers, Kantor Berita ANTARA (KBA) dan Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait realisasi anggaran di 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Tantowi Yahya dari DKI 3. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pem.

Rencana Strategis TVRI & RRI - Rapat Komisi I dengan TVRI & RRI

Pada 10 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Radio Republik Indonesia (Dirut RRI) dan Direktur Utama Televisi Republik Indonesia (Dirut TVRI) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Ahmad Hanafi Rais dari Yogyakarta. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirut R.

(DetikNews) Kimia Farma Bangun Pabrik Obat di Bandung Rp 978 Miliar

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan produk herbal yang terus meningkat. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik kelima yang dimiliki dan dikelola perusahaan.Pabrik Perusahaan Farmasi pelat merah terbesar di Indonesia ini dibangun di kawasan industri Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan investasi.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Sekolah Tinggi Perikanan, Perum Perindo dan PT. Perikanan Nusantara

Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

RAPBN Tahun 2016: Badan Urusan Logistik - Rapat Komisi 4 dengan Bulog

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog: Fraks.

(DetikNews) Aneh, 80% Trader Gas di RI Hanya Bermodal Kertas

Jakarta -Sektor gas bumi juga menjadi salah satu fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera dibenahi. Pasalnya sektor ini dikuasai oleh trader-trader atau makelar gas yang hanya bermodal kertas, dan hanya menyusahkan masyarakat saja.Wakil Ketua Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fanshurullah Asa mengakui, 80% trader gas yang ada di Indonesia justru trad.

(Kompas.com) Promosikan Wisata Bahari Pelni, Kemenpar Keluarkan Dana Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata memberikan bantuan promosi senilai Rp 10 miliar kepada PT Pelni dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.“Kita bantu dana promosi ke Pelni senilai Rp 10 miliar,” kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Keme.

(Kompas.com) Bangun Rumah Murah, Perumnas Minta Dana PMN Rp 1 Triliun Segera Cair

KOMPAS.com - Perum Perumnas sudah resmi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Nilai ini merupakan setengahnya dari yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, hingga saat ini, dana tersebut belum juga turun. "Yang bisa memastikan Kementerian Keuangan. Kita sih maunya besok cairnya," ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arif Sugoto di kanto.

(MetrotvNews) Percepat Program 35 Ribu MW, Dua Kebijakan Siap Meluncur

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan menerbitkan dua kebijakan sebagai upaya mempercepat terealisasinya program 35 ribu megawatt (mw) dalam kurun waktu lima tahun.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said akan segera menyiapkan dua Peraturan Menteri (Permen) untuk membantu mempercepat program besar yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla ini."Akan ada .

Rencana Strategis Kementerian BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri BUMN

Pada 23 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno terkait kinerja Kementerian BUMN (KemenBUMN) di 2014 dan rencana strategis KemenBUMN di 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Rapat dihadiri oleh 40 dari 48 anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

Kenaikan Harga BBM - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Ketua SKK Migas dan Dirut Pertamina

Pada 30 Maret 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Sudirman Said, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi (SKK Migas) dan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM.

(VivaNews) Penggabungan BUMN Energi Bisa Tingkatkan Produksi Migas RI

Sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. VIVA.co.id - Belakangan ini muncul wacana penggabungan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas (migas), PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Bila terwujud,merger ini dinilai akan mampu meningkatkan produksi migas nasional. Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengakui peleburan dua Badan Usaha.

(MetrotvNews) Waskita Karya Realisasikan Akuisisi 90% Tol Bakrie

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah berhasil menambah modal disetor dan ditempatkan ke Waskita Toll Road selaku anak usaha perseroan sebesar Rp552,15 miliar."Waskita Karya telah menambah modal disetor dan ditempatkan ke anak usahanya, Waskita Toll Road sebesar Rp552,15 miliar. Atas penambahan modal ini belum dibuatk.

(Tribun News) Eranya Bahan Bakar Nabati Dimulai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Era pengembangan BBN biodiesel akhirnya dimulai. Ini ditandai dengan kepastian dimulainya pungutan dana pengembangan sawit per 16 Juli 2015. Direktur Utama BPDP Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan perhatian lebih kepada pengembangan BBN biodiesel sebagai wujud tekad pemerintah era jokowi untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar.

(Tribun News) Pemerintah Akan Kaji Ulang Pola Pemberian Subsidi Listrik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pola pemberian subsidi listrik untuk masyarakat tidak mampu akan kembali dibahas. Pasalnya dengan pola subsidi yang diterapkan selama ini melalui PLN, terjadi banyak salah sasaran subsidi. Demikian kata Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2015). "Hanya orang-orang yang benar-benar tidak mampu (yang) membayar listrik su.

Sinergi antara Pertamina dan PGN - Rapat Komisi 7 dengan Pertamina, PGN dan KemenBUMN

Pada 15 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melanjutkan RDP tanggal 7 April 2015 yang lalu dan juga pembahasan kemungkinan sinergi antara Pertamina dan PGN. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

Hukum & Kearifan Lokal - Komisi 3 Fit & Proper Test Calon Hakim Agung Suhardjono

Rabu, 1 Juli 2015 Komisi 3 DPR-RI mengadakan uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) kepada calon Hakim Agung Suhardjono. Suhardjono kali ini mengajukan diri sebagai calon Hakim Agung untuk ketiga kalinya. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3, Benny K Harman Fraksi Demokrat dari NTT1 . Rapat dimulai pukul 15.00 WIB, calon memaparkan proposal serta visi & misinya lalu dilanjutkan .

Kinerja PT. Pelindo 1 – Rapat Komisi 6 dengan PT.Pelindo 1 dan Dirjen BUMN

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi. Pemaparan Mitra Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalam.

(Rimanews) Total dan Inpex Sepakat Dapat Jatah 30% Saham Blok Mahakam

Rimanews - Perusahaan migas Perancis Total E&P Indonesie menyepakati penawaran 30 persen porsi saham Blok Mahakam bersama Inpex. Jatah tersebut berarti lebih rendah dari permintaan Total yang sebesar 35 persen. "Total dan Inpex sudah setuju masuk membeli 30 persen saham Blok Mahakam dalam pertemuan hari ini," kata, kata Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam di Jakarta, Rabu malam (8/7.

(MetrotvNews) Blok Mahakam, Total Penuhi Undangan Pertamina

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Total E&P Indonesie direncanakan akan memenuhi undangan PT Pertamina (Persero) setelah diumumkannya pembagian saham atas Blok Mahakam beberapa waktu lalu.Berdasarkan informasi yang didapatkan Metrotvnews.com, rencananya Rabu 8 Juni 2015 pertemuan akan dilakukan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta."Besok, ada follow up Pertamina undang kami dan kami akan datang,&.

(DetikNews) Menteri Jonan Minta Penyewa Komersil yang Lalai Diputus Kontrak

Jakarta - Pasca kebakaran di JW Lounge di Terminal 2E Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meminta Direktorat Bandara Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit terhadap para penyewa ruang komersil.Staf Khusus Menhub Hadi M Djuraid, mengatakan audit adalah guna mengetahui serta memastikan terjaminnya aspek keamanan dan keselamatan bandara."Jika ada penyew.

(Warta Ekonomi Online) Telkom dan TBIG Perpanjang Perjanjian Tukar Guling Saham

WE Online - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan perjanjian penukaran saham bersyarat antara anak usaha perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan diperpanjang. Vice President Investor Relations Telkom Andi Setiawan mengatakan kedua pihak telah menyetujui rencana perpanjangan perjanjian tersebut. "Perjanji.

(Inilah.Com) Komisi VI DPR Tolak Rencana Tukar Saham Telkom

INILAHCOM - Komisi VI DPR RI menolak rencana pertukaran saham (share swap) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).Penolakan itu merupakan kesepakatan rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Deputy Bidang Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015)."Komisi VI DPR RI menegaskan. Kemba.

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

Bank Negara Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan BNI

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni: Visi BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misi dan arah BNI hingga tahun 2018 adalah m.

Bank Mandiri - Rapat Komisi 11 dengan Bank Mandiri

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin: Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham. Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliu.

PGN, Pertamina dan PLN - Rapat Komisi 6 dengan PGN, Pertamina dan PLN

Pada 7 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) terkait kinerja keuangan perusahaan, aset dan anak perusahaan, rasio kebutuhan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dan jadwal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN. Rapat dipimpin oleh Ketua Kom.

(Kompas.com) Anggota Komisi V: Terlalu Banyak "Kepala", Sistem Pelabuhan Jadi Kacau

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di pelabuhan disebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi. Padahal, idealnya, di negara-negara maju, pelabuhan dikendalikan oleh satu orang kepala. "Tapi, di kita, ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain," kata Anton di Gedung DPR, Jumat (19/6/2015). Selain itu, lanjut.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Antara News) Komisi I DPR dukung penguatan RRI dan TVRI

Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR, Gamari Soetrisno, mengatakan, Komisi I DPR mendukung penguatan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI). Salah satu bentuk penguatan itu adalah dengan memberikan anggaran yang cukup. "Komisi I DPR RI mendorong pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang cukup bagi RRI dan TVRI,&.

RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan KADIN

Pada 31 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto terkait pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KADIN, Suryo Bambang Sulisto antara lain: Peran BUMN harus lebih sinergi dengan peran swasta dan koperasi. Selama ini masih kurang sine.

Aneka Tambang & Waskita Karya - Rapat Komisi 6 dengan PT.Aneka Tambang Tbk & PT.Waskita Karya Tbk

Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang jasa konstruksi PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT. Waskita Karya Tbk (Waskita) beserta Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (Deputi MenBUMN) bidang Jasa Konstruksi terkait kinerja BUMN di bidang jasa konstruksi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana dari Jatim 3. RDP seharusn.

Persiapan MEA 2016 - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BKPM dan Kepala BSN

Pada 6 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), AAGN Puspayoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bambang Prasetya, terkait pen.

Perhutani - Rapat Komisi 6 dengan Perum Perhutani

Pada 1 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani I (Perhutani) terkait status evaluasi kinerja Perhutani di 2014. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perhutani antara lain: Tiga tahun terakhir volume produksi berkisar 900.000-950.000 m3 hasil kayu per tahun. Pendapatan Perhutani di 2010 adalah Rp.2,87 Triliun (audited) dan di 2014 adalah Rp..

BPKP - Rapat Komisi 11 dengan BPKP

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 30 Maret 2015 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi kinerja dan permintaan anggaran BPKP. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11, Gus Irawan Pasaribu. Gus Pasaribu membuka rapat dengan memberi selamat kepada Kepala BPKP yang baru dilantik. Gus Pasaribu berharap BPKP, sebagai auditor internal Pemerintah, dap.

RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Deputi Perundang-Undangan dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Setjen DPR-RI

Pada 30 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan (Deputi PUU) dan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) terkait persiapan Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6, Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan.

BUMN Pariwisata - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan PT.ITDC dan PT.TWC

Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang pariwisata, PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC) dan PT.Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC) terkait rencana peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia di 2015. Pemantauan Rapat Berikut adalah beberapa respon dari F.

Serikat Pekerja PLN Menolak Privatisasi Listrik Nasional – Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Pada 21 Mei 2015 pukul 15.03 WIB, Komisi 6 DPR-RI kedatangan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan audiensi di ruang rapat Komisi 6. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir. Pemimpin rapat membuka audiensi dengan SP PLN dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat kali ini membahas UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional. Pemaparan Mitra Beri.

Perbaikan Pada UU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Profesor Zainal A Mochtar 31 Maret 2015

Kondisi ideal BUMN akan berdampak positif dalam pembangunan negara. Namun, menurut Komisi 6, saat ini di Indonesia masih banyak permasalahan yang terjadi di tubuh BUMN sendiri. Oleh karena itu Komisi 6 DPR-RI sepakat untuk membentuk RUU BUMN untuk mengganti UU No 19 tahun 2003. Pada 31 Maret 2015 diadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof Zainal A Mochtar yaitu pakar hukum tata negara .

Sasaran Strategis Sucofindo - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan PT Sucofindo

Rabu 15 April 2015 berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi 6 DPR-RI di gedung Nusantara 1 bersama salah satu BUMN yaitu PT.Sucofindo (Sucofindo) membahas sasaran strategis Sucofindo sampai dengan 2019. Rapat ini dipimpin sekaligus dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari fraksi Demokrat dari Jatim 3. Pemimpin rapat menyatakan rapat memenuhi kuorum karena terdapat 25 ang.

Serikat Pekerja bersuara ke DPR - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PT KAI dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari

Agenda Komisi 6 DPR RI adalah melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Perwakilan Serikat Pekerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Serikat Pekerja PT DOK Perkapalan Kodja Bahari secara bersamaan pada tanggal 21 Mei 2015. RDPU komisi 6 ini dipimpin oleh Azam Usman, dari Fraksi Partai Demokrat. Pemaparan Serikat Pekerja PT KAI Sejak tiga tahun terakhir, para pekerja PT KAI mengeluhkan tentang ma.

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 dengan Serikat Pekerja Outsourcing di BUMN (GEBER BUMN)

Rabu 20 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Geber BUMN atau Gerakan Bersama Pegawai Badan Usaha Milik Negara. RDPU dibuka oleh pemimpin rapat dan tetap dilanjutkan meski anggota dewan yang hadir pun tidak lebih dari 20 orang & tidak mencapai kuorum karena RDPU tidak menetapkan syarat kuorum. Agenda RDPU k.

Kualitas Keamanan Penerbangan- Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 5 dengan Asosiasi Pilot Garuda & Federasi Pilot Indonesia

Komisi 5 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia pada Selasa, 7 April 2015. Perwakilan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia hadir pukul 13.38 WIB. Ketua Komisi 5 Fary Djemy Francis dari Fraksi Gerindra Dari Nusa Tenggara Timur 2 membuka rapat. Agenda RDPU yaitu Panitia Kerja (PANJA) untuk meningkatkan kualitas keam.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.

Kimia Farma, Indo Farma & Bio Farma - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dan Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategi Kementrian BUMN RI, Kimia Farma, Indo Farma dan Bio Farma

Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategi Kementrian BUMN RI, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Indo Farma (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) pada Kamis 16 April 2015. Ketua Rapat Bambang Haryo dari Jawa Timur 1 membuka rapat. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 6.

(Berita Satu) Soal Tender Listrik, DPR Akan Panggil Dirut AP II

[JAKARTA] DPR akan memanggil Dirut PT Angkasa Pura II untuk mempertanyakan hasil tender peningkatan kapasitas listrik di Bandara Soekarno-Hatta yang dimenangkan oleh PT Nindya Karya (NK). Menurut informasi yang diterima Anggota Komisi VI DPR, Lili Asdjudiredja, ada kejanggalan dalam proses tender, penentuan pemenang, maupun pengerjaannya. "Saya mendapat informasi yang kurang positif terkait te.

Adhi Karya, Waskita Karya & Antam - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN Mengenai Right Issue serta Penyertaan Modal Negara (PMN)

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Adhi Karya, PT. Waskita Karya dan PT. Antam, pada hari Senin 20 April 2015. Rapat dipimpin oleh Ahmad Hafisz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI/F-FPAN) Dapil Sumatera Selatan 1 dan didampingi oleh Dodi Reza Alex Nurdin (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PG) Dapil Sumatera Selatan 1, dan Mitra Ke.

(Kompas) Pengelolaan Blok Mahakam, Pertamina Talangi Saham Partisipasi

PT Pertamina (Persero) mengaku sanggup menyediakan dana talangan bagi daerah dalam skema saham partisipasi Blok Mahakam. Skema itu dinilai dapat mencegah pemburu rente dalam saham partisipasi sehingga daerah mendapat manfaat. Pemerintah berniat mengatur ketat mekanisme saham partisipasi. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, secara finansial, pihaknya tidak keberatan dengan skema dana.

Penyertaan Modal Negara untuk BUMN - Rapat Kerja Komisi 6 dan Menteri BUMN

Pada 5 Februari 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno (MenBUMN) terkait anggaran yang diajukan oleh KemenBUMN untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P t.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha: Komisi VII Akan Panggil Menteri Sudirman Jelaskan Kebijakan BBM

Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kebijakan pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium. "Menurut kami, kebijakan itu berimplikasi luas ke rakyat. Setelah DPR reses, pemanggilan Menteri ESDM akan jadi agenda utama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Yudha saat dihubungi Kompas.co.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita