JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(TigaPilarNews) Menperin: Harga Gas Industri Turun Awal Tahun 2017

Tigapilarnews.com – Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada awal Januari 2017 mendatang. “Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, harga gas industri harus di turunkan, mudah-mudahan awal Januari sudah bisa diturunkan ,” ujar Airlangga saat ditemui di Jababeka Tenant Award, senin (10/10/2016) sore. Airlangga menambahkan jika n.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Belum Ada Perkembangan, Ini Pembangunan Jalan Trans Papua

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pembangunan jalan di Papua masih belum maksimal. Sejumlah kendala masih mewarnai sehingga pembangunannya belum menunjukkan perkembangan berarti."Belum ada perkembangan terbaru," aku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat dijumpai detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat

TEMPO.CO, Palembang - Pembangunan enam menara Wisma Atlet di Palembang, dipercepat oleh pengembang dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya agar sarana akomodasi tersebut dapat rampung lebih cepat sebelum para duta olahraga itu memulai test event. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan, pihaknya sengaja membangun dengan konsep rumah susun karena setelah gelaran Asia.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Tempo.co) Tim Kemenpora dan KONI Sidak Kesiapan Venue PON Jabar

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) bersama KONI Pusat meninjau lokasi pertandingan atau venue PON XIX/2016 Jabar di sejumlah daerah penyelenggara pertandingan itu."Peninjauan venue pertandingan dilakukan untuk melihat dari dekat kesiapannya. Selain itu melakukan koordinasi dengan PB PON dan Sub PB PON XIX/2016," kata Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Pre.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(SUARA.com) Kementerian ESDM Ajak Sarjana Muda Jadi Patriot Energi

Ini dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana akan mengajak para insinyur-insinyur atau sarjana-sajarna muda yang ada di Indonesia untuk dijadikan sebagai patriot energi. Hal tersebut dilakukan agar program Energi Baru Terbarukan yang digembar-gemborkan oleh pemerintah .

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Inilah.com) Andi Taufan Tak Sendiri Terima Suap

INILAHCOM, Jakarta - Selain mengalir ke Andi Taufan Tiro, uang suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (PT WTU), Abdul Khoir juga mengalir kepada sejumlah anggota Komisi V DPR. Para anggota dewan yang disebut menerima suap antara lain adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro serta Musa Zainuddin. Sementara pejabat Kementerian PUPR yang juga diduga menerima suap ad.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(SindoNews.com) Usut Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Periksa Tiga Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro. Andi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dia diperiksa sebagi saksi untuk Budi Suprianto, Anggota Komisi V DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Bu.

(Tempo.co) Kemenperin Tetapkan Standar Spesifikasi Tower Transmisi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menetapkan standar spesifikasi dan harga untuk tower transmisi dan konduktor produksi dalam negeri. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No.15/2016 tentang Standar Spesifikasi dan Standar Harga Tower Transmisi dan Konduktor Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan."Ini memuat sp.

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Tempo.co) Terdakwa Suap Dewie Yasin Limpo Divonis Dua Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo, Irenius Adii dan Setiyadi Yusuf, divonis dua tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, 23 Maret 2016, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan."Terbukti secara sah secara bersama-sama korupsi. Majelis hakim mengadili dan memutuskan.

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(Tempo.co) Kinerja BNPB Mendapat Apresiasi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap 24 jam mengantisipasi bencana. “Konsepnya adalah konsep preventif, aktif, dan antisipatif,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Maret 2016.Yuddy menilai BNPB berhasil dalam upaya mengantisipasi bencana. Keberhasilan itu bukan hany.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(KoranJakarta) DPR Mesti Tolak Bandara Halim Dikelola Swasta

Pengelolaan Bandara I Lion Group Sebaiknya Fokus pada Bisnis Maskapai Saja Sesuai perundang-undangan setiap pengelola bandar udara harus memiliki Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) bukan sekadar perusahaan terbatas. JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandar Udara (Bandara) H.

(JituNews) Besok Jokowi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA di Medan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian. Salah satunya, yaitu dengan membangun Jalur Ganda Layang KA relasi Stasiun Medan – Stasiun Bandar Khalipah. Kesiapan pembangunan ini ditandai dengan dilakukannya Ground Breaking pembangunan Jalur Ganda Layang KA relasi tersebut pada Rabu 2 Maret 2016 di wilayah .

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(MetrotvNews) Dua Anggota Komisi V Diperiksa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua anggota Komisi V DPR dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musa Zainuddin dari PKB dan Andi Taufan Tiro dari PAN diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) yang menyuap Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. "K.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Revisi UU Otsus, Dinilai Sebagai Jalan untuk Membangun Kesejahteraan Papua

Jakarta - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Jika dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 hanya ada 9 sektor strategis pembangunan, maka dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan. Di a.

(Kompas.com) DPR Akan Desak Pemerintah Bangun PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana mendesak pemerintah untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Penyebabnya, DPR masih meragukan efektivitas proyek 35.000 megawatt (MW) tersebut. Kurtubi, anggota Komisi VII Fraksi Partai Nasdem, mengatakan, pemerintah seharusnya mulai memperhitungkan berapa konsumsi listrik per kapita masyarak.

(Kompas.com) KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Hari ini, KPK memeriksa Winantuningtyastiti, Sekjen DPR sebagai saksi untuk DWP,.

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(DetikNews) Kapal 'Genset Raksasa' 120 MW Tiba di Amurang

Minahasa Selatan -Kapal Pembangkit Listrik atau Marine Vessel Power Plant (MVPP) berkapasitas 120 Mega Watt (MW), pada pukul 17.20 WITA, Rabu (23/12) sore kemarin, telah berada di dekat lokasi PLTU Amurang, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.Awalnya, kapal 'pembangkit raksasa' yang datang dari Turki dan berbendera Liberia ini, diperkirakan baru tiba sekitar pukul 09.00 WITA. Dikarenakan kend.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Perhubungan - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 15:45 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis dari NTT 2. Raker dihadiri oleh 37 dari 53 anggota Komisi 5 dan dinyatakan memenuhi kuorum. Ketua .

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016: Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPERA dan MenDes

Komisi 5 pada 24 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk mengambil keputusan atas pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 20.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016. Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yait.

RAPBN Tahun 2016: Badan SAR Nasional, Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura - Rapat Komisi 5 dengan BASARNAS, BMKG, BPLS, BPWS

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Search and Rescue Nasional (BASARNAS), Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) untuk membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 terkait anggaran BASARNAS, BMKG, BPLS dan BPWS yang d.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenDes

Komisi 5 pada 9 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenDes) untuk membahas kinerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPDT yang diajukan di RAPBN 2016. Raker yang dimulai pukul 14:04 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Dj.

Tol Laut - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, PELINDO, KAI, PELNI dan ASDP

Komisi 5 pada 20 Mei 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Dirut KAI), Direktur Utama PT. Pelayaran Indonesia (Dirut PELNI), semua Direktur Utama dari PT. Pelabuhan Indonesia (Dirut PELINDO) dan Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Dirut ASDP) untuk menyampaikan aspirasi Dapil-dapil mereka terkait proyek unggulan Pemerintah ya.

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Komisi 5 mengadakan Rapat Konsultasi pada tanggal 19 Mei 2015 antara Panitia Kerja (Panja) Jasa Konstruksi dengan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dirjen BK) untuk konsultasi dan meminta pendapatnya atas pokok-pokok perbaikan pengaturan terkait draft Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi (RUU Jakon). RDP yang dimulai pukul 13:56 WIB dipimpin oleh.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Suara.com) Jokowi Hari Ini Lakukan Penambatan Rel KA Trans Sulawesi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu pagi (25/11/2015) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel).Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 lepas landas sekitar pukul 08.50 WIB.Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Presiden Jokow.

(TeropongSenayan) Ini Dia Lima Harapan Gapensi Terhadap RUU Jasa Konstruksi

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Lima masukan dan harapan bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jasa Konstruksi yang akan segera disahkan akhir tahun ini diberikan oleh Gabungan Pelaksana Konstruksi (Gapensi). Harapan yang telah disetujui oleh seluruh pengurus Gapensi se-Indonesia pada Rapat Pimpinan Nasional yang berlangsung belum lama ini diungkapkan oleh Ketua Umum Gapensi, Iskandar Z Har.

(Liputan6.com) Pemerintah Bangun PLTS Terapung Pertama di RI

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di atas waduk‎. Dengan begitu, waduk tidak hanya bisa menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air (PLTA).Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Rida Mulyana mengatakan,‎ pemerintah melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan energi dengan memanfaatkan ene.

(DetikNews) Ini Alasan Jokowi Suntik Modal ke BUMN

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengajukan suntikan modal untuk BUMN, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 40 triliun di tahun ini, meski ditunda oleh DPR. Apa alasan Jokowi mengajukan anggaran PMN?Saat meninjau proyek tol Trans Sumatera di Lampung kemarin, Jokowi mengatakan, PMN adalah upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur melalui BUMN. "Jadi angga.

(SindoNews.com) Empat Kementerian Ini Diminta Segera Lakukan Lelang

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, terdapat empat kementerian yang diminta segera melakukan lelang proyek lebih cepat, pasca Undang-undang (UU) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 diketok pekan lalu. Pasalnya, empat kementerian ini memiliki banyak proyek infrastruktur yang harus segera direalisasikan."Karena mereka punya banyak proyek infrastrukt.

(Harian Terbit) Pelindo II Perluas Pelabuhan Cirebon Hingga 50 Hektare

Cirebon, HanTer - General Manejer Pelindo II cabang Cirebon Hudadi Soerja Djanegara, mengatakan, pelabuhan yang juga dikomandoi oleh RJ Lino, pada tahun 2016 akan diperluas hingga 50 hektare, dan akan dijadikan sebagai pelabuhan umum bukan lagi sebagai pelabuhan batu bara."Pelabuhan akan diperluas dan perlu diketahui bahwa pelabuhan di Cirebon bukan pelabuhan batu bara, pelabuhan ini adalah pe.

(DetikNews) Menteri Desa Apresiasi Penggunaan Dana Desa di Cangkringan Sleman

Jakarta - Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Marwan Jafar berkunjung ke Kecamatan Cangkringan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di desa-desa di kawasan tersebut, dana desa sudah dirasakan langsung oleh masyarakatnya.Marwan mengatakan, pemakaian dana desa di kecamatan Cangkringan sudah cukup bagus karena bisa langsung dirasakan masyarakat. Karena itu, Marwan meminta program diperluas dan peliba.

Evaluasi Mudik 2015 – Raker Komisi 5 dengan Kemenhub, KemenPU-Pera, Korlantas Polri, dan Dirjen Perhubungan Darat

Pada 20 Agustus 2015, Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera), Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), serta Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Perhubungan Darat). Rapat dimulai pukul 19.50 dipimpin oleh Ketua Komisi 5, Fary Djemy Francis. Fary membuk.

(ANTARA News) DPR Setujui Penyertaan Modal Rp34,32 triliun ke 23 BUMN

(ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 badan usaha milik negara (BUMN)."Komisi VI menyetujui PMN Rp34,32 triliun kepada BUMN yang diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM," kata Ketua Komisi VI .

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(MetrotvNews) ITU: Baru 17,1% Penduduk Indonesia yang Terhubung ke Internet

Metrotvnews.com: Badan telekomunikasi PBB International Telecommunication Union mengatakan bahwa sampai akhir tahun 2015, masih terdapat 4 miliar manusia yang belum terhubung ke internet. Hasil riset tersebut dikemukakan dalam laporan tahunan The State of Broadband 2015 milik ITU. Untuk Indonesia sendiri, tingkat penetrasi internet juga masih tergolong rendah.Dalam laporan tersebut, ITU memaparkan.

(Warta Ekonomi Online) Kebijakan PPNBM Properti Dinilai Sebagai Blunder

WE Online, Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi, salah satunya menaikkan PPnBM sebesar 20% untuk properti dengan nilai Rp10 miliar. Kebijakan ini dinilai sebagai blunder karena dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Demikian terungkap dalam diskusi masalah tersebut yang digelar oleh Pojok Pajak Hipmi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Ketua.

(MetrotvNews) Dwelling Time, dari Tanjung Priok ke Senayan

Metrotvnews.com, Jakarta: Di saat Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengangkat kasus korupsi mobile crane Pelindo II, saat publik meyakininya sebagai pintu yang membuka ke kasus-kasus lebih besar. Setidaknya hingga tersiar kabar penyelidikan mengarah pada keterlibatan kerajaan bisnis petinggi negara.Seiring terbongkarnya praktek mafia dan 'raja' kecil di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, pen.

Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adala.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

RUU Arsitek - Rapat Komisi 5 dengan Pakar, Praktisi dan IAI

Pada 26 Agustus 2016 Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Praktisi, dan Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) membahas Rancangan Undang-Undang Arsitek (RUU Arsitek). RDPU dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 5 Lasarus. RDPU dimulai tepat pukul 10.29 WIB. Ketua Rapat mengumumkan agenda RDPU hari ini. Bahwa RUU Arsitek telah memasuki tahap pengharmonisasiaan. Ketua Rapat tidak me.

(Liputan6.com) Ini Penjelasan Pertamina Soal Avtur RI Lebih Mahal dari Singapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan [Ignasius Jonan] menyatakan harga bahan bakar pesawat atau avtur di Indonesia yang dijual PT Pertamina (Persero) lebih mahal ketimbang harga internasional. Apa alasan Pertamina membandrol harga avtur lebih mahal? Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang mengungkapkan, Pertamina harus memasok avtur ke bandara di seluruh Indonesia. Sementara di sisi lai.

(Liputan6.com) PLN Bangun Pembangkit Gas Rp 1,89 Triliun di Gorontalo

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) Gorontalo berkapasitas 100 megawatt (MW). PLN mengandeng perusahaan pelat merah lain, yaitu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dalam pembangunan pembangkit listrik ini.Direktur Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Amin Subekti mengatakan, nilai invest.

(Kompas.com) Potensi Dana Rp 50 Triliun, Pemerintah-DPR Bahas Kembali RUU Tapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dan DPR RI akan membahas kembali Rancangan Undang-undang (RUU) Tabungan perumahanRakyat (Tapera) pada Oktober 2015 mendatang. RUU Tapera ini sangat penting karena bertujuan untuk menghimpun, dan menyediakan dana murah jangka panjang demi percepatan pembangunan perumahan.Direktur Jenderal Pembiayaan perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat (PUPR), M.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(JituNews.com) Sterilkan Area SUTET, Kementerian ESDM Terbitkan Permen

Penyusunan Permen ini sudah mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 046918-2002 JITUNEWS.COM - Direktorat Jenderal (Ditjen) Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) mulai mensosialisasikan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 18/2015 yang mengatur ruang bebas dan jarak bebas mininum pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUT.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(DetikNews) Kepala Daerah Bisa Terkena Sanksi Jika Lambat Salurkan Dana Desa

Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar menghimbau kepada para Kepala Daerah agar segera menyalurkan dana desa yang telah diperolehnya ke desa-desa yang membutuhkan. Bila telat, Marwan tidak akan segan-segan memberikan sanksi."Untuk kesekian kalinya saya ingatkan soal dana desa ini, kepada teman-teman Bupati/Walikota yang belum menyalurkan dan.

(Kompas.com) Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi Indonesia dinilai berpotensi memberikan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, nilai bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.

(Kompas.com) Revisi RUU Jasa Konstruksi, Etika Profesional Wajib Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam penyusunan Rancangan Undang-undang Jasa Konstruksi, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kembali, mengingat Indonesia akan menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Mayarakat Universitas Indonesia Mohammed Ali Berawi, mengatakan saat ini, para ahli konstruksi di luar Indonesia sudah berbicara soal etika profesional. .

(Inilah.Com) Penyerapan Anggaran Daerah masih Terkendala Hukum

Bogor - Menko Polhukam/Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan penyerapan anggaran daerah (PAD) masih terkendala masalah hukum yang dihadapi para kepala daerah sehingga menyebabkan ketakutan di kalangan penggunanya."Masalah hukum ini yang menjadi salah satu isu sehingga penyerapan anggaran agak tersendat. Sampai saat ini belanja APBN baru sekitar 50 persen dan belanja modal.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(Kompas.com) Indonesia 70 Tahun, Tak Ada Angka Pasti Target Pembangunan Rumah Rakyat

KOMPAS.com - Kendati usia Indonesia sudah 70 tahun, namun pembangunan rumah untuk rakyat masih diselimuti tanda tanya besar. Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum danperumahan rakyat (PUPR) bahkan belum mampu memastikan jumlah rumah yang akan dibangun per tahunnya.Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, mengatakan tidak bisa memberikan angka pasti jumlah hu.

(DetikNews) RI Larang Ekspor Tambang Mentah, Jangan Sampai Investor Smelter Ditipu

Jakarta -Sejak Undang-Undang No.4 Tahun 2009 soal Mineral dan Batu Bara (Minerba) disahkan, Indonesia mulai melarang ekspor tambang mentah mulai awal 2014 lalu. Tujuannya agar ada pembangunan industri hilir seperti smelter di dalam negeri. Namun, jangan sampai aturan ini diubah kembali dan tetap harus dilaksanakan. Tujuannya, agar ada kepastian hukum dan usaha kepada para investor yang mau membang.

(DetikNews) Sindiran Menkeu ke Pemda Soal Dana 'Menganggur' Rp 273,5 Triliun di BPD

Jakarta -Adanya dana pemerintah daerah Rp 273,5 triliun yang menganggur di Bank Pembangunan Daerah (BPD), menjadi salah satu penyumbang lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini disesali pemerintah.Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro menyindir pemda yang dinilai kewalahan menyerap anggaran besar dari pemerintah pusat.Menurut Bambang, pemda sepertinya kaget menerima dana berjumlah besar. Dalam .

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.

(MetrotvNews) Transportasi dan Energi akan Jadi Penopang Pembiayaan Infrastruktur

Metrotvnews.com, Jakarta: Sektor transportasi dan energu akan menjadi penopang pembiayaan sektor infrastruktur di 2015. Lebih dari separuh bankir yang disurvei menuturkan bahwa bank tersebut harus memperbesar pembiayaan infarstruktur yang selama ini masih kurang dari 10 persen portfolio kredit.Survey yang dilakukan konsultan keuangan PwC dari 8 Desember 2014 sampai dengan 9 Januari 2015 terhadap .

(Warta Ekonomi Online) BI: Perlu Konektivitas Antar-Wilayah Jawab Tantangan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengungkapkan tantangan terbesar perekonomian Indonesia dari sisi domestik adalah masalah infrastruktur. Menurutnya, penguatan infrastruktur konektivitas perlu terus dilakukan terutama untuk membangun akses yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. "Indonesia membutuhkan jaringan konektivitas fisik yang efisien dan be.

(Kompas.com) Bangun Rumah Murah, Perumnas Minta Dana PMN Rp 1 Triliun Segera Cair

KOMPAS.com - Perum Perumnas sudah resmi mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1 triliun. Nilai ini merupakan setengahnya dari yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut. Namun, hingga saat ini, dana tersebut belum juga turun. "Yang bisa memastikan Kementerian Keuangan. Kita sih maunya besok cairnya," ujar Direktur Utama Perumnas Himawan Arif Sugoto di kanto.

(DetikNews) Tahun Depan Dana KPR Subsidi Rp 9,3 T, Naik 2 Kali Lipat

Jakarta -Di 2016, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat pagu indikatif sebesar Rp 9,3 triliun untuk dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alisa subsidi pembiayaan perumahan (KPR Subsidi). Anggaran ini, naik hampir 2 kali lipat sebesar 82% dari anggaran FLPP tahun 2015 yang hanya Rp 5,1 triliun. "Dengan anggaran sebesar Rp 9,3 triliun, rumah yang dibiay.

(Warta Ekonomi Online) Kemenpora Berencana Lanjutkan Pembangunan Komplek Olahraga Hambalang

WE Online, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang pembangunannya terhenti sejak 2013 karena kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (26/7/2015), Sekretaris Menpora Alfitra Salamm didampingi Deputi Bidan.

Hutang Pemerintah Indonesia - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Rabu, 24 Juni 2015 Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan rapat bersama Panitia Kerja (Panja) Pemerintah untuk membahas Asumsi Makro Ekonomi APBN 2016. Rapat hari ini merupakan lanjutan dari rapat Banggar hari Selasa 23 Juli 2015, Said Abdullah dari Fraksi PDI-Perjuangan dari Jatim 11 memimpin rapat dan mencabut skors. Pemaparan Mitra Robert Pakpahan selaku Direktur Jenderal Pengelolaan Pembi.

(MetrotvNews) Waskita Karya Realisasikan Akuisisi 90% Tol Bakrie

Metrotvnews.com, Jakarta: Perusahaan pelat merah di sektor konstruksi, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) telah berhasil menambah modal disetor dan ditempatkan ke Waskita Toll Road selaku anak usaha perseroan sebesar Rp552,15 miliar."Waskita Karya telah menambah modal disetor dan ditempatkan ke anak usahanya, Waskita Toll Road sebesar Rp552,15 miliar. Atas penambahan modal ini belum dibuatk.

(Warta Ekonomi Online) Kawasan Industri Generasi III Dorong Pertumbuhan Ekonomi

WE Online, Jakarta - Menteri Perindustrian Saleh Husin mengharapkan pembangunan kawasan industri saat ini tidak hanya dipenuhi dengan pabrik-pabrik, tetapi juga dilengkapi dengan kawasan pemukiman, bisnis, pendidikan, hiburan, dan olahraga. Kawasan itu disebutnya sebagai kawasan industri generasi ketiga. "Kawasan industri generasi ketiga ini mampu menjadikan kota industri baru yang modern dan .

(Liputan6.com) Lembaga Keuangan Asing Tertarik Pembiayaan Rumah Subsidi

Liputan6.com - Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Maurin Sitorus menuturkan, untuk pendanaan rumah subsidi melalui skema selisih suku bunga (SSB), pemerintah memiliki potensi pembiayaan lain yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pembiayaan yang dikelola Badan Layanan Umum-Pusat Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum d.

Kinerja PT. Pelindo 1 – Rapat Komisi 6 dengan PT.Pelindo 1 dan Dirjen BUMN

Komisi 6 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT.Pelindo 1 & Dirjen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Energi, Perhubungan dan Logistik tanggal 27 Mei 2015. Rapat dibuka dan dihadiri oleh 5 Fraksi dari 10 Fraksi. Pemaparan Mitra Dirut PT.Pelindo 1 memaparkan mengenai laba signifikan yang diperoleh dari hasil investasi. Dirut juga menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 mengalam.

(Inilah.com) Jokowi: Potensi Daerah Perbatasan Harus Optimal

INILAHCOM, Jakarta - Presiden Jokowi meminta agar potensi di daerah perbatasan dikembangkan. Seperti memperbaiki sarana serta membangun sentra ekonomi untuk ekspor dan impor."Seperti yang sudah saya sampaikan kita ingin perbaiki kondisi di perbatasan kita di perbatasan darat, di Kalimantan dan Papua," kata Presiden, saat membuka rapat pengembangan daerah perbatasan di Kantor Presiden Jakar.

Penanggulangan Bencana Alam - Rapat Komisi 8 dengan Ditjen Pengendalian Iklim & Ditjen Sumber Daya Air

Rabu 8 April 2015, Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup-Kehutanan (KemenLHK) dan Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum-Perumahan Rakyat (KemenPu-Pera). Rapat hari ini membahas dua hal, yaitu, anggaran dan program penanggulangan bencana alam serta pemetaan dan kendala dala.

RUU Jasa Konstruksi - Rapat Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi, GAPENSI, PERKINDO, GAPENRI & INKINDO

Senin 20 April 2015 Komisi 5 melakukan rapat membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi dengan asosiasi di bidang jasa konstruksi yaitu Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (GAPENSI), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO), Gabungan Perusahaan Rancang Bangun Nasional (GAPENRI), Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi untuk memi.

(DetikNews) Serapan Rendah, Menteri Desa: Ada yang Menghambat Proses Penyerapan

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi disebut sebagai salah satu yang penyerapan anggarannya paling rendah. Menteri Desa Marwan Jafar mengatakan, ada hal-hal yang menghambat proses penyerapan anggaran tersebut."Secara adiministratif memang di Kemenkeu ada yang menghambat proses percepatan anggaran, itu harus segera direvisi," ujar Menteri Desa PDT Marwan Jafar sa.

(Warta Ekonomi Online) Telkom dan TBIG Perpanjang Perjanjian Tukar Guling Saham

WE Online - PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) mengumumkan perjanjian penukaran saham bersyarat antara anak usaha perseroan PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) dengan PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan diperpanjang. Vice President Investor Relations Telkom Andi Setiawan mengatakan kedua pihak telah menyetujui rencana perpanjangan perjanjian tersebut. "Perjanji.

(Rimanews) Ini Proyek Pertama Indonesia yang Didanai AIIB

Rimanews - Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) sudah bersiap mendanai sejumlah proyek infrastruktur. Indonesia termasuk negara yang akan segera mendapatkan pendanaan dari bank yang diprakarsai oleh Tiongkok itu. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangkit listrik dan infrastruktur maritim, menjadi proyek pertama yang akan didanai AIIB, setelah lembaga keuangan multilateral it.

(Kompas.com) Bupati Mimika Diminta Selesaikan Masalah Lahan untuk Smelter Freeport

JAYAPURA, KOMPAS.com – Pemerintah Provinsi Papua meminta Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng untuk segera menyelesaikan sengketa lahan yang menjadi lokasi pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) emas dan tembaga di Kabupaten Mimika. Sebelumnya sekelompok warga yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Kamoro (Lemasko) menolak pembangunansmelter yang rencananya dibangun di Kaw.

(Antara News) 57 negara tandatangani pendirian Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) saingan Bank Dunia

Beijing (ANTARA News) - 57 negara pendiri Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB) pimpinan Tiongkok menandatangani pasal-pasal mengenai asosiasi pendirian lembaga baru itu, Senin.Australia menjadi negara pertama yang menandatangani dokumen di Balai Besar Rakyat di Beijing itu.AIIB yang akan memiliki dana miliaran dolar AS untuk dipinjamkan dan diperkirakan segera beropersi tahun ini.Bank ini dian.

(Tribun News) Subsidi Listrik Diharapkan Bisa Dipangkas

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir, mengatakan subsidi listrik diharapkan bisa dikurangi pada tahun depan. Hal itu bisa diwujudkan salah satunya bila program pemberian bantuan untuk rakyat miskin melalui kartu, dapat sukses dilaksanakan. Bila program tersebut sukses, diharapkan subsidi tidak akan salah sasaran karena bantuan diberikan secara langsung. Pemerintah akan me.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

Bank Negara Indonesia - Rapat Komisi 11 dengan BNI

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BNI, Ahmad Baiquni: Visi BNI adalah menjadi bank yang unggul, terkemuka dan terdepan dalam layanan dan kinerja. Misi dan arah BNI hingga tahun 2018 adalah m.

Bank Mandiri - Rapat Komisi 11 dengan Bank Mandiri

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 8 April 2015 dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk (Mandiri) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama Mandiri, Budi Gunadi Sadikin: Market Capitalization Mandiri sebesar Rp.251 triliun. Pemerintah memiliki 60% saham. Net Profit Mandiri tumbuh menjadi Rp.20 triliu.

Bank Tabungan Negara - Rapat Komisi 11 dengan BTN

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 7 April 2015 dengan Bank Tabungan Negara (BTN) terkait evaluasi kinerja dan rencana kerjanya untuk 2015. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Direktur Utama BTN, Maryono: BTN akan meningkatkan IT karena nantinya akan lebih banyak menggunakan internet banking. Di tahun 2014 BTN masuk 9 besar bank di Indonesia. Komposisi kredit 8.

PGN, Pertamina dan PLN - Rapat Komisi 6 dengan PGN, Pertamina dan PLN

Pada 7 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN), Pertamina dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) terkait kinerja keuangan perusahaan, aset dan anak perusahaan, rasio kebutuhan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas dan jadwal Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PLN. Rapat dipimpin oleh Ketua Kom.

(Kompas.com) Anggota Komisi V: Terlalu Banyak "Kepala", Sistem Pelabuhan Jadi Kacau

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing, mengatakan, kacaunya sistem di pelabuhan disebabkan banyaknya tumpang tindih kewenangan yang terjadi. Padahal, idealnya, di negara-negara maju, pelabuhan dikendalikan oleh satu orang kepala. "Tapi, di kita, ada otoritas pelabuhan, ada syahbandar, ada Pelindo, ada imigrasi, dan lain-lain," kata Anton di Gedung DPR, Jumat (19/6/2015). Selain itu, lanjut.

(Rimanews) Smelter Bernilai Rp 5,5 Triliun Hadir di Morowali Utara

Rimanews - Pembangunan pabrik pengolahan nikel (smelter) bernilai Rp5,5 triliun milik PT. Central Omega Resources (COR) Indusri Indonesia dimulai. Hasilproduksi smelter yang terletak di di desa Gadaganda, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara itu sebanyak 90% akan diekspor ke Tiongkok. Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, meresmikan dimulainya pembangunan smelter tersebut pada Minggu (.

(Inilah.Com) Mendes Apresiasi Pemda yang Pakai APBD Bangun Desa

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengapresiasi beberapa langkah pemerintah daerah (Pemda) yang memprioritaskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan desa."Salah satu daerah yang mengalokasikan 90% APBD nya untuk desa adalah Kabupaten Bantaeng, ini merupakan contoh bagaimana peran pemerintah daerah juga penting.

Aneka Tambang & Waskita Karya - Rapat Komisi 6 dengan PT.Aneka Tambang Tbk & PT.Waskita Karya Tbk

Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang jasa konstruksi PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT. Waskita Karya Tbk (Waskita) beserta Deputi Menteri Badan Usaha Milik Negara (Deputi MenBUMN) bidang Jasa Konstruksi terkait kinerja BUMN di bidang jasa konstruksi. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana dari Jatim 3. RDP seharusn.

RUU Sumber Daya Air - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri LHK dan Menteri PU-Pera

Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajuk.

(Kompas.com) Kementerian ESDM Rampungkan Buku Putih PLTN

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah merampungkan peta jalan atau buku putih pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan kapasitas 5.000 megawatt (MW).Hal itu dikatakan Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Maritje Hutapea. "Kami sudah rampungkan buku putih. Ini juga sudah ditandatangani Pak Menteri (Menteri ESDM Sudirman Said).

BUMN Pariwisata - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan PT.ITDC dan PT.TWC

Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang pariwisata, PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC) dan PT.Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC) terkait rencana peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia di 2015. Pemantauan Rapat Berikut adalah beberapa respon dari F.

Serikat Pekerja PLN Menolak Privatisasi Listrik Nasional – Audiensi Komisi 6 dengan Serikat Pekerja PLN

Pada 21 Mei 2015 pukul 15.03 WIB, Komisi 6 DPR-RI kedatangan Serikat Pekerja (SP) Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan audiensi di ruang rapat Komisi 6. Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir. Pemimpin rapat membuka audiensi dengan SP PLN dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat kali ini membahas UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional. Pemaparan Mitra Beri.

Kondisi Nilai Tukar Rupiah - Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dan BI, OJK, Menkeu dan LPS

Komisi 11 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada tanggal 26 Maret 2015 dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardojo; Menteri Keuangan (MenKeu) Bambang Brodjonegoro; Ketua Otoritas jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad; dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Heru Budiargo, membahas kondisi nilai tukar Rupiah. RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 11, Fadel Muhammad. Fadel membu.

(MetroTVNews.com) Minim Penyerapan, Jokowi Minta BPJS Dialokasikan ke Perumahan Buruh

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo ingin memaksimalkan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk membangun perumahan buruh. Sebab, baru lima persen dari Rp 180 triliun dana yang disimpan BPJS dialokasikan demi kesejahteraan buruh. "Ini perubahan yang segera kita lakukan, nantinya uang Rp 180 triliun itu bisa dipakai 40-50 persen untuk perumahan murah,".

(Sindo News) Revisi UU Migas Jangan Jadi Eksperimen

Sindo News, SAMARINDA - Sejumlah kalangan berharap revisi Undang-undang (UU) Migas No 22/2001 bukan menjadi kelinci percobaan alias eksperimen dalam pengelolaan minyak dan gas. Hal ini justru menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola migas nasional yang sejalan dengan Pasal 33 UUD 1945. Rektor Universitas Mulawarman, Masjaya mengatakan, dalam revisi UU Migas tidak perlu ada eksperimen baru. Me.

(Kompas) Infrastruktur Mulai Bergerak

JAKARTA, KOMPAS — Berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak bulan Mei karena uang muka proyek sudah bisa dicairkan. Hingga kemarin sudah 80 persen paket proyek yang dilelang. Meskipun demikian, kontraktor tetap menunggu pembebasan lahan untuk memulai proyek. "Hingga saat ini, anggaran yang terserap baru 4 persen atau setara Rp 4,8 triliun. Itu untuk belanja rutin dan perbaikan rutin. Mei da.

(Tribunnews) Komisi V DPR RI Setuju Luruskan Seunapet

BANDA ACEH - Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djemy Francis bersama sejumlah anggota komisi tersebut meninjau kondisi ruas jalan di belokan tajam Seunapet, Seulawah, Aceh Besar, Selasa (5/5). Ia menyatakan sangat setuju apabila belokan tajam dan turunan jalan Seunapet yang telah banyak menelan korban jiwa itu diluruskan. “Kalau kondisi belokannya separah ini dan juga telah merenggut puluhan nyawa penge.

PLN dan Direktorat Jenderal Listrik - Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dan PLN & Dirjen Listrik KemenESDM

Pada tanggal 13 April 2015 Komisi 7 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkait kinerja PLN di 2014 dan rencana kerja PLN di 2015 beserta pengajuan anggarannya. Pemaparan Mitra: Berikut Pemaparan dari PLN yang disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Sofyan Basir: Rencana kerja PLN di 2015 antara lain yaitu: Meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan Menjamin .

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita