JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah. Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, b.

(DetikNews) Ini Alasan Proyek 35.000 MW Tak Bisa 'Ngebut'

Jakarta - Pencapaian pembangunan infrastruktur Indonesia masih belum sesuai dengan harapan. Rasio elektrifikasi negara tetangga, seperti Thailand (99%), Vietnam (98%), dan Malaysia (93%) masih jauh lebih tinggi dibanding rasio elektrifikasi Indonesia yang baru menyentuh angka 85%.Pemerintah sendiri mempunyai program 35.000 MW, guna menghadapi fakta di atas. Namun demikian, program tersebut baru me.

(Tempo.co) Jokowi: Masyarakat Papua Jangan Jadi Penonton Pembangunan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo berharap masyarakat Papua dan Papua Barat terlibat dalam pembangunan. Ia tidak ingin masyarakat Papua hanya menjadi penonton. "Saya ingatkan, pelaksanaan pembangunan Papua juga harus perhatikan nilai-nilai hak asasi manusia," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 8 November 2016. Pendekatan budaya pun mesti diperhatikan. Pasalnya, ucap Jo.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(Netral News) Presiden: 35.000 MW Belum Memuaskan, 34 Proyek Mangkrak Akan Di-KPK-kan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi dalam rapat terbatas Selasa (1/9/2016) mengatakan perkembangan pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai target itu. Karena itu Presiden Jokowi meminta kepada pihak terkait untuk bekerja lebih keras lagi agar dapat mencapai target. Menurut Presiden, data per tanggal 24 Oktober 2016 menyebutkan bahwa realisasi pembangkit COD program 35 ribu M.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(SindoNews.com) Arcandra Rencana Hapus Skema Pemerintah-Swasta di Proyek Migas

JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mewacanakan rencana penghapusan skema kerja sama pemerintah dan swasta(public private partnership/PPP) dalam proyek pembangunan kilang minyak dan gas (migas). Menurutnya, skema tersebut membuat proyek berjalan lama karena birokrasi berbelit. Contohnya, dua proyek pembangunan kilang di Bontang dan Tuban yang menggunakan d.

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(Tempo.co) Ombudsman: Pungli Tertinggi di Kepolisian dan Pemda

TEMPO.CO, Jakarta - Praktek suap dan pungutan liar (pungli) mendominasi layanan publik di institusi lembaga hukum, pemerintah daerah, dan sektor pendidikan dalam laporan pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia sepanjang 2016 ini. Komisioner Ombusdman RI Alamsyah Saragih mengatakan berdasarkan data dari laporan yang diterima Ombudsman sektor penegakan hukum kepolisian paling tinggi terindikasi pe.

(Aktual.com) Luhut: Tidak Semua Dapat Relaksasi Ekspor Konsentrat

Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) meminta masyarakat memahami bahwa keinginannya untuk memberikan ekspor konsentrat tidak berlaku pada semua komoditas tambang, namun melainkan pada komoditas tertentu yang memang belum memungkinkan untuk dilakukan hilirisasi pada saat ini. Untuk itu katanya, melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2014 merupa.

(TigaPilarNews) Menperin: Harga Gas Industri Turun Awal Tahun 2017

Tigapilarnews.com – Menteri Perindustrian (Kemenperin) Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menurunkan harga gas industri pada awal Januari 2017 mendatang. “Sesuai arahan bapak Presiden Jokowi, harga gas industri harus di turunkan, mudah-mudahan awal Januari sudah bisa diturunkan ,” ujar Airlangga saat ditemui di Jababeka Tenant Award, senin (10/10/2016) sore. Airlangga menambahkan jika n.

(Selular.id) Biar “Happy Ending”, Komisi I DPR Janji Terus Kawal Revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000

Jakarta, Selular.ID – Jika boleh berhitung, sejak Januari hingga Oktober 2016, polemik seputar industri telekomunikasi di Tanah Air terkait rencana revisi PP 52 dan 53 Tahun 2000, sudah berlangsung sekitar 10 bulan lamanya. Hingga kini, kisruh yang melibatkan, hampir seluruh stakeholder di bidang telekomunikasi tersebut, belum terlihat kapan akan berakhir. Berbicara revisi PP 52 dan 53 Tahun 20.

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(Aktual.com) Sindir Rini, Menteri Bappenas Akui PMN Banyak Salah Sasaran

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka mencari pembiayaan proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memang terus menggenjot peran Badan Usaha Milik Negara untuk berkontribusi banyak. Namun sayangnya, ketika BUMN ditugasi pengembangan proyek infrastruktur, mereka selalu meminta Penyertaan Modal Negara ke pemerintah. Padahal penggunaan PMN sendiri tak selamanya betul. B.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Ini Alasan Investor RI Lebih Suka Bangun Listrik Batu Bara Ketimbang Tenaga Air

Poso -Meski Indonesia memiliki banyak sungai yang potensial untuk dibuat menjadi pembangkit, nyatanya jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) masih sangat sedikit. Produksi listrik terbesar masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dari batu bara.Data Kementerian ESDM sendiri, dari potensi 75.670 Mega Watt (MW), baru dimanfaatkan sebesar 4.200 MW atau hanya 4,2% saja. Biaya inves.

(DetikNews) Freeport Dapat Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Hingga 11 Januari 2017

Jakarta -PT Freeport Indonesia mendapat perpanjangan izin ekspor konsentrat hingga 11 Januari 2017. Izin ekspor konsentrat Freeport sebelumnya telah berakhir pada 8 Agustus 2016.Namun, sempat tersiar kabar pemberian izin ekspor terjadi saat posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dijabat Arcandra Tahar, selama kurang lebih 20 hari. Kabar ini pun disanggah Menteri Koordinator (Menko) K.

(Radar Cirebon) Jokowi Ingin Industri Pesawat Pindah ke Majalengka

BANDUNG- Presiden Jokowi menginstruksikan relokasi PT Dirgantara Indonesia (PT DI) ke Majalengka. Industri pesawat tersebut di Kota Bandung saat ini dinilai tidak representatif karena terlalu kecil. Hal ini diungkapkan Direktur Utama PT DI, Budi Santoso usai bertemu Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (18/8). Menurut Budi, dirinya dipanggil Presiden Jokowi ke Jaka.

(DetikNews) Jokowi Tunjuk Kepala Bappenas Jadi Chief Investment Officer, Ini Tugasnya

Jakarta -Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mendapatkan tugas baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menugaskan bambang sebagai Chief Investment Officer (CIO).Dalam menjalankan fungsinya, Jokowi menjelaskan, Bappenas akan menangani pembiayaan investasi non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)."Tadi saya juga sudah membicarakan .

(DetikNews) Pembentukan Holding BUMN Panas Bumi Selesai Tahun Ini

Jakarta -Kementerian BUMN tengah mengebut penggabungan anak usaha PT Pertamina di sektor panas bumi, PT Pertamina Geo Energy (PGE). PGE ini menjadi perusahaan baru di bidang energi panas bumi hasil patungan antara Pertamina dengan PT PLN.Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengungkapkan, pihaknya menargetkan perusahaan anyar di sekt.

(DetikNews) Investor Takut Bangun Pabrik di Luar Jawa

Jakarta -Membangun pabrik di luar Pulau Jawa masih menjadi pilihan terakhir yang akan diambil seorang investor saat berinvestasi di Indonesia.Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjo Negoro, para investor takut mengembangkan bisnis apa lagi mendirikan pabrik di Luar Pulau Jawa karena ketersediaan listriknya masih terbatas."Saya teringat pada diskusi saya d.

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Apindo Keluhkan Seabrek Kebijakan Pemerintah

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani mengeluhkan banyaknya kebijakan pemerintah yang dinilainya kontraproduktif. Menurut Hariyadi, kebijakan kontraproduktif tersebut selama ini telah merepotkan para pengusaha. “Apindo cukup direpotkan dengan wacana yang terus bergulir,” kata Hariyadi di kantor Center of Reform on Economics Indonesia, Rabu, 20 Juli 2016. Ia meni.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

(Aktual.com) Kemendes: Penyaluran Dana Desa di 51 Kabupaten Tersendat

Aktual.com – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mencatat penyaluran dana desa di 51 kabupaten/kota di Indonesia hingga saat ini masih tersendat. “Mayoritas terjadi di wilayah Provinsi Papua. Ketidaksiapan administrasi menjadi penyebab dana desa di 51 kabupaten/kota ini belum tersalur,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kem.

(DetikNews) Jokowi Batalkan 3.143 Perda Bermasalah

Jakarta - Presiden Joko Widodo melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membatalkan 3.143 peraturan daerah (perda) yang dianggap bermasalah. Kebijakan ini dilakukan untuk memecut laju pertumbuhan ekonomi.Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu menyiapkan diri untuk mampu menghadapi persaingan antar negara yang semakin ketat."Sebagai bangsa yang majemuk, kita juga har.

(DetikNews) Belum Ada Perkembangan, Ini Pembangunan Jalan Trans Papua

Jakarta -Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengakui, pembangunan jalan di Papua masih belum maksimal. Sejumlah kendala masih mewarnai sehingga pembangunannya belum menunjukkan perkembangan berarti."Belum ada perkembangan terbaru," aku Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjojono saat dijumpai detikFinance di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

(DetikNews) Kementerian BUMN Kebut Pembentukan 4 Holding BUMN

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempercepat proses pembentukan holding BUMN. Kementerian memprioritaskan landasan hukum berupa pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk 4 holding yakni sektor energi, jasa keuangan, tol dan tambang.RPP tersebut ditargetkan bisa masuk dan diketok untuk disahkan dalam waktu dekat."Empat RPP sudah siap, migas, jasa keuangan, tol, tambang. J.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Tempo.co) Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.Pel.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Jokowi Sebut 6 Masalah Ini Hambat Kemajuan Indonesia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Joko Widodo resmi membuka Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 23 Mei 2016, bersama seluruh jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jokowi hadir bersama Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.Di depan.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) DPR Minta Kemendagri Tak Semena-mena Mengevaluasi Perda Miras

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pansus RUU Larangan Minuman Beralkohol di DPR, Arwani Thomafi, meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak buru-buru mengevaluasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menurut Arwani, sebaiknya Mendagri menunggu hasil pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol, yang saat ini tengah dibahas di Pa.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) Dukung Proyek Infrastruktur, BLU Lahan Siap Tahun Depan

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Hermanto Dardak, mengatakan pendirian badan layanan umum (BLU) khusus pengadaan lahan baru akan rampung pada tahun depan. BLU ini akan langsung mengurusi pembebasan lahan untuk proyek prioritas. "Dengan demikian, persoalan lahan tidak akan mengubah target waktu pembangun.

(Warta Ekonomi) Pemerintah Harus Lakukan Perbaikan "Database" Wajib Pajak

WE Online, Jakarta - Ekonom Institute for Development and Finance (Indef), Eko Listiyanto mengatakan pemerintah harus mengoptimalkan upaya peningkatan penerimaan pajak dari peningkatan atau perbaikan database Wajib Pajak (WP) apabila RUU Pengampunan Pajak disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Karena yang dilakukan selama ini oleh pemerintah dipandang belum efektif dalam mendongkrak penerima.

(Tempo.co) Kasus Panama Papers, Majelis Etik Gelar Sidang Ketua BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan menggelar sidang perdana terkait dengan laporan Koalisi Selamatkan BPK atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK Harry Azhar Azis berkaitan dengan kepemilikan perusahaan di luar negeri seperti terungkap dalam dokumen Panama Papers. Koordinator koalisi itu, Roy Salam, mengatakan sidang digelar hari ini, .

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Habis Keluhkan Serapan APBD, Jokowi Ganti Keluhkan DAK

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo belum berhenti mengeluhkan penyerapan anggaran. Setelah mengeluhkan minimnya pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam acara penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, sekarang Presiden Joko Widodo mengeluhkan penggunaan dana alokasi khusus (DAK) yang tak maksimal."Penyerapan DAK belum maksimal dan menimbulkan sisa dana.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Tempo.co) Menteri BUMN: PGN Bakal Digabung dengan Pertamina

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Badan Usaha Milik Negara menyatakan telah menyelesaikan kajian komersial terkait dengan holding BUMN minyak dan gas bumi. Setelah dikaji bersama Kementerian Keuangan, studi diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai bekal penyusunan peraturan pemerintah."Baru skema Pertamina-PGN yang rampung," ujar Menteri BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, Senin, 9.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Merdeka.com) Pemerintah ngotot kemasan botol plastik harus kena cukai

Merdeka.com - Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan akan tetap mengkaji rencana pungutan cukai terhadap minuman botol plastik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016 yang akan diajukan akhir Mei ini ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Nasrudin Joko Suryono mengatakan, pengenaan cukai.

(Tempo.co) Bappenas: Pembangunan Papua Menumpuk di Beberapa Daerah Saja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil menjelaskan hasil kajian tim Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi Papua. Menurut dia, diperlukan refocusing anggaran pembangunan di Papua.“Hasil studi kami menyebutkan proyek yang ada di Papua selama ini sangat terkonsentrasi di beberapa daerah saja,” kata Sofyan saat ditemui dalam ac.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan: Kemarau Pendanaan E-Commerce Akan Tiba

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong meminta para pelaku e-commerce di Indonesia untuk tetap berhati-hati menyikapi perkembangan teknologi. Bisnis e-commerce di Indonesia tumbuh cepat, katanya, tapi harus melihat risiko."Bagaimana kalau terjadi kemarau pendanaan? Di Amerika sendiri booming bisnis teknologi sudah mulai turun," kata Thomas di acara Indonesia E-commerce Summ.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Komite Nasional Keuangan Syariah

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil, mengatakan pemerintah tengah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. KNKS itu dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara semua institusi dan regulator terkait dengan industri keuangan syariah."Komite ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widod.

(Tempo.co) Menkominfo Bujuk Prancis Investasi Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para investor digital ekonomi di Prancis menanamkan investasinya ke Indonesia.Hal ini disampaikan Menkominfo saat bertemu Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis Mathhias Fekl di Jakarta, Rabu, (6 April 2016)."Pak menterinya menyampaikan bahwa Paris (ibu kota Prancis) itu adalah kota terbesar untuk inkubator .

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) 7 Pengurus Baru BP Batam Dilantik

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution melantik tujuh orang pengurus Badan Pengusahaan (BP) Batam yang baru. Tujuh orang tersebut dilantik malam ini di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian yang dihadiri oleh sejumlah Menteri."Saya sampaikan selamat menjalankan tugas, banyak pihak yang mengharapkan saudara-saudara berhasil dengan baik," kata Darmin Nasut.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Tempo.co) Kemenperin Keluarkan Daftar Barang Modal Bekas Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Sebagaimana dimuat dalam laman Kemenperin yang dikutip Selasa, 5 April 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan.

(Liputan6.com) Jokowi Ingin 200 Startup Baru RI Lahir Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo akan mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lain dalam hal ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, potensi pasar ekonomi digital Indonesia sangat menarik. Salah satu yang akan dilakukan adalah program untuk menjaring para technopreneur melalui metode inkubator layaknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Metode ini a.

(Tempo.co) Ini Alasan Pemerintah Potong Anggaran Perubahan

TEMPO.CO, Palu - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 akan dikurangi. Hal ini disampaikan Sofyan di depan kepala daerah di seluruh Sulawesi. "Berbeda dengan tahun lalu, APBN-P 2016 bukan menambah, malah menurun, karena ekonomi dunia sangat sulit," ujar Sofyan ket.

(Tempo.co) Pilih Blok Masela Onshore, Jokowi Tak Hanya Utamakan Revenue

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Presiden Joko Widodo akhirnya memilih skema pengelolaan Blok Masela secaraonshore atau di darat karena tak sekadar mengutamakan kenaikan pendapatan negara. Menurut dia, Presiden memutuskan onshore karena memikirkan pengembangan wilayah."Bukan sekadar revenue yang dikejar, tapi juga berkaitan dengan p.

(Tempo.co) Menteri Perdagangan Pastikan Urus SIUP Selesai Dua Hari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong memastikan layanan permohonan surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan tanda daftar perusahaan (TDP) akan semakin cepat. Langkah ini dilakukan untuk mengejar target peringkat 40 dunia dalam kemudahan bisnis di Indonesia (ease of doing business) yang ditetapkan Presiden Joko Widodo.Kepastian ini dilakukan melalui perubahan peraturan Men.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(Tempo.co) Skema Tarif Progresif Dwelling Time Bakal Diperbarui Lagi

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan berencana untuk memperbarui skema tarif progresif waktu bongkar muat (dwelling time) di Pelindo II pada pekan depan. "Tarif yang berlaku hari ini akan kami ubah lagi pada Senin, 21 Maret 2016," tutur Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bay M. Hasani di kantor Pelindo II, Jumat, 18 Maret 2016.Bay mengatakan tarif progresif terbaru seb.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Biayai APBN, Pemerintah Serap Rp 16,2 Triliun dari SUN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp 16,2 triliun dari lelang lima seri Surat Utang Negara (SUN) untuk memenuhi sebagian pembiayaan dalam APBN, dengan total penawaran yang masuk mencapai Rp 22 triliun. Keterangan pers Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 16 Maret 2016, menyebutkan hasil lelang yang dilakukan ini me.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(JituNews) Besok Jokowi Resmikan Groundbreaking Jalur Ganda KA di Medan

JAKARTA JITUNEWS.COM - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian. Salah satunya, yaitu dengan membangun Jalur Ganda Layang KA relasi Stasiun Medan – Stasiun Bandar Khalipah. Kesiapan pembangunan ini ditandai dengan dilakukannya Ground Breaking pembangunan Jalur Ganda Layang KA relasi tersebut pada Rabu 2 Maret 2016 di wilayah .

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(SindoNews.com) Tertibkan Izin Tambang, ESDM Incar Pemasukan Negara Rp23 Triliun

JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral‎ (ESDM) tengah menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Indonesia. Atas upaya tersebut, pemerintah menjelaskan mengincar tambahan penerimaan negara sebesar Rp23 triliun.(Baca Juga: Menteri ESDM-KPK Ungkap Ribuan Izin Tambang Bermasalah)Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, tambahan pemasukan uang negara dar.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Rilis "Roadmap E-commerce", Pemerintah Akan Atur Tujuh Hal Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah merilis peta jalan (roadmap) untuk perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Dalam peta jalan tersebut, ada tujuh hal yang diatur.Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, tujuh hal itu diantaranya pertama, pemerintah akan memanfaatkan cetak biru sistem logistik nasional (Sislognas) untuk mempercepat pengiriman logistik.Kedua, dari sisi pend.

(Kompas.com) Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, .

(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting. Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebi.

(Kompas.com) Jika FTA dengan Uni Eropa, CPO dan Kakao Indonesia Tidak Akan Dikenai Tarif Bea Masuk Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong yakin ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan kakao Indonesia tidak lagi dikenai tarif bea masuk tinggi di Eropa. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila Indonesia sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Tentunya tarif bea masuk ke eropa bisa turun banyak," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (.

(Kompas.com) Revisi UU Otsus, Dinilai Sebagai Jalan untuk Membangun Kesejahteraan Papua

Jakarta - Revisi Undang-undang Otonomi Khusus No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dipandang sebagai jalan menuju kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Jika dalam Undang-undang no 21 tahun 2001 hanya ada 9 sektor strategis pembangunan, maka dalam Revisi UU tentang Pemerintahan Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua menekankan pada 25 sektor strategis pembangunan. Di a.

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Pemerintah melalui Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) sudah menyatakan bahwa Sirkuit Sentul gagal sebagai tempat digelarnya MotoGP 2017. Alasannya, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diberikan ke pihak swasta.Bahkan pemerintah sudah menggulirkan rencana pembangunan sirkuit baru di Jakarta atau Palembang, untuk menggelar ajang balap mot.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. "Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan K.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(Kompas.com) Hitung Divestasi Freeport, Kementerian ESDM dan BUMN Tunjuk Tim Penilai yang Sama

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan pihaknya akan menggunakan penilai independen yang sama dengan yang digunakan Kementerian BUMN untuk menghitung penawaran nilai divestasiFreeport Indonesia.Adapun besaran nilai divestasi mencapai sebesar 1,7 miliar dollar AS. “Kementerian ESDM akan menunjuk independent valuer, atau apabila Kementerian BUMN .

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(Suara.com) Produksi Bahan Baku di Negeri Sendiri Bisa Tekan Harga Obat

Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Suara.com - Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Sayangnya, hal ini tak didukung dengan harga obat yang masih relatif mahal.Menurut dra R. Dettie Yuliati, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, harga obat yang mahal disebabkan oleh ketergantungan bahan baku yang masih impor dari negara lai.

(Kompas.com) Pemerintah Butuh Rp 1.600 Triliun untuk Kembangkan Energi Terbarukan

JAKARTA, KOMPAS.com — Energi berbasis fosil tidak dapat selamanya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Oleh sebab itu, energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi opsi prioritas yang akan dikembangkan pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Direktur Pembinaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Hidayat menjelaskan, pihaknya menjadikan EBT sebagai program prioritas mulai .

(Kompas.com) Bangun Pabrik Gula, Pemodal Asing Wajib Libatkan Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah telah mengambil kesepakatan di tingkat menteri koordinasi untuk membuka kesempatan bagi investasi asing masih di bidang pertanian. Salah satunya adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain industri gula.

(Kompas.com) Rebut Pabrik yang Pindah dari China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus bersiap untuk merebut pabrik-pabrik yang hengkang dari China. Untuk bisa merebut pabrik-pabrik tersebut, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia. Menurut dia, saat ini pemerintah China sedang melakukan transformasi perekonomian. Dari yang asalnya mengge.

(Kompas.com) Akhir Januari, Roadmap Ecommerce Jadi Program Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan roadmap ecommerce Indonesia. Rencananya roadmap itu akan dijadikan sebuah program nasional pada akhir Januari 2016 ini.Keputusan tersebut ditetapkan dalam sebuah rapat koordinasi antara Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri PPN Sofyan Djal.

Cost Recovery - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas

Pada 7 Oktober 2015, Komisi 7 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KemenESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membahas cost recoverydan fungsi pengawasan DPR terhadap Pemerintah. Rapat dipimpin oleh Mulyadi dari Sumatera Barat 2 dan dibuka setelah dihadiri 16 anggota dari 9 Fraksi. Pemaparan.

(DetikNews) Mendag: Larang Asing Investasi di RI Sama Artinya dengan Pro Impor

Jakarta -Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyak di dalam negeri.Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan In.

(Kompas.com) Kelola Gas Masela, Maluku Harus Siapkan Modal Rp 25 Triliun

AMBON, KOMPAS.com - Kepala Satuan Kerja Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi memastikan Provinsi Maluku akan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pengelolaan blok gas Masela. "Provinsi Maluku akan mendapatkan hak pengelolaan 10 persen blok Masela," kata Amien di hadapan Gubernur Maluku, Said Assagaff dan sejumlah pejabat daerah Maluku di Ambon, Sab.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

(DetikNews) Jokowi: APBN Diprioritaskan untuk Infrastruktur

Jakarta -Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pembangunan infrastruktur akan mendorong laju pertumbuhan dan pemerataan ekonomi."Saya ingin memberikan perspektif ke depan, APBN untuk infrastruktur diprioritaskan, fokusnya ada di situ," ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Per.

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg

Pada 22 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Wakil Baleg, Saan Mustopa dari Jabar 7. Rapat yang dimulai pukul 14:36 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari Ketua Panja LMB. Pemaparan Ketua Panj.

(DetikNews) Ini Penjelasan Menteri ESDM Soal Pungutan Dana Ketahanan Energi

Jakarta -Pemerintah menetapkan harga jual baru untuk premium dan solar yang mulai berlaku pada 5 Januari 2016 nanti. Dalam kebijakan harga itu pula pemerintah menerapkan pungutan pengurasan energi fosil yang akan dipakai untuk dana ketahanan energi.Kebijakan tersebut memicu berbagai pendapat pro maupun kontra. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pro kontra atas hal.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

Pro Kontra PP No.78 Tahun 2015 dan Isu Ketenagakerjaan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 19 November 2015 dimulai pukul 11:45 WIB dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri beserta jajarannya membahas isu-isu ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menakertrans,.

RUU Pengampunan Pajak - Rapat Pleno Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno pada 26 November 2015 membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dari Jateng 3. Rapat dimulai pukul 12:40 WIB. Pemaparan Mitra Mitra rapat kali ini adalah pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Berikut merupakan pemaparannya: Penyampaian Surat Pe.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Rapat Kerja Komisi 5 dengan MenPUPERA

Komisi 5 pada 10 Juni 2015 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PERA) untuk membahas kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PERA) di 2015 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 terkait anggaran KemenPU-PERA yang diajukan di RAPBN 2016. Raker dijadwalkan pukul 9:00 WIB namun pukul 9:30 WIB baru 1 anggota Komisi 5 yang hadir yait.

(Liputan6.com) Tolak RUU Pertembakauan, Industri Kritik Sikap Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus menolak rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan kembali dikritik. Instansi ini diminta fokus mengurus masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu karena hingga kini Kemenkes belum mencabut aturan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang berisi tentang penolakan RUU Pertembakauan. Seperti diketahui, .

(Rimanews) Kisah Pendirian Bank Banten Hingga Tragedi Kasus Suap, Siapa Bermain?

Rimanews - Pembangunan Bank Banten terkendala dengan kasus suap. Padahal, pendirian Bank tersebut sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2012-2015 yang dibahas dan menjadi Perda semasa Ratu Atut Chosiyah menjabat Gubernur Banten "Kalau mengelola koperasi, kita ada SDM nya. Direksi bank ini juga harus membayar dengan tidak murah. Agar penyertaan moda.

(Suara.com) Jokowi Hari Ini Lakukan Penambatan Rel KA Trans Sulawesi

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) Rabu pagi (25/11/2015) bertolak dari Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma Jakarta untuk kunjungan kerja ke Sulawesi Selatan (Sulsel).Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana serta rombongan yang menumpang Pesawat Kepresidenan RI-1 lepas landas sekitar pukul 08.50 WIB.Sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo menyebutkan Presiden Jokow.

(Inilah.Com) DPR Bisa Ganjal Rencana Jokowi Masuk TPP

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP) berpeluang diganjal DPR. "Saya kira di level pemerintahan lebih mudah, tapi akan mendapatkan kendala di DPR," kata Pengamat Ekonomi Politik Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Menurut Nico, hambatan terbesar Presiden Jokowi jika Indonesia ingin bergabun.

(DetikNews) Incar Tuan Rumah MotoGP 2017, Sirkuit Sentul Mulai Direnovasi Awal Desember

Jakarta - Sirkuit Sentul akan memulai rangkaian persiapan untuk menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Untuk memperecantik diri dan memenuhi standar yang ditetapkan, sirkuit akan mulai dibongkar pada awal bulan depan.Rabu hari ini (18/11/2015) Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI telah melakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) untuk disampaikan ke sidang federasi balap motor dunia (FIM)..

(DetikNews) MKD Harus Fokus Tegakkan Etika di Kasus Novanto, Tolak Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta fokus dalam mengusut aspek etika di kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus menolak intervensi dan jangan sampai kasus ini melebar. "Saya kira memang perlu fokus. MKD tak perlu sibuk meladeni wacana terkait kasus yang mereka tangani. MKD sebagai tumpuan penegakan etika diharapkan b.

(DetikNews) Lembong: Gabung TPP, Indonesia Bisa Jadi Negara 'First Class'

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menegaskan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke TPP sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia dan akses pasar ke negara-negara anggota TPP. "Bergabung dengan TPP merupakan pilihan .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(DetikNews) Ini Transkrip Pembicaraan Novanto dan Pengusaha R yang Diduga Catut Presiden

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.Transkrip tersebut beredar di kalangan wartawan. Jumlahnya tiga lembar, berisi percakapan tiga orang, yaitu Sn, pimpin.

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(DetikNews) Meski Banyak Diprotes, Aturan Impor Mendag Ada Sisi Positifnya

Jakarta -Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 87/2015) yang diterbitkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, pada 15 Oktober 2015 lalu mendapat kritikan mulai dari pelaku usaha hingga sesama menteri.Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, aturan ini ada sisi positifnya juga. Sebab, Permendag 87/2015 melarang par.

(DetikNews) Shell Gelontorkan Rp 1,7 Triliun Bangun Pabrik Pelumas Terbesar di RI

Bekasi -Hari ini, Shell Indonesia resmi membuka pabrik pelumas baru di Marunda Center, Bekasi, di atas lahan seluas 75.000 m2 atau setara dengan 10 lapangan sepak bola. Pabrik ini mampu memproduksi hingga 136 juta liter (120 ribu ton) pelumas setiap tahunnya, cukup untuk mengganti lebih dari 460.000 unit oli sepeda motor atau hampir 90.000 unit oli mobil per hari.Dengan kapasitas produksi sebesar .

(Liputan6.com) Pemerintah Lelang 27 Wilayah Kerja Panas Bumi

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menargetkan listrik yang berasal dari energi panas bumi dapat mencapai 7,1 gigawatt (GW) pada 2025. "Diharapkan pengembangan panas bumi pada 2025 menjadi 7,1 GW atau 7.100 MW, "kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM, Yunus Saefulhak, Senin (2/11/2015) di Jakarta. Guna mencapai target tersebut, lanjut dia, pihaknya telah menetapkan 27 wilayah kerja pana.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

(Liputan6.com) Hasil Investasi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 13,6 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Meskipun pasar keuangan di Indonesia terus bergejolak sejak awal tahun, namun Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mampu membukukan nilai investasi yang cukup baik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Elvyn G Masassya mengatakan, hasil investasi BPJS Ketenagakerjaan tercatat Rp 13,6 triliun untuk periode akhir September 2015 lalu. Hasil investasi tersebut .

(Warta Ekonomi Online) Persiapan Izin Investasi Tiga Jam Masuki Finalisasi

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus merampungkan persiapan peluncuran layanan investasi tiga jam yang akan mulai diimplementasikan pada Senin (26/10/2015) mendatang. Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya sudah memasuki tahap final persiapan perangkat dan instrumen yang mendukung proses layanan izin investasi tiga jam. Hal ini agar dapat memberikan pelayanan.

(Warta Ekonomi Online) Ferry Mursyidan Berikan Sertifikat Lahan Tidak Terurus

WE Online, Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan memberikan sertifikat lahan tidak terurus milik negara yang telah ditempati masyarakat lebih dari 10 tahun."Kalau tanah negara tak terurus maka pemerintah bisa memberikan hak kepemilikan," kata Ferry di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (17/10/2015).Ferry menu.

(DetikNews) UU Penanganan Krisis Ekonomi Ditargetkan Berlaku Bulan Depan

Jakarta -Pembahasan rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) ditargetkan dapat selesai akhir bulan ini. Sehingga bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan berlaku efektif pada awal November 2015.Demikianlah diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2015).Mardiasmo menutu.

(Warta Ekonomi Online) BKPM dan KEMENPERIN Dorong Industri Galangan Kapal

WE Online, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bekerja sama mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri untuk menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo. Instruksi Presiden yang disampaikan saat berkunjung ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam segera ditindaklanjuti melalui pertemuan pada Jumat (25/9/20.

(ANTARA News) DPR Setujui Penyertaan Modal Rp34,32 triliun ke 23 BUMN

(ANTARA GORONTALO) - Komisi VI DPR menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp34,32 triliun ke 23 badan usaha milik negara (BUMN)."Komisi VI menyetujui PMN Rp34,32 triliun kepada BUMN yang diprioritaskan kepada program prioritas pemerintah terkait pengembangan infrastruktur, kedaulatan energi, kedaulatan pangan, dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan UMKM," kata Ketua Komisi VI .

(ANTARA News) Mendag: Sejumlah kebijakan hambat perdagangan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Perdagangan Tom Lembong mengakui terdapat sejumlah kebijakan termasuk keputusan menteri yang menghambat dunia usaha sehingga pemerintah telah dan akan mengeluarkan kebijakan deregulasi yang tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia."Saya ketahui ada banyak ratusan bahkan ribuan kebijakan yang dikeluarkan ternyata justru menghambat dunia usaha dan .

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

(Kompas.com) Ini Asumsi Makro di RAPBN 2016, Rupiah Disepakati 13.900 Per Dollar AS

JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI menyepakati sejumlah asumsi ekonomi makro RAPBN 2016 yang akan dijadikan dasar perhitungan postur di tingkat Badan Anggaran. "Kami telah berunding dan memang terdapat perbedaan pandangan. Tapi ketika berbicara mengenai Indonesia, bangsa dan Tanah Air kita, semua sama. Berikut kesimpulan kami," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhamm.

(Suara.com) Krisis Ekonomi Tak Berimbas pada Perdagangan Online

Malah naik dua kali lipat dibanding 2013. Suara.com - Pertumbuhan e-commerce di Indonesia terbilang cukup besar dan sangat pesat. Berdasarkan penelitian perilaku belanja online dari Mastercard, ditemukan bahwa penetrasi belanja online di Indonesoa sepanjang tahun 2014 tumbuh sebesar 70,6 persen dibandingkan tahun 2013 yakni 55,8 persen."Bisa dikatakan tidak ada yang namanya krisis pada e-comme.

(Warta Ekonomi Online) Kebijakan PPNBM Properti Dinilai Sebagai Blunder

WE Online, Jakarta - Kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai turunan dari paket kebijakan ekonomi, salah satunya menaikkan PPnBM sebesar 20% untuk properti dengan nilai Rp10 miliar. Kebijakan ini dinilai sebagai blunder karena dikeluarkan pada saat yang tidak tepat. Demikian terungkap dalam diskusi masalah tersebut yang digelar oleh Pojok Pajak Hipmi di Jakarta, Selasa (22/9/2015). Ketua.

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

(Kompas.com) Pertamina Mengaku Rugi Rp 15,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina (Persero) mengaku masih merugi meski harga minyak dunia terus mengalami tren penurunan. Bahkan, pernyataan terbaru dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas itu menyebutkan angka kerugiannya mencapai Rp 15,2 triliun. "Untuk diketahui dulu sejak 2015 awal sudah disebutkan oleh pemerintah juga oleh Pak Menteri ESDM (Sudirman Said), bahwa untuk jual premiun sam.

(SuaraJakarta) Mendagri: Revisi Permendag Bukan Berarti Semua Daerah Leluasa Jual Minol

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa dengan adanya deregulasi paket 134 kebijakan yang telah disahkan oleh Presiden Jokowi, khususnya tentang penjualan minuman beralkohol (minol), tidak serta merta memberikan keleluasaan bagi daerah untuk membuat aturan sendiri dalam melakukan penjualan secara bebas. “Kalau itu yang menjual hotel berbintang lima, saya kira.

Usulan Penyertaan Modal Negara - Rapat Komisi 6 dengan PT. INKA & PT. BARATA

Pada 26 Agustus 2015 Komisi 6 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA) dan PT. Barata Indonesia (Persero) (Barata) untuk membahas mengenai usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2016 dari INKA dan Barata. RDP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6 Azam Asman Natawijana. RDP dihadiri oleh [] dari [xx] anggota Komisi 6. Pemaparan Mitra Berikut adala.

(DetikNews) Ketua KPPU Sebut Kartel di Bisnis Sapi Masih Dugaan

Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah terlalu agresif mengejar target swasembada daging sapi.Kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga daging di pasar.Namun KPPU tetap menyelidiki soal kenaikan harga daging yang dikaitkan dengan kartel di bisnis sapi yang saat ini belum bisa dibuktikan, karena masih dugaan."Kalau kita Liha.

Badan Standarisasi Nasional - Rapat Komisi 6 dengan Kepala BSN

Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) mengenai laporan penyerapan anggaran tahun 2014, hambatan yang dialami dalam merealisasikan anggaran, dan predikat laporan anggaran BSN dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RDP dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir. RDP dimulai pada pukul 19:05 WIB. Agenda dari R.

(DetikNews) Kemenperin Godok Juknis TKDN Software

Jakarta - Aturan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terkait tata cara penghitungan design house ternyata masih terkait hardware saja, belum mencakup nilai-nilai piranti lunak atau desain.Itu sebabnya, Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, I Gusti Putu Suryawirawan, menegaskan masih akan menggodok kembali aturan tersebut."A.

(Kompas.com) Menteri ESDM Bakal Keluarkan Permen Atur Kepastian Perpanjangan IUP

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said segera akan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM setelah revisi Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2014 disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji menyampaikan, permen tersebut akan mengatur kepastian dari pemerintah terkait keputusan pengajuan perpanjangan izin us.

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(Kompas.com) Penyuap Politisi PDI-P Divonis Dua Tahun Penjara Terkait Suap Izin Tambang

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis dua tahun penjara terhadap Manajer Marketing PT Mitra Maju Sukses Andrew Hidayat. Ia terbukti menyuap politisi PDI Perjuangan Adriansyah untuk mengurus ijin tambang di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa Andrew terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korup.

(Tribun News) Dampak Positif Investasi Smelter Terancam Relaksasi Ekspor

TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA – Rencana penataan kembali perekonomian Indonesia berbasis produksi dengan membangun industri dalam negeri sepertinya merupakan isapan jempol apabila pemerintah membuka kembali keran ekspor mineral mentah. Padahal, pemerintah sendiri telah menghitung nilai tambah yang dapat diperoleh dari pembangunan smelter daripada menjual mineral mentah untuk pertumbuhan ekonomi negara la.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

(Inilah.Com) SKK Migas Setujui 18 Rencana Pengembangan Migas

INILAHCOM, Jakarta - SKK Migas telah menyetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas yang diajukan perusahaan migas. Total investasinya mencapai US$ 3,652 miliar, atau setara Rp 51 triliun.Kata Kepala Humas SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas), Elan Bintoro, periode 1 Januari2 September 2015, disetujui 18 rencana pengembangan lapangan migas."Penerimaan.

(Kompas.com) Industri Asuransi Berpotensi Biayai Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi Indonesia dinilai berpotensi memberikan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur. Bahkan, nilai bisa mencapai ratusan triliun rupiah. "Taruhlah total investasi dana pensiun itu Rp 1.600 triliun kurang lebih, katakan 20 persen nya saja bisa ke infrastruktur tuh Rp 120 triliun itu bisa, kurang lebih," ujar Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D.

(Kompas.com) Pelonggaran Ekspor Mineral Dinilai Tak Signifikan Kurangi Defisit Neraca

JAKARTA, KOMPAS.com – Rencana pemerintah untuk melakukan relaksasi ekspor mineral pertambangan dinilai tidak akan membantu menekan defisit neraca transaksi berjalan. Di samping harga pasar dunia masih rendah, ekonomi negeri tirai bambu China juga masih alami perlambatan.“Dampak pelonggaran ekspor minerba tidak kuat, karena ekonomi China masih melambat,” kata Eric Alexander Sugandi, Ekonom Senior S.

(Liputan6.com) RI Bakal Jadi Korban Perang Mata Uang

Liputan6.com, Jakarta - Akibat perlambatan ekonomi dunia, kinerja ekspor perdagangan hampir seluruh negara mengalami pelemahan. Sementara nilai tukar mata uangbeberapa negara hanya sedikit terpengaruh fenomena super dolar Amerika Serikat (AS) sehingga memicu kebijakan mendepresiasi mata uang agar barang ekspor lebih murah dan memiliki daya saing. Pengamat Valas, Farial Anwar mengungkapkan, China .

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(Kompas.com) Terganjal L/C, Freeport Belum Bisa Ekspor

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai saat ini belum bisa mengekspor konsentrat karena tidak mau mengikuti peraturan Kementerian Perdagangan (Kemdag) mengenai Letter of Credit (L/C). Saat ini, Freeport sudah mengajukan surat penangguhan L/C ke Kemdag agar bisa secepatnya melakukan pengapalan konsentrat untuk dieskpor. Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Da.

(DetikNews) Ratusan Triliun 'Nganggur' di Bank, Jokowi Kumpulkan Gubernur Hingga Jaksa

Bogor -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini berkantor di Istana Bogor, Jawa Barat. Jokowi mengundang para Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), dan Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia untuk membahas penyerapan anggaran daerah yang lambat.Rapat dimulai sekitar pukul 11.15 WIB‎. Sedikit lebih mundur dari agenda yang dijadwalkan pukul 10.30 WIB."Kalau dilihat sekarang ini ada masa.

(DetikNews) Pemerintah Wajibkan Biofuel 15%, Pengusaha Sawit: Kami Siap

Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian ESDM mulai Selasa (18/7/2015) lalu mewajibkan setiap solar yang dijual termasuk di SPBU, wajib dicampur dengan bahan bakar nabati (BBN) atau olahan dari Crude Palm Oil (CPO/minyak kelapa sawit) sebesar 15%, hal ini bertujuan untuk mengurangi impor solar."Energi fosil kita sudah mau habis. Padahal di Indonesia ini sangat besar potensi energi terbarukan. D.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

(DetikNews) Kimia Farma Bangun Pabrik Obat di Bandung Rp 978 Miliar

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan produk herbal yang terus meningkat. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik kelima yang dimiliki dan dikelola perusahaan.Pabrik Perusahaan Farmasi pelat merah terbesar di Indonesia ini dibangun di kawasan industri Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan investasi.

(Kompas.com) Perekonomian Tengah Melemah, Pengusaha Pertambangan Bauksit Ingatkan Pemerintah soal Insentif

KOMPAS.com - Saat perekonomian Indonesia tengah melemah, pengusaha pertambangan bauksit mengingatkan pemerintah soal insentif. Menurut Direktur Utama PT Harita Prima Abadi Mineral (HPAM) Erry Sofyan, insentif itu berwujud tax holiday atau kebijakan pemerintah melakukan pengurangan atau penghilangan pajak penghasilan secara sementara. "Insentif itu kan janji pemerintah," katanya di Jakarta.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

(Kompas-Kontan) Satya Widya Yudha: Komisi VII Akan Panggil Menteri Sudirman Jelaskan Kebijakan BBM

Komisi VII DPR RI akan memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait kebijakan pemerintah mencabut sepenuhnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) premium. "Menurut kami, kebijakan itu berimplikasi luas ke rakyat. Setelah DPR reses, pemanggilan Menteri ESDM akan jadi agenda utama," ujar Anggota Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Yudha saat dihubungi Kompas.co.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita