JejakParlemen

Kategori Berita

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yai.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(DetikNews) Mendagri Tjahjo Kumolo Dorong Revisi UU Ormas

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Tjahjo mengatakan saat ini jumlah ormas di Indonesia luar biasa banyaknya."Ormas-ormas sampai saat ini di Indonesia yang kami catat sudah mencapai 254.633 ormas," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (4/12/2016).

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus .

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita m.

(Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat

MANTAN anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana dijerat dakwaan berlapis. Selain didakwa menerima suap Rp500 juta, Putu disebut menerima gratifikasi senilai total Rp2,7 miliar dari berbagai pihak dalam dakwaan kedua. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Ratna Putra mengatakan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut telah menerima gratifikasi dalam.

(JawaPos) ICW Berikan Rapor Merah Buat Jaksa Agung, Ini Datanya..

JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) memberikan rapor merah atas dua tahun kinerja Jaksa Agung M. Prasetyo. Salah satu yang terburuk menjadi sorotan ICW adalah kinerja pemberantasan korupsi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dicap sering diwarnai intervensi. Dalam catatan ICW, sepanjang Prasetyo memimpin, kejagung hanya menangani 24 kasus korupsi dengan jumlah tersangka 79 orang. Dari 24 kasus.

(Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. "Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.Selain.

(DetikNews) Polisi: Sebar Berita Hoax Bisa Dipidana UU ITE

Jakarta - Polda Metro Jaya mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebar berita bohong (hoax) seputar Pilkada DKI Jakarta. Pelaku yang menyebar berita bohong dapat dikenakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)."Kalau ada pidananya ya tentu akan kita tindak, kan ada UU ITE yang mengatur," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono kepada wartawan di Mapolda Metr.

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

(Bandung Express) Ada Keganjilan pada UU Pilkada Tentang Dana Kampanye

Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2016 yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan umum (KPU) menurut ketua Badan Riset Indonesia Toto Sugiarto masih terdapat celah kecurangan yaitu pada pengaturan dana Kampanye. Dirinya mengatakan, beberapa celah kecurangan terjadi pada sumber dana kampanye seba dalam aturan disebutkan tidak ada pembatasan jumlah dana meskipun setiap pasangan cal.

(Tempo.co) Demokrat Keberatan SBY Diperiksa Jaksa soal Kematian Munir

TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat Rachland Nashidik menilai, Presiden Jokowi tak perlu memerintahkan Jaksa Agung untuk memeriksa Susilo Bambang Yudhoyono guna mencari informasi perihal isi laporan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.Kabar pemeriksaan terhadap Presiden RI ke-6 itu muncul setelah dokumen hasil kerja .

(Tempo.co) Propam Tangkap 85 Polisi Pungli, Polda Metro Terbanyak

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 85 polisi diperiksa oleh Bidang Profesi dan Pengamanan Polri karena kedapatan melakukan pungutan liar (pungli). Kepala Bagian Penerangan Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Komisaris Besar Martinus Sitompul mengatakan mereka terancam hukuman internal, juga pidana."Kalau di Polri ada dua yang secara internal berlaku yaitu peraturan disiplin dan peraturan kode .

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(Tempo.co) ICW Sarankan Ubah Aturan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch berharap pemerintah memperbaiki peraturan tentang mekanisme pengajuan status justice collaborator (JC) kepada tersangka tindak pidana. Permintaan ini menyusul adanya pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal banyaknya pengajuan justice collaborator yang menjadi modus pungutan liar.Peneliti hukum dari ICW, Lalola Easter, mengatakan banyaknya .

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(Laras Post) Presiden RI: Mudahkan Soal Legalitas Tanah, Hapuskan Pungli

Yogyakarta, (Laras Post) - Keseriusan Presiden Jokowi dalam melaksanakan Reforma Agraria dibuktikan dengan menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah Program Strategis tahun 2016 di Balai Desa Karang Rejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Senin, (10/11/2016). Pada kesempatan tersebut Jokowi menegaskan, persoalan ketimpangan penguasaan tanah dan akses terhadap tanah di pedesaan menj.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(DetikNews) Kemendagri Berhentikan Pejabatnya yang jadi tersangka di Kasus e-KTP

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Dalam Negeri sebagai tersangka dalam kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya tak akan mengintervensi KPK dalam mengusut kasus ini. Terkait sejumlah pejabat eselon I yang sudah dijadikan tersangka, Tjahjo memastikan pihaknya akan membebastug.

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017. “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil .

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(DetikNews) Ahli: Banyaknya Jenis Remisi Merusak Rasa Keadilan Publik

Jakarta - Terpidana korupsi jaksa Urip Tri Gunawan dihukum 20 tahun penjara. Apabila mengikuti rezim remisi saat ini, maka ia bisa bebas saat baru menjalani masa pemidanaan 8 tahun di penjara. Adilkah?Banyaknya remisi yang didapat itu berdasarkan Keputusan Presiden No 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Di Keppres itu, seorang nara pidana dalam satu tahun bisa mendapatkan banyak jenis remisi, seperti r.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(Tempo.co) Tanggulangi Terorisme, Wiranto: Perbaiki Sistem LP

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyorot lembaga pemasyarakatan sebagai salah satu lahan tempat berkembangnya paham radikal yang kemudian memicu terorisme. Wiranto menegaskan pentingnya pemantauan terhadap para narapidana."Perlu ada pembaruan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga napi tak hanya direhabilitasi, tapi juga (diawasi) jangan sampai t.

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol. "Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, m.

(DetikNews) Kasus Gloria dan Arcandra Jadi Pertimbangan DPR Revisi UU Kewarganegaraan

Jakarta - Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel dijadikan momentum Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. "Kita melihat soal kewarganegaraan misalnya sekarang setelah ada beberapa p.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) KPK Tolak Penghapusan Justice Collaborator

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menolak rencana penghapusan justice collaborator pada revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan adanyajustice collaborator bisa digunakan untuk membuat efek jera."Saran dari KPK tidak setuju dicabut. Alasannya agar membuat efek jera," k.

(Tempo.co) Menteri Susi: Presiden Akan Putuskan Nasib Reklamasi Pulau G

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya sudah menyerahkan rekomendasi kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan soal permasalahan reklamasi di Pulau G. Baginya yang penting adalah kepentingan nelayan tak terganggu."Keputusan akan dikeluarkan oleh Menko Maritim dan Presiden Joko Widodo," kata Susi Pu.

(Tempo.co) Ini 12 Tuntutan Forum Anak Nasional untuk Menteri Yohana

TEMPO.CO, Mataram - Forum Anak Nasional membacakan 12 tuntutan hasil forum di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Muhammad Khairul Rizal asal Sulawesi Tenggara dan Bilqis Iasha Rosma Sumroni asal Jawa Barat mewakili peserta membacakan 12 tuntutan sebagai pamungkas forum yang digelar pada 19-22 Juli 2016 tersebut.“Untuk mewujudkan Indonesia layak anak, kami .

(Tempo.co) Riset ICW: Hukuman buat Koruptor Makin Ringan

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch menilai vonis hakim semakin menguntungkan pelaku korupsi. Hal itu terlihat dari hasil kajian dan pemantauan yang dilakukan ICW sepanjang Januari-Juni 2016.Anggota Divisi Hukum dan Monitoring ICW, Aradila Caesar, mengatakan sebagian besar koruptor hanya mendapatkan hukuman rata-rata 2 tahun 1 bulan penjara. "Ada kecenderungan hakim hanya memilih hu.

(RimaNews) PKS Minta MA dan KY Awasi Hakim Gugatan Fahri Hamzah

Rimanews - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Azisi Amin meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengawasi Majelis Hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fahri Hamzah. Alasannya, ada kejanggalan dalam putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Fahri Hamzah. Permintaan itu secara resmi diajukan Andy d.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(Beritagar.Id) Alasan Jokowi memilih Tito Karnavian jadi calon tunggal Kapolri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajukan nama Kepala Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, Presiden sudah mendengar masukan dari semua pihak seperti Kompolnas, Polri dan publik sebelum memutuskan nama Tito Karnavian. Menurut Johan, nama Tito diajukan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) .

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(Tempo.co) MUI Dukung Satpol PP Razia Warung Saeni Supaya Jera

TEMPO.CO, Serang - Majelis Ulama Indonesia Kota Serang mendukung tindakan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang yang melakukan razia warung makan di Kota Serang yang tetap buka siang hari pada bulan suci Ramadan."MUI Kota Serang mendukung sikap tegas Satpol PP dan Pemerintah Kota Serang sesuai dengan hasil rekomendasi rakor MUI dan ormas Islam bahwa warung makan tidak buka pada siang .

(Tempo.co) Komnas HAM: Ada Pemerasan terhadap Gereja di Jawa Barat

TEMPO.CO, Purwakarta - Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Imdadun Rahmat mengungkapkan adanya pemerasan terhadap gereja-gereja yang dilakukan organisasi massa keagamaan di Jawa Barat. "Nilainya puluhan sampai ratusan juta rupiah," katanya di Purwakarta, Sabtu, 4 Juni 2016. Organisasi keagamaan itu berdalih uang yang mereka pungut untuk pengamanan. "Jika ibadahnya di gereja ingin aman, mere.

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(RimaNews) DPR Kemungkinan Setujui Perppu Hukuman Kebiri

Rimanews - Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan DPR kemungkinan menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dari 10 fraksi yang belum setuju cuma dua fraksi. Jadi, kemungkinan besar Perppu disetujui," kata Malik dalam "Seminar Pen.

(DetikNews) MA Sangat Terpuruk, Presiden Diminta Keluarkan Perppu Tumpas Mafia Peradilan

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengakui lembaganya sangat terpuruk beberapa bulan terakhir akibat bawahannya terlibat kasus korupsi. Kondisi akut ini sangat mangkhawatirkan sehingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta turun tangan.Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pekan lalu menyerukan perlu dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk menyel.

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, sifatn.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat DPD RI. Pernyataan Mahfud .

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Rakyatku.com) Presiden Instruksikan Berantas Calo SIM dan STNK, Begini Caranya

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan pembentukan Tim Khusus demi menggenjot pelayanan publik. Pelayanan publik itu meliputi pelayanan pengurusan KTP, sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB, akte kelahiran, serta akte nikah. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang me.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(ANTARA News) Menkumham Pindahkan Ribuan Narapidana ke Rutan Depok

Depok (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menyatakan akan memindahkan ribuan narapidana baik itu dari LP Cipinang maupun Gunung Sindur untuk menempati Rutan Negara Kelas IIB Cilodong Kota Depok, Jawa Barat."Jumlah narapidana di rutan dan lapas di Jakarta seperti Salemba dan Cipinang sudah kelebihan kapasitas. Dalam rangka redistribusi narapidana bisa kita pindahk.

(MetroTvNews) Bagir Manan: Penting Menerapkan Kode Etik dalam Parlemen

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan bahwa kode etik yang dimiliki dewan parlemen memiliki fungsi penting. Sebab, kode etik merupakan cara untuk menuntun orang menjadi lebih baik."Kehadiran kode etik itu penting meskipun sudah ada hukum yang berlaku. Fungsi kode etik itu berbeda. Kode etik merupakan cara untuk menuntun orang agar menjadi baik. Baik itu tidak memikir.

(Tempo.co) Kasus Penganiayaan, Berkas Ivan Haz Hari Ini Masuk Kejari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melimpahkan berkas tahap kedua perkara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. Upaya damai yang diharapkan Ivan Haz belum berhasil. “Habis itu dilimpahkan nanti sidang," kata Kepala Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Selas.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(Tempo.co) Komisi Informasi Desak MUI Buka Laporan Keuangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Informasi Pusat (KIP) meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuka laporan keuangannya ke publik. Ketua KIP Abdulhamid Diporamono mengatakan MUI perlu membuka laporan keuangannya karena lembaga itu mendapatkan dana dari pemerintah dan masyarakat. “Dana dari pemerintah tidak saja didapat langsung dari APBN tapi juga program-program dari beberapa kementerian,” kata Abdulh.

(Inilah.com) Yohana Minta Pelaku Eksploitasi Anak Dihukum

INILAHCOM, Jakarta - Pasca Polres Metro Jakarta Selatan membongkar kasus eksploitasi anak yang terjadi di wilayah hukumnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise meminta polisi menjerat para pelaku dengan hukuman berat. "Dieksploitasi oleh orang tua sanksi 20 tahun penjara kalau orang lain mengeksploitasi anak dihukum 15 tahun penjara," tegas Yohana dis.

(Tempo.co) Setengah Tahun Berlalu, KPK Terus Usut Kasus Petral

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan lembaganya terus menyelidiki dugaan korupsi pengadaan minyak oleh anak usaha PT Pertamina, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Agus mengatakan telah meminta Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto untuk membantu pengungkapan dugaan korupsi ini."Kasus ini masih kita teruskan. Tadi kami mohon ke Pak Dwi ag.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) Dilantik sebagai Kepala BNPT, Ini Rekam Jejak Tito Karnavian

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak lulus Akademi Kepolisian pada 1987, garis tangan Tito Karnavian seperti sudah ditentukan: sebagai pemburu buronan. Seperti padan 7 November 2005, Tito yang masih menjabat Kapolres Serang dihubungi oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara agar bersiap-siap ke Poso, Sulawesi Tengah. Pukul 02.30 dini hari, Tito langsung berangkat menuju .

(DelikNews) Waria Seret Tifatul Ke MKD, Gara-gara Sebut LGBT Layak Dibunuh

Jakarta – Sejumlah waria mengadukan Anggota DPR-RI Tifatul Sembiring kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menyebut LGBT layak dibunuh di akun twitternya, belum lama ini. Awalnya, dua orang Waria tiba-tiba datang di depan ruangan MKD, kepada awak media, Waria membagikan sejumlah kertas yang berisi bahwa kelompok minoritas waria sudah ada sejak 1969 dengan terlebih dulu bernama wadam. Dal.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(Rimanews) Menteri Siti Nurbaya Khawatir Ada 500 Titik Api Baru di Papua

Rimanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kekhawatirannya karena tim kementerian menemukan 370-500 titik api (hotspot) baru di Papua pada tahun ini. "Hal yang mengkhawatirkan adalah Papua yang di tahun lalu masih kosong, dan tahun sekarang angkanya sudah di 370-500-an," katanya di Jakarta, Senin (07/3/2016). Meteri Siti mengatakan hal itu saat men.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang

WE Online, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada terkait dengan penerapan sanksi tegas sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang."Perlu adanya revisi peraturan perundangan dalam menekan 'money politics' dengan sanksi yang tegas pada setiap pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah di Semarang,.

(TigaPilarNews) Dipanggil, Ahok Sindir Komisi III DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Komisi III DPR yang memanggilnya terkait penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu. Menurut Ahok, pemanggilan Komisi III DPR tersebut tidak beralasan.”Saya kan pernah di DPR. Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah, gue juga mantan dari elu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jad.

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Kompas.com) Komnas HAM Tolak Draf Perppu Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak peraturan perundang-undangan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahanan seksual."Itu pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya terpidana harus dibina, bukan dikebiri," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila di Jakarta Pusat, Senin.Masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar bi.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, Firman Wijaya, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Enggak tahulah," ujar Firman di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (11/2/2016). Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memerlukan keterangan Novanto dan Riza dalam rangka penyelidikan perkara dugaan permufakatan jahat. Me.

(DetikNews) Diminta Data Penanganan Perkara Korupsi Terbuka, Polri Minta Waktu

Jakarta - Kepolisian RI menjadi termohon dalam sidang sengketa informasi penanganan perkara korupsi dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Komisi Informasi Pusat (KIP). Sidang berlangsung di Graha PPI di Jakarta Pusat.Sidang sengketa informasi ini dihadiri oleh perwakilan ICW dari divisi investigasi. Sedangkan dari Polri diwakili oleh divisi Humas bidang PID (Pusat Informasi dan Dokumentasi).&.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Tanpa Naskah Akademik, Revisi UU KPK Cacat Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, setiap rancangan maupun revisi UU harus disertai dengan naskah akademik. Oleh karena itu, adalah sebuah keanehan apabila poin-poin usulan perubahan UU KPK muncul terlebih dulu sebelum ada naskah akademik.Pendapat ini diutarakan oleh pengamat dari Pusat Studi Hukum dan kebijakan, Miko Ginting, .

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR optimistis sepuluh Rancangan Undang-Undang akan disahkan menjadi Undang-Undang hingga Maret 2016 sehingga target Program Legislasi Nasional 2016 bisa terpenuhi. "Pada bulan Maret 2016 seharusnya 10 RUU sudah selesai. Kuncinya, teman-teman di komisi sama-sama bekerja untuk menyelesaikan target ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Gedu.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali mangkir panggilan ketiga dari Kejaksaan Agung, tapi pada kali ini mantan Ketua DPR itu mengajukan surat permintaan penundaan. Dalam surat tersebut, selain mengaku sedang tidak sehat secara psikologi, Novanto turut menyertakan alasan soal keamanan keluarganya. "Dalam suratnya beliau mengatakan kurang sehat, dan memperhitunga.

(ANTARA News) Rio Capella terkejut Sisca kembalikan uang diam-diam

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku terkejut karena teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengembalikan uang Rp50 juta secara diam-diam saat Rio sudah dijatuhi vonis."Uang yang dari Rio Rp50 juta sudah dikembalikan, saya transfer ke rekening Rio," kata Fransisca dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korup.

(ANTARA News) Khofifah: Presiden instruksikan eks Gafatar dilindungi

Sungai Raya, Kalbar, (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya, pihaknya harus memberikan perlindungan bagi seluruh eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di Kalbar."Sesuai dengan perintah pak Presiden, meski saat ini terdapat pemahaman keyakinan yang beda dari para eks anggota Gafatar ini, .

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme. Sejumlah poin akan diubah dan menekankan pada aspek pencegahan."Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai.

(Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta jangan terburu-buru melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlu dilakukan pencermatan terjadap instrumen hukum yang sudah ada. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan.

(Kompas.com) Kejati: Kasus Abraham Masih Dipelajari, Ini Kan Kasus Kecil

MAKASSAR, KOMPAS.com — Kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad belum juga disidangkan meski berkas perkaranya telah dilimpahkan dari Polda Sulselbar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar pada 22 September 2015 lalu.Saat dikonfirmasi, Rabu (20/1/2016), Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surachman meminta media untuk menanyakan perkara itu ke Asisten Pidana Umum (Aspidu.

(Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Agung.Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan Novanto, Rabu (20/1/2016), untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi melalui permufakatan jahat bersama dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid."Jika merujuk pada komunikasi kami terakhir, Pak Novanto ti.

(DetikNews) Fahri Hamzah Pimpinan DPR, Tak Sepantasnya Persulit KPK Geledah Ruangan Yudi Widiana

Jakarta - Fahri Hamzah seorang pimpinan lembaga tinggi negara bernama DPR. Fahri pastinya seorang negarawan. Karenanya sikap dia menghalangi penyidik KPK menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana terkait kasus tangkap tangan anggota Komisi V DPR yang lain yakni Damayanti Wisnu Putranti dinilai tak patut."Fahri Hamzah merupakan pimpinan lembaga negara, mestinya kalau ada hal-hal yan.

(DetikNews) Menko Polhukam Minta DPR Revisi UU Terorisme

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme."Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada," uj.

(Merdeka.com) Perppu Kebiri bagi Pelaku Pencabulan Anak Segera Diterbitkan

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung akan mengadakan rapat kembali untuk merumuskan Perppu Kebiri bagi pelaku pencabulan anak. Ditargetkan, Perppu akan kelar satu hingga dua pekan lagi. "Perppu kebiri sudah dalam tahap finalisasi. Saat ini sudah .

(DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis

Jakarta - Kejagung memanggil mantan ketua DPR Setya Novanto hari ini. Pengacara Novanto, Firman Wijaya menyebut kliennya hanya akan memberikan keterangan tertulis kepada Kejagung sebagai bentuk jawaban bagi pemanggilannya itu."Kita akan klarifikasi tertulis juga bisa lisan, pemeriksan itu kan bisa dengan lisan dan surat. Ya kemungkinan tertulis karena kita memperhatikan jadawal kita yang di Ba.

(Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Menjadi tidak relevan untuk bicara.

Sengketa Lahan Register 1 Way Pisang - Audiensi Komisi 2 dengan Kepala Desa, DPRD, dan Masyarakat Lampung Selatan, serta BPN

Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD, Kepala Desa, dan masyarakat Lampung Selatan, serta Badan Pertahanan Nasional (BPN) pada 1 Desember 2015 tentang sengketa lahan Register 1 Way Pisang. Rapat dibuka pukul 10.22 WIB, dan dipimpin oleh Wahidin Halim dari Banten 3. Pemaparan Mitra Kepala Desa Lampung Selatan: Lampung Selatan membentuk forum masyarakat Register 1 Way Pisang. Berharap kedatangan.

(DetikNews) Menkum HAM Akan Cabut SK PPP, Romi: Otomatis Kembali ke Muktamar Bandung

Jakarta - Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan dalam waktu dekat akan mencabut Surat Keputusan (SK) kepengurusan PPP Muktamar Surabaya. Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romi menanggapi santai rencana Yasonna tersebut.Romi menegaskan pihaknya siap legowo dan mendukung putusan Yasonna."Sebagai insan yang taat kepada hukum, kita mendukung penuh pencabutan tersebut karena memang Pengadilan Tata Usa.

(Rimanews) Agung: Pencalonan Ketua DPR Pengganti Setnov Tak Bisa Dilaksanakan

Rimanews - Pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebaiknya ditunda karena masih bermasalah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono. "Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya di .

(Rimanews) Kapolda NTT Dicopot Buntut Razia Miras Anggota DPR Herman Heri?

Rimanews - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota Komisi III DPR-RI Herman Herry. Dalam kasus Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno juga mengaku.

(DetikNews) Gugatan Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak, Pemerintah Langsung Banding

Palembang - Pemerintah langsung bereaksi terhadap penolakan gugatan perdata Rp 7,9 triliun kepada PT Bumi Mekar Hijau terkait kasus kebakaran hutan. Demi keadilan rakyat, banding pun akan dilayangkan."Demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan harga diri bangsa pemerintah akan banding dan melakukan langkah hukum lainnya," kata Dirjen Penegakan Huk.

Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya diskors .

(DetikNews) Jerat Ganti Rugi Karhutla, Jaksa Masih Tunggu Surat Kuasa Menhut Siti

Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Bambang Setyo Wahyudi, mengaku belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Surat itu penting untuk menjerat gugatan perdata kasus kebakaran hutan dan lahan."Kita lakukan gugatan apabila ada surat kuasa khusus dari pemangku ya.

(OkeZone.com) Kontras: Jaksa Agung HM Prasetyo Lebih Banyak Berpolitik

JAKARTA - Kinerja Jaksa Agung HM. Prasetyo sejak menjabat hingga hari ini dinilai cenderung lamban dalam menyelesaikan beberapa kasusnya, terutama kasus besar yang dianggap memiliki nuansa politik. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menilai, semenjak HM. Prasetyo menjabat Jaksa Agung tidak banyak karya yang dihasilkan olehnya dalam bidang hukum..

Komitmen Pemda terhadap Panja Perlindungan Anak – Rapat Komisi 8 dengan Pemda Jateng, Jabar, dan Sulsel

Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 30 September 2015 dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Jawa Tengah, Pemda Sulawesi Selatan, dan Pemda Jawa Barat membahas Komitmen Pemda untuk Panitia Kerja (Panja) Perlindungan Anak. RDP dipimpin oleh Khatibul Umam Wiranu dari Jateng 8. Pemaparan Mitra Secara bergiliran, para Mitra Rapat menyampaikan pemaparan tentang perlindungan anak di masing-m.

Laporan Kinerja, Program, dan Anggaran - Rapat Komisi 3 dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan

Pada 14 September 2015, Komisi 3 melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) membahas evaluasi anggaran selama periode anggaran 2015-2016. RDPU dihadiri sebanyak 9 anggota dari 4 fraksi dan dinilai kuorum untuk dibuka dan dilaksanakan. Pemaparan Mitra Komnas HAM: Rekomendasi Komnas HAM terkait de.

Laporan Penyusunan RUU di Komisi-Komisi - Rapat Koordinasi Baleg dan Pimpinan Komisi

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di komisi-komisi. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dibuka pukul 16:09 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg dan 9 Pimpinan Komisi-Komisi. Pemapara.

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang - Rapat Baleg

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mendengarkan masukan dari evaluasi mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada sekarang terhadap perubahan Undang-Undang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:31 WIB. Pemapa.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

(Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR

Akhirnya. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU ITE yang telah dipersiapkan selama setahun terakhir, sampai ke Senayan. Naskah RUU revisi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah "memakan" puluhan korban ini, diserahkan kepada DPR RI pada Selasa (22/12/2015). Melalui surat Presiden bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Ketua DPR, Presiden.

(OkeZone.com) Hari Ini, Vonis Mandra Dijatuhkan

JAKARTA - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akan membacakan putusan untuk artis Mandra Naih dalam perkara dugaan korupsi pengadaan program siap siar di LPP TVRI yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 hari ini, Kamis (17/12/2015). Pemain sinetron 'Si Doel Anak Sekolah' ini, sebelumnya dituntut satu tahun enam bulan kurungan penjara dan denda Rp100 j.

(Suara.com) Hari Ini, Komisi III Pilih Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 10 calon pimpinan KPK sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Senin hingga Rabu. Suara.com - Hari ini, Kamis (17/12/2015), Komisi III DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan."Pemilihan pimpinan KPK akan dilalukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno komisi," kata Wakil Ketua Komisi III.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

Revisi KUHP dan Kinerja KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK .

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(OkeZone.com) Tuntutan Rio Capella, ICW: Apa Bedanya dengan Maling Ayam!

JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradilla Caesar menyayangkan rendahnya tuntutan yang dijatuhkan kepada mantan Sekjen Partai Demokrat Patrice Rio Capella. Rio Capella diketahui dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp50 juta rupiah subsidair satu bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK atas kasus gratifikasi yang menjeratnya. Arad bahkan mengatakan, hukuman.

(Kompas.com) Sulit Diaudit, Bos Petral Beralasan Laptop Hilang

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama proses audit investigasi PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral), banyak pegawai yang tidak kooperatif memberikan keterangan.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said memberi contoh Direktur Utama Petral Bambang Irianto baru diperiksa satu kali saat audit investigasi. Dalam pemeriksaannya Bambang mengaku tidak memiliki data Petral selama ia beke.

(Kompas.com) Apa Kabar Penegakan Hukum Para Pembakar Hutan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan. Ia melihat, sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah.

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(DetikNews) Tugas BIN di Sektor Bea Cukai: Berantas Bisnis Rokok dan Minuman Ilegal

Jakarta -Sektor ‎bea cukai juga menjadi area yang akan ditangani oleh Badan Intelijen Negara (BIN). Di antaranya, memberantas bisnis rokok dan minuman ilegal yang masih cukup marak di Indonesia.Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen BC), Heru Pambudi‎ menyatakan, BIN nantinya akan bersinergi dengan intelijen di unit eselon II Ditjen Bea Cukai. Terutama dalam pengolahan data dan informasi."Int.

(Warta Ekonomi Online) MENDAG: Kami Tak Ingin Pemuda Jadi Korban Minuman Oplosan

WE Online, Jakarta - Pemerintah menginginkan adanya pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya minuman racikan dan tradisional sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. "Kami menyambut baik DPR yang berinisiatif membuat RUU Minuman Beralkohol untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II,.

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(Tribun News) Amankan Kasus Setya Novanto, Anggota MKD Mengaku Disogok Rp20 Miliar Lebih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan, dirinya ditawari 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp20 miliar untuk membantu 'mengamankan' atau '86' kasus etik Ketua DPR, Setya Novanto yang tengah diproses MKD. "Oh, nggak (SMS), saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, bisa nggak bang, *@#.. *@1».. Say.

Seleksi Calon Pimpinan KPK – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada 17 November 2015 tentang proses seleksi Capim KPK. Rapat dipimpin dan dibuka pukul 19:45 WIB oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pansel Capim KPK: Tim Pansel terdiri dari 9 orang dan dipimpin oleh Destry Damay.

(OkeZone.com) Surya Paloh Harus Jelaskan Kasus Korupsi yang Menyeret Kadernya

JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai mangkirnya Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai saksi dalam sidang terdakwa mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella merubah image yang selama ini dibangunnya. “Seharusnya Surya Paloh menjelaskan kenapa ia tidak hadir,”kata Hendri Satrio kepada Okezone, Senin (23/11/2015). Selain itu, lanjut Hendri, Paloh h.

(Inilah.Com) Baru 50 Persen Koruptor Kembalikan Uang Negara

INILAHCOM, Bogor - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnaen mengungkapkan, sejak tahun 2011 sampai 2015 ini, baru 44 persen perkara yang masuk dalam tahap penuntutan. Sedangkan sisanya masih dalam proses pemberkasan. "Perkara yang dituntut 44 persen, itu untuk perkara dengan kerugian negara dari hasil audit BPK (atau) BPKP," kata Zulkarnaen di Hulu Cai, Ciawi, Bogor, Jawa .

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Sampaikan Kembali Dua Calon Hakim Komisioner KY

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan kembali dua calon komisioner Komisi Yudisial (KY) kepada DPR melalui surat yang disampaikan pada Senin, 16 November 2015.Dua calon pengganti itu adalah Dr Aidul Fitriciada Azhari SH. M Hum dan Dr Jaya Ahmad Jayus SH. M Hm.Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (16/11/2015), menyebutk.

(Tribun News) Koalisi Pemantau Peradilan: Seluruh Calon Hakim Tipikor Tidak Layak

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Hasil penelusuran rekam jejak, Koalisi Pemantau Peradilan menilai tidak ada calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang layak. Seleksi Calon Hakim Tipikor dibentuk oleh MA dan diketuai oleh Artidjo Alkostar sudah berlangsung sejak 6 November 2015 kemarin dan menghasilkan 58 calon lewat tes administrasi dan tes tertulis. Berdasarkan hasil penelusuran rekam je.

(Delik.com) Penambang Liar Gunung Botak Namlea Ditertibkan, IREC : Elitnya Juga!

Jakarta – Penyisiran lokasi tambang gunung botak, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku yang dilakukan beberapa hari terakhir oleh gabungan aparat TNI Dan Polri untuk mengosongkan lokasi tersebut sesuai instruksi Presiden akibat aktivitas ilegal yang dilakukan oleh para penambang mendapat apresiasi dari penggiat sosial, sebab hal itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola tambang yang ramah lingkungan..

(Tribun News) Pengamat: Audit Petral Era Presiden SBY Hasilnya Tidak Jelas

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu pemeriksaan PT Pertamina Energy Trading Limited (petral) sudah ada sejak tahun 2000-an. Namun selama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin dua periode, tidak ada hasilnya dibandingkan saat ini. "Ketika pemerintahan SBY hasilnya (pemeriksaan Petral nggak jelas," ujar Pengamat energi Marwan Batubara di diskusi Energi Kita, gedung Dewan Pers, Jakarta,.

(Jawa Pos) IJW: Prasetyo Pantas Diganti!

JAKARTA – Indonesia Justice Watch (IJW) menilai Jaksa Agung M Prasetyo pantas diganti pada reshuffle Jilid II. Pasalnya, kinerja Jaksa Agung Prasetyo selama tahun ini, tidak ada perubahan yang lebih baik. Bahkan, kejaksaan mengalami kemunduran yang signifikan. “Kejaksaan sering kalah di praperadilan, adanya dugaan kriminalisasi, berhentinya reformasi birokrasi internal kejaksaan. Sistem penilaian .

Penyidikan Kasus Pelindo II – Pansus Angket Pelindo II Rapat dengan Kabareskrim

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Pelindo II mengadakan rapat dengan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Anang Iskandar pada 21 Oktober 2015 terkait kasus Pelindo II. Rapat dipimpin oleh Rieke Diah Pitaloka dari Jabar 7. Rapat dihadiri dua belas anggota dari tujuh fraksi. Pemaparan Mitra Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi dan 1 orang ahl.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(Harian Terbit) BNN Cegah Narkoba Lewat `Stiker`

Jakarta, HanTer - Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol. Budi Waseso, memulai program penempelan stiker anti narkoba di sebuah mini market pada penyelenggaraan Car Free Day di Teluk Betung, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2015).Stiker betuliskan `Stop Narkoba` tersebut diyakini dapat memberikan pencerahan pada masyarakat agar turut serta memberantas narkoba."Stiker merupakan salah satu .

(DetikNews) Gerombolan Penyelundup 800 Kg Sabu Akan Jalani Sidang Tuntutan

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar), siang ini akan menggelar sidang tuntutan kepada mafia sabu 800 kg, Wong Chi Ping. Pembacaan tuntutan rencananya akan dibacakan siang ini sekitar pukul 14.00 WIB."Rencananya hari ini kita akan bacakan tuntutan," ujar Kajari Jakbar, Reda Mantovani, saat dikonfirmasi, Kamis (5/11/2015).Reda mengatakan, selain Wong, pembacaan tuntutan juga.

(Beritagar.id) Tutupnya Disc Tarra bukan kiamat bisnis musik Indonesia

Salah satu jaringan toko besar yang jadi tempat penjualan berbagai album fisik, Disc Tarra, terpaksa menutup sekitar 40 gerainya yang ada di seluruh Indonesia. Demikian diberitakan Kompas, Rabu (4/11/2015). Lesunya penjualan album fisik dan mahalnya biaya operasional adalah beberapa alasan penutupan tersebut. Namun, tutupnya Disc Tarra bukan pertanda kiamat bagi bisnis musik Indonesia. Sudah jadi .

Evaluasi Kinerja Kejaksaan – Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung

Komisi 3 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) pada Senin, 30 Juni 2015 dengan Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo mengenai evaluasi kinerja, di antaranya terkait persiapan pilkada serentak, status hukuman mati, pelanggaran (Hak Asasi Manusia) HAM berat, dan lain-lain. Raker dibuka pukul 15.00 WIB dan dipimpin oleh Mulfachri Harahap dari Sumatera Utara 1. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan yang disamp.

(Jawa Pos) Gagalkan Selundupan Beras dan Sembako, Petugas Bea Cukai Tembak Penyelundup

BATUAMPAR - Petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sembako ilegal jenis beras dan gula di perairan Batuampar, Selasa (3/11) malam. Dalam upaya penggagalan dan pengamanan kapal pengangkut, petugas mendapat perlawanan hingga melepaskan tembakan ke arah anak buah kapal (ABK) maupun massa yang menyerang. Beras sebanyak 100 ton serta gula seberat 50 ton itu diangkut dari Jurong, Sing.

(DetikNews) Penjelasan Jaksa Mengapa Tuntutan Penyelundup 800 Kg Sabu Selalu Tertunda

Jakarta - Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (Kejari Jakbar) menjelaskan mengapa sidang pembacaan tuntutan Wong Chi Ping, mafia sabu 800 Kg selalu ditunda. Sidang terhadap komplotan Wong Chi Ping ini menurut jaksa sudah ditunda sebanyak 2 kali.Kajari Jakbar, Reda Mantovani, mengungkapkan pertimbangan dalam membuat tuntutan kepada Wong Chi Ping sangat pelik. Dia mengatakan, jaksa sangat berhati-hati da.

(Times Indonesia) Ketentuan Pidana Politik Uang Sumir

TIMESINDONESIA, MALANG - Politik uang dalam pemilu khususnya pilkada nampaknya masih abu-abu dalam proses penegakan hukumnya. Walaupun secara norma hukum jelas dikatakan bahwa money politics atau politik uang itu dilarang. Seperti disampaikan H. Abdul Fatah, Komisioner Panwaslu Kabupaten Malangbahwa politik uang secara norma hukum jelas dilarang namun dalam ketentuan pidananya tidak ada. "Ada.

(Kompas.com) Polisi Takut Dituntut jika Ungkap Nama Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik. “Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015). Anton mengatakan, Undang-U.

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

(Suara.com) Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Hati-hati Keluarkan Perppu Kebiri

Perhatikan UUD 1945 pasal 28 b ayat 1. Suara.com - Saya Ketua DPR Setya Novanto menyambut baik rencana pemerintah yang ingin mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) kejahatan seksual pada anak. "Saya juga merasa miris, akhir-akhir ini di negeri kita kejahatan seksual semakin hari semakin meningkat. Apalagi kejahatan ini dialami oleh wanita dan anak-anak kita. Saya ti.

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.

(Jawa Pos) Kasus Rio Bukti Parpol Masih jadi Arena Rawan Korupsi

JAKARTA - Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella, membuktikan partai politik berikut jejaring politiknya, masih menjadi arena rawan praktik korupsi. "Karena itu, hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut," ujar Juru Bicara DPP Part.

(OkeZone.com) Mengenal Sosok Sisca di Pusaran Suap Gatot-Evy ke Patrice Rio Capella

JAKARTA - Perkara dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera nonaktif yang juga elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kepada bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella turut menyeret penyanyi era 90-an Fransisca Insani Rahesti. Nama Fransisca alias Sisca diketahui pernah menjadi penyanyi latar grup musik Kla Project. Sisca masuk daftar saksi yan.

(TeropongSenayan) 'Masyarakat tak Boleh Main Hakim Sendiri Sikapi Pendirian Rumah Ibadah'

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap masyarakat menyikapi masalah pendirian rumah ibadah secara arif dan taat hukum, baik pihak yang mendirikan rumah ibadah maupun yang menolak, tidak main hakim sendiri apalagi bertindak anarkis. "Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah.

(Tribun News) Geledah Lagi Kantor PT VSI, Kejagung Abaikan Putusan Praperadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung dianggap mengabaikan putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015 dengan melakukan lagi penggeledahan di kantor PT Victoria Securities Indonesia (VSI). "Seharusnya, mengingat pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan No.81/Pid.Prap/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 20 September 2015, sudah jelas bahwa hukum mensyaratkan ada.

(Tribun News) NasDem Jamin Jaksa Agung Tidak Terseret Kasus Patrice Rio

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai NasDem menjamin Jaksa Agung HM Prasetyo tidak terlibat terkait kasus yang membelitPatrice Rio Capella. Capella ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Bansos Sumatera Utara. Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari, mengatakan tidak ada fakta yang mengarah pada keterlibatan Prasetyo. Prasetyo dulunya adalah bekas kader NasDem. "Kalau mengenai keterlibatan dan seb.

(Warta Ekonomi Online) Ferry Mursyidan Berikan Sertifikat Lahan Tidak Terurus

WE Online, Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan memberikan sertifikat lahan tidak terurus milik negara yang telah ditempati masyarakat lebih dari 10 tahun."Kalau tanah negara tak terurus maka pemerintah bisa memberikan hak kepemilikan," kata Ferry di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2015).Ferry menu.

Peraturan Bersama DPR dan BPK – Rapat Internal Baleg dengan Deputi PUU dan BPK RI

Pada tanggal 27 Agustus 2015, Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Internal dengan Deputi Perundang-undangan (PUU) dan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Rapat dimulai pukul 13.14 WIB dan dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sareh membuka rapat dengan memberikan konteks bahwa akuntabilitas keuangan DPR-RI yang telah dibubarkan memberi sebuah pengaruh. Pemaparan Mitra Be.

Usulan Perubahan UU MD3 – Rapat Baleg dengan Jajaran Tenaga Ahli

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat pada tanggal 31 Agustus 2015 dengan jajaran Tenaga Ahli (TA) terkait rencana usulan perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Rapat dipimpin oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Setelah membuka rapat, Sareh segera mempersilakan mitra untuk menyampaikan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut beberapa pemaparan dari Tenaga Ahli: DPR memegang kekuasaan m.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(SuaraMerdeka.com) Komisi Yudisial Sudah Prediksi Putusan Mahkamah Konstitusi

JAKARTA, suaramerdeka.com - Komisioner Komisi Yudisial Imam Anshori Sholeh sudah memprediksikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengebiri kewenangan lembaganya dan mempertegaskan rekrutmen calon hakim adalah otoritas tunggal Mahkamah Agung (MA). “Sudah kuduga,” kata Imam Anshori Sholeh di Jakarta. Menurut dia, Komisi Yudisial sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena putusan Mahkamah Ko.

(Inilah.Com) Intervensi Penyidikan, Divpropam Harus Ditindak

INILAHCOM, Jakarta - Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Jawa Barat, Asep Warlan Yusuf mengharapkan, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menindak jajaran Divpropam karena diduga mengintervensi penyidik. Intervensi terhadap kasus yang sudah dinyatakan di P21 oleh kejaksaan, adalah pelanggaran pidana serius sesuai dengan KUHAP."Kalau benar Kadivpropam mengatakan demi '.

(RMOL.CO) Ini Alasan Mengapa RUU Pengampunan Mau Ampuni Pengemplang Pajak

RMOL. ‎Salah satu yang menjadi perhatian di dalam RUU Pengampunan Pajak Nasional‎ adalah para pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang diusulkan mendapat pengampunan.Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno menjelaskan, saat ini banyak warga negara Indonesia yang menyimpan dananya di luar sistem perbankan nasional. Dana tersebut memi.

(Warta Ekonomi Online) DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

WE Online, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Selasa (10/9/2015), menggelar rapat membahas dua rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR dari lintas fraksi agar dimasukkan di Prolegnas 2015. Dua RUU tersebut ialah RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Pajak Nasional. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan poin utama dimasukkannya R.

(Inilah.Com) Jokowi Diminta Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Pendapatan PNBP Merosot INILAHCOM, Jakarta - Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNPB) kejaksaan kian menurun pada semester I 2015. Hal ini dinilai karena faktor kepemimpinan pada Kejaksaan Agung.Untik itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mencari langkah untuk mengantisipasi krisis ekonomi Indonesia, salah satunya mengharapkan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kejaksaan Agung.Peng.

(Kriminalitas.com) Komjen Buwas Optimis Pengajuan Revisi UU Narkoba Ditindaklanjuti DPR RI

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Budi Waseso akan mengajukan revisi UU Narkoba dan diharapkan revisi tersebut dapat ditindaklanjuti DPR. “Pasti dilakukan itu dan mungkin akan dilakukan maksimal. Saya sih berharap bisa ditindaklanjuti ke DPR,” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (24/9). Dia mengatakan sudah melakukan komunikasi dengan DPR mengenai hal tersebut dan r.

(Tribun News) Kementerian LHK Diminta Berani Membuka Kotak Pandora Kabut Asap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan wilayah dimaksud menjadi “langganan bencana” yang terjadi tiap tahun. Pertanyaannya, mengapa bencana asap tersebut setiap tahun terulang? Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum dan HAM .

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

(Inilah.Com) Implikasi Periksa Anggota DPR Harus Izin Presiden

INILAHCOM, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 83/PUU-II/2014 terkait pengujian UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD khususnya di Pasal 245 ayat (1) yang mengharuskan izin presiden bila memeriksa anggota DPR tentu berdampak penting dalam penegakan hukum khususnya bagi anggota dewan. Apa dampaknya?Putusan MK yang mengganti norma di Pasal 245 ayat (1) UU No 17 tahun 2014 t.

(Warta Ekonomi Online) Ngebet Lelang Aset Victoria, Pengamat: Copot Jaksa Agung Secepatnya!

WE Online, Jakarta -Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyayangkan langkah Jaksa Agung, HM Prasetyo yang telah mengeluarkan instruksi agar tanah seluas 1065,6 hektare yang dibeli Victoria Securities International Corporation melalui perjanjian pengalihan piutang dengan BPPN segera dilelang. Tanah tersebut terbagi menjadi empat SHGB di Kabupaten Karawang itu dikenal umum dengan lokasi peruma.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

RUU Arsitek - Rapat Komisi 5 dengan Pakar, Praktisi dan IAI

Pada 26 Agustus 2016 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Praktisi, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membahas Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Lasarus. RDPU dimulai tepat pukul 10.29 WIB. Ketua Rapat mengumumkan agenda RDPU hari ini. Bahwa RUU Arsitek telah memasuki tahap pengharmonisasiaan. Ketua Rapat tidak me.

(DetikNews) ICW Minta Pemerintah dan DPR Keluarkan Delik Korupsi dari RUU KUHP

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah dan DPR mengeluarkan delik korupsi dari revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bila delik korupsi masuk dalam RUU KUHP maka tindak pidana korupsi akan kehilangan sifat kekhususan yang berdampak pada pola penanganan perkara. Ada enam alasan yang dikemukakan ICW sebagai alasan agar delik korupsi tidak masuk dalam RUU KUHP. Perta.

(DetikNews) Mensos Tanggapi Komjen Buwas: Pecandu Narkoba Sudah Diatur UU untuk Direhab

Solo - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba akan terus dilakukan sebagai realisasi pelaksanaan UU tentang Narkotika. Jika Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, ingin menghapus rehabilitasi maka dia harus dilakukan revisi ke DPR atau mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Penanganan rehabilitasi bagi para pecandu suda.

(Kompas.com) Delik Korupsi Masuk Revisi KUHP, Jaksa Agung Mengeluh ke DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Acara rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, beberapa waktu lalu, rupanya dimanfaatkan Prasetyo untuk menyampaikan unek-uneknya terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang lagi dibahas di parlemen. Kepada wakil rakyat itu, Prasetyo mengkritik masuknya delik korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam pasal KUHP. Menurut Prasetyo,.

(Kompas.com) Banyak Perkara Tilang di Pengadilan Negeri, PSHK Usulkan Revisi UU LLAJ

JAKARTA, KOMPAS.com – Revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (RUU LLAJ) menjadi salah satu usulan utama Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) kepada Badan Legislasi DPR untuk ditambahkan ke dalam daftar RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2015-2019. Revisi UU tersebut diusulkan atas dasar tingginya perkara peraturan lalu lintas (tilang) yang ditangani d.

(OkeZone.com) UU Tipikir Masuk KUHP Kuatkan Pemberantasan Korupsi

MEDAN - Upaya pemerintah memasukkan UU Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang ke dalam KUHP akan menguatkan pemberantasan kasus korupsi. "Kebijakan pemerintah itu harus didukung karena bertujuan untuk mengurangi kasus korupsi yang terjadi di negeri ini seperti yang diharapkan masyarakat," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara (USU) Budiman Ginting di Medan, kemarin. Menurut .

(MetrotvNews) Gugatan Persebaya Terkait Rekomendasi BOPI Ditolak PTUN

Jakarta: Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan klub Persebaya Surabaya dalam hal ini PT Mitra Muda Inti Berlian terhadap Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) terkait rekomendasi Liga Super Indonesia 2015.Persebaya menggugat keputusan BOPI yang tidak merekomendasikan Bajul Ijo berkompetisi di Liga Super Indonesia 2015 sebelum kompetisi kemudian dihentikan oleh PSSI. Ala.

(Kriminalitas.com) Kontras Desak UU Peradilan Militer Segera Direvisi

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri menegaskan, mendesaknya revisi UU peradilan militer agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana krim.

(Rimanews) PDIP: Tanya Novanto kalau ingin tahu soal Victoria Sekuritas Indonesia

Rimanews - Politisi PDIP, Trimedya Panjaitan mengatakan, bila ingin tahu lebih banyak soal kasus PT Victoria Sekurities Indonesia, sebaiknya ditanyakan kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto. "Tanya Novanto saja. Kenapa dia manggil Jaksa Agung," kata Trimedya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (31/08/2015) saat ditanya soal penggeledahan Victoria Sekuritas Indonesia oleh Kejaksaan Agung beberapa.

(Kompas.com) Dalam RUU KUHP, Pelaku Tindak Pidana Ringan Dihukum dengan Sanksi Sosial

JAKARTA, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang diusulkan pemerintah ke DPR, akan mengatur mengenai pidana kerja sosial. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, nantinya pelaku pidana ringan tak harus menjalani hukuman di penjara, namun bisa mendapatkan sanksi berupa kerja sosial. Aturan ini terdapat dalam pasal 66 huruf (e). Yasonna mengatakan, munculnya aturan i.

(Kompas.com) Ruhut Sebut Ketua Komisi III "Kebakaran Jenggot" karena Victoria Securities

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan sikap Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsudin yang tiba-tiba meminta rapat Komisi III dan Jaksa Agung HM Prasetyo dibatalkan. Rapat tersebut sedianya berlangsung pada Senin (31/8/2015) ini, dengan agenda membahas RUU KUHP hingga laporan salah geledah oleh Kejaksaan Agung yang disampaikan oleh PT Victoria Securities Indonesia ke.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

(DetikNews) TNI AL Ringkus Pemilik Kapal Pencuri BBM di Batam

Jakarta - TNI AL menangkap WNI Jefry tersangka pemilik kapal MT Mascot II. Kapal ini sebelumnya telah diamankan di Laut Natuna karena diduga merompak kapal milik Singapura, MT Joaquim."Tersangka bernama Jefry berhasil ditangkap tim WFQR IV pukul 18.10 WIB, Kamis (27/8), di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kadispenal Laksma M Zainudin melalui keterangannya, Jumat (28/8/2015). Jefry di.

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(Kompas.com) Pasek Sarankan SBY Mengklarifikasi 3 Surat Sri Mulyani soal Bank Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, tidak ingin menuduh bahwa Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono menjadi dalang dalam kasus bail outBank Century. Menurut dia, SBY perlu memberi klarifikasi, termasuk pada tiga surat yang disebut telah dikirimkan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai penanganan Century. "Saya melihat terlalu dini untuk meng.

(Kompas.com) Ketua KY Tegaskan Perlindungan Hakim Perlu Dijamin UU

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan, perlindungan hakim dalam menjalankan profesinya perlu dijamin dalam undang-undang. Dengan demikian, segala hal yang mengancam keselamatan hakim dapat dihindarkan. "Ini sangat urgen menurut saya, karena banyak kasus yang ditangani hakim sangat riskan dan sensitif," kata Suparman di Universitas Islam Indonesia (UII) .

(Tribun News) Pemerintah Berangus 21 'Bioskop Online' yang Sajikan Film Nasional Secara Tidak Sah

Tribunnews.com, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutuskan untuk menutup konten dan hak akses pengguna terhadap 21 situs online atau streaming yang dinilai menayangkan produksi film-film Indonesia secara tidak sah. Penutupan tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, penutupan 21 situs.

(TribunNews) DPR: Penggeledahan Kantor Victoria Securities Indonesia oleh Kejaksaan Janggal

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyidik Kejaksaan Agung yang dipimpin Sarjono Turin melakukan penggeledahan ke kantor PT Victoria Securities Indonesia terkait kasus pembelian aset BTN melalui BPPN. Terkait hal tersebut Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai janggal penggeledahan tersebut. Sebab, untuk satu kasus yang cukup lama yakni kasus sejak zaman BPPN penggeledahan dilakukan hingga larut dan dinihari .

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

(Kompas.com) Menkumham Diminta Terbuka soal Terpidana Korupsi yang Terima Remisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly diminta transparan dan membuka siapa saja terpidana yang mendapatkan remisi umum maupun remisi istimewa Dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2015 mendatang. Anggota Divisi Hukum dan Peradilan Monitoring Indonesia Corruption Watch, Lalola Easter mengatakan, selama ini Kemenkumham, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, .

(DetikNews) Remisi Istimewa bagi Napi Koruptor Dinilai Melukai Hukum dan Keadilan

Jakarta - Langkah pemerintah memberikan remisi istimewa untuk seluruh napi termasuk napi korupsi berkaitan dengan dasawarsa kemerdekaan ke-70 RI dianggap melukai keadilan. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut pemberian remisi istimewa itu berdasar pada Keppres 120 tahun 1955."Remisi istimewa dalam rangka hari ulang tahun dasawarsa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustu.

(MetrotvNews) Mendagri Dinilai Patut Mempertimbangkan Putusan MA Sebelum Lantik Harno Joyo

Metrotvnews.com, Jakarta: Plt Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji berharap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempertimbangkan lagi untuk melantik Harno Joyo, sebagai Wali Kota Palembang. Mendagri diminta mempertimbangkan putusan Mahkamah Agung."Memang pelantikan itu masalah kewenangan administratif Mendagri. Walau secara etika adalah patut mempertimbangkan putusan MA," katanya sa.

(DetikNews) Orang Terkaya di Dunia Kalah, Merek IKEA Dimiliki Pengusaha Surabaya

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi IKEA dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, merek IKEA kelas 20 dan 21 dimiliki oleh perusahaan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Minggu (9/8/2015), kasus bermula saat PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA ke PN Jakpus dan meminta merek IKEA dihap.

(Kompas.com) Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Triawan Munaf mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang menyiapkan langkah untuk menanggulangi pembajakan hak karya cipta (intellectual property right).Salah satunya adalah dengan membuat satuan tugas (Satgas) Pengaduan. Satgas ini nantinya bakal menerima pengaduan segala macam jenis pembajakan, baik secara offlinemaupun online dari para pemegang hak karya ci.

(OkeZone.com) Jalan Keluar Polemik Calon Tunggal Tak Punya Payung Hukum

JAKARTA - Pengamat politik Said Salahuddin mengatakan dalam Undang-undang pemilu, calon tunggal pada gelaran Pilkada serentak bisa muncul karena dua keadaan. "Pertama manakala pendaftaran hanya satu yang mendaftar. Atau kedua, berdasarkan hasil penelitian atau verifikasi, hanya menyisakan satu pasangan calon yang memenuhi syarat," ujar Said kepada Okezone, Jumat (7/8/2015) malam. Karena it.

(DetikNews) UU Pilkada Harus Permudah Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum bisa memberikan kemudahan bagi calon kepala daerah yang lewat jalur perseorangan atau independen. Wacana UU Pilkada direvisi agar jalur perseorangan mudah pun diusulkan."Tampaknya Undang-Undang 8/2015 perlu disempurnakan supaya menjadi payung hukum yang benar bagi pilkada serentak. Termasuk di dalamnya pasal mengenai calon perseo.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan - Rapat Komisi 4 dengan Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau

Pada 27 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri), Muhammad Sani terkait usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Babel dan Keppri. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh 3.

(Inilah.Com) PPP Akan Gugat KPU ke MK

INILAHCOM, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena banyaknya rekomendasi partai berlambang Ka'bah ini pada peserta pilkada serentak yang ditolak."Kami sudah koordinasikan ini sama DPP dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data dari daerah yang rekomendasinya ditolak. Ini juga berlaku di daerah lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan.

(Kompas.com) Industri Film Jadi Program Unggulan Badan Ekonomi Kreatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKraf) Triawan Munaf mengatakan bahwa program kerja unggulan pihaknya akan menyasar pada industri film nasional. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan semua pihak terkait agar program tersebut dapat berjalan mulus saat dieksekusi nanti. Triawan mengatakan, selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, dirinya juga telah berkoordinasi dengan b.

(Kompas.com) Ultah Ke-55, Kinerja Kejaksaan Dinilai Masih Jauh dari Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com — Pada ulang tahunnya yang ke-55, lembaga kejaksaan dianggap masih punya kinerja yang jauh dari maksimal. Koalisi Pemantauan Jaksa (KPJ) melakukan pemantauan terhadap kinerja jaksa, baik selama, maupun sebelum persidangan, pada November 2013-Desember 2014.Dari hasil pemantauan yang dilakukan di tiap pengadilan negeri wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Nusa Tenggara Timur, .

(Kompas.com) Peradi: Peradilan yang Korup Cenderung Korbankan Rakyat Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mendukung penuh upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi peradilan yang juga melibatkan profesi advokat. Peradilan yang diwarnai korupsi menempatkan rakyat kecil pada posisi lemah. Ketua Bidang Organisasi Peradi AJ Harris Marbun mengatakan, dampak korupsi peradilan dapat menimbulkan cacat hukum, misalnya hukuman.

(Kompas.com) Ahok: Jangan Sampai Ada Sekelompok Intoleran Memanfaatkan Situasi Ini...

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan kemudahan perizinan bagi Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Jatinegara, yang sudah berdiri sejak 33 tahun lalu. Selain tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB), gereja tersebut juga tidak memiliki izin renovasi. Ia menginginkan pengurusan izin GKPI tidak dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab..

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Pengusul RUU

Pada 13 April 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 37 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 13:00 dan agenda yang akan dibicarakan adalah mendengarkan penjelasan .

(Rimanews) Kantor Golkar Balikpapan Dibakar Kader

Rimanews- Kantor Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Jalan Sudirman dibakar oleh puluhan kadernya, Minggu (26/07/2015). Mereka kecewa, karena sampai saat ini parpol berlambang pohon beringin itu belum menentukan kadernya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Mereka menanti kepastian, apakah Golkar akan mengusung Andi Burhanuddin Solong sebagai Calon Walikota Bal.

(DetikNews) Daftar Pilkada, PPP Romi Tak Libatkan Kubu Djan Faridz

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya enggan memakai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya sudah melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz."Tidak, tidak bersama kubu PPP yang lain. Kami tetap berpegangan pada.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM - Rapat Komisi 3 dengan Menhumkam

Pada 6 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly terkait evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemenkumham untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 31 dari 54 anggota dari 10 fraksi. Ada beberapa pergan.

(VivaNews) Menag: Larangan Beribadah Melanggar Konstitusi

Aparat penegak hukum harus mampu menangani. VIVA.co.id - Menteri Agama Lukman Hakim Saefuddin menegaskan, institusi agama yang melarang, terlebih melakukan kekerasan terhadap umat beragama lain yang sedang beribadah, dapat dianggap melecehkan konstitusi. Sebab, larangan beribadah apalagi yang berujung kekerasan jelas melanggar konstitusi. "Menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi adala.

(Suara.com) ICJR: RUU Revisi UU ITE Langkah Mundur Menteri Kominfo

Pemerintah berniat melakukan kodifikasi total terhadap seluruh tindak pidana yang berada di luar KUHP. Suara.com - Rancangan Perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah telah selesai dilakukan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) telah mendapatkan naskah resmi RUU Perubahan UU ITE, dengan .

(Kompas.com) Remisi untuk Koruptor Tidak Disamaratakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi Indriyanto Seno Adji mengatakan, terpidana korupsi bisa saja memperoleh remisi selama memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Pemberian remisi tidak disamaratakan untuk semua napi korupsi. Indriyanto mengatakan, hal itu berlaku juga bagi terpidana mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin, .

(Rimanews) PSSI Siap Kembali Gulirkan ISL

Rimanews - Komite Eksekutif Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) siap menjalankan kembali Kompetisi ISL dan beberapa turnamen lain setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menpora Nomor 01307 tahun 2015 tentang Pembekuan PSSI. Komite Eksekutif PSSI, seperi dilansir tim media PSSI di Jakarta, Rabu, telah memerintahkan seluruh jajaran di bawahnya untuk mengins.

(Suara.com) OC Kaligis Ditahan, Setya Novanto: KPK Pasti Punya Bukti Kuat

Ia mengaku bersahabat dengan pengacara senior itu. Suara.com - Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan rasa prihatinnya atas penetapan Otto Cornelis Kaligis menjadi tersangka kasus dugaan suap terhadap tiga hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Sumatera Utara.Politisi Partai Golkar ini berharap keluarga Kaligis bisa tabah menghadapi persoalan hukum yang menjerat pengacara senior itu. Politisi Go.

RUU Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Pakar-Pakar Pertanahan

Pada 25 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar pertanahan Prof. DR. Maria Soemardjono dan Prof. Arie Sukanti Hutagalung untuk meminta masukan terkait Revisi UU Pertanahan (RUU Pertanahan). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Raker dihadiri oleh 30 dari 50 anggota Komisi 2. Tanggapan Anggota Berikut adalah beberapa r.

Pengajuan Tambahan Anggaran Kejaksaan Agung Tahun 2016 – Rapat Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung

Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Kejaksaan Agung pada 10 Juni 2015. Pemimpin Komisi 3 memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 3 yang hadir saat Raker. Rapat ditandatangani oleh 27 anggota dari 9 Fraksi. Rapat dinyatakan kuorum dan terbuka untuk umum. Agenda Raker yaitu mendengarkan pemaparan terkait tambahan anggaran yang diminta oleh Kejaksaan Agung dilanjutkan dengan p.

(Aktual Post) Hakim Sarpin Puas, Dua Anggota Komisi Yudisial Jadi Tersangka

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Sarpin Rizaldi mengaku puas dengan keputusan Mabes Polri yang menyatakan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki, dan Komisioner KY Taufiqurahman Sauri sebagai tersangka. Sarpin adalah pihak yang mengadukan kedua petinggi KY itu atas kasus pencemaran nama baik terkait keputusannya yang memenangkan gugatan praperadilan Budi Gunawan terhadap .

(DetikNews) PT TUN Juga Menangkan PPP Kubu Romahurmuziy

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan untuk menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM."Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/P.

(Kompas.com) Penetapan Tersangka Pimpinan KY Dianggap Rangkaian Kriminalisasi Sistematis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menengarai penetapan tersangka dua pimpinan Komisi Yudisial merupakan rangkaian kriminalisasi yang dilakukan secara sistemik. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari kriminalisasi terhadap dua Pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. "Saya melihat ini satu rangkaian yang berlangsung secara sistematis, yang.

(Kompas.com) Komisi II DPR Kecewa, MK Anulir Pelarangan Mantan Napi Ikut Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Riza Patria mengaku kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir pelarangan mantan narapidana ikut dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Riza, putusan ini tidak sejalan dengan upaya menimbulkan efek jera. "Kami kecewa dengan putusan MK, kan undang-undang ini dibuat dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi selama ini yangextraordi.

(DetikNews) Uni Eropa Yakini UU Hak Cipta Tak Sesuai Lagi dengan Era Digital

Laporan Dari Brussel Den Haag - Undang-undang mengenai hak cipta (copyright) atau hak atas kekayaan intelektual saat ini perlu diperbarui, sebab sudah tidak sesuai lagi dengan era digital.Peraturan di Eropa mengenai hak cipta terbilang cukup baru, namun perkembangan cepat di bidang teknologi membuat perangkat hukum ini tertinggal. Para wakil rakyat Uni Eropa di Brussel kini mencurahkan perhatian u.

(Inilah.Com) Pakar: Revisi UU KUHP Dulu Baru UU KPK

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Pidana Yenti Garnasih mengusulkan agar DPR RI merevisi UU KUHP terlebih dahulu, sebelum merevisi UU KPK."UU KUHP bersifat umum dan menjadi induk dari semua aturan perundangan di bidang hukum, sedangkan UU KPK adalah UU khusus atau lex spesialis," kata Yenti Garnasih di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2015).Menurut Yenti, UU induknya harus direvisi lebih du.

(DetikNews) Molor Lagi, RUU KUHP Baru Akan Dibahas di Masa Sidang V DPR

Komisi III DPR sore ini menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil raker sepakat pembahasan RUU KUHP akan dimulai pada masa sidang berikutnya, atau masa sidang V tahun 2015."Ya, jadi begitu nanti masa sidang akan datang dibuka, kita mulai untuk bahas DIM (Daftar Inventa.

(DetikNews) Jika Lancar, Pembahasan RUU KUHP Bisa Selesai dalam 2 Tahun

Komisi III DPR sepakat dengan Menkumham Yasonna Laoly untuk memulai pembahasan rancangan undang-undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di masa sidang V Tahun 2015. Menkum Yasonna paham penyusunan RUU KUHP ini tidak mudah, karena memerlukan waktu yang lama."Fraksi serahkan DIM (Daftar Inventaris Masalah), kita buat sistem klaster. Kita sisir mana yang tidak ada perbedaan pendapat..

(OkeZone.com) Dua Menteri Tandatangani Peraturan Hak Cipta di Dunia Maya

JAKARTA - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, menandatangani peraturan bersama tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Penandatanganan peraturan bersama itu dilakukan di Ruang Serbaguna Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen.

Buvanest Spinal - Rapat Panja Anestesi Komisi 9 dengan Kalbe Farma & Enseval

Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Anestesi dari Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT.Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan PT.Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan .

(Rimanews) Sudah 15 Tahun Tak Berubah, Tarif Baru Materai Tunggu UU Bea Materai

Rimanews - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan belum akan menaikkan tarif bea materai tahun 2015. Tarif bea masteri masih tetap sebesar Rp3000 dan Rp6000. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Mekar Satria Utama dalam keterangan seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/7/2015), menjelaskan perubahan tarif bea materai baru bisa dilakukan apabila pemerintah dan DPR.

(Kriminalitas.Com) Dalami Motif Dugaan Suap, KPK kembali Periksa Adriansyah

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melanjutkan perkara dugaan suap izin usaha pertambangan (IUP) PT Mitra Maju Sukses (PT MMS) di Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah. Politisi PDIP tersebut direncanakan diperiksa sebagai tersangka kasus yang terjadi hampir bersamaan dengan kongres partainya itu. “Ini merupakan pemeriksaan lanjutan. Materi pemeriksaan masih sepu.

(Daily Social) Membedah Pasal-Pasal Rancu RPP E-Commerce

Semangatnya untuk melindungi konsumen, tapi proses verifikasi datanya terlalu ketat Kami telah membahas RPP E-Commerce yang merumorkan bahwa setiap entitas yang melakukan kegiatan jual-beli secara online harus melalui fase verifikasi terlebih dahulu. Dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (RPP TPMSE), nama resmi RPP E-Commerce yang kami terima,.

(Suara.com) KY Rekomendasikan Skorsing Enam Bulan pada Hakim Sarpin

KY temukan pelanggaran beberapa prinsip. Suara.com - Komisi Yudisial merekomendasikann skorsing enam bulan kepada hakim Sarpin Rizaldi karena menemukan pelanggaran beberapa prinsip."Pleno KY lengkap terdiri dari tujuh orang menyepakati untuk merekomendasikan sanksi skorsing (non-palu) selama enam bulan karena ada beberapa prinsip yang dilanggar hakim Sarpin," kata komisioner KY Imam Anshor.

Kondisi Hukum di Indonesia - Audiensi Komisi 3 dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan FH Universitas Warmadewa Bali

Pada tanggal 25 Mei 2015 Komisi 3 melaksanakan audiensi dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Warmadewa Bali. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB tetapi baru dimulai pukul 15.00 WIB . Rapat dipimpin John Kenedy Azis Fraksi Golkar dari Sumbar2 . Pemimpin rapat mempersilakan Dekan FH Universitas Warmadewa untuk memberikan pembukaan dan menjelaskan tujuan mereka di sana y.

RUU Penyandang Disabilitas – Rapat Komisi 8 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia & Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Agenda Komisi 8 DPR-RI Tanggal 1 Juni pukul 15.00 WIB membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas sebagai RUU prolegnas prioritas tahun 2015 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 Fraksi PKS selaku pemimpin rapat meminta masukan kepada HPDI dan HWDI untuk memberi masukan terkait .

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

Perburuan & Perdagangan Ilegal Satwa Langka – Rapat Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

Komisi 4 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Senin, 25 Mei 2015. Raker membahas tentang perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi. Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dari Sumsel 1 memimpin rapat dan membuka rapat sekitar pukul 16.18 WIB yang ditandatangani 39 dari 50 anggota dan 9 dari 10 fraksi. Pemaparan Mitra Men.

(Liputan6.com) Heru Pambudi, Dirjen Bea Cukai Pilihan Jokowi

Liputan6.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Heru Pambudi mengisi kekosongan kursi panas sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (PPKC) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini berhasil menyingkirkan dua peserta lain. Kepastian ini dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB.

Perppu KPK menjadi UU - Sidang Paripurna ke-27

Pada Rapat Paripurna ke-27 pada tanggal 24 April 2015 DPR agenda utama adalah Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (‘Perppu KPK’) dan penutupan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Rapat Paripurna ke-27 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dimulai dengan pembacaan hasil keputusan Panitia Kerja (Panja) dari Komisi 3 denga.

Penyelesaian Klaim Korban Air Asia QZ-8501 - Rapat Komisi 5 dengan Air Asia, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Administrasi Hukum Umum, OJK dan Perwakilan Keluarga Korban

Pada 6 April 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara (Dirjen Udara), Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen Hukum Umum), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktur Utama PT. Air Asia Indonesia (Air Asia), Sunu Widyatmoko dan Perwakilan dari keluarga korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 terkait penyelesaian klaim untuk korban pasc.

Rencana Strategis Polri - Rapat Kerja Komisi 3 dengan Plt. Kapolri

Pada 2 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Plt.Kapolri), Komisaris Jendral Polisi Badrodin Haiti terkait evaluasi kinerja Kepolisian di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Polri untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 29 anggota dari 8 fraksi. Pemaparan Mitra Berikut b.

Penanggulangan & Pemberantasan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

Pada 8 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Drs.Saud Usman Nasution terkait evaluasi penanggulangan dan pemberantasan terorisme dan kendala-kendala yang dihadapi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala BNPT, Komjen Saud Usman: Mengenai Undang-Undang, kami rasa ada bebera.

Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Badrodin Haiti

Pada 16 April 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Badrodin Haiti (‘BH’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Polisi Drs. Badrodin Haiti sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR..

Laporan Semester BPK dan Hak Angket Terhadap Menteri Hukum dan HAM - Sidang Paripurna ke-23

Pada Rapat Paripurna ke-23 pada tanggal 7 April 2015 DPR agenda utama adalah ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pengajuan usulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terkait tuduhan intervensi dalam konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Rapat Paripurna ke-23 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Jateng.

Digitalisasi Penyiaran Televisi - Rapat Komisi 1 dengan Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia

Pada 6 April 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presidium Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) terkait persoalan Digitalisasi Televisi. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gilang Iskandar, Ketua Presidium ATSDI antara lain: ATSDI didirikan 8 Januari 2015 di Bandung beranggotakan 38 orang berkompeten di bidang informasi. ATSDI hadi.

Perppu KPK - Rapat Komisi 3 dengan Para Pakar Hukum Tata Negara

Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara antara lain Prof.Dr.Saldi Isra, Dr.Margarito Kamis, Dr.Irman Putra Sidin dan Dr.Zainal Arifin Mochtar terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK). Pada 18 Februari 2015 Presiden Joko Widodo menandatangani Perppu K.

Ketidakpastian Hukum - Rapat Komisi 3 dengan Nyoman Nuarta (perkara Edi Sukamto) dan Ike Farida (perkara Kota Kasablanka)

Pada 1 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Nyoman Nuarta dan Ully Manurung & Rekan tentang pengaduan mereka atas ketidakpastian hukum perkara hukum mereka di Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian RI (Ditreskrimum Polri). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Desmond Junaidi Mahesa dari Banten 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari .

(Tribun News) Pegawai ESDM Akui Pernah Diperintahkan Kumpulkan Dana untuk Pencitraan Jero Wacik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum di Kementerian ESDM, Usman Yahya mengaku pernah mendapat instruksi untuk mengumpulkan dana yang akan digunakan sebagai kebutuhan operasional Menteri ESDM saat itu, Jero Wacik. Dana yang dikumpulkan Usman diketahui salah satunya untuk kegiatan pencitraan. Usman menceritakan bagaimana dirinya mengetahui bahwa diperi.

(Rimanews) Korupsi Jamkesmas Rp25 Miliar Seret Mantan Bupati Lebak

Rimanews - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, memeriksan mantan Bupati Lebak sebagai saksi atas dugaan korupsi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sebesar Rp 25 miliar. Kasus Jamkesmas tersebut terjadi di tahun 2008-2011 di RSUD Adjidarmo, Kabupaten Lebak yang menyerete mantan dirut rumah sakit milik pemerintah tersebut bernama Indra Lukmana. "Iyeu nganter Lukman (ini nganter Lukman),".

(Antara News) Kejagung Telusuri Rekening Mencurigakan Kepala Daerah

Jakarta (ANTARA News) - Kejaksaan Agung menyatakan masih menelusuri rekening mencurigakan milik delapan kepala daerah."Untuk Nur Alam (Gubernur Sulawesi Tenggara), masih pendalaman. Tim sendiri sudah dipanggil untuk mencari alat bukti terkait," kata Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Maruli Hutagalung di Jakarta, Jumat, 12 Juni 2015.Direktur Penyidikan Maruli Hutagalung mengatakan, salah .

(Warta Ekonomi Online) PIMPINAN: DPR Tampaknya Melemahkan KPK Dengan Revisi UU

WE Online, Jakarta - Revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dikhawatirkan akan melemahkan lembaga tersebut, khususnya terkait dengan kewenangan penyadapan."Saya belum paham dengan revisi UU KPK yang datangnya dari inisiatif DPR, yang tampaknya justru akan 'melemahkan' bahkan 'mengerdilkan' atau mereduksi kewenangan KPK, misalnya masalah penya.

(Tribun News) PSHK Beberkan Keharusan MA Terbitkan Aturan Praperadilan

Gugatan Praperadilan TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu pemilik fungsi regulator bidang hukum seharusnya lebih berinisatif dalam menyelesaikan kekacauan sistem peradilan‎ di Indonesia. Utamanya mengenai polemik praperadilan. ‎‎Begitu diungkapkan Miko Ginting, Anggota Koalisi Sapu Korupsi sekaligus peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia dalam jumpa per.

(Kompas.com) Kejaksaan Agung Sita Aset Milik Kader PDI-P yang Tersangkut Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung menyita aset milik salah seorang kader PDI Perjuangan Herdian Koosnadi. Herdian adalah tersangka perkara dugaan korupsi pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang Selatan. "Ada tiga aset dari yang bersangkutan yang kita sita," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana di kantornya, .

Perhutani - Rapat Komisi 6 dengan Perum Perhutani

Pada 1 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani I (Perhutani) terkait status evaluasi kinerja Perhutani di 2014. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perhutani antara lain: Tiga tahun terakhir volume produksi berkisar 900.000-950.000 m3 hasil kayu per tahun. Pendapatan Perhutani di 2010 adalah Rp.2,87 Triliun (audited) dan di 2014 adalah Rp..

RUU Sumber Daya Air - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri LHK dan Menteri PU-Pera

Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajuk.

Bupati vs. DPRD Mesuji - Rapat Komisi 3 dengan Anggota DPRD Mesuji

Pada 31 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung (DPRD Mesuji) dan tokoh-tokoh masyarakat Mesuji terkait pelaporan indikasi korupsi Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji, Lampung. Sejak Desember 2014 terindikasi ketidak harmonisan antara Bupati Mesuji dan Anggota DPRD Mesuji. (sumber) Ketidak harmonisan dua lembag.

Ekstradisi & Mutual Legal Assistance RI-Vietnam - Rapat Komisi 1 dengan Pakar Hukum Pidana & Hukum Internasional

Pada 31 Maret 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI (Kadiv Hukum Polri), Pakar Hukum Internasional Professor Huala Adolf, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Adm Hukum) Cahyo Rahadian Muzhar, terkait pembahasan seputar pe.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme - Rapat Komisi 3 dengan BNPT

Komisi 3 DPR-RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada Rabu 27 Mei 2015. Agenda RDP yakni mendengarkan pemaparan BNPT mengenai penyerapan dan penggunaan tahun anggaran 2015 serta membahas rencana kerja BNPT di tahun 2016. Kepala BNPT Saud Usman menyampaikan beberapa hal, diantaranya laporan terkait hilangnya 16 orang WNI di Turki, anggara.

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 dengan IAI, Perdatin, GP Farmasi dan IPMG

Pada 31 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien men.

Industri Musik Indonesia - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 10 dengan Perwakilan-Perwakilan Industri Musik

Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI), Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), Asosiasi Pengusaha Rekaman Indonesia (APRI), Asosiasi Penerbit Musik Indonesia (APMINDO), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Wahana Musik Indonesia (WAMI).

Konflik Pertanahan dan Agraria - Audiensi Komisi 2 dengan Perwakilan Masyarakat Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara

Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (DPP Rakyat Bersatu) terkait konflik pertanahan dan agraria. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara: Konflik agraria di Mamuju Utara sering kali te.

Permohonan Pelantikan Kapolri - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dan O.C Kaligis dan Indra Azwan

Pada 25 Maret 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengacara dari Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’), O.C Kaligis dan juga Indra Azwan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait permohonan pelantikan Komjen (Pol) Budi Gunawan dan Komjen (Pol) Badrodin Haiti (‘BH’) dan dugaan ketidak profesionalan calon Kepala Polisi RI (Kapolri). Pada tanggal 9 Jan.

Tuntutan Penghapusan Sistem Outsourcing di BUMN - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 dengan Serikat Pekerja Outsourcing di BUMN (GEBER BUMN)

Rabu 20 Mei 2015 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Geber BUMN atau Gerakan Bersama Pegawai Badan Usaha Milik Negara. RDPU dibuka oleh pemimpin rapat dan tetap dilanjutkan meski anggota dewan yang hadir pun tidak lebih dari 20 orang & tidak mencapai kuorum karena RDPU tidak menetapkan syarat kuorum. Agenda RDPU k.

RUU Komisi Kebenaran & Rekonsiliasi (RUU KKR) - Konferensi Pers Forum Legislasi

Pada Selasa, 19 Mei 2015 DPR-RI mengadakan Press Room terbuka dengan para jurnalis yang dihadiri oleh para narasumber seperti Arwani Thomafi dari Fraksi PPP, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP, dan Krisbiantoro dari KontraS. Moderator acara Press Room dipimpin oleh Gusti Lesek dari Suara Pembaruan membacakan permasalahan apa yang terjadi dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran & Rekonsilias.

Perppu KPK - Rapat Kerja Komisi 3 dan Kemenkumham, Kejagung dan Bareskrim

Komisi 3 melakukan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kemenkumham, Kejagung dan Bareskrim pada Senin 21 April 2015. Rapat dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Selaku pemimpin sidang Azis membuka rapat yang dihadiri oleh 9 fraksi (kecuali F-PAN). Pemaparan Mitra Dirjen PUU Kemenkumham memaparkan bahwa berdasarkan keputusan MK syarat kolektif-kolegial sifatnya konstitusional. Dalam UU KPK d.

Kemenkumham - Rapat Kerja Lanjutan Komisi 3 dan Menkumham (7 April 2015)

Rapat Kerja yang dilakukan oleh Komisi 3 DPR-RI dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, pada hari Selasa 7 April 2015. Rapat Kerja dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 3 Benny K Harman. Pemaparan Menkumham Rapat Kerja lanjutan ini diawali dengan pimpinan rapat mempersilahkan Menkumham untuk melanjutkan jawaban atas pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan kemarin. Menkumham pun mulai menjawab beber.

(Detik) Fadli Zon: Kalau Ada Anggota DPR Pakai Jasa PSK Artis Itu Masalah Pribadi

Jakarta - Robbi Abbas alias RA melakoni bisnis sebagai germo dari artis-artis seksi bertarif puluhan juta rupiah. Tentunya segmen dari bisnis prostitusi yang dilakukan secara online itu banyak dinikmati kalangan berduit. Adakah politikus yang jadi konsumennya?"Kalau pun ada, ini masalah pribadi. Bukan tugasnya sebagai anggota dewan. Lebih bagus itu ditangani secara personal," kata Wakil Ke.

Perppu KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Kapolri dan Jaksa Agung

Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolri (Badrodin Haiti) dan Jaksa Agung (H.M. Prasetyo) pada Rabu 22 April 2015 terkait Perppu KPK. Rapat dinyatakan kuorum meskipun hanya 14 orang anggota komisi 3 DPR RI yang hadir pada rapat tersebut. Agenda rapat tersebut membahas Perppu KPK bersama Kapolri dan Jaksa Agung. Pemaparan Mitra: Jaksa Agung, H.M. Prasetyo memaparkan bah.

Perppu KPK - Rapat Kerja Komisi 3 dan Menkumham

Komisi 3 DPR-RI melakukan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Ham pada Kamis, 23 April 2015. Ketua rapat Azis Syamsudin dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan Raker dimulai karena telah dihadiri 30 orang dari 10 fraksi serta Raker dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua Raker memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 3 yang hadir saat Raker. Agenda Raker yaitu untuk membicarakan Pe.

(Kompas) Putusan MK Jadi Pertimbangan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan penetapan tersangka adalah obyek praperadilan mulai dirasakan dampaknya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Yuningtyas Upiek K, Selasa (12/5), memakai putusan itu sebagai pertimbangan saat menyatakan penetapan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin sebagai tersangka adalah tidak sah. Pada 16 Januari 2015, hakim PN Jaka.

(Kompas) Eksekusi Mati Mendapat Sorotan

JAKARTA, KOMPAS — Eksekusi hukuman mati di Indonesia mendapat sorotan tajam dari dunia internasional, lebih disebabkan adanya penilaian bahwa penegakan hukum di Tanah Air belum baik. Ada keraguan apakah penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak dipengaruhi kekuatan lain, seperti ekonomi atau politik. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengungkapkan hal ini, Kamis (7/5), di Jakarta,.

(Kompas) Pansel KPK Jangan Disusupi Pro Koruptor

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian lebih pada pembentukan panitia seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Jangan sampai panitia seleksi pimpinan KPK disusupi pihak-pihak yang ingin melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Pimpinan KPK yang berintegritas, menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Feri Amsari, hanya bisa dihasilkan lewat pansel.

(Berita Satu) Komisi I DPR: Personel TNI Jadi Penyidik KPK Keliru Besar

Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mahfudz Siddiq menanggapi adanya penyataan pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan siap menugaskan personelnya menjadi penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Mahfudz, TNI sesuai aturan dalam Undang-Undang bukan lembaga penegak hukum. "Tupoksi dari TNI itu bukan di bidang penegakan hukum. Jadi keliru besar ji.

(Bisnis.com) Pegiat Film: Delik Aduan UU Hak Cipta Mengecewakan

Bisnis.com, JAKARTA—Sejumlah pegiat film tanah air merasa kecewa dengan Undang-undang tentang Hak Cipta yang berdasarkan delik aduan. Sutradara film Angga Sasongko menilai dengan delik aduan, kasus-kasus pembajakan film yang sudah tampak jelas dan sangat terorganisir menjadi tidak bisa diproses langsung tanpa adanya aduan. “Delik aduan ini mengecewakan, saya merasa pembajakan film dalam bentuk fis.

(Berita Satu) Anggota Komisi III DPR: Peran Militer Perlu Dikurangi Jika Ingin Papua Kondusif

Jakarta - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, mengharapkan agar peran aparat militer di Papua dikurangi agar situasi keamanan menjadi kondusif. Menurutnya, pendekatan militeristik di Papua perlu diubah dengan pendekatan kesejahteraan. "Penanganan papua dengan cara militeristik harus diubah, anggota TNI harus dikurangi bila ingin Papua menjadi kondusif," ujar Masinto.

(Kompas) Mulai Hari Ini, Bangunan Harus Bersertifikat Hemat Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 02/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau untuk mendukung aksi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) yang disebabkan oleh pengelolaan bangunan gedung. Menurut IPCC Fourth Assessment Report on Climate Change, pada 2007, bangunan gedung diperkirakan telah mengonsumsi lebih dari s.

(Kompas) Kunci Jawaban UN Palsu

MEDAN, KOMPAS — Ujian nasional SMP masih diwarnai beredarnya "kunci jawaban". Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melaporkan temuan yang diduga kunci jawaban ujian nasional kepada kepolisian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kunci jawaban itu palsu. Barang bukti yang diserahkan Ombudsman kepada polisi berupa lembaran kertas yang diduga kunci jawaban. Lembaran itu diperoleh .

(Kompas) Wajah Lembaga yang Tercoreng Kasus

Kompas - Menyusul penurunan citra pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pada periode enam bulan pemerintahan juga ditandai dengan menurunnya citra lembaga-lembaga negara. Sejumlah kasus hukum dan konsolidasi internal kelembagaan mewarnai penurunan citra lembaga-lembaga tersebut. Secara umum, naik-turunnya kredibilitas lembaga negara di mata publik setidaknya dipengaruhi oleh sejauh mana kinerjanya.

(Kompas) Partai Golkar dan PPP Pilih Proses Hukum

JAKARTA, KOMPAS — Konflik internal yang memicu kepengurusan ganda dalam dua partai politik tertua di Indonesia meruncing. Setiap kubu kedua parpol berkukuh menolak islah dan lebih memilih menunggu proses hukum agar dapat mengusung peserta pemilihan kepala daerah serentak pada 9 Desember 2015. Kedua kubu kepengurusan Partai Golkar optimistis akan menang dalam proses hukum di Pengadilan Tata Usaha N.

(Tribunnews) Soal Hukuman Mati, DPR Belum Terima Draft RUU KUHP Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengaku belum menerima draft RUU KUHP. Hal itu terkait dengan adanya wacana penghapusan hukuman mati dari hukum pokok menjadi alternatif. "Sampai hari ini belum ada," kata Wakil Ketua‎ DPR Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/5/2015). Fadli mengungkapkan draft RUU KUHP seharusnya sudah diajukan pemerintah kepada Komisi II DPR p.

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Nasib Mary Jane Tidak Tergantung Filipina

Jakarta, HanTer-Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Ahmad Hanafi Rais, mengatakan, perkembangan nasib Mary Jane Fiesta Veloso tidak tergantung atas tuntutan Filipina melainkan prinsip `prudent` (kehati-hatian) dalam melaksanakan hukuman mati."Ucapan terima kasih Presiden Filipina Benigno kepada Indonesia itu merupakan hal yang wajar. Kita harus menyikapi dengan biasa saja," kata Hanafi Rais, Juma.

BNPT - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait kinerjanya di 2014 dan anggaran yang diajukan oleh BNPT dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 .

(Harian Kompas) Pembatasan Dibutuhkan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka keran pengajuan praperadilan untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan ibarat memberikan cek kosong yang bisa diisi seenaknya oleh mereka yang punya kasus. Karena itu, perlu dibatasi kondisi apa yang bisa diajukan praperadilan. "MK sudah membuat norma baru dengan menambah kewenangan praperadilan. Perta.

PPATK - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pada 27 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (‘PPATK’) terkait kinerja dan penyusunan anggaran PPATK untuk 2015. Komisi 3 memanggil PPATK untuk membahas isu-isu seputar penelusuran transaksi keuangan yang berkaitan dengan tindak pidana hukum. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin. Pemantauan Rapat Ini respon dar.

(Detik) PM Abbott Tarik Dubesnya di Jakarta, Indonesia Tak Perlu Bereaksi

Jakarta, Detik.com - Pasca eksekusi mati, Perdana Menteri Australia Tony Abbott langsung bereaksi segera menarik dubesnya di Jakarta. Indonesia disarankan menghadapi reaksi pemerintah Australia secara bijak."Apabila ketidaksukaan tersebut dalam bentuk nota protes diplomatik, bahkan pemanggilan pulang Dubes Australia kembali ke negaranya, maka pemerintah tidak perlu bereaksi,"ujar Guru Besa.

(Kompas) Kehati-hatian Pemerintah soal Mary Jane Dianggap Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com — Langkah pemerintah yang memutuskan menunda eksekusi terhadap terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, dianggap sudah tepat. Pemerintah memang harus berhati-hati jika ada indikasi kuat Mary Jane tidak bersalah. Sebab, pemerintah tidak akan bisa mengganti nyawa seorang terpidana yang terbukti tidak bersalah. "Jangan sampai mengeksekusi mati orang yang .

(Harian Kompas) Gelombang Praperadilan

JAKARTA, KOMPAS — Putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas obyek praperadilan disambut beragam oleh kalangan penegak hukum. Selain menghormati putusan MK tersebut, putusan itu juga diharapkan akan mendorong penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI, dan Kejaksaan Agung lebih berhati-hati dalam menangani kasus. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, dengan putusan MK, penegak h.

(Harian Kompas) Dana Desa Berpotensi Dipangkas

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah pusat diharapkan dapat mengawal pencairan dana desa dengan lebih ketat, termasuk dengan menetapkan kebijakan, salah satunya meningkatkan keterlibatan warga desa. Pasalnya, dana desa rawan dipangkas oleh sejumlah oknum dalam pemerintahan, terutama untuk membiayai kebutuhan jelang pelaksanaan pilkada serentak. Tahun ini, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk desa Rp .

(Tempo): Opini: Munirpad, Mengenang Munir. oleh Agus Dermawan

Rakyat Indonesia merasa senang dengan kemurahan hati Kota Den Haag, yang pada 14 April lalu menghadiahi Munir dengan nama jalan Munirpad. Munir Said Thalib adalah pejuang HAM yang meninggal dunia pada usia 39 tahun lantaran diracuni begundal politik pada 7 September 2004. Penghormatan itu semakin terasa setelah kita melihat bahwa nama Munir berkibar di kompleks hunian yang jalannya dihiasi nama pe.

KPK, Komnasham & Kejaksaan Agung - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dan KPK, Komnasham dan Kejagung

Pada 10 Februari 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait anggaran yang diajukan oleh lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanj.

Fit & Proper Calon Kapolri - Komisi 3 Uji Kelayakan Komjen Polisi Budi Gunawan

Pada 15 Januari 2015 Komisi 3 mengadakan Uji Kelayakan (‘Fit & Proper Test’) dengan Komisaris Jenderal Polisi Drs.Budi Gunawan (‘BG’) terkait pencalonannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Pada tanggal 9 Januari 2015 Presiden Joko Widodo mengirimkan Surat Pencalonan Komjen Drs. Budi Gunawan sebagai Kapolri kepada DPR-RI untuk dimintakan persetujuan DPR. Pencalona.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita