JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua

PRESIDEN Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hari ini. Beberapa agenda termasuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai. "Di bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Presiden akan mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10). T.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(Tempo.co) Angkutan Pedesaan Menjerit, Butuh Bantuan Pemda

TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah daerah diminta berpihak kepada angkutan pedesaan, karena terancam punah. “Peran pemerintah belum kelihatan. Padahal angkutan pedesaan itu kewenangan tingkat dua,” kata Kepala Puslitbang Transportasi Jalan dan Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Sigit irfansyah, dalam diskusi angkutan pedesaan, di Semarang, Selasa (19/4).Menurut Sigit, kepedulian angkutan pedes.

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

(Tempo.co) DPR Diminta Ikut Awasi Rekrutmen Pendamping Dana Desa

TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 400 orang dari Aliansi Forum Pendamping Dana Desa mendatangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengadukan soal pelanggaran dan politisasi proses rekrutmen tim pendamping desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi."Kami ingin sampaikan bagaimana persoalan sebenarnya terkait pendamping dana desa," ujar Sekretaris Aliansi Forum .

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Revisi UU Otsus, Dinilai Sebagai Jalan untuk Membangun Kesejahteraan Papua

Jakarta - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Jika dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 hanya ada 9 sektor strategis pembangunan, maka dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan. Di a.

Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN

Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.

Kepegawaian Perangkat Desa – Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia

Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Audiensi pada 30 November 2015 dengan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Rapat diagendakan untuk mendengarkan keluhan PPDI tentang kepegawaian, anggaran, dan isu lainnya yang merupakan tugas-tugas konstitusi Komisi 2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Pemaparan Mitra PPDI: Meminta.

Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)

Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.

Status CPNS dan Kebijakan Gubernur Banten – Audiensi Komisi 2 dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum CPNS Konawe, serta Perwakilan Warga Tangerang

Pada 18 November 2015, Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Konawe, serta Perwakilan Warga Kabupaten Tangerang untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3. Dalam pembukaan rapat, Wahidin memperkenalkan anggota-anggota komisi 2 yang hadir pada rapat. Wa.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016: Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPERA dan MenDes

Komisi 5 pada 24 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk mengambil keputusan atas pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 20.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenDes

Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Dj.

(Liputan6.com) Menkes Nila Moeloek Lepas 553 Dokter ke Seluruh Pelosok Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati puncak Hari Kesehatan Nasional ke-51, Kementrian Kesehatan menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti sekitar 2 ribu peserta. Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan RI juga melepas 553 dokter muda ke seluruh pelosok Indonesia. 553 dokter muda yang usianya di bawah 35 tahun tersebut, sudah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Nantinya ratusan dok.

(Harian Terbit) Kemenkeu Klaim Penyaluran Dana Desa Sudah Capai 80 Persen

Jakarta, HanTer - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, dana desa yang tersalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah mencapai Rp16,6 triliun atau sekitar 80 persen dari pagu Rp20,7 triliun."Telah tersalurkan Rp16,6 triliun atau 80 persen dari pagu dana desa (di APBNP). Itu dari penyaluran tahap pertama Rp8,3 triliun dan tahap kedua Rp8,3 tril.

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - Rapat Badan Anggaran dan Sekretariat Kementerian Keuangan

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Juni 2015 dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan transfer daerah dan Dana Desa untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dari Jatim 11. Pemaparan Mitra Berikut adal.

(DetikNews) Menteri Desa Apresiasi Penggunaan Dana Desa di Cangkringan Sleman

Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa-desa di kawasan tersebut, dana desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakatnya.Marwan mengatakan, pemakaian dana desa di kecamatan Cangkringan sudah cukup bagus karena bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Marwan meminta program diperluas dan peliba.

(Tribun News) Baru 72 Kabupaten-Kota yang Sudah Menyalurkan Dana Desa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dari 434 kabupaten/kota penerima dana desa, baru 182 kabupaten-kota yang sudah melaporkan ke pemerintah. Dirjen Perimbangan, Kementerian Keuangan, Boediarso, mengatakan dari 182 kabupaten-kota, 72 di antaranya melaporkan sudah menyalurkan dana tersebut ke desa. "72 dua kabupaten/kota sudah menyalurkan 100 persen, itu total Rp 2,3 triliun. Kemudian 80 kabupaten menyalu.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Sekolah Tinggi Perikanan, Perum Perindo dan PT. Perikanan Nusantara

Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Asosiasi-Asosiasi Nelayan

Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay.

(ANTARA News) Mensos : KUBE tingkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Lebak (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga."Kami minta masyarakat dapat mengembangkan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga melalui bantuan KUBE itu," kata Khofifah di hadapan penerima PKH di Kabupaten Lebak, Sabtu.Menurut dia.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh - Rapat Komisi 4 dengan Kemenpan-RB, Kementan, KemenLHK dan BKN

Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.

UU Desa dan Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan MenPDT, Mendagri, Mensesneg dan Menkeu

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (MenPDT) Marwan Jafar, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno dan Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro terkait UU Desa dan Dana Desa. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menkeu: Terkait dengan payung.

Rencana Strategis Kementerian Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial

Pada 23 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa terkait evaluasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemensos untuk 2016.. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa: Per 20 April 2015 Kemensos sudah mencapai realisasi 45,56% dari APBN. Kemensos beru.

Dana Desa - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Desa & Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 6 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggl (MenPDT) Marwan Jafar terkait dana desa dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) Desa. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 27 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenPDT, Marwan Jafar.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Rimanews) Ini Penyebab Koperasi Indonesia Tak Maju-maju

Rimanews - Satu per satu koperasi di Indonesia mati. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membeberkan penyebab mengapa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal tahun ini usianya sudah 68 tahun. "Kita selalu berpikir tentang kuantitas koperasi bukan kualitas itulah sebabnya kenapa koperasi kita terus seperti ini," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, K.

(Kompas.com) Pemerintah Tidak Talangi Pengusaha Korban Lapindo

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo. Hal itu terkait protes para pengusaha korban lumpur Lapindo yang menilai pemberian dana talangan ganti rugi Lapindo tidak adil.Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah .

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .

(Warta Ekonomi Online) Menteri Koperasi Bekukan 62.000 Koperasi

WE Online - Puluhan ribu koperasi di Indonesia, yang dianggap tidak aktif dibekukan oleh Menteri Koperasi Dan UKM Anak Agung Puspayoga. Hal tersebut ia sampaikan langsung, saat meluncurkan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (27/6/2015). "Kami lakukan verifikasi terhadap ratusan ribu koperasi di Indonesia. Sebanyak 62 ribu kami bekukan, karena tidak aktif.

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

Bank Negara Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan BNI

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni: Visi BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misi dan arah BNI hingga tahun 2018 adalah m.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

BPKP - Rapat Komisi 11 dengan BPKP

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 30 Maret 2015 dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait evaluasi kinerja dan permintaan anggaran BPKP. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11, Gus Irawan Pasaribu. Gus Pasaribu membuka rapat dengan memberi selamat kepada Kepala BPKP yang baru dilantik. Gus Pasaribu berharap BPKP, sebagai auditor internal Pemerintah, dap.

Pemekaran Kabupaten Boliyohuto - Audiensi Komisi 2 dengan DPRD Gorontalo

Kamis, 21 Mei 2015 Komisi 2 DPR RI mengadakan Audiensi dengan DPRD Gorontalo. Rapat dibuka oleh Ahmad Riza Patria dari Gerindra dari Jabar 3 yang dihadiri oleh empat anggota dewan. Agenda rapat kali ini membicarakan tentang pemekaran Kabupaten Boliyohuto. Pemaparan Mitra Menurut Pemerintah daerah Gorontolo, dari segi kajian ekonomi semua unsur sudah siap untuk dilakukannya pemekaran Kabupaten Boli.

(Kompas) Terancam Stagnan

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan di daerah-daerah yang menggelar pemilu kepala daerah serentak 2015 terancam stagnan. Pasalnya, anggaran pembangunan tersedot untuk pilkada. Namun, Kementerian Dalam Negeri meyakinkan bahwa pembangunan tidak akan terhambat. Menurut Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), ruang fiskal dari sedikitnya 143 dari total 269 daerah y.

BKKBN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan BKKBN

Pada Rabu 15 April 2015 Komisi 9 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait koordinasi program BKKBN dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Ketua Rapat Syamsul Bachri dari Sulawesi Selatan 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 12 orang. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 9 yang .

(Berita Satu) DPR Desak Pertanggungjawaban Dana Desa Melalui Sistem IT

[JAKARTA] Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Lukman Edy mengatakan, Komisi II DPR mendesak Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk menyediakan pertanggungjawaban dana desa melalui sistem Teknologi Informasi. "Kita mendesak pertanggungjawaban dana desa melalui sistem IT," katanya saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

(MetroTVNews.com) DPR Optimistis Kementan Bisa Swasembada Pangan

Metrotvnews com, Jakarta: Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edi Prabowo mengatakan, upaya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mempercepat peningkatan pangan khususnya padi, jagung dan kedelai tahun ini patut diapresiasi. Terlebih, dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun target pangan sebesar 3,6 juta ton tahun ini seharusnya dapat tercapai." Kami Komisi IV secara tegas selalu me.

Bank Rakyat Indonesia - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan PT BRI

Pada tanggal 6 April 2015 Komisi 11 (Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI terkait kinerja BRI. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Fraksi Golkar. Pemaparan Mitra Direktur Utama BRI Asmawi Syam, memaparkan beberapa hal antara lain: BRI berperan dalam mendorong pemerataan pembiayaan ke daerah. Konsen BRI adalah UMKM (Us.

(Harian Kompas) Perangkat Desa Biayai Kegiatan Operasional Desa

TEMANGGUNG, KOMPAS — Sejumlah perangkat desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, terpaksa membiayai kegiatan operasional desa dengan uang pribadi mereka. Hal ini dilakukan karena mereka belum mendapatkan kejelasan tentang sumber dana untuk ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Budi Rahayu, Sekretaris Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, mengatakan, karena tidak ada dana yang ter.

(Harian Kompas) Dana Desa Berpotensi Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat diharapkan dapat mengawal pencairan dana desa dengan lebih ketat, termasuk dengan menetapkan kebijakan, salah satunya meningkatkan keterlibatan warga desa. Pasalnya, dana desa rawan dipangkas oleh sejumlah oknum dalam pemerintahan, terutama untuk membiayai kebutuhan jelang pelaksanaan pilkada serentak. Tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk desa Rp .

(Kompas) Opini tentang UU Desa: Mantra Membangun Desa

Mantra Membangun Desa Promosi ”1 desa 1 miliar” pada Pemilu 2014 adalah mantra politik yang diucapkan dalam banyak pertemuan politik saat itu. Meski materi itu bukanlah gagasan para kandidat, melainkan bersumber dari UU No 6/2014 tentang Desa, daya tarik materi kampanye itu sempat memukau masyarakat yang mengimpikan pembangunan desa dengan paradigma desa membangun menuju kesejahteraan dan keadil.

(Kompas) Baru 28 Kabupaten Penuhi Syarat Terima Dana Desa

Distribusi dana desa yang seharusnya dimulai April ini masih terkendala. Hingga kini, dana desa baru bisa didistribusikan ke 28 kabupaten. Pemerintah belum bersedia mencairkan dana desa karena mayoritas daerah belum dapat memenuhi persyaratan untuk pencairan dana desa. "Dari seluruh Indonesia baru 28 kabupaten yang siap untuk April ini," kata anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, Bu.

KemenPDT - Rapat Kerja Komisi 5 dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

Pada 10 Februari 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDT), Marwan Jafar terkait anggaran yang diajukan oleh KemenPDT dalam RAPBN-P dan pembahasan implementasi UU#6 Tahun 2014 (“UU Desa”) Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan .

DAU, DAK, Transfer Daerah, Desa, DIY, OTSUS - Rapat Kerja Badan Anggaran dan Menteri Keuangan

Pada 10 Februari 2015 Badan Anggaran mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan (Menkeu) terkait anggaran yang diajukan pemerintah untuk desa, transfer daerah, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana DIY dan dana Otonomi Khusus (Otsus) dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Ne.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita