JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(Media Indonesia) Presiden Menerapkan Program BBM Satu Harga di Papua

PRESIDEN Joko Widodo akan mengunjungi Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua, hari ini. Beberapa agenda termasuk meresmikan Bandara Nop Goliat Dekai. "Di bandara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Presiden akan mencanangkan Program Satu Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Papua," kata Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin melalui keterangan tertulis, Selasa (18/10). T.

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat

Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meminta masyarakat memahami bahwa keinginannya untuk memberikan ekspor konsentrat tidak berlaku pada semua komoditas tambang, namun melainkan pada komoditas tertentu yang memang belum memungkinkan untuk dilakukan hilirisasi pada saat ini. Untuk itu katanya, melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 merupa.

(TigaPilarNews) Menperin: Harga Gas Industri Turun Awal Tahun 2017

Tigapilarnews.com – Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada awal Januari 2017 mendatang. “Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, harga gas industri harus di turunkan, mudah-mudahan awal Januari sudah bisa diturunkan ,” ujar Airlangga saat ditemui di Jababeka Tenant Award, senin (10/10/2016) sore. Airlangga menambahkan jika n.

(TribunNews) Munculkan Opini Seolah Orang Kaya yang Selama Ini Sembunyikan Hartanya Sebagai Pahlawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di mata internasional, program pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai sukses setelah pada tahap pertama pelaksanaannya, program ini mampu meraup dana 7 miliar dollar AS. Namun, kritik terhadap program ini juga terus mengalir sebab skema program ini dinilai hanya menguntungkan kaum kaya yang tidak taat membayar pajak saja. Pemerintah Indonesia mulai menggulirkan progra.

RUU PNBP - Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Anggito Abimanyu

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan pakar perpajakan dan mantan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu terkait masukan atas Rancangan Undang-Undang tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNPB). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 11 Jon Erizal dari Riau 1. RDPU dihadiri oleh 15 dari 47 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai kuor.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(Tempo.co) Menteri Asman: 60 Persen Aparatur Negara Tak Punya Keahlian

TEMPO.CO, Bandung-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, pada pemetaan terakhir diketahui bahwa lebih separuh Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya bisa mengurus administrasi. “Ternyata lebih dari 60 persen ASN kita sekarang itu kemampuannya cuma administratif, yang punya keahlian gak sampai 40 persen,” kata di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 26 Agustus 2016.

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Jakarta -PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.Namun, sempat tersiar kabar pemberian izin ekspor terjadi saat posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat Arcandra Tahar, selama kurang lebih 20 hari. Kabar ini pun disanggah Menteri Koordinator (Menko) K.

(DetikNews) Jokowi Tunjuk Kepala Bappenas Jadi Chief Investment Officer, Ini Tugasnya

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menugaskan bambang sebagai Chief Investment Officer (CIO).Dalam menjalankan fungsinya, Jokowi menjelaskan, Bappenas akan menangani pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Tadi saya juga sudah membicarakan .

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(Tempo.co) DPR: Bank Penyalur KUR Segera Dievaluasi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengemukakan bank penyalur program kredit usaha rakyat (KUR) akan segera dievaluasi karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai harapan."Kami sangat kecewa dengan realisasi program KUR yang dijalankan oleh bank penyalur. Kami banyak menerima aduan dari masyarakat karena mereka dipersulit mengajukan dana KUR meski ada jaminan. Saya .

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Sebut Banyak Koperasi Menganggur

TEMPO.CO, Jakarta - Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jambi tak hanya untuk meresmikan Bandara Internasional Sultan Thaha, tapi juga untuk memperingati Hari Koperasi Nasional ke-69. Dalam kesempatan itu, ia menyebutkan koperasi Indonesia harus banyak berbenah."Ada 212 ribu koperasi di Indonesia, yang aktif hanya 150 ribu. Berarti ada 62 ribu yang enggak aktif. Ini potret apa adanya dan harus d.

(Tempo.co) Apindo Keluhkan Seabrek Kebijakan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha. “Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016. Ia meni.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(DetikNews) 1,9 Juta PNS Masuk Radar Bisa 'Dipecat'

Jakarta - Pegawai Negeri Sipil (PNS) tak lagi bisa bekerja seenaknya. Karena, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang menyusun aturan penataan PNS berbasis kinerja.Tak tanggung-tanggung, PNS yang masuk radar penataan bisa 'dipecat', yakni diberhentikan sebelum masa kerjanya berakhir alias pensiun dini.Berdasarkan catatan Kementerian PAN-RB, jumlah .

(DetikNews) Kapan BI akan Menaikkan Plafon E-Money?

Jakarta -Bank Indonesia (BI) terus memperkuat infrastruktur teknologi untuk mendukung Layanan Keuangan Digital (LKD). Sejalan dengan hal tersebut, BI saat ini sedang mengkaji revisi aturan Layanan Keuangan Digital (LKD).Deputi Gubernur BI Ronald Waas mengatakan, kebutuhan ekonomi masyarakat untuk berbelanja semakin meningkat. Hal itu menjadi alasan BI akan menaikkan jumlah plafon e-money."Nant.

(DetikNews) Siap-siap! 300.000 PNS Bakal Dirasionalisasi Tahun Depan

Jakarta -Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) akan merasionalisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dianggap tidak berkinerja alias malas. Tahun depan ada sekitar 300.000 PNS siap dirasionalisasi.Pelaksanaan rasionalisasi PNS ini, kata Kepala Biro Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, direncanakan dimulai pada ta.

(DetikNews) PNS Malas dan Tak Berkinerja Diusulkan di-PHK, Ini Respons Menkeu

Jakarta -Baru-baru ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) malas dan tidak memiliki kinerja. Hal ini juga dilakukan guna mengurangi beban belanja modal untuk pegawai yang terlalu tinggi. Pemerintah menargetkan pengurangan jumlah PNS hingga satu juta orang sampai 2019.Menter.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 A.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(TigaPilarNews) Akhir Mei Kemenkeu Ketahui Data Pemegang Kartu Kredit

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Mulai 31 Mei 2016, perbankan penerbit kartu kredit harus melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengharapkan tidak ada ketakutan yang berlebihan dari masyarakat. Kebutuhan data bagi Ditjen Pajak hanya untuk menyasar masyarakat yang.

(Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley

TEMPO.CO, Redwood - Kibar Kreasi Indonesia, sebuah start-up teknologi digital asal Indonesia, menandatangani kerja sama dengan GSVlabs, rekanan Google yang telah menginkubasi lebih dari 150 perusahaan, di Silicon Valley, Amerika Serikat, Senin, 16 Mei 2016. GSVlabs bekerja sama dengan Google Launchpad melalui program Pioneer Accelarator, yang tiap tahunnya mengakselerasi sekitar 60 perusahaan star.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Istana: Semua Kementerian dan Lembaga Siap Potong Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan tidak ada kementerian atau lembaga negara yang berkeberatan dengan isi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja. Sebagaimana telah diberitakan, anggaran dipotong sebesar Rp 50,016 triliun."Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada kementerian ataupun lembaga negara yang keberatan," ujar P.

(Tempo.co) Kasus Panama Papers, Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, .

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Tempo.co) Produk Organik Indonesia Bagus, Sertifikasi Jadi Kendala

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sertifikat untuk menentukan produk organik menjadi kendala petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersaing dalam perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.Ketua Komunitas Organik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, Antonius Agung Saputro, mengatakan sebagian konsumen menganggap produk organik mahal dan harus bersertifikat. Untuk.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Tempo.co) Sensus Ekonomi, Ada Perubahan Tahun Dasar Perhitungan PDB

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sensus ekonomi 2016 berfungsi memperbaharui informasi mengenai jumlah usaha di berbagai bidang ekonomi. Sensus ekonomi terakhir oleh Badan Pusat Statistik dilakukan pada 2006."Makanya perlu sensus terbaru, mulai usaha rumah tangga, usaha online, hingga usaha yang terpisah di luar rumah. Itu semua dicatat," ucap.

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) Pelaku Industri TI Percepat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan Perkumpulan FTTH (Fiber-To-The Home) Indonesia (Indonesia FTTH Association atau IFA) bersama Huawei Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia FTTH Association Summit pertama.Acara tersebut merupakan komitmen 17 anggota baru IFA, untuk pengembangan ekosistem pita lebar tetap (fixed broadband), dalam mend.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) Bappenas Anggarkan Dana Survei Hanya untuk BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu, kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS)."Nanti akan kami tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil setelah m.

(Tempo.co) Menteri Rudiantara Ingin KUR Jadi Dana Untuk Start up

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara berharap dana Kredit Untuk Rakyat (KUR) yang selama ini dibagikan untuk usaha kecil dan menenhah (UKM) sebagian dialokasikan untuk dana pembentukan perusahaan start up internet. "Kami sedang mendesak agar ada peraturan presiden yang membolehkan dana KUR untuk mendanai start up," kata Rudiantara dalam di acara Indonesia E-com.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan: Kemarau Pendanaan E-Commerce Akan Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta para pelaku e-commerce di Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi perkembangan teknologi. Bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh cepat, katanya, tapi harus melihat risiko."Bagaimana kalau terjadi kemarau pendanaan? Di Amerika sendiri booming bisnis teknologi sudah mulai turun," kata Thomas di acara Indonesia E-commerce Summ.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Tempo.co) 85 Pasar Tradisional Akan Direvitalisasi Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun ini akan merevitalisasi 85 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan lokal. Dari jumlah itu, 65 di antaranya merupakan pasar rakyat reguler serta 20 lain berada di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.“Kami berharap upaya revitalisasi tersebut mampu menjadikan pasar rakyat sebagai pusat pasar perdagangan produksi lokal dengan kualitas barang dan ha.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(ANTARA News) Pemerintah Siapkan Instrumen Keuangan Bagi Dana Masuk

Jakarta (ANTARA News) - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan Pemerintah Indonesia akan menyiapkan berbagai instrumen keuangan bagi wajib pajak yang membawadananya masuk ke dalam negeri."Instrumen keuangan tersebut antara lain, SUN (surat utang negara) dan deposito, serta dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur," kata Ken Dwijugias.

(Tempo.co) Hari Ini Pertamina Luncurkan Solar Baru di Jabodetabek

TEMPO.CO, Jakarta - Pertamina meluncurkan Dexlite, jenis solar baru dengan CN 51, di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat, 15 April 2016.Direktur Marketing Pertamina Ahmad Bambang mengatakan peluncuran dilakukan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Ada 33 SPBU yang disiapkan saat ini," katanya di SPBU Lenteng Agung, Jakarta pada Jumat.Tersedia 33 SPBU yang menyediakan Dexlit.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah tengah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara semua institusi dan regulator terkait dengan industri keuangan syariah."Komite ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widod.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Minta Menteri Kendalikan Anggaran

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta semua menteri dan lembaga dapat mengendalikan anggaran negara. "Tiap menteri dan kepala lembaga wajib kendalikan anggaran. Jangan diserahkan ke bawahannya. Pengendalian anggaran," kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di gedung Sekretariat Negara, Kamis, 7 April 2016.Presiden mengatakan perencanaan anggaran tidak boleh disusun .

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Tempo.co) Kemenperin Keluarkan Daftar Barang Modal Bekas Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Sebagaimana dimuat dalam laman Kemenperin yang dikutip Selasa, 5 April 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan.

(KoranJakarta) LPS Akan Tarik Premi Tambahan

Melalui skema bailin, keberhasilan penyelamatan sangat bergantung dengan tingkat kecukupan dana jaminan yang tersedia di LPS. JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan meningkatkan modalnya guna mengantisipasi jika sewaktuwaktu ada bank yang membutuhkan dana talangan karena berpotensi sistemik. Padahal, cadangan dana di LPS saat ini masih jauh dari ketentuan umum yang berlaku di banyak negara.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Biayai APBN, Pemerintah Serap Rp 16,2 Triliun dari SUN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,2 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 22 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2016, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini me.

(JituNews) Ini Cara Kementan Netralkan Harga Pangan yang Meroket

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tembus sampai Rp 60 ribu per Kilo Gram (Kg), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Hortikuktura Kementerian Pertanian untuk segera melakukan operasi pasar. Amran mengaku, saat ini pemerintah tengah bergerak guna mengantisipasi hal tersebut supaya harga tidak berlarut-larut melonjak di pasar. Pasalnya harga tinggi yang dirasakan masyarakat tida.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Gubernur Papua Ancam Jokowi Kembalikan Dana Otsus

Rimanews - Gubernur Papua Lukas Enembe mengancam presiden Joko Widodo. Dia akan mengembalikan dana otonomi khusus (otsus) ke pemerintah pusat. Alasannya, kata dia, pemerintah pusat tidak adil. "Tingkat kesulitan di Papua sangatlah tinggi, namun mengapa dua provinsi yaitu Papua dan Papua Barat hanya mendapat Rp7 triliun per tahun, tetapi Aceh mendapat jumlah yang sama per tahunnya," kata Lu.

(TeropongSenayan) Dianggap Kompetensinya Rendah, 137 Ribu PNS Akan Dipecat

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Asisten Deputi (Asdep) Koordinasi Kebijakan, Penyusunan, Evaluasi Program, dan Pembinaan SDM Kementerian Pendayagu‎naan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Bambang Dayanto Sumarsono, menyebutkan ada 1.369.539 PNS yang tersebar di pusat (445.821) dan daerah (923.718) menjadi sasaran rasionalisasi. Semua PNS ini berada di posisi jabatan fungsional umum .

(KoranJakarta) Pemerintah Siap Pangkas Belanja

Penundaan tax amnesty berisiko mendorong pembengkakan utang negara dan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. JAKARTA – Pemerintah mengaku telah menyiapkan langkah antisipasi jika usulan pemberian insentif fiskal berupa pengampunan pajak atau tax amnesty tak disetujui legislatif. Pengetatan belanja negara dinilai menjadi solusi utama demi menjaga pembangunan ekonomi di dalam negeri dan menekan .

(SindoNews.com) BUMN Bentuk Holding, Jokowi Minta Kasus Semen Indonesia Tak Terulang

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membentuk holding perusahaan pelat merah. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak mau kasus holding BUMN semen di bawah bendera PT Semen Indonesia Holding Tbk yang sempat berlarut-larut kembali terulang.Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai menghadiri rapat.

(HukumOnline) Menakar Manfaat RUU Pengampunan Pajak Bagi Penerimaan Negara

Rencana DPR dan pemerintah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Nasional atau Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) setelah masa reses dinilai sia-sia. Pasalnya, RUU Pengampunan Pajak tak akan banyak memberikan manfaat terhadap penerimaan negara di sektor pajak. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yenny Sucipto, .

(JituNews) Besok Jokowi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA di Medan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian. Salah satunya, yaitu dengan membangun Jalur Ganda Layang KA relasi Stasiun Medan – Stasiun Bandar Khalipah. Kesiapan pembangunan ini ditandai dengan dilakukannya Ground Breaking pembangunan Jalur Ganda Layang KA relasi tersebut pada Rabu 2 Maret 2016 di wilayah .

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Liputan6.com) Presiden Ingin Pertamina Borong Minyak Saat Harga Anjlok

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada PT Pertamina (Persero) untuk memanfaatkan penurunan harga minyak dunia dengan memborong minyak . Instruksi tersebut guna menjaga ketahanan energi nasional.‎Jokowi mengatakan, langkah memborong minyak perlu dilakukan untuk mengantisipasi kebangkitan harga minyak dunia. Dengan membeli saat harga rendah seperti saat ini maka Indones.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(DetikNews) JK: Vietnam Salip RI di Urutan Produsen Kopi Dunia

Bandar Lampung - Sempat jadi produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, posisi Indonesia kini melorot ke posisi ke-3 pasca disalip Vietnam. Padahal sebelumnya, Vietnam sendiri belajar mengembangkan tanaman kopi dari Indonesia pada tahun 1970-an.Keprihatinan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat rapat Pengembangan Kopi Berkelanjutan, di Rumah Jabatan Gubernur Lampung, Bandar L.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(Housing-Estate.com) Soal Iuran Tapera, Pemerintah Masih Bisa Fleksibel

Housing-Estate.com, Jakarta - Penolakan kalangan dunia usaha (Kadin dan Apindo) soal iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendapat respon pemerintah. Pemerintah mau fleksibel dan membicarakan persoalan ini dengan dunia usaha. Soal Tapera ini sekarang sedang dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam draft disebutkan sumber dana Tapera berasal dari iuran pekerja sebesar 3 persen dari gaji bulanan. .

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting. Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebi.

(Kompas.com) Jika FTA dengan Uni Eropa, CPO dan Kakao Indonesia Tidak Akan Dikenai Tarif Bea Masuk Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong yakin ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan kakao Indonesia tidak lagi dikenai tarif bea masuk tinggi di Eropa. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila Indonesia sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Tentunya tarif bea masuk ke eropa bisa turun banyak," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. "Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan K.

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(JituNews) Apindo Tolak RUU Tapera Ditujukan ke Pekerja Formal

JAKARTA JITUNEWS.COM - Dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), pemerintah berencana menyediakan pembiayaan melalui skema Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) Tapera telah memasuki tahap akhir dan ditargetkan menjadi UU pada Maret 2016. Sebagai representasi dunia usaha, Asosiasi Pengu.

(Suara.com) Produksi Bahan Baku di Negeri Sendiri Bisa Tekan Harga Obat

Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Suara.com - Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Sayangnya, hal ini tak didukung dengan harga obat yang masih relatif mahal.Menurut dra R. Dettie Yuliati, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, harga obat yang mahal disebabkan oleh ketergantungan bahan baku yang masih impor dari negara lai.

(JituNews) Menpar Akui E-Commerce Lebih Beri Kemudahan Dibanding Pusat Perbelanjaan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, masyarakat yang sepanjang hidupnya tak dapat menikmati kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik, maka proses hidup ke depannya akan sulit. Hal tersebut lantaran perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia kian pesat seirama dengan perkembangan teknologi dan informatika. "Karena lifestyle memang sudah berubah, dulu .

(DetikNews) RI Akan Impor 100.000 Ton Jagung di Februari 2016

Jakarta -Untuk mengendalikan impor jagung agar tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, pada tahun ini pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor. Rekomendasi impor jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah dikantongi, tinggal izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bulog menargetkan bisa mulai mendatangk.

(Kompas.com) Bangun Pabrik Gula, Pemodal Asing Wajib Libatkan Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah telah mengambil kesepakatan di tingkat menteri koordinasi untuk membuka kesempatan bagi investasi asing masih di bidang pertanian. Salah satunya adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain industri gula.

(Kompas.com) Harga Minyak Bikin APBN 2016 Berpotensi Direvisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak dunia yang semakin anjlok dan berlimpahnya pasokan minyak dari negara-negara produsen minyak utama dunia memberikan kondisi ketidakpastian tersendiri bagi perekonomian banyak negara. Anggaran Pendapat dan Belanja Negara (APBN) 2016 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) pun berpotensi akan direvisi. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro tidak menamp.

(Kompas.com) Rebut Pabrik yang Pindah dari China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus bersiap untuk merebut pabrik-pabrik yang hengkang dari China. Untuk bisa merebut pabrik-pabrik tersebut, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia. Menurut dia, saat ini pemerintah China sedang melakukan transformasi perekonomian. Dari yang asalnya mengge.

(Kompas.com) Akhir Januari, Roadmap Ecommerce Jadi Program Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan roadmap ecommerce Indonesia. Rencananya roadmap itu akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir Januari 2016 ini.Keputusan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djal.

Cost Recovery - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas

Pada 7 Oktober 2015, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas cost recoverydan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah. Rapat dipimpin oleh Mulyadi dari Sumatera Barat 2 dan dibuka setelah dihadiri 16 anggota dari 9 Fraksi. Pemaparan.

(DetikNews) Mendag: Larang Asing Investasi di RI Sama Artinya dengan Pro Impor

Jakarta -Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyak di dalam negeri.Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan In.

(Kompas.com) Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memastikan Provinsi Maluku akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok gas Masela. "Provinsi Maluku akan mendapatkan hak pengelolaan 10 persen blok Masela," kata Amien di hadapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah pejabat daerah Maluku di Ambon, Sab.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

Evaluasi Kinerja – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, dan PNM

Komisi 11 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis, 26 November 2015 dengan PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), Perum Jamkrindo (Jamkrindo), PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tentang Evaluasi Kinerja. Rapat dipimpin Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad dapil Gorontalo dan dimulai pukul 10.50 WIB. Pemaparan Mitra Direksi Bisnis Mikro PT P.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(Kompas.com) Mendag: Manfaatkan Revolusi Ponsel Cerdas!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong mengatakan, Indonesia harus mengubah model bisnis di tahun 2016 ini. Dengan tidak mengandalkan ekspor komoditas, Thomas yakin perekonomian ke depan menjadi lebih baik. Dia menyebutkan, titik cerah potensi perekonomian 2016 datang dari perdagangan dalam jaringan atau e-commerce. "Dengan semakin murahnya smart phone (pon.

(DetikNews) Mendag Jajaki Impor Beras dari India dan Pakistan

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menyampaikan tengah menjajaki impor beras dari Pakistan dan India. Kondisi cuaca pasca kemarau panjang dengan El-Nino serta ancaman La-Nina pun muncul. "Presiden dalam sidang kabinet kemarin menyampaikan pesan khusus ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jaga benar inflasi. Jaga benar dalam jangka pendek, harga komoditas pan.

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

RUU JPSK - Raker Komisi 11 dengan Menkumham, Wamenkeu, BI, OJK, dan LPS

Pada 18 November 2015, Komisi 11 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Bank Indoneisa (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan perwakilan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Agenda rapat kali ini adalah pengumpulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK). Rapat dipimpin oleh Ke.

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM - Rapat Komisi 7 dengan MenESDM, Kepala SKK Migas dan Dirut PERTAMINA

Komisi 7 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) membahas asumsi-asumsi dasar untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016) termasuk lifting minyak, harga minyak mentah, harga elpiji subsidi, subsidi solar, BBM PSO dan level subsidi listrik. Interupsi Rapat B.

(Tempo.co) Politik 2016 Diprediksi Bakal Gaduh

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memprediksi pada 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu disampaikan pada Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tahun ini bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, s.

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015 - Rapat Komisi 7 dengan Dirut PERTAMINA

Pada 27 Mei 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT.PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) dan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) membahas evaluasi distribusi dan kesediaan bahan bakar minyak (BBM) menjelang ramadhan dan lebaran 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Dirjen Migas, IGN Wiratmaja Puja: Kami ingin menjelaskan kesiapan PER.

Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)

Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

RUU Penjaminan - Rapat Baleg dengan Pengusul RUU Penjaminan

Pada 27 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan pengusul Rancangan Undang-Undang Penjaminan (RUU Penjaminan) yaitu Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2 untuk mendengarkan usulan-usulannya terkait penjaminan. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 41 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:01 WI.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

Pro Kontra PP No.78 Tahun 2015 dan Isu Ketenagakerjaan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 19 November 2015 dimulai pukul 11:45 WIB dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri beserta jajarannya membahas isu-isu ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menakertrans,.

RUU Pengampunan Pajak - Rapat Pleno Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno pada 26 November 2015 membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dari Jateng 3. Rapat dimulai pukul 12:40 WIB. Pemaparan Mitra Mitra rapat kali ini adalah pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Berikut merupakan pemaparannya: Penyampaian Surat Pe.

(DetikNews) Setoran Pajak 2015 Meleset, Darmin akan Revisi Target Tahun Depan

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution memperkirakan target pajak hanya berkisar 82-83% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015 yang sebesar Rp 1.294 triliun atau sekitar Rp 1.074 triliun. Artinya ada kekurangan atau shortfall Rp 219 triliun.Dengan target Rp 1.350 triliun tahun depan, Darmin menilai harus ada revisi target dalam APBN 2016. "Tahun dep.

Pengambilan Keputusan RUU Penjaminan – Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Keuangan

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Pleno pada 14 Desember 2015 dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brojonegoro tentang Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penjaminan. Rapat dipimpin oleh Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Firman mempersilahkan perwakilan tiap fraksi untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU Penjaminan sekaligus menyerahkan Laporan Pand.

(DetikNews) Sapi NTT yang Diangkut Kapal Khusus Dijual di Bawah Rp 100.000/Kg

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin harga daging sapi di Jakarta yang bertahan di atas Rp 100.000/kg dapat turun sampai Rp 75.000/kg. Hal ini bisa terjadi bila sapi-sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkut oleh kapal khusus ternak 'tol laut' seperti KM Camara Nusantara I.Berdasarkan hitungan dari Perum Bulog yang ditugasi untuk ‎mengelola sapi dari NTT tersebut, harga daging s.

(Liputan6.com) Presiden Jokowi Tengarai Banyak Pemborosan Anggaran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya keras mengumpulkan pendapatan negara yang ditargetkan Rp 1.761,6 triliun di APBN-P 2015. Sayangnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengendus indikasi maraknya pemborosan dalam penggunaan keuangan negara. Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menegaskan, Presiden Jokowi tidak pernah menginstruksikan pemangkasan anggara.

Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP

Komisi 5 pada 20 Mei 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Dirut KAI), Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Dirut PELNI), semua Direktur Utama dari PT. Pelabuhan Indonesia (Dirut PELINDO) dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Dirut ASDP) untuk menyampaikan aspirasi Dapil-dapil mereka terkait proyek unggulan Pemerintah ya.

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(Harian Jogja) Pemerintah Ingin Berhemat 15% dari Anggaran Kementerian

Harianjogja.com, BOGOR — Pemerintah menargetkan dapat menghemat anggaran pemerintahan hingga 15% dari perubahan nomenklatur mata anggaran yang dilakukan seluruh kementerian dan lembaga tinggi negara. Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan pihaknya memperkirakan dapat menghemat anggaran sekitar 10%-15% dari total yang telah ditetapkan, apabila seluruh kementerian dan lembaga tinggi nega.

(DetikNews) Tarif Listrik 1.300 dan 2.200 VA Tak Lagi Disubsidi, Besok Naik

Jakarta -Tarif listrik dua golongan rumah tangga yakni 1.300 volt ampere (VA) dan 2.200 VA tak lagi disubsidi. Mulai besok mengalami kenaikan cukup signifikan, sampai 11%.Ini merupakan kebijakan pemerintah yang memberlakukan tariff adjustmentterhadap dua golongan tersebut. Sementara para pelanggan PLN lain di atas 2 golongan tersebut justru mengalami penurunan tarif mulai besok.Berikut selengkapny.

(DetikNews) Target Meleset di 2015, Setoran Pajak Tetap Naik Tahun Depan

Jakarta -Setoran pajak tahun ini diperkirakan meleset dari target sebesar Rp 1.294,25 triliun. Proyeksinya, penerimaan target pajak hingga akhir tahun ini hanya berkisar antara 80% hingga 82% dari target.Tidak jauh berbeda, tahun lalu pemerintah juga mematok target tinggi, namun tidak tercapai. Bahkan tahun depan target pajak lebih tinggi dari tahun ini..

(DetikNews) Ditjen Pajak Sosialisasi Pengisian SPT ke Pelaku UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), memberikan materi pajak dan cara pengisian SPT bagi para pelaku UMKM. Sosialisasi tersebut dilakukan Ditjen Pajak bersama Binus University pada 24-25 November."2015 ini merupakan tahun pembinaan Wajib Pajak. Oleh karenanya DJP meluncurkan kebijakan penghapusan dan pengurangan sanksi bagi Wajib Pajak," tutu.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian 2)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Rimanews) Jokowi Kesal Dana Rp259 Triliiun untuk Daerah Masih Mengendap di Bank

Rimanews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa tidak senang melihat rendahnya serapan anggaran, khususnya anggaran transfer ke daerah. Ia menyebutkan, sekarang ini di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota masih ada uang Rp259 triliun, sangat besar sekali. “Padahal uang itu kalau dibelanjakan akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Belanjakan pada tempat yang tepat. Uang itu ditunggu masyarakat .

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Suara.com) Jokowi Hari Ini Lakukan Penambatan Rel KA Trans Sulawesi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu pagi (25/11/2015) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel).Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 lepas landas sekitar pukul 08.50 WIB.Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Presiden Jokow.

(Inilah.Com) DPR Bisa Ganjal Rencana Jokowi Masuk TPP

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP) berpeluang diganjal DPR. "Saya kira di level pemerintahan lebih mudah, tapi akan mendapatkan kendala di DPR," kata Pengamat Ekonomi Politik Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Menurut Nico, hambatan terbesar Presiden Jokowi jika Indonesia ingin bergabun.

Kinerja BRI – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan BRI dan BRI Syariah

Pada 8 September 2015, Komisi 11 melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) membahas kinerja kedua bank tersebut di tahun 2015. Rapat dipimpin oleh Jon Erizal dari Riau 1. Rapat telah memenuhi kuorum dan dibuka pukul 19.18 WIB. Dalam pembukaan rapat, Jon Erizal berharap sektor perbankan bisa meningkatkan aktivitas eko.

(DetikNews) Upaya Menaker Perluas Lapangan Kerja: Manfaatkan Program Padat Karya

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mempersiapkan program khusus untuk memperbanyak jumlah lapangan kerja. Salah satunya dengan memanfaatkan program-program padat karya.Program padat karya merupakan kegiatan yang lebih banyak memakai tenaga manusia daripada tenaga mesin. Padat karya yang dimaksud Hanif termasuk yang bersifat insfrastruktur maupun produktif. "Khusus yang terkait d.

(DetikNews) Lembong: Gabung TPP, Indonesia Bisa Jadi Negara 'First Class'

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menegaskan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke TPP sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia dan akses pasar ke negara-negara anggota TPP. "Bergabung dengan TPP merupakan pilihan .

Kebijakan Transfer Daerah dan Dana Desa - Rapat Badan Anggaran dan Sekretariat Kementerian Keuangan

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Juni 2015 dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan (Setjen Kemenkeu) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan transfer daerah dan Dana Desa untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dari Jatim 11. Pemaparan Mitra Berikut adal.

Pro Kontra Kenaikan Cukai Rokok – Rapat Dengar Pendapat Umum Banggar dengan PKEKK UI

Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) pada Rabu, 7 Oktober 2015 mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau. Rapat dipimpin oleh Jazilul Fawaid dari Jawa Timur. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Koordinator PKEKK UI, Hasbullah Thabrany: PKEKK UI berdiri sejak ta.

(OkeZone.com) Jokowi Restui Madura Dibentuk Provinsi

BANGKALAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilahkan jika Madura melepaskan diri dari Provinsi Jawa Timur, dan membentuk provinsi baru. Hal itu diungkapkan oleh Jokowi dalam peresmian tiga unit kapal baru milik Kementerian Perhubungan, di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. "Silakan Pak Kiai. Itu aspirasi rakyat dan bagian dari dinamika politik," terang Jokowi kepada ulama yang ha.

(DetikNews) Isu Sweeping Bikin Pedagang Glodok Resah dan Bingung

Jakarta - Para pedagang di Pasar Glodok, Jakarta Barat termasuk yang resah soal adanya isu sweeping atau razia produk ber-Standar Nasional Indonesia (SNI) beberapa waktu lalu. Pedagang buka-bukaan bahwa ada oknum aparat yang bermain di air keruh terkait isu sweeping.Seorang pedagang bernama Kendro, di Pusat Perbelanjaan Lindeteves Trade Center (LTC Glodok), mengatakan saat ini para pedagang khusus.

(DetikNews) Meski Banyak Diprotes, Aturan Impor Mendag Ada Sisi Positifnya

Jakarta -Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 87/2015) yang diterbitkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, pada 15 Oktober 2015 lalu mendapat kritikan mulai dari pelaku usaha hingga sesama menteri.Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, aturan ini ada sisi positifnya juga. Sebab, Permendag 87/2015 melarang par.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

Pemerataan Pembangunan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

(MetrotvNews) Shortfall Pajak Diproyeksikan Tak Lebih dari Rp.160 Triliun

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memproyeksikan kekurangan (shortfall) penerimaan pajak untuk tahun ini tidak lebih dari Rp160 triliun. Dengan begitu, realisasi penerimaan pajak dapat mencapai 87 persen dari target Rp1.2494 triliun."Kita usahakan shortfall paling tidak, tidak akan lebih dari Rp160 triliun," kata Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito di Kantor Pusa.

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

(Waktoe.com) Kemenkop dan UKM Teken Nota MoU dengan KKP: Nelayan Akan Diberi Pelatihan dan Modal Wirausaha

Waktoe.com – JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, tidak semua koperasi itu bagus, termasuk koperasi perikanan sebelum diberikan program bantuan kapal. “Kita bagi tugas, Ibu Susi yang mengurus ketersediaan ikan dan kapal, saya mengurus nelayan dan keluarganya. Bagi keluarga nelayan kita beri pelatihan kewirausahaan dan modal awal, ” ujar Menkop usai penandatanganan MoU antar.

(DetikNews) Ini Dampak Dicabutnya Subsidi Listrik ke 23 Juta Pelanggan PLN

Jakarta -Pencabutan subsidi listrik untuk 23,3 juta pelanggan oleh pemerintah mulai 1 Januari 2016 akan berpengaruh terhadap perekonomian secara umum. Terutama pada komponen pertumbuhan ekonomi dan inflasi.Riyanto, ‎Pengamat Ekonomi dari ‎Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) menuturkan dampak inflasi langsung adalah 1,74%. Sehingga inflasi total di 2016 bis.

(Suara.com) YLKI Tolak Pencabutan Subsidi Listrik!

YLKI menegaskan penolakan pencabutan subsidi listrik harus dilakukan jika hanya sebagai kedok untuk menetapkan tarif listrik berdasarkan mekanisme pasar Suara.com - Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai Rezim Jokowi tampak kian getol mencabut subsidi di bidang energi, termasuk subsidi di sektor ketenagalistrikan. Terkait hal ini, rencananya di awal ta.

Target Lifting Minyak - Rapat Badan Anggaran dengan Dirjen Migas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (KemenESDM), I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja membahas asumsi-asumsi dasar mengenai Lifting Minyak untuk keperluan finalisasi Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Bad.

(Liputan6.com) Konglomerat Oman Borong Produk Material dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Konglomerat Oman mencatatkan trial order atau estimasi kontrak mencapai US$ 2,41 juta atau 32,8 miliar untuk produk building material daninfrastruktur Indonesia pada pameran Infra Oman 2015 yang berlangsung 5-7 Oktober 2015 lalu, di Muscat, Oman.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengatakan, hal ini telah mengubah.

(Liputan6.com) Semarang Terancam Tak Dapat Dana Alokasi Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Kota Semarang patut menjadi perhatian beberapa daerah lain jika pada 2016 nanti tidak bisa mendapatkan dana alokasi khusus ‎daerah sebesar Rp 100 miliar yang telah direncanakan Presiden RI Joko Widodo. Hal tersebut terjadi karena sikap para pejabat daerahnya yang mengindahkan anjuran presiden tentang reformasi birokrasi.Para pejabat daerah Kota Semarang termasuk Walikota Se.

RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2014 – Rapat Kerja Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan

Pada Rabu, 19 Agustus 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan rapat kerja (Raker) bersama Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro. Rapat ini dipimpin oleh Ahmadi Noor Supitdari Fraksi Golkar dari Kalsel 1. Ahmadi Noor mengatakan bahwa rapat telah dihadiri lebih dari separuh anggota dari seluruh Fraksi sehingga memenuhi kuorum sesuai Undang Undang (UU) No 17 tahun 2014 tentang MP.

Laporan Keuangan 2014 BP Batam – Rapat Komisi 6 dengan Kepala BP Batam

Pada tanggal 19 Agustus 2015, Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), dan Mustofa Widjaja tentang Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Setelah membuka rapat, pimpinan segera mempersilakan mitra untuk memberi pemaparan terkait. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan BP Batam, Musto.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(Warta Ekonomi Online) BKPM dan KEMENPERIN Dorong Industri Galangan Kapal

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada Jumat (25/9/20.

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(ANTARA News) Mendag: Sejumlah kebijakan hambat perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakui terdapat sejumlah kebijakan termasuk keputusan menteri yang menghambat dunia usaha sehingga pemerintah telah dan akan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia."Saya ketahui ada banyak ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan ternyata justru menghambat dunia usaha dan .

(DetikNews) Darmin Sebut Data-data Soal PHK Tak Pernah Jelas

Jakarta -Menko Perekonomian Darmin Nasution mempertanyakan data terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data PHK memang berbeda-beda yang disampaikan pengusaha, BPJS Ketenagakerjaan, buruh, dan pemerintah. Buruh mencatat PHK 62.000 orang, pemerintah mencatat 43.000 orang, hingga 600.000 orang berdasarkan BPJS."Mengenai PHK ini soal seberapa meningkat perlu clear juga. Karena beritanya tak pern.

(Kriminalitas.com) Penurunan Harga BBM Jangan Sebagai Alat Politik

KRIMINALITAS.COM, Pontianak – Direktur Eksekutif Energy WatchFerdinand Hutahaean menyatakan, adanya rencana Presiden Joko Widodo untuk menurunkan harga BBM dalam paket kebijakan tahap ketiga sebaiknya jangan hanya jadi alat politik semata. “Presiden mestinya mengkaji secara komprehensif dan cermat, jangan cuma menurunkan harga, hanya untuk kepentingan politik, karena akan jadi percuma dan sia-sia .

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Inilah.Com) Pacu Industri Dalam Negeri, Kemenperin Gagas P3DN

INILAHCOM, Jakarta - Agar industri dalam negeri bangkit, Kementerian Perindustrian mencetuskan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).Kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat, program P3DN bisa menjadi kendaraan bagi melesatnya pertumbuhan industri dalam negeri. "Melalui program P3DN, kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan maupun keringanan bagi proyek-proyek infrastruktur.

(Kompas.com) Ini Asumsi Makro di RAPBN 2016, Rupiah Disepakati 13.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. "Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamm.

(Suara.com) Krisis Ekonomi Tak Berimbas pada Perdagangan Online

Malah naik dua kali lipat dibanding 2013. Suara.com - Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terbilang cukup besar dan sangat pesat. Berdasarkan penelitian perilaku belanja online dari Mastercard, ditemukan bahwa penetrasi belanja online di Indonesoa sepanjang tahun 2014 tumbuh sebesar 70,6 persen dibandingkan tahun 2013 yakni 55,8 persen."Bisa dikatakan tidak ada yang namanya krisis pada e-comme.

(Warta Ekonomi Online) Kebijakan PPNBM Properti Dinilai Sebagai Blunder

WE Online, Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi, salah satunya menaikkan PPnBM sebesar 20% untuk properti dengan nilai Rp10 miliar. Kebijakan ini dinilai sebagai blunder karena dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Demikian terungkap dalam diskusi masalah tersebut yang digelar oleh Pojok Pajak Hipmi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Ketua.

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(Kompas.com) Hari Ini, Pertamina Turunkan Harga Elpiji 12 Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com — Mulai Rabu (16/9/2015) ini, PT Pertamina (Persero) menurunkan harga rata-rata secara nasional elpiji 12 kilogram (kg) dari Rp 142.000 menjadi Rp 135.300 per tabung. Harga tersebut turun rata-rata Rp 6.700 per tabung. Besar penurunan harga sebesar Rp 6.400 sampai Rp 17.900 per tabung. Sementara itu, harga di tingkat agen daerah bervariasi, mulai dari Rp 132.800 hingga Rp 157.4.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

(DetikNews) Ketua KPPU Sebut Kartel di Bisnis Sapi Masih Dugaan

Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah terlalu agresif mengejar target swasembada daging sapi.Kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga daging di pasar.Namun KPPU tetap menyelidiki soal kenaikan harga daging yang dikaitkan dengan kartel di bisnis sapi yang saat ini belum bisa dibuktikan, karena masih dugaan."Kalau kita Liha.

Badan Standarisasi Nasional - Rapat Komisi 6 dengan Kepala BSN

Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari R.

(Warta Ekonomi Online) UMKM Dinilai Tidak Bankable

WE Online, Jakarta- Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai bukan jawaban yang tepat bagi upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM di tengah kondisi melambatnya perekonomian global. Ketua Co-operative Research Institute (CRI) Irsyad Muchtar di Jakarta, Minggu, mengatakan selama ini para pelaku UMKM justru mengalami kesulitan mengakses KUR karena belum bankable hingga mereka kesulitan memenuhi kriter.

(Kompas.com) E-commerce di Indonesia Bisa Membesar 20 Kali

JAKARTA, KOMPAS.com - Chairman Mataharimall dan Lippo Board of Director Emirsyah Satar melihat masih ada peluang besar dalam bisnis e-commerce di Indonesia. Menurut data yang dia dapatkan, dalam beberapa tahun ke depan pasar e-commerce bisa membesar 15 -20 kali lipat. "(Pasar ecommerce Indonesia) baru Rp 1,3 triliun atau sekitar 1% dari total industri retail secara keseluruhan. Tapi dalam li.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(Tribun News) Dampak Positif Investasi Smelter Terancam Relaksasi Ekspor

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA – Rencana penataan kembali perekonomian Indonesia berbasis produksi dengan membangun industri dalam negeri sepertinya merupakan isapan jempol apabila pemerintah membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Padahal, pemerintah sendiri telah menghitung nilai tambah yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter daripada menjual mineral mentah untuk pertumbuhan ekonomi negara la.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

(Kompas.com) Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi Indonesia dinilai berpotensi memberikan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, nilai bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

Kementerian Perdagangan - Rapat Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Pada 19 Agustus 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong membahas realisasi dan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mendag, Thomas Lembong; Saya menteri yang relatif tergolong .

(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing. Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China .

(DetikNews) Pertalite Laris, SPBU Penyedia Bakal Ditambah

Yogyakarta -Varian bahan bakar minyak (BBM) baru Pertamina, Pertalite mendapat respons positif dari masyarakat. Jumlah pengguna BBM baru ini semakin hari semakin bertambah. SPBU penyedia Pertalite akan ditambah.SVP Fuel Marketing & Distribution, Muhamad Iskandar mengatakan tahap pertama uji pasar Pertalite berjalan sukses yang kemudian dilanjutkan uji pasar tahap kedua. Pada uji pasar yang dil.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(ANTARA News) Ketua MPR: saatnya semua pihak bersatu hadapi krisis

Jakarta (ANTARA News) - Saat memberi sambutan di Kongres Pemuda Katolik XVI, di Batam, Kepulauan Riau, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui bangsa ini sekarang mengalami krisis ekonomi dengan anjloknya nilai mata uang rupiah.Ia mengatakan, saat ini sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan usaha mereka dan terancam mem-PHK separuh pegawainya.Untuk mengatasi krisis ekonomi, Zulkifli meminta semua pihak .

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) Banyak Mafia Pangan di RI, Tapi Sulit Ditangkap

Jakarta -Peneliti Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin mengungkapkan, mafia pangan di Indonesia, seperti mafia daging sapi, mafia beras, mafia bawang, terasa keberadaanya, tapi sulit untuk membuktikannya secara hukum. Sebab, hukum Indonesia belum mengenalindirect evident alias bukti tidak langsung.Menurutnya, mafia pangan sulit dibuktikan dengan bukti langsung ali.

(DetikNews) Pemerintah Wajibkan Biofuel 15%, Pengusaha Sawit: Kami Siap

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai Selasa (18/7/2015) lalu mewajibkan setiap solar yang dijual termasuk di SPBU, wajib dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) atau olahan dari Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) sebesar 15%, hal ini bertujuan untuk mengurangi impor solar."Energi fosil kita sudah mau habis. Padahal di Indonesia ini sangat besar potensi energi terbarukan. D.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(Viva.co) DPR Diingatkan Kasus Besar yang Mangkrak

VIVA.co.id, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI yang juga salah satu inisiator Hak Angket Dugaan Korupsi Bailout Bank Century, Muhammad Misbakhun, akan meluncurkan buku terbarunya berjudul 'Sejumlah Tanya Melawan Lupa, Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY‎', Rabu, 19 Agustus di Jakarta. Menurut Misbakhun, dengan peluncuran buku terbarunya itu, dia hendak mengingatkan kepada publik bah.

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(Kompas.com) Ketua Pansus DPRD DKI Anggap Korupsi UPS Bukan Permasalahan Signifikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua panitia khusus (Pansus) DPRD DKI Jakarta terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta 2014, Triwisaksana, menyatakan dugaan korupsi pengadaanuninterruptible power supply (UPS) tidak termasuk dalam temuan merugikan yang signifikan menurut BPK. Ia menyebut hal itulah yang membuat Pansus DPRD tidak menjadi.

(DetikNews) China Picu 'Perang Mata Uang', Ini Kata Pemerintah RI

Jakarta -Langkah bank sentral China, yaitu People's Bank of China (POBC) yang sengaja melemahkan mata uang yuan terhadap dolar AS, membuat geger pasar keuangan dunia terutama Asia. Pemerintah Indonesia berharap 'perang mata uang' tidak terjadi.Pelemahan yuan yang terjadi hari ini membuat mata uang lain di Asia ikut turun, seperti yen, won, dolar Hong Kong, rupee, ringgit, hingga dolar .

(Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menanggulangi pembajakan hak karya cipta (intellectual property right).Salah satunya adalah dengan membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nantinya bakal menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara offlinemaupun online dari para pemegang hak karya ci.

(ANTARA News) APPI keluhkan `mismatch` aturan OJK dan BI

Jakarta (ANTARA News) - Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia mengeluhkan ketidakselarasan (mismatch) antara dua lembaga yakni Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengeluarkan aturan seperti kebijakan pelonggaran LTV untuk uang muka (down payment) khususnya kendaraan bermotor.Sekjen Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Efrizal Sinaga mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJ.

(DetikNews) RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Jangan Sampai Investor Smelter Ditipu

Jakarta -Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Indonesia mulai melarang ekspor tambang mentah mulai awal 2014 lalu. Tujuannya agar ada pembangunan industri hilir seperti smelter di dalam negeri. Namun, jangan sampai aturan ini diubah kembali dan tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar ada kepastian hukum dan usaha kepada para investor yang mau membang.

(ANTARA News) Mensos : KUBE tingkatkan pendapatan ekonomi keluarga

Lebak (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang digulirkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga."Kami minta masyarakat dapat mengembangkan aneka usaha guna menambah pendapatan ekonomi keluarga melalui bantuan KUBE itu," kata Khofifah di hadapan penerima PKH di Kabupaten Lebak, Sabtu.Menurut dia.

(Kompas.com) Soal RUU BI, Gubernur BI Minta Penghasilan BI Tak Diubah

KOMPAS.com – Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo berharap Dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) BI tidak mengubah-ubah mengenai penghasilan Bank Indonesia.“Jadi tentang penghasilan BI di UU BI, tidak perlu diubah-ubah. Karena begitu sampai rasio 10 persen (cadangan terhadap besaran operasi moneter), kemudian (profit) akan diserahkan ke negara,” kata Agus ditemui di Kantor Kemente.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

(DetikNews) Ini Negara Paling Getol Investasi di Indonesia

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan realisasi investasi dari berbagai negara. Tercatat ada 13 negara yang masuk katogori Penanaman Modal Asing (PMA) paling getol menanamkan investasinya di Indonesia."Kami petakan 88,5% realisasi investasi PMA periode Januari sampai Juni 2015 berasal dari 13 negara. Paling besar Singapura disusul Malaysia, dan Jepang," tera.

(Kompas.com) Pemerintah Wajibkan Pelaku Bisnis "Online" Terdaftar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mewajibkan para pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau berbasis online memiliki nomor identitas demi melindungi para konsumen dan juga pelaku usaha itu sendiri."Dengan adanya mekanisme tersebut, kita bukan hanya mendorong perlindungan terhadap konsumen, namun juga mendorong kepercayaan konsumen untuk berbelanj.

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.

(MetrotvNews) Transportasi dan Energi akan Jadi Penopang Pembiayaan Infrastruktur

Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor transportasi dan energu akan menjadi penopang pembiayaan sektor infrastruktur di 2015. Lebih dari separuh bankir yang disurvei menuturkan bahwa bank tersebut harus memperbesar pembiayaan infarstruktur yang selama ini masih kurang dari 10 persen portfolio kredit.Survey yang dilakukan konsultan keuangan PwC dari 8 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 terhadap .

RUU Bank Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan 4 Mantan Gubernur BI

Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Bank Indonesia (Panja RUU BI) Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 29 Juni 2015 dengan 4 mantan Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI) terkait Revisi UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. RDPU dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Gorontalo. RDPU dihadiri oleh 15 dari 48 anggota Komisi 11. Ketua Rapat sudah tercapai.

(Rimanews) Freeport Bayar 20 Juta Dolar ke Indonesia demi Kantongi Izin Ekspor

Rimanews - Pemerintah Indonesia akhirnya memperpanjang izin ekspor Freeport selama enam bulan. Izin ekspor itu diberikan setelah Freeport membayar kekurangan jaminan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) sebesar 20 juta dolar AS. "Ya, sudah dibayar," kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyon.

(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. "Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan be.

(Merdeka.com) Menkominfo: Harmonisasi draft revisi UU ITE selesai, tinggal ke DPR

Merdeka.com - Undang-undang No. 11 tahun 2008 pasal 27 ayat 3 atau yang dikenal dengan UU ITE tengah menjadi kontroversi. Sehingga, pasal tersebut didesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk direvisi oleh DPR. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, pernah mengatakan pada bulan Mei silam, UU ITE sedang dalam proses harmonisasi pada draft revisi oleh pihak.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

(Kompas.com) Bangun Rumah Murah, Perumnas Minta Dana PMN Rp 1 Triliun Segera Cair

KOMPAS.com - Perum Perumnas sudah resmi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Nilai ini merupakan setengahnya dari yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, hingga saat ini, dana tersebut belum juga turun. "Yang bisa memastikan Kementerian Keuangan. Kita sih maunya besok cairnya," ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arif Sugoto di kanto.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Pengusul RUU

Pada 13 April 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 37 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 13:00 dan agenda yang akan dibicarakan adalah mendengarkan penjelasan .

(MetrotvNews) OJK Dorong Pembentukan Agensi Rating UMKM

Metrotvnews.com, Jakarta: OJK akan membentuk agensi rating bagi sejumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Pembentukan rating ini sebagai salah satu usaha untuk mengurangi informasi yang tidak penting terkait dengan pendanaan UMKM.Mengutip siaran pers yang dikeluarkan OJK, Sabtu (25/7/2015), rating ini penting untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan meningkatkan persaingan p.

(DetikNews) Tahun Depan Dana KPR Subsidi Rp 9,3 T, Naik 2 Kali Lipat

Jakarta -Di 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pagu indikatif sebesar Rp 9,3 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alisa subsidi pembiayaan perumahan (KPR Subsidi). Anggaran ini, naik hampir 2 kali lipat sebesar 82% dari anggaran FLPP tahun 2015 yang hanya Rp 5,1 triliun. "Dengan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun, rumah yang dibiay.

Kenaikan Harga BBM - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Ketua SKK Migas dan Dirut Pertamina

Pada 30 Maret 2015 Komisi 7 mengadakan Rapat Kerja lanjutan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM), Sudirman Said, Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Amien Sunaryadi (SKK Migas) dan Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto terkait rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenESDM.

(Warta Ekonomi Online) MENKOMINFO: Ekonomi Kita ke Depan Adalah Ekonomi Digital

WE Online, Jakarta - Menkominfo Rudiantara mengemukakan, ekonomi kita ke depan adalah ekonomi digital, jadi bagaimana e-commerce itu akan berkembang di Indonesia. "Nanti akan banyak startup company maupun UKM maupun yang sudah establish dari sisi e-commerce. Ini juga merupakan ajang pertemuan antara inventorstartup company dengan investor," ujarnya, di Jakarta, Jumat (24/7/2015) Selain itu.

Penetapan Asumsi Dasar Makro Ekonomi APBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Selasa, 23 Juni 2015, Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Dasar Makro Ekonomi Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat hari Senin, 22 Juni 2015. Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 9 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Suahasil N.

Hutang Pemerintah Indonesia - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.

(VivaNews) OJK: Bank-bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia

OJK siapkan aturan perbankan lintas perbatasan. VIVA.co.id - Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk konsep nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Ini dalam rangka membuka akses perbankan Indonesia, guna menembus pasar keuangan Malaysia.Deputi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK, Mulia Effendi Siregar, Sabtu 18 Juni 2015, mengatakan, konsep M.

(MetrotvNews) Waskita Karya Realisasikan Akuisisi 90% Tol Bakrie

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah berhasil menambah modal disetor dan ditempatkan ke Waskita Toll Road selaku anak usaha perseroan sebesar Rp552,15 miliar."Waskita Karya telah menambah modal disetor dan ditempatkan ke anak usahanya, Waskita Toll Road sebesar Rp552,15 miliar. Atas penambahan modal ini belum dibuatk.

(Warta Ekonomi Online) Kawasan Industri Generasi III Dorong Pertumbuhan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengharapkan pembangunan kawasan industri saat ini tidak hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan, dan olahraga. Kawasan itu disebutnya sebagai kawasan industri generasi ketiga. "Kawasan industri generasi ketiga ini mampu menjadikan kota industri baru yang modern dan .

Sinergi antara Pertamina dan PGN - Rapat Komisi 7 dengan Pertamina, PGN dan KemenBUMN

Pada 15 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) melanjutkan RDP tanggal 7 April 2015 yang lalu dan juga pembahasan kemungkinan sinergi antara Pertamina dan PGN. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan d.

Laporan BPK atas LKPP 2014 - Rangkuman Sidang Paripurna ke-32

Sidang Paripurna ke 32 dilaksanakan pada Kamis 4 Juni 2015 di gedung Nusantara 2 DPR-RI. Sidang kali ini terdapat 371 dari 555 anggota DPR-RI yang mengisi daftar hadir dengan rincian per Fraksi sebagai berikut: Fraksi FDIP terdapat 44 dari 106 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Golkar terdapat 43 dari 90 anggota yang mengisi daftar hadir. Fraksi Gerindra terdapat 35 dari 73 anggota yang me.

Pembahasan Pendahuluan RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Menkeu, Gubernur BI & Kepala BAPPENAS

Senin, 6 Juli 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tentang pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2016 dan evaluasi laporan semester 1 Tahun Anggaran 2015. Sebelum rapat kerja dilaksanakan secara terbuka, B.

(Liputan6.com) Lembaga Keuangan Asing Tertarik Pembiayaan Rumah Subsidi

Liputan6.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menuturkan, untuk pendanaan rumah subsidi melalui skema selisih suku bunga (SSB), pemerintah memiliki potensi pembiayaan lain yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan yang dikelola Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum d.

(Liputan6.com) Ekonomi China Melambat Bisa Ganggu Kerja Sama dengan Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Bursa saham China sempat tertekan dinilai akan memberikan dampak pada ekonomi Indonesia lantaran Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus mewaspadai perkembangan pasar saham di negeri tirai bambu tersebut. "China ini kita perlu cermati dengan seksama karena perkemba.

(Suara.com) PPnBM Dihapus, Pemerintah Klaim Kurangi Beban Industri Lokal

Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Suara.com - Pemerintah berencana akan menghapuskan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk beberapa barang. Ini untuk menekan persaingan yang tidak adil bagi indutri dalam negeri. Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal Goro Ekanto menjelaskan pengusaha dalam negeri terbebani dengan PPnBM dalam produ.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

(Rimanews) Transaksi Jual Beli Online di Indonesia Capai Rp 34,3 Triliun

Rimanews - Jual beli secara online sudah menjadi tren di Indonesia. Menurut data dari survei TechinAsia, transaksi jual-beli online di Indonesia mencapai Rp34,3 triliun pada tahun 2014. "Transaksi online telah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di Indonesia, ini peluang bagi bisnis e-commerce," kata Direktur Consumer Banking Danamon, Michelina Triwardhany pada peluncuran layanan pembayaran t.

(VivaNews) Perusahaan Menengah dan Kecil Kurang Antusias Daftar JHT

Pendaftaran jaminan kesehatan lebih diprioritaskan. VIVA.co.id - Antusiasme perusahaan mendaftarkan pekerja mereka pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sepertinya tidak sebesar program BPJS Kesehatan. Di Yogyakarta, misalnya, hal tersebut terlihat saat sebagian besar perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya mengikuti fasilitas tersebut. Padahal ketentuan mengharu.

(DetikNews) Target Pajak Tidak Tercapai, Pemerintah Siap Ambil Pinjaman

Jakarta -Pemerintah sudah punya rencana cadangan alias Plan B jika target pajak tahun ini tidak tercapai. Rencananya pemerintah akan mengambil pinjaman."Kalau sekarang kita kekuranagn pajak, kita gunakan pinjaman. Pinjaman program dan lain-lain. Kalau yang tahun ini tidak tercapai, kita sudah siap Plan B untuk dapatkan pinjaman," kata Menko Perekonomian Sofyan Djalil di kantor Wapres, Jaka.

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi, GAPENSI, PERKINDO, GAPENRI & INKINDO

Senin 20 April 2015 Komisi 5 melakukan rapat membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi dengan asosiasi di bidang jasa konstruksi yaitu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Nasional (GAPENRI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi untuk memi.

(Tribun News) Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Berniat Akusisi Bank Lokal

TRIBUNNEWS.COM - Meski mengalami tahun yang penuh tantangan, namun industri perbankan Indonesia dinilai masih legit oleh investor asing. Serbuan perbankan asing yang ingin memperbesar ekspansi bisnis di Indonesia, terus berdatangan. Setelah dua bank asing asal Korea Selatan dan China mengajukan izin akuisisi dan rencana merger, terbaru, Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) asal Jepang telah membuka kom.

(DetikNews) PNS Pajak Sudah Dapat 'Vitamin', Jokowi Tagih Janji

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kenaikan tunjangan kinerja atau remunerasi, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekarang giliran Jokowi menagih janji dari setoran pajak.Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015, target pajak yang dipatok adalah Rp 1.295 triliun. Naik tinggi dibandingkan realisasi ta.

(Kompas.com) Temui Jokowi, Freeport Nyatakan Siap Investasi 15,5 Miliar Dollar AS

KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia menyatakan akan terus berinvestasi di Indonesia. Freeport bahkan sudah mengalokasikan anggaran 15,5 miliar dollar AS untuk pembangunan tambang bawah tanah di Papua, yang terbesar di dunia. Hal itu disampaikan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu saat menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Kamis (2/7/2015) siang. "Mereka sudah men.

(Kontan) Perbina Tolak Revisi UU Perbankan

JAKARTA. Menyikapi perkembangan rancangan undang-undang perbankan yang sedang disusun hingga kini, Perhimpunan Bank-Bank Internasional Indonesia (Perbina) mengadakan pertemuan dengan para awak media di Jakarta, Kamis (2/7). Sesuai dengan pemberitaan KONTAN, rancangan undang-undang tersebut mengatur supaya diadakan pembatasan kepemilikan saham asing di industri perbankan nasional. Aturan ini memang.

(Inilah.Com) Komisi VI DPR Tolak Rencana Tukar Saham Telkom

INILAHCOM - Komisi VI DPR RI menolak rencana pertukaran saham (share swap) PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).Penolakan itu merupakan kesepakatan rapat Komisi VI DPR RI dengan Dirut PT Telkom Indonesia, Deputy Bidang Agro dan Industri Strategis Kementerian BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/7/2015)."Komisi VI DPR RI menegaskan. Kemba.

(Rimanews) Ini Penyebab Koperasi Indonesia Tak Maju-maju

Rimanews - Satu per satu koperasi di Indonesia mati. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga membeberkan penyebab mengapa koperasi Indonesia belum semaju koperasi di negara lain padahal tahun ini usianya sudah 68 tahun. "Kita selalu berpikir tentang kuantitas koperasi bukan kualitas itulah sebabnya kenapa koperasi kita terus seperti ini," kata Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga di Jakarta, K.

(Rimanews) Gagal Bayar Utang ke IMF, Yunani Kini Setara dengan Zimbabwe

Rimanews - Yunani resmi dinyatakan gagal bayar utang ke IMF senilai 1,6 miliar euro. Yunani menjadi negara maju pertama yang mengalami gagal bayar ke IMF, bergabung bersama negara-negara miskin yang telah terlebih dahulu gagal bayar yakni Zimbabwe, Sudan, dan Kuba. IMF telah mendeklarasikan Yunani tidak dapat membayar utangnya yang jatuh tempo pada Selasa, 30 Juni 2015. Ini merupakan gagal bayar t.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

(Rimanews) Ini Proyek Pertama Indonesia yang Didanai AIIB

Rimanews - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) sudah bersiap mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia termasuk negara yang akan segera mendapatkan pendanaan dari bank yang diprakarsai oleh Tiongkok itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai AIIB, setelah lembaga keuangan multilateral it.

(Kompas.com) Pemerintah Tidak Talangi Pengusaha Korban Lapindo

KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan, tidak akan menalangi pembayaran ganti rugi untuk masyarakat dari kalangan pengusaha yang menjadi korban genangan lumpur Lapindo. Hal itu terkait protes para pengusaha korban lumpur Lapindo yang menilai pemberian dana talangan ganti rugi Lapindo tidak adil.Ketua Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pemerintah .

(Antara News) 57 negara tandatangani pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) saingan Bank Dunia

Beijing (ANTARA News) - 57 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Tiongkok menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, Senin.Australia menjadi negara pertama yang menandatangani dokumen di Balai Besar Rakyat di Beijing itu.AIIB yang akan memiliki dana miliaran dolar AS untuk dipinjamkan dan diperkirakan segera beropersi tahun ini.Bank ini dian.

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Koperasi Bekukan 62.000 Koperasi

WE Online - Puluhan ribu koperasi di Indonesia, yang dianggap tidak aktif dibekukan oleh Menteri Koperasi Dan UKM Anak Agung Puspayoga. Hal tersebut ia sampaikan langsung, saat meluncurkan Kartu Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) di Kabupaten Jembrana, Bali, Sabtu (27/6/2015). "Kami lakukan verifikasi terhadap ratusan ribu koperasi di Indonesia. Sebanyak 62 ribu kami bekukan, karena tidak aktif.

(VoA Indonesia) Yunani Tutup Bank, Berlakukan Pengendalian Modal

Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras hari Minggu (28/6) mengatakan bank-bank di negara itu akan ditutup dan penarikan tunai dibatasi akibat kebuntuan utang yang semakin mendalam antara Yunani dan para pemberi pinjaman internasional. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional, PM Tsipras menyalahkan negara-negara kreditor atas krisis yang mengancam keanggotaan Yunani dalam blok 19 negara mata uan.

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

RUU Perbankan - Rapat Komisi 11 dengan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia

Pada 13 April 2015 Komisi 11 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) dan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). Rapat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan untuk mengganti Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998. Rapat dipimpin oleh Gus Irawan Pasaribu fraksi Gerindra dari Sumut 2. Pemaparan Mitra Pihak Asbanda memaparkan bahwa Ind.

Bank Negara Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan BNI

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni: Visi BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misi dan arah BNI hingga tahun 2018 adalah m.

Bank Mandiri - Rapat Komisi 11 dengan Bank Mandiri

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin: Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham. Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliu.

Bank Tabungan Negara - Rapat Komisi 11 dengan BTN

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 7 April 2015 dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BTN, Maryono: BTN akan meningkatkan IT karena nantinya akan lebih banyak menggunakan internet banking. Di tahun 2014 BTN masuk 9 besar bank di Indonesia. Komposisi kredit 8.

(MetrotvNews) Pemerintah Lelang Sukuk Rp.2 Triliun

Metrotvnews.com: Pemerintah akan melakukan lelang penjualan empat seri surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan target indikatif Rp.2 triliun pada 30 Juni 2015. Dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu (24/6/2015), Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan penjualan obligasi negara itu untuk memenuhi sebagian dari targ.

(Kompas.com) Penyerapan Dana APBN Lambat, Menteri Disebut Tak Paham Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebutkan ada beberapa permasalahan yang membuat penyerapan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami pelambatan. Salah satunya adalah ketidakpahaman menteri terhadap birokrasi pemerintahan. "Per 12 Mei 2015, sudah ada 24 kementerian yang nomenklaturnya sudah selesai. Seharusnya dana sudah bisa dicairkan, tetapi.

(VivaNews) Gabungkan BUMN Energi Jadi Kunci Daya Saing Global

VIVA.co.id - Masih terpisah-pisahnya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang energi dinilai membuat ekspansi bisnis yang dilakukan berjalan lambat. Gabungan perusahaan atau holding bisa menjadi solusinya. Ketua Koordinator Gas Industri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Achmad Widjaya mengungkapkan, terpisahnya BUMN bidang energi, seperti PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Ne.

(Jawa Pos) - Parlemen dan YLKI Dukung Perpres Ketahanan Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga. "DPR mendukung penuh setiap langkah konkret terkait aspek kebutuhan pangan masyarakat. Perpres itu bisa jadi payung hukum .

(Rimanews) Smelter Bernilai Rp 5,5 Triliun Hadir di Morowali Utara

Rimanews - Pembangunan pabrik pengolahan nikel (smelter) bernilai Rp5,5 triliun milik PT. Central Omega Resources (COR) Indusri Indonesia dimulai. Hasilproduksi smelter yang terletak di di desa Gadaganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara itu sebanyak 90% akan diekspor ke Tiongkok. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, meresmikan dimulainya pembangunan smelter tersebut pada Minggu (.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

(Kompas.com) Pajak Barang Mewah Dihapuskan, Industri Domestik Bisa Terdesak?

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk menggenjot konsumsi lewat penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dinilai tidak tepat. Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, kebijakan tersebut justru akan berdampak signifikan negatif terhadap industri domestik. Dia mengatakan, saat ini industri dalam negeri baru mengalami tekanan tinggi high cost economy. Pertumbuhan in.

Persiapan MEA 2016 - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BKPM dan Kepala BSN

Pada 6 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), AAGN Puspayoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bambang Prasetya, terkait pen.

RUU BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan KADIN

Pada 31 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Suryo Bambang Sulisto terkait pembahasan RUU Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua KADIN, Suryo Bambang Sulisto antara lain: Peran BUMN harus lebih sinergi dengan peran swasta dan koperasi. Selama ini masih kurang sine.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

(Kompas.com) Pengusaha Tambang Ini Sebut Keringanan Pajak Hanya Akal-akalan

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan tambang yang kini tengah merampungkan proses pembangunan smelter di Kalimantan Barat, PT Harita Prima Abadi Energi hingga saat ini belum memperoleh insentif dari pemerintah berupa tax holiday alias pembebasan pajak. Padahal menurut Direktur Utama Harita Erry Sofyan, pengurusantax holiday sudah dimulai lebih dari setahun silam. “Satu tahun yang lalu ngurus, tapi sam.

(Kompas.com) Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit: Benar Itu yang Dibilang Faisal Basri!

JAKARTA, KOMPAS.com – Beberapa waktu lalu pengamat ekonomi politik dari Universitas Indonesia Faisal Basri menyatakan bahwa banyak pihak yang mau menjadi saksi terkait keterlibatan Hatta Rajasa dalam ricuh industri bauksit di Indonesia. Ternyata, pernyataan Faisal terkonfirmasi oleh Erry Sofyan. Ketua Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I) itu membenarkan bahwa mantan Menko Bi.

(Tempo.Co) Pengubahan Status Kontrak Freeport Diapresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil ketua Komisi VII Satya W. Yudha mengapresiasi PT Freeport Indonesia yang setuju mengubah status hubungan kerja dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontraknya berakhir pada 2021.Menurut Satya di Jakarta, Kamis, perubahan status kontrak itu menunjukan komitmen perusahaan tersebut untuk tetap berinvestasi di Indonesia. Sebab, berdasa.

(PressTV) Iran, China, Indonesia finalize refinery deal

Iran, China and Indonesia have reached a final agreement on building a refinery on the East Java island to process 150,000 barrels per day of heavy crude oil, an Iranian official said on Wednesday. The joint venture plan envisages Iran supplying feedstock and partially financing the project and China providing 85% of the funds, head of the Iranian Oil Exporters Union Hassan Khosrojerdi said. “Neg.

Industri Gula Nasional & Impor Gula - Audiensi Komisi 6 dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Pada 26 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terkait status industri gula dan kebijakan industri gula nasional. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6, Azam Asman Natawijana dari Jatim 6. Azam mempersilahkan APTRI untuk melakukan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari APTRI antara lain: APTRI datang dari berbaga.

Rencana Implementasi BBM Pertalite - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan PT Pertamina

Komisi 7 mengadakan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan PT. Pertamina sebagai mitra kerja pada 22 April 2015. Dalam agenda, rapat akan dimulai pukul 10.00 wib. Pukul 10.24 mitra telah hadir dan kemudian rapat dibuka. Rapat dihadiri oleh Direktur Utama PT. Pertamina, Dwi Soetjipto, dan dua belas anggota komisi 7, 1 orang dari komisi 10, serta 1 orang dari komisi 8. Dalam Rapat Dengar Pendapat kali i.

Sasaran Strategis Sucofindo - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan PT Sucofindo

Rabu 15 April 2015 berlangsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan oleh Komisi 6 DPR-RI di gedung Nusantara 1 bersama salah satu BUMN yaitu PT.Sucofindo (Sucofindo) membahas sasaran strategis Sucofindo sampai dengan 2019. Rapat ini dipimpin sekaligus dibuka oleh Azam Asman Natawijana dari fraksi Demokrat dari Jatim 3. Pemimpin rapat menyatakan rapat memenuhi kuorum karena terdapat 25 ang.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.

(Kompas) Penyakit Bebani Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Si.

(Kompas) BI Dorong Perekonomian

JAKARTA, KOMPAS — Bank Indonesia segera merelaksasi kebijakan rasio pinjaman terhadap nilai aset rumah dan kendaraan bermotor. Rasio pinjaman terhadap simpanan perbankan juga akan dilonggarkan. Kebijakan ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kendati berencana melonggarkan kebijakan makroprudensial, Bank Indonesia (BI) masih mempertahankan suku bunga acuan atau BI Rate 7,5 pe.

Bank Rakyat Indonesia - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan PT BRI

Pada tanggal 6 April 2015 Komisi 11 (Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI terkait kinerja BRI. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11 Fadel Muhammad dari Fraksi Golkar. Pemaparan Mitra Direktur Utama BRI Asmawi Syam, memaparkan beberapa hal antara lain: BRI berperan dalam mendorong pemerataan pembiayaan ke daerah. Konsen BRI adalah UMKM (Us.

PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya. Pemaparan Mitra: Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir: Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu: Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan Menjamin .

(Harian Kompas) Kebijakan BBM Diumumkan, DPR Bersikeras Pemerintah Wajib Konsultasi

Pemerintah menetapkan kebijakan baru soal harga bahan bakar minyak yang berlaku mulai awal 2015. Subsidi tetap untuk harga bahan bakar minyak juga akan diterapkan. Kebijakan ini diambil mengikuti perkembangan harga minyak dunia yang turun beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu akan diumumkan pada Rabu (31/12) ini di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian. Menko Perekonomian Sofyan Djalil, di .

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha: Komisi VII Akan Panggil Menteri Sudirman Jelaskan Kebijakan BBM

Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kebijakan pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium. "Menurut kami, kebijakan itu berimplikasi luas ke rakyat. Setelah DPR reses, pemanggilan Menteri ESDM akan jadi agenda utama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Yudha saat dihubungi Kompas.co.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita