JejakParlemen

Kategori Berita

(DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca

Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020.Perjanjian Par.

(Tempo.co) Pemerintah Bentuk Badan Penampung Dana Perbaikan Lingkungan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan badan layanan yang berfungsi menampung dana bantuan atau hibah di sektor lingkungan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan upaya perbaikan lingkungan, termasuk merestorasi lahan gambut, telah menjadi perhatian pemerintah. "Pak Wakil Presiden kasih atensi yang kuat tentang itu," ucap Siti di Kantor Staf Presiden, Jaka.

(Tempo.co) Soal SP3, Komisi Hukum DPR Bakal Konfrontasi 3 Kapolda Riau

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Kerja Kebakaran Hutan dan Lahan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat akan memanggil Kepala Kepolisian Daerah Riau dan dua mantan Kapolda Riau. Pemanggilan itu terkait dengan terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga membakar lahan.Anggota Panja, Arsul Sani, mengatakan pemanggilan itu untuk mengklarifikasi keterangan berbeda.

(DetikNews) KPK Minta Mendagri Dorong Kepala Daerah Segera Setor Dokumen Perizinan Tambang

Jakarta - Koordinator Sumber Daya Alam Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK Dian Patria mengatakan masih banyak daerah yang belum melaporkan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) Izin Usaha Pertambangan (IUP). Dia mengatakan ada beberapa alasan para kepala daerah belum menyerahkan dokumen tersebut ke tingkat pusat."Ini ada beberapa poin, ada yang sudah menyerahka.

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Tempo.co) Tahun Depan, Karet Bakal Jadi Campuran Aspal

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal menggunakan karet sebagai campuran aspal mulai tahun depan. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto menyatakan, saat ini jajarannya tengah menyiapkan regulasi berupa Peraturan Presiden. "Aspal karet ini kan baru, jadi harus ada payung hukumnya,” katanya di Jakarta, Rabu 13 April 2016.Dalam program ini, kata Panggah, karet a.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Rimanews) Menteri Siti Nurbaya Khawatir Ada 500 Titik Api Baru di Papua

Rimanews - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya mengungkapkan kekhawatirannya karena tim kementerian menemukan 370-500 titik api (hotspot) baru di Papua pada tahun ini. "Hal yang mengkhawatirkan adalah Papua yang di tahun lalu masih kosong, dan tahun sekarang angkanya sudah di 370-500-an," katanya di Jakarta, Senin (07/3/2016). Meteri Siti mengatakan hal itu saat men.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Jokowi Lantik Nazir Foead Jadi Kepala Badan Restorasi Gambut

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Nazir Foead menjadi Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG). Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1/2016). Pengangkatan Nazir ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 3 M tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Badan Restorasi Gambut. Keppres tersebut ditanda tangani Presiden Jokowi pada 18 Januari 2016. "Bahwa saya akan setia.

(DetikNews) Gugatan Rp 7,9 T Terhadap PT BMH Ditolak, Pemerintah Langsung Banding

Palembang - Pemerintah langsung bereaksi terhadap penolakan gugatan perdata Rp 7,9 triliun kepada PT Bumi Mekar Hijau terkait kasus kebakaran hutan. Demi keadilan rakyat, banding pun akan dilayangkan."Demi keadilan bagi ratusan ribu rakyat yang selama ini menderita akibat kebakaran dan harga diri bangsa pemerintah akan banding dan melakukan langkah hukum lainnya," kata Dirjen Penegakan Huk.

(DetikNews) Jerat Ganti Rugi Karhutla, Jaksa Masih Tunggu Surat Kuasa Menhut Siti

Jakarta - Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung (Kejagung), Bambang Setyo Wahyudi, mengaku belum menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menteri LHK) Siti Nurbaya. Surat itu penting untuk menjerat gugatan perdata kasus kebakaran hutan dan lahan."Kita lakukan gugatan apabila ada surat kuasa khusus dari pemangku ya.

RUU Pertanahan - Rapat Baleg dengan Panja RUU Pertanahan

Pada 18 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan dari Komisi 2 dan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) untuk proses harmonisasi RUU ini. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 11:12 WIB dihadiri oleh 19 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari.

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

(Kompas.com) Apa Kabar Penegakan Hukum Para Pembakar Hutan?

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, pemerintah belum serius dalam menegakkan hukum bagi para pelaku pembakar hutan dan lahan. Menurut Saleh, jika pemerintah serius, seharusnya pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab sudah diumumkan dan penegakan hukum berjalan. Ia melihat, sejauh ini kabar tentang hal itu masih kabur, yang ada hanyalah janji pemerintah.

(Warta Ekonomi Online) Pemerintah Siapkan PerPres Cegah Kebakaran Lahan

WE Online, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pemerintah sedang menyiapkan Peraturan Presiden untuk mencegah terjadinya kebakaran di lahan gambut agar tidak terulang kembali. "Perpres akan dikeluarkan dengan seluruh tindakan yang diperlukan sehingga ada pencegahan yang efektif," katanya di Jakarta, Senin (9/11/2015).Sofyan menjelaska.

(Kompas.com) Polisi Takut Dituntut jika Ungkap Nama Perusahaan Tersangka Pembakar Hutan

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik. “Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015). Anton mengatakan, Undang-U.

(Kompas) DPR Diminta Perjelas Tujuan Pembentukan Pansus Asap

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperjelas tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait peristiwa kabut asap yang terjadi selama beberapa bulan terakhir di beberapa provinsi Indonesia."Akan tidak efektif kalau pembentukan pansus hanya dilihat dari penanganannya saja," ujar Direktur Eksekutif Walhi Abetnego Tarigan.

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(Mongabay.co.id) Petani Menagih Janji: Mana Reforma Agraria? Mana Distribusi 9 Juta Hektar Lahan?

“Lawan Liberalisasi Agraria!” “Bentuk Lembaga Penyelesaian Konflik Agraria.” “Laksanakan Reforma Agraria Sejati…” Begitulah antara lain, spanduk dan poster tuntutan yang dibawa para petani kala aksi memperingati Hari Tani Nasional (HTN) di depan istana Negara Jakarta, Senin (21/9/15). HTN jatuh pada 24 September 2015, bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha, hingga aksi dimajukan. Sekitar seribuan ma.

(Tribun News) Kementerian LHK Diminta Berani Membuka Kotak Pandora Kabut Asap

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kebakaran hutan dan lahan serta bencana asap bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia khususnya di daerah Sumatera dan Kalimantan. Namun sayangnya peristiwa tersebut terus terjadi dan wilayah dimaksud menjadi “langganan bencana” yang terjadi tiap tahun. Pertanyaannya, mengapa bencana asap tersebut setiap tahun terulang? Menurut Dedy Mawardi, Ketua Bidang Hukum dan HAM .

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(Kompas.com) Lindungi Hak Masyarakat Adat, Kepmen Hak Komunal Diterbitkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, kementeriannya telah mengeluarkan keputusan menteri yang mengatur hak komunal masyarakat adat. Melalui keputusan tersebut, masyarakat adat dapat mengatur sendiri status kepemilikan tanah adat mereka. "Keputusan itu merupakan penghormatan dan pengakuan terhadap masyarakat adat di seluruh wilayah Indonesia di.

RAPBN Tahun 2016: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4 Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh dihadiri oleh 20 dari 50 anggota Komisi 4. Ketua Rapat minta usulan Pagu Indikatif Kementerian Lingkunga.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan - Rapat Komisi 4 dengan Gubernur Bangka Belitung dan Gubernur Kepulauan Riau

Pada 27 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Rustam Effendi dan Gubernur Kepulauan Riau (Keppri), Muhammad Sani terkait usulan Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW) Babel dan Keppri. Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Raker dihadiri oleh 3.

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh - Rapat Komisi 4 dengan Kemenpan-RB, Kementan, KemenLHK dan BKN

Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.

Sengketa Pertanahan - Rapat Komisi 2 dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Dirjen Kehutanan

Pada 16 April 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry M. Baldan dan Direktur Jenderal Kehutanan terkait sengketa pertanahan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dari Sumut 2. Raker dihadiri oleh 26 dari 50 anggota Komisi 2. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenATR, Ferry M. Baldan: Pembagian lah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri LHK

Pada 30 Maret 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Siti Nurbaya terkait evaluasi kinerja Kementerian LHK. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenLHK, Siti Nurbaya antara lain: Anggaran KemenLHK sebesar Rp.6,6 triliun. DIPA untuk program pencemaran dan limbah sudah selesai. Kebakaran hutan harus segera dimatika.

Perburuan & Perdagangan Ilegal Satwa Langka – Rapat Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan

Komisi 4 melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya pada Senin, 25 Mei 2015. Raker membahas tentang perburuan dan perdagangan ilegal satwa langka yang dilindungi. Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dari Sumsel 1 memimpin rapat dan membuka rapat sekitar pukul 16.18 WIB yang ditandatangani 39 dari 50 anggota dan 9 dari 10 fraksi. Pemaparan Mitra Men.

Perhutani - Rapat Komisi 6 dengan Perum Perhutani

Pada 1 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Perhutani I (Perhutani) terkait status evaluasi kinerja Perhutani di 2014. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Perhutani antara lain: Tiga tahun terakhir volume produksi berkisar 900.000-950.000 m3 hasil kayu per tahun. Pendapatan Perhutani di 2010 adalah Rp.2,87 Triliun (audited) dan di 2014 adalah Rp..

RUU Sumber Daya Air - Rapat Kerja Komisi 5 dengan Menteri LHK dan Menteri PU-Pera

Pada 31 Maret 2015 Komisi 5 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) terkait pembahasan revisi UU Sumber Daya Air (UU SDA). Pada 18 Februari 2015 Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus keberadaan seluruh pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) yang diajuk.

Perubahan Peruntukan Hutan di Kepri dan Babel – Rapat Komisi 4 dengan Gubernur Kepulauan Riau dan Kepulauan Bangka Belitung

Pada tanggal 27 Mei 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Muhammad Sani, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), dan Rustam Effendi, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), membahas pengajuan perubahan peruntukan hutan di Provinsi Kepri dan Babel. Rapat dimulai pukul 14.28 dan dihadiri 17 anggota dari 6 fraksi, karena rapat belum memenuhi kuorum maka ditunda selama 5 menit. RD.

Konflik Pertanahan dan Agraria - Audiensi Komisi 2 dengan Perwakilan Masyarakat Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara

Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan DPRD Kabupaten Mamuju Utara dan DPP Forum Rakyat Bersatu Sumatera Utara (DPP Rakyat Bersatu) terkait konflik pertanahan dan agraria. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Berikut adalah beberapa pemaparan dari Anggota DPRD Mamuju Utara: Konflik agraria di Mamuju Utara sering kali te.

(Merdeka) Komisi IV DPR: Kinerja menteri Jokowi oke, arahnya on the track

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat enam bulan. Alasannya, Jokowi sudah bekerja sesuai dengan janjinya di kampanye Pilpres 2014 lalu. "Kami di Komisi IV DPR menilai Pak Jokowi oke-oke saja, arahnya oke on the track. Mitra kerja juga bagus menurut saya," kata Edhy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ju.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 dengan Dirjen Planalogi Kementrian Kehutanan & Lingkungan Hidup (15 April 2015)

Komisi 4 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada Rabu 15 April 2015. Ketua Rapat dari komisi 4 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 4 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu .

(Kompas) Menanti Langkah Presiden

Rabu (13/5), kebijakan penundaan izin baru di lahan gambut dan hutan alam di Indonesia akan berakhir setelah berlangsung empat tahun. Atas nama penuntasan perbaikan tata kelola hutan, sejumlah pihak meminta Presiden Joko Widodo memperpanjang, bahkan memperkuatnya. Penundaan izin baru (moratorium) dimulai Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita