JejakParlemen

Kategori Berita

(Berita Sumut) Pemerintah Terapkan Tiga Skema Pembiayaan Sertifikasi Halal

Beritasumut.com - Sekjen Kemenag Nur Syam menegaskan bahwa jaminan produk halal menjadi bagian perlindungan pemerintah terhadap masyarakatnya. Pelaku usaha mikro juga tidak perlu khawatir karena Pemerintah mengupayakan agar sertifikasi berbiayas rendah. Menurut Nur Syam, ada tiga skema penganggaran yang akan dilakukan pemerintah. Skema pertama, pembiayaan yang bersumber dari APBN. Skema kedua, b.

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

[Kalteng Pos]: Akhirnya, Pemerintah Resmi Naikan Harga Rokok

PROKAL.CO, JAKARTA - Pemerintah akhirnya betul-betul merealisasikan kenaikan tarif cukai rokok. Kenaikan cukai dan juga harga jual eceran rokok ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 147 /PMK.010/2016. Jumat (30/9), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kenaikan tarif cukai rokok untuk tahun 2017. “Kenaikan tarif tertinggi adalah sebesar 13,46 persen untuk jenis hasil .

(Tempo.co) Presiden Perintahkan Seskab Kaji Perluasan Wewenang BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk mengkaji perluasan peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah adanya kasus vaksin palsu yang meresahkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta lembaganya untuk mempelajari peran BPOM diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi peredaran obat. "Tapi juga .

(Tempo.co) Ini 12 Tuntutan Forum Anak Nasional untuk Menteri Yohana

TEMPO.CO, Mataram - Forum Anak Nasional membacakan 12 tuntutan hasil forum di hadapan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise. Muhammad Khairul Rizal asal Sulawesi Tenggara dan Bilqis Iasha Rosma Sumroni asal Jawa Barat mewakili peserta membacakan 12 tuntutan sebagai pamungkas forum yang digelar pada 19-22 Juli 2016 tersebut.“Untuk mewujudkan Indonesia layak anak, kami .

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(Tempo.co) Presiden Minta Impor Tembakau Dikurangi

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan kementerian terkait menekan impor tembakau ke Indonesia. Hal itu menjadi salah satu langkah pemerintah mengontrol peredaran tembakau sebelum memutuskan apakah akan meratifikasi Konvensi Kerja Sama Pengendalian Tembakau alias FCTC (Framework Convention on Tobacco Kontrol)."Total ada empat.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(RimaNews) DPR Kemungkinan Setujui Perppu Hukuman Kebiri

Rimanews - Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan DPR kemungkinan menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dari 10 fraksi yang belum setuju cuma dua fraksi. Jadi, kemungkinan besar Perppu disetujui," kata Malik dalam "Seminar Pen.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(Tempo.co) Indonesia Protes UU Polusi Asap Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan keberatan atas Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act /THPA) yang disahkan parlemen Singapura pada 2014. Peraturan itu mulai menampakkan “taringnya” setelah Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap direktur sebua.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Merdeka.com) Bidan non-PNS: Tolong Jangan Abaikan Kami, Kami Menolong Manusia

Merdeka.com - Sejumlah perwakilan Ikatan Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ikut menghadiri forum diskusi bertema 'Mencari Solusi Rekruitmen PNS yang Adil bagi Bidan PTT', Senin (2/5). Mereka datang dari 11 provinsi di Indonesia.Dalam kehadiran di forum diskusi ini, mereka datang dengan latar belakang surat kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.01/II/324/2016 tanggal 10 Februar.

(Tempo.co) Pemerintah Hentikan Sementara Peredaran Obat Bupivacaine

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno membenarkan bahwa pihaknya mengeluarkan surat edaran pelarangan sementara terhadap obat anestesi bupivacaine produksi Dexa Medica dan Bernofarm. “Ada surat edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan yang meminta rumah sakit untuk sementara tidak menggunakan bupivacaine dari Bernofarm dan Dexa,” katanya dalam pesan singka.

(Tempo.co) Penyidikan Kasus Pembakaran Lahan di Jambi Lamban

TEMPO.CO, Jambi - Penyidikan kasus pembakaran lahan di kawasan Provinsi Jambi berjalan lamban. Dari empat kasus yang melibatkan korporasi yang disidik sejak Nopember 2015, baru dua yang dilimpahkan berkas perkaranya ke kejaksaan. Yang bakal diseret ke pengadilanpun hanya pejabat serta karyawan di perusahaan itu. Juru bicara Kepolisian Daerah Jambi Ajun Komisaris Besar Kuswahyudi Tresnadi mengataka.

(Tempo.co) Pelaku Industri TI Percepat Pertumbuhan Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Mastel (Masyarakat Telematika Indonesia) dan Perkumpulan FTTH (Fiber-To-The Home) Indonesia (Indonesia FTTH Association atau IFA) bersama Huawei Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menggelar Indonesia FTTH Association Summit pertama.Acara tersebut merupakan komitmen 17 anggota baru IFA, untuk pengembangan ekosistem pita lebar tetap (fixed broadband), dalam mend.

(Tempo.co) BPOM Sita 4.441 Produk Obat Ilegal Senilai Rp 49,8 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan menyita 4.441 produk obat ilegal senilai Rp 49,8 miliar dalam operasi Storm VII atau operasi penangkapan produk farmasi ilegal. Operasi ini digelar dari Februari hingga Maret 2016.Operasi Storm VII ini dilakukan di 33 Balai POM di seluruh wilayah Indonesia. "Sejak Februari, kami sudah melakukan perencanaan dan investigasi. Lalu, pada Maret, k.

(Tempo.co) Pemerintah Belum Tentukan Nasib Iuran Bulanan BPJS

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Humas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Irfan Humaidi mengatakan BPJS belum dapat memastikan apakah iuran peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU) jadi dinaikkan atau tidak, terkait dengan protes sejumlah pihak. Selain itu, pemerintah masih mengevaluasi wacana tersebut.“Dalam evaluasi, DPR memberi masukan dan opsi. Setelahnya, masih ada b.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) JK: BPJS Kesehatan Banyak Defisitnya

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kenaikan iuran Badan Pelaksana Jaminan Sosial Kesehatan harus dilakukan karena masalah keuangan lembaga tersebut. “Seperti diketahui, BPJS Kesehatan banyak defisitnya. Kan konsepnya harus seimbang, karena itu harus ada perimbangan-perimbangan," kata Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Staf Ahli Wakil Presiden .

(Kompas.com) Komnas HAM Tolak Draf Perppu Kebiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menolak peraturan perundang-undangan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahanan seksual."Itu pelanggaran hak asasi manusia. Setidaknya terpidana harus dibina, bukan dikebiri," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM Siti Noor Laila di Jakarta Pusat, Senin.Masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar bi.

(Suara.com) Produksi Bahan Baku di Negeri Sendiri Bisa Tekan Harga Obat

Saat ini lebih dari 90 persen bahan baku obat di Indonesia masih impor. Suara.com - Obat merupakan komponen penting dalam pelayanan kesehatan. Sayangnya, hal ini tak didukung dengan harga obat yang masih relatif mahal.Menurut dra R. Dettie Yuliati, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kemenkes, harga obat yang mahal disebabkan oleh ketergantungan bahan baku yang masih impor dari negara lai.

(Merdeka.com) Perppu Kebiri bagi Pelaku Pencabulan Anak Segera Diterbitkan

Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Yohana Yembise mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya bersama Kementerian Hukum dan HAM serta Kejaksaan Agung akan mengadakan rapat kembali untuk merumuskan Perppu Kebiri bagi pelaku pencabulan anak. Ditargetkan, Perppu akan kelar satu hingga dua pekan lagi. "Perppu kebiri sudah dalam tahap finalisasi. Saat ini sudah .

(TeropongSenayan) Tekor Rp 5,85 Triliun, Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Tarif iuran peserta BPJS Kesehatan bakal mengalami kenaikan tahun ini. Besaran kenaikan tersebut diakui Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) TB Rahmat Sentika masih dalam tahapan harmonisasi antar kementerian.“Tetapi prinsipnya tarif iuran BPJS Kesehatan naik mulai 2016 ini,” jelas Rahmat beberapa waktu lalu.Untuk tarif penerima bantuan iur (PBI) naik dari Rp 19.2.

Program, Kinerja, dan Pengawasan BPOM - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kepala BPOM

Pada 17 November 2015, Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Roy Alexander Sparringa. Rapat diagendakan membahas program, kinerja, dan pengawasan terhadap BPOM. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2. Dede Yusuf membuka RDP dengan membacakan beberapa rencana agenda pemikatan BPOM. Menurut Dede, tug.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg

Pada 22 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Wakil Baleg, Saan Mustopa dari Jabar 7. Rapat yang dimulai pukul 14:36 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari Ketua Panja LMB. Pemaparan Ketua Panj.

(Liputan6.com) Tolak RUU Pertembakauan, Industri Kritik Sikap Kemenkes

Liputan6.com, Jakarta Sikap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang terus menolak rancangan undang-undang (RUU) Pertembakauan kembali dikritik. Instansi ini diminta fokus mengurus masalah-masalah kesehatan masyarakat. Itu karena hingga kini Kemenkes belum mencabut aturan bernomor HK.04.02/Menkes/460/2014 tertanggal 11 Agustus 2014, yang berisi tentang penolakan RUU Pertembakauan. Seperti diketahui, .

(Liputan6.com) Menkes Nila Moeloek Lepas 553 Dokter ke Seluruh Pelosok Indonesia

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka memperingati puncak Hari Kesehatan Nasional ke-51, Kementrian Kesehatan menggelar kegiatan jalan sehat yang diikuti sekitar 2 ribu peserta. Dalam kesempatan itu, Menteri Kesehatan RI juga melepas 553 dokter muda ke seluruh pelosok Indonesia. 553 dokter muda yang usianya di bawah 35 tahun tersebut, sudah melalui proses seleksi terlebih dahulu. Nantinya ratusan dok.

(Warta Ekonomi Online) MENDAG: Kami Tak Ingin Pemuda Jadi Korban Minuman Oplosan

WE Online, Jakarta - Pemerintah menginginkan adanya pengaturan terhadap peredaran minuman beralkohol khususnya minuman racikan dan tradisional sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat. "Kami menyambut baik DPR yang berinisiatif membuat RUU Minuman Beralkohol untuk memberikan kepastian hukum dan pengawasan," kata Menteri Perdagangan Thomas Lembong di Ruang Pansus B, Gedung Nusantara II,.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(DetikNews) KPPU Minta Pemerintah Atur Pemberian Resep Obat

Jakarta - Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Muhammad Syarkawi Rauf, meminta pemerintah membuat regulasi tegas yang mengatur peredaran obat di apotek dan dokter yang memberikan resep obat. Tujuannya, agar dokter tidak hanya memberikan resep obat paten, tetapi juga obat generik sehingga masyarakat memiliki alternatif sesuai kemampuan mereka.“Jadi buat aturan bahwa dokter jangan meresepk.

Pro Kontra Kenaikan Cukai Rokok – Rapat Dengar Pendapat Umum Banggar dengan PKEKK UI

Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia (PKEKK UI) pada Rabu, 7 Oktober 2015 mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Tembakau. Rapat dipimpin oleh Jazilul Fawaid dari Jawa Timur. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Koordinator PKEKK UI, Hasbullah Thabrany: PKEKK UI berdiri sejak ta.

(Kompas.com) Jokowi Resmikan Kapal Angkutan Ternak Pertama di Indonesia

BANGKALAN, KOMPAS.com — Usai peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Kapal Perintis 750 DWT, kapal khusus pengangkut hewan ternak, di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kamal, Selasa (10/11/2015). Jokowi tiba di lokasi peresmian sekitar pukul 11.27 WIB. Jokowi disambut ribuan pelajar mulai dari tingkat SD sampai SMA di sepanjang jalan Kota Bangkalan sampai .

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

(Kompas.com) BPJS Kesehatan Bermasalah

JAKARTA, KOMPAS — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengalami defisit likuiditas Rp 5,85 triliun akhir 2015. Hal itu bisa mengganggu pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional. Solusi yang disepakati Kementerian Keuangan dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah menyuntik dana Rp 1,54 triliun.Persoalan likuiditas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan itu dipapark.

(Kompas.com) Kepada Ahok, Jaksa Agung Keluhkan Kejagung Sering Ditipu

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengeluhkan instansinya sering ditipu oleh pelaku tindak pidana korupsi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kejaksaan Agung bersama Pemerintah Provinsi DKI membangun Rumah Sakit Umum (RSU) Adhyaksa, Ceger, Jakarta Timur. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang dimiliki Kejaksaan Agung d.

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(Tribun News) Rombongan DPR Temui Langsung Korban Tragedi Mina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Setya Novanto menyampaikan bela sungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan jemaah haji yang tiga orang diantaranya berasal dari Indonesia, dalam insiden di MinaMekkah saat hendak melakukan lempar jumroh. Ketiga jemaah haji Indonesia tersebut adalah Hamid Atwitarji Kloter Surabaya, Syaisiyah Syahril Abdul Gafar Kloter Batam, dan 1 orang je.

(Kompas.com) Taufiq Ismail: Kretek Warisan Budaya Itu Akal-akalan Korporasi Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com — Sastrawan Taufiq Ismail menyebut rokok kretek bukanlah warisan budaya Indonesia yang harus dilindungi undang-undang dan dipromosikan."Merokok kretek bukan budaya asli bangsa Indonesia. Itu cuma akal-akalan korporasi rokok. Tembakau dan cengkeh kan bukan tanaman asli Indonesia," kata Taufiq seusai pertemuan Urun Rembug Para Tokoh Bangsa dalam Membentuk Sumber Daya Manu.

Polemik Uji Kompetensi Calon Dokter - Komisi 10 Rapat dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda

Komisi 10 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Dokter Umum dan Dokter Muda dengan tentang penahanan ijazah. RDPU tersebut dilaksanakan pada 26 Agustus 2016. Sebelumnya, Pergerakan Dokter Muda Indonesia (PDMI) yang berada di bawah naungan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) telah melakukan demonstrasi di depan gedung DPR-RI terkait kejelasan ijazahnya. RDPU dip.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

(DetikNews) Mensos Tanggapi Komjen Buwas: Pecandu Narkoba Sudah Diatur UU untuk Direhab

Solo - Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa, memastikan bahwa rehabilitasi terhadap pecandu narkoba akan terus dilakukan sebagai realisasi pelaksanaan UU tentang Narkotika. Jika Kepala BNN, Komjen Budi Waseso, ingin menghapus rehabilitasi maka dia harus dilakukan revisi ke DPR atau mengambil langkah judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK)."Penanganan rehabilitasi bagi para pecandu suda.

(Tribun News) Bentoel Tolak Kenaikan Cukai Rokok

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) menolak rencana pemerintah menaikkan cukai rokok demi mengejar target pertumbuhan perolehan cukai rokok 23 persen dalam RAPBN 2016. Jika rencana ini tetap diwujudkan, Bentoel yakin, tingkat penjualan maupun produksi akan turun. Winny Soendaroe, Corporate Affairs Manager PT BentoelInternasional Investama Tbk bilang, penetapan c.

Pengungsi Rohingya di Aceh - Rapat Komisi 1 dengan PAHAM, KNSR, SEAHUM dan DDDI

Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) terkait pengungsi Rohingya di Aceh pada tanggal 24 Agustus 2015. RDPU dipimpin oleh Asril Hamzah Tanjung dan dimulai tepat pukul 10.59 WIB. Pada pembukaan RDPU, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada mitra-mitra yang hadir untuk memaparkan kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam RDPU kali in.

(Warta Ekonomi Online) BALEG DPR Tindaklanjuti RUU Pertembakauan

WE Online, Jakarta - Badan Legislatif (Baleg) DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Pertembakauan. Berdasarkan Rapat Baleg hari ini, Panja juga memutuskan Panja Pertembakauan akan dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi Golkar, Firman Subagyo. Keputusan itu diambil dalam rapat Baleg tentang pandangan fraksi-fraksi terkait adanya dua draf usulan RUU Pertembakauan. Draf pertama diini.

(DetikNews) Kimia Farma Bangun Pabrik Obat di Bandung Rp 978 Miliar

Jakarta -PT Kimia Farma Tbk (KAEF) melakukan pengembangan usaha dengan membangun pabrik baru untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan produk herbal yang terus meningkat. Pabrik baru ini akan menjadi pabrik kelima yang dimiliki dan dikelola perusahaan.Pabrik Perusahaan Farmasi pelat merah terbesar di Indonesia ini dibangun di kawasan industri Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan investasi.

(Kompas.com) BUMN Farmasi Difokuskan Kembangkan Pabrik Bahan Baku Obat

MAMUJU, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Kementerian BUMN akan memfokuskan pengembangan industri bahan baku obat, guna mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor.Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Muhamad Zamkhani mengatakan saat ini kebutuhan bahan baku obat, utamanya pada perusahaan farmasi BUMN sangat besar. Dengan melemahnya rupiah terhadap dollar AS, harga bahan bak.

(DetikNews) Soal Kartu Indonesia Pintar, Menteri Anies Prioritaskan Buat Akun Virtual

Jakarta - Sejumlah 17,9 juta anak usia sekolah ditargetkan dapat menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2015. Hingga Agustus mendatang ditargetkan telah terdistribusi sebanyak 60,7 persen."Sudah dilakukan dalam tiga tahap. Sejauh ini 7,2 juta terdistirbusi," kata Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan usai menghadiri Rakor di Kementerian PMK, .

(DetikNews) Begini Poin Kesepakatan BPJS Kesehatan dan MUI, Tak Ada Kata Haram

Jakarta - BPJS Kesehatan, MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kemenkeu, dan Kemenkes bertemu. Yang dibahas mengenai ramai soal hasil ijtima komisi fatwa MUI mengenai BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah.Pertemuan digelar di Gedung Merdeka, Jakarta, Selasa (4/8/2015). Ada sejumlah poin kesepakatan yang dicapai.Berikut poin-poin tersebut:1. Telah dicapai kese.

(Rimanews) Takut Kehilangan Rp 21,82 Triliun, BRAKK Minta RUU Miras Dikaji Ulang

Rimanews - Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol atau biasa dikenal minuman keras (miras) telah rampung pada tahap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan di tingkat Panja Badan Legislasi di DPR RI, namun RUU tersebut harus dikaji kembali sebelum disahkan menjadi Undang-undang. "Sebelum disahkan sebaiknya RUU ini harus dikaji kembali. Sebab, aspek pendapatan negara dan keten.

(Kompas.com) Mensos: 129 Dokumen Korban Lumpur Lapindo Belum Tervalidasi

SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sampai saat ini masih tersisa 129 dokumen milik korban lumpur Lapindo Sidoarjo yang belum tervalidasi karena terkendala beberapa hal. "Total ada 3.331 korban lumpur yang dokumennya harus tervalidasi. Tapi, saya mendapat 'update' 31 Juli sesuai batas akhir, masih ada 129 yang belum tervalidasi," ujar Khofif.

(Tribun News) DPR: Presiden Jokowi Tak Perlu Ratifikasi FCTC

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Presiden Jokowi meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) sebagaimana disampaikan Lentera Anak Indonesia pada peringatan Hari Anak Nasional (HAN) beberapa waktu lalu, mendapat tanggapan anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI, Mukhamad Misbakhun. “Upaya memaksa Presiden meratifikasi FCTC ini harus dilawan,” teg.

Pengawasan Obat & Makanan Berbahaya – Rapat Komisi 9 dengan BPOM RI

Pada 28 Mei 2015 Komisi 9 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI), rapat dipimpin oleh Syamsul Bachri, Golkar dari Sulsel 2. RDP kali ini membahas: 1) Penjualan obat di apotek. 2) Corrective action and prevention action PT. Kalbe Farma. 3) Obat dan makanan menjelang bulan puasa. 4) Upaya penegakan hukum dan pembinaan makan.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Pengusul RUU

Pada 13 April 2015 Badan Legislatif (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari perwakilan Pengusul RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 37 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 13:00 dan agenda yang akan dibicarakan adalah mendengarkan penjelasan .

Rencana Strategis & Anggaran BPOM - Rapat Komisi 9 dengan BPOM

Agenda Komisi 9 DPR-RI tanggal 8 Juni 2015 melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPOM) terkait dengan anggaran dan Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2015. Rapat dipimpin Dede Yusuf dari Jabar 2 Fraksi Partai Demokrat, sebelumnya Dede Yusuf berpesan agar BPOM menjelaskan permasalahan beras plastik yang beredar di masyarakat. Pemaparan Mitra BPOM menjela.

Rencana Strategis Kementerian Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial

Pada 23 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa terkait evaluasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemensos untuk 2016.. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa: Per 20 April 2015 Kemensos sudah mencapai realisasi 45,56% dari APBN. Kemensos beru.

Program Keluarga Harapan - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Linjamsos

Pada 21 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Deding Ishak dari Jabar 3. Deding membuka rapat dengan memperkenalkan Dirjen Linjamsos, Andi ZA Dulung. Deding minta ke Dirjen Linjamsos data-data PKH mengenai anggaran, penye.

Laporan Hasil Kerja Panja Anestesi Komisi 9

Pada 22 April 2015 Panitia Kerja Kasus Anestesi (Panja Anestesi) Komisi 9 memberikan Laporan Hasil Panja Anestesi terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius merek Buvanest yang diproduksi oleh Kalbe Farma (Kalbe). Laporan Panja Anestesi dibacakan oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendi dari Jabar 2.

Buvanest Spinal - Rapat Panja Anestesi Komisi 9 dengan Kalbe Farma & Enseval

Pada 7 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Anestesi dari Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT.Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan PT.Enseval Putera Megatrading Tbk (Enseval) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan .

Buvanest Spinal - Rapat Panja Anestesi Komisi 9 dengan BPOM

Pada 20 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Anestesi dari Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien meninggal dunia setelah diberi obat bius. BPOM dimintakan pendapat untuk menangani kasus tertukarnya obat Buvanest yang menimbulkan korban. Rapat dipimpi.

Panja Anestesi - Rapat Komisi 9 dengan RS.Siloam Karawaci, PERSI, ARSADA, ADINKES, ASKLIN dan PFKI

Pada 6 April 2015 Panitia Kerja (Panja) Kasus Anestasi Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA), Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIN) dan Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI) terkait Kasus.

RUU Penyandang Disabilitas – Rapat Komisi 8 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia & Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia

Agenda Komisi 8 DPR-RI Tanggal 1 Juni pukul 15.00 WIB membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyandang Disabilitas sebagai RUU prolegnas prioritas tahun 2015 dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (HPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI). Ledia Hanifa Amaliah dari Jabar 1 Fraksi PKS selaku pemimpin rapat meminta masukan kepada HPDI dan HWDI untuk memberi masukan terkait .

Iuran BPJS Kesehatan - Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, DJSN, BPOM dan BPJS Kesehatan

Pada 1 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan (MenKes), Nila Moeloek, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Chazali Situmorang, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Roy Sparingga dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Fahmi Idris terkait usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Pemantauan Rapat Berikut adalah resp.

(Antara News) Pemerintah Upayakan Penanganan Defisit BPJS Kesehatan

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan mengupayakan penanganan defisit BPJS Kesehatan dengan sejumlah masukan dari pengelola BPJS Kesehatan.Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam, mengatakan Presiden Joko Widodo telah melangsungkan rapat dengan pengelola BPJS Kesehatan untuk melihat opsi apa yang dapat dilakukan."Sebagaimana diketahui ter.

(Warta Ekonomi Online) Menteri Kesehatan Luncurkan "Faralkes" Daring

WE Online, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek meluncurkan produk Farmasi dan Alat Kesehatan (Faralkes) Daring guna memenuhi tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik."Faralkes Daring tersebut merupakan bentuk peningkatan pelayanan publik," kata Menkes Nila Moeloek di Jakarta, Selasa (16/6/2015).Dalam era reformasi birokrasi, ka.

(Tempo.Co) Dana Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Jadi 30%

TEMPO.CO, Jakarta - Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan rampung pada 1 Juli 2015. Porsi penggunaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan untuk pembiayaan perumahan yang semula hanya 5% pun bisa meningkat menjadi 30%. Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan Jeffry Haryadi menyampaikan perubahan PP masih dalam penilaian dari Keme.

Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 9 dengan IAI, Perdatin, GP Farmasi dan IPMG

Pada 31 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif (Perdatin), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi) dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) terkait evaluasi kasus malpraktek Rumah Sakit Siloam Karawaci (Kasus RS Siloam) dimana dua pasien men.

Dewan Jaminan Sosial Nasional - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan DJSN

Pada 27 Maret 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait persiapan penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 9 Ermalena dari NTB. Pemaparan DJSN Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua DJSN, Dr.Chazali Situmorang antara lain: Semua Puskes.

(Kompas) Penyakit Bebani Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS — Penanganan penyakit tidak menular, seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, dan ginjal memakan biaya besar. Tanpa kerja keras pengendalian, ongkos kesehatan dan beban ekonomi negara mencapai ribuan triliun rupiah per tahun. Produktivitas bangsa rendah, peluang menjadi negara maju melalui bonus demografi pun terancam. Menteri Kesehatan Nila Djuwita Anfasa Moeloek di sela-sela Si.

BKKBN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dan BKKBN

Pada Rabu 15 April 2015 Komisi 9 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait koordinasi program BKKBN dengan Pemerintah Daerah (Pemda). Ketua Rapat Syamsul Bachri dari Sulawesi Selatan 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 12 orang. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 9 yang .

(Sorotnews) Komisi I DPR Kritik Tes Keperawanan di TNI

JAKARTA,SOROTnews.com: Rekruitmen prajurit TNI harus bertumpu pada kesehatan klinis/fisik, kecerdasan, kejiwaan ( psikologis). karena penting untuk menyeleksi orang yang diproyeksi sesuai atau mampu atau menunjang tugas-tugas kemiliteran. Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR, Irine Yusiana Roba Puteri dalam siaran Pers kepada wartawan,Jumat (15/5/2015). “Menurut saya, perawan tidak peraw.

Kimia Farma, Indo Farma & Bio Farma - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dan Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategi Kementrian BUMN RI, Kimia Farma, Indo Farma dan Bio Farma

Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha dan Industri Strategi Kementrian BUMN RI, Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Direktur Utama PT Indo Farma (Persero) Tbk, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) pada Kamis 16 April 2015. Ketua Rapat Bambang Haryo dari Jawa Timur 1 membuka rapat. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota Komisi 6.

(Kompas) Kartu Khusus bagi Penyandang Disabilitas

MANOKWARI, KOMPAS — Untuk membantu keluarga dalam merawat dan melindungi anggota keluarganya yang penyandang disabilitas kategori berat, kini pemerintah mengeluarkan Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat. Berdasarkan hasil validasi data Kementerian Sosial, ada 22.000 penyandang disabilitas berat di Indonesia. Pembagian Kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat tahap awal di.

(Kompas) Rumah Sakit Didorong Mendapat Akreditasi

JAKARTA, KOMPAS — Dari 2.415 rumah sakit yang ada di Indonesia, baru 121 rumah sakit yang mendapat akreditasi dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dengan memakai metode terbaru. Kementerian Kesehatan menargetkan, pada 2019 ada minimal satu rumah sakit terakreditasi di tiap kabupaten/kota. Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Akmal Taher mengemukakan hal itu pada penyerahan se.

(Antara) Anggota DPR sosialiasikan RUU Disabilitas di Jember

Jember (ANTARA News) - Legislator Komisi VIII DPR RI M. Nur Poernamasidi menggelar sosialisasi Rancangan Undang-Undang Disabilitas di Kampus IKIP PGRI Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis."Kami ingin menyempurnakan RUU Disabilitas, sehingga meminta masukan sejumlah organisasi kaum disabel di Jember," tuturnya di Jember.Menurut dia, sebenarnya kebutuhan kalangan disabel telah diatur dalam Un.

(Tribunnews) Anggota Komisi IX DPR RI Reses ke Muaraenim

SRIPOKU.COM, MUARAENIM - Anggota DPR RI dari Komisi IX Irma Suryani yang berasal Dapli Sumsel II, melakukan reses ke Kabupaten Muaraenim, di Kantor Dinkes Muaraenim, Rabu (6/5/2015). Kedatangan anggota DPR RI Irma Suryani, disambut oleh Kadinkes Muaraenim dr H Yan Riyadi MARS, Ketua DPD Nasdem Muaraenim Ajis Rahman, anggota Kasman, William Husen dan Mardiansyah serta puluhan karyawan Dinkes Muarae.

(Tempo.co) Indonesia Seperti Supermarket Penyakit

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengaku kaget dengan melihat salah satu penelitian baru-baru ini. Ia mengatakan ternyata banyak sekali penyakit yang ada di Indonesia."Saya terkejut melihat list penyakit di Indonesia. Indonesia seperti supermarket penyakit," katanya dalam perayaan ulang tahun Ke-21 RS Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta, Kamis, 7 Mei 2015.Menurutnya, di Indo.

(VIVA) DPR Apresiasi Pengiriman Tenaga Medis ke Daerah

VIVA.co.id - Pengiriman para tenaga medis ke daerah oleh Kemenkes disambut baik. Para tenaga medis tersebut akan dikirim ke daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Tahap pertama pengiriman sebanyak 143 tenaga medis dari berbagai latar keahlian untuk ditempatkan di 120 puskesmas di 48 kabupaten.Anggota Komisi IX DPR RI Ayub Khan (dapil Jatim IV) mengapresiasi program pengiriman tersebu.

(Kompas) Status Gizi Ancam Bonus Demografi

JAKARTA, KOMPAS — Anak muda yang saat ini berusia 15-29 tahun jadi tulang punggung Indonesia menghadapi bonus demografi yang puncaknya terjadi pada 2028-2031. Namun, buruknya status gizi mereka saat berusia balita bisa menghambat upaya Indonesia meraih bonus itu dan melompat jadi negara maju berpendapatan tinggi. "Sekitar 80 persen perkembangan otak terjadi hingga usia 2 tahun. Namun, dengan i.

(Kompas) Jumlah Perokok Meningkat, Penyakit akibat Rokok Melonjak

JAKARTA, KOMPAS — Prevalensi konsumsi tembakau di Indonesia, baik diisap dalam bentuk rokok maupun tembakau kunyah, pada penduduk usia 15 tahun ke atas terus meningkat dalam 18 tahun terakhir. Peningkatan konsumsi itu diikuti dengan peningkatan penderita penyakit paru obstruktif kronik. Hal itu mengemuka dalam Pertemuan Ilmiah Berkala yang diselenggarakan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehata.

(Harian Kompas) Kebijakan Populis Menjadi Penopang

Harian Kompas - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyediakan layanan publik menuai dukungan dari masyarakat. Publik menilai positif kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial selama enam bulan terakhir, terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Ketika kondisi ekonomi sebuah pemerintahan dinilai tidak memuaskan, umumnya akan diikuti dengan naiknya ketidakpuas.

BPOM - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Pada 29 Januari 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait anggaran yang diajukan oleh Kemensos dan BNPB dalam RAPBN-P. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mant.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita