JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat, 27 Januari.

(Tempo.co) RUU Pemilu, Ambang Batas Capres Dinilai Inkonstitusional

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Lukman Edy menilai keberadaan ambang batas pencalonan presiden yang diajukan pemerintah adalah inkonstitusional. Ini berkaitan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan Pemilihan Umum 2019 berlangsung serentak."Sebagian fraksi di pansus ini menilai keputusan keserentakan itu otomatis meniadakan p.

(Media Indonesia) Peniadaan Ambang Batas Paling Adil

WACANA peniadaan ambang batas pencalonan presiden sebagai konsekuensi bila pilpres dan pileg digelar serentak terus menggelinding. Fraksi-fraksi di DPR belum satu suara terkait dengan masalah itu. Hingga saat ini tiga fraksi DPR (Gerindra, PAN, Hanura) setuju dengan persyaratan 0%, sedangkan lima fraksi lainnya (PDIP, Golkar, NasDem, PKS, dan PPP) berkukuh pada aturan lama, yakni harus ada ambang .

(Rakyat Merdeka) DPR BOLEH INTERVENSI KASUS HUKUM

OLEH: DJOKO EDHI S ABDURRAHMAN POLEMIK terjadi di Senayan ketika bergulir wacana pembentukan Pansus Hak Angket Kasus Makar. Di satu pihak berpendapat, sebagaimana pendapat umum, kasus hukum tidak dapat diintervensi oleh siapapun ketika sudah ditangani oleh penyidik.Pelawannya berpendapat, Pansus boleh saja dibentuk untuk menyelidiki kasus hukum apabila diperlukan sebagai pengawasan legislatif, yai.

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih 1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan ditambah,.

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasannya tidak m.

(TigaPilarNews) DPR Harap Pemerintah Ajukan Banyak Obyek Baru untuk Cukai

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan menargetkan program cukai plastik dapat diterapkan pada tahun 2017. Jika terealisasi, program ini akan berdampak pada penerimaan negara sebesar Rp1,6 triliun. Sayangnya, rencana pengenaan cukai terhadap plastik pada 2017 masih belum ada kejelasan. Rapat antara DPR dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang seh.

(Tempo.co) Kasus E-KTP, Kenapa Peran Setya Novanto Dianggap Penting?

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto diduga memiliki peran penting dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Setya.Walau tak menyebut nama Setya, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pihaknya mengendus dugaan duit proyek e-KTP mengalir ke sejumlah anggota Dewan. “Saya pribadi mel.

(RiauPos) Undang-undang Parpol dan UU MD3 Mau Direvisi Lagi

JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyelenggaraan Pemilu bersama Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menkumham Yasonna Laoly, menyepakati revisi terhadap UU Partai Politik (Parpol) dan UU MPR, DPD, DPD dan DPRD (MD3).Pertimbangannya, RUU Pemilu ini nantinya merupakan gabungan tiga UU, yakni UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, UU Nomor 42 Tahun 2008 te.

(TribunNews) KPK Periksa Agun Gunandjar Teguh Juwarno, dan Taufiq Effendi Terkait Korupsi KTP Elektronik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Anggota Komisi I DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa. Agun Gunandjar diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Agun Gunandjar akan dimintai keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Sugiharto. Sugiharto diketahui sebagai Direktur Pengelola Informasi Administ.

(Tempo.co) Kunjungan Komisi XI ke Amerika, Ketua MPR: Itu Hak Dewan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menilai rencana kunjungan kerja Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat adalah hak Dewan. Namun, ia mengingatkan rencana kunjungan harus sesuai aturan."Tidak apa-apa, kalau DPR berkunjung itu hak mereka. Yang penting mengikuti aturan," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Sabtu, 19 November 2016.Komisi Keuangan DPR m.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita m.

(Tempo.co) Setya Novanto Bisa Dilantik Jadi Ketua DPR Esok Hari, Asal...

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dikebut. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Setya bisa saja segera dilantik esok hari.Fadli menuturkan hal itu bergantung pada rapat Badan Musyawarah yang digelar malam ini. "Lihat nanti di Bamus," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.Agenda rapat Ba.

(Media Indonesia) Rp2,7 M buat Kader Demokrat

MANTAN anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat I Putu Sudiartana dijerat dakwaan berlapis. Selain didakwa menerima suap Rp500 juta, Putu disebut menerima gratifikasi senilai total Rp2,7 miliar dari berbagai pihak dalam dakwaan kedua. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Herry Ratna Putra mengatakan mantan Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat tersebut telah menerima gratifikasi dalam.

(Tempo.co) Demo 4 November, Komisi III DPR Akan Bentuk Tim Pengawas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan komisinya akan membentuk tim pengawas proses hukum kericuhan dalam demonstrasi 4 November 2016. Hal itu dilakukan agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang sedang berjalan. "Tidak boleh ada yang mempermainkan hukum," ucap Dasco dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 8 November 2016.Selain.

(Tempo.co) Majelis Kehormatan BPK Dianggap Lindungi Harry Azhar

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat yang melaporkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis kepada Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK, Koalisi Selamatkan BPK, mengkritik keputusan MKKE yang hanya memberi sanksi berupa teguran tertulis. Menurut Koalisi, sanksi yang dijatuhkan MKKE kepada Harry sangat minimalis."Sanksi itu terkesan melindungi Harry Azhar Azis sebagai anggo.

(DetikNews) Tolak TAPERA, Ini Usulan Pengusaha

Jakarta - Para pengusaha menolak atau masih mempertanyakan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) karena dianggap tumpang tindih dengan program BPJS Ketenagakerjaan. Para pengusaha menilai, BPJS Ketenagakerjaan dan TAPERA hampir sama fungsi dan pelaksanaannya.BPJS Ketenagakerjaan memiliki alokasi untuk bantuan pembiayaan perumahan bagi pesertanya. Sementara TAPERA juga bertujuan untuk memberikan kesem.

(DetikNews) Begini Modus Penipuan Rp 96 M oleh Anggota DPR Indra Simatupang

Jakarta - Polda Metro Jaya menetapkan anggota Komisi IX DPR Indra P Simatupang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi minyak sawit senilai Rp 96 miliar. Diduga, bisnis tersebut fiktif belaka."Modus operandi tersangka Indra P Simatupang ini mengajak korban Louis dan Yacub untuk bisnis jual beli kernel dan CPO, diduga semua bisnis tersebut adalah fiktif dan tidak pernah ada,".

(TigaPilarNews) Sering Membolos, Anggota DPR Diminta Mundur

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Direktur Eksekutif Center of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyarankan agar anggota DPR yang jarang hadir saat rapat Paripurna untuk mengundurkan diri. Hal ini lantaran terlalu seringnya anggota DPR membolos dalam agenda rapat paripurna. “Asyik dong anggota dewan yang tidak hadir atau bolos dalam rapat paripurna. Sebaiknya demi pertanggungjawaban seorang angg.

(Media Indonesia) Gerindra Sepakat Parliamentary Threshold 3,5%

PARTAI Gerindra sepakat dengan usulan pemerintah soal ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 3,5%. Alasannya, agar memberikan kesempatan partai baru untuk duduk di kursi parlemen. "Bagi Gerindra, semakin banyak yang memperjuangkan kepentingan rakyat semakin baik," Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/10). Riza, sapaan k.

(Tempo.co) Disahkan DPR, Ini Lima Kelemahan Revisi UU ITE

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menilai ada lima masalah dalam revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Revisi itu baru saja disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat hari ini, Kamis, 27 Oktober 2016.Menurut peneliti ICJR, Anggara, revisi itu hanya mengakomodir kep.

(Tempo.co) Suap Infrastruktur, Politikus Golkar Dituntut 9 Tahun Bui

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi meminta hakim menghukum bekas anggota Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat Budi Supriyanto sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta. Jaksa menganggap politikus Golkar itu terbukti menerima suap Sin$ 305 ribu atau Rp 2,8 miliar untuk menyalurkan aspirasinya dalam pembahasan pembangunan infrastruktur di Balai Pelaksana .

(DetikNews) Ruhut Mau Hengkang dari DPR, Demokrat: Lebih Bagus Mundur dari Partai

Jakarta - Berseberangan dengan keputusan partai karena mendukung Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul siap mundur dari kursi anggota dewan. Wakil Ketua Umum PD Syarief Hasan menyatakan akan lebih baik lagi kalau Ruhut juga segera mundur dari partai.Hingga kini, Komisi Pengawas Partai Demokrat telah merekomendasikan sanksi berat untuk Ruhut kepada Dewan Kehormatan.

(DetikNews) Bertemu Putu Sebelum APBN-P 2016 Disahkan, Anggota Banggar: Balikin Jam Palsu

Jakarta - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Wihadi Wiyanto, mengaku bertemu dengan I Putu Sudiartana. Pertemuan itu dilakukan sebelum APBN-P 2016 disahkan."Saya ketemu Putu tanggal 27 (Juni) malam. Itu pada sela-sela rapat Banggar diskors karena menunggu putusan tax amnesty. Ini APBN alot karena tax amnesty belum diketok, itu saja," kata Wihadi saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tin.

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(Tempo.co) Komisi Dalam Negeri DPR Sarankan KPU Atur Lembaga Survei

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria mengusulkan agar lembaga survei dapat diatur lebih sistematis lagi. Menurut dia, hal itu diperlukan karena ada lembaga survei yang digunakan untuk menggalang opini publik bukan menyajikan fakta."Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada aturan mengenai lembaga survei, kecuali lembaga pemantau, ke depannya memang harus transparan,&#.

(Gala Media News) Mahkamah Kehormatan DPR Proses Dugaan Pelanggaran Kode Etik Ruhut Sitompul

MAHKAMAH Kehormatan DPR RI (MKD) memutuskan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Laporan tersebut sebelumnya diajukan oleh seorang pengacara bernama Ach Supyadi, Senin (3/10/2016) lalu. "(Laporan) diproses dan memenuhi syarat diperiksa dan dilanjutkan. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ke pengadu,".

(Timlo.Net) DPR Tolak Draft Perpanjangan Ijin 10 Stasiun TV, Ini Alasannya

Timlo.net — Komisi I DPR menolak draf rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Mereka sebut usulan itu tidak valid. Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafidz menjelaskan, penilaian terhadap 10 stasiun televisi tersebut selalu berubah tiap tahunnya. Pergantian komi.

(OkeZone.com) Lolos Verifikasi KPU, Partai Bisa Ajukan Capres

JAKARTA – Usulan pemerintah yang membatasi partai politik baru mengajukan calon presiden (capres) pada Pemilu 2019 dinilai rawan memicu gejolak. Semua parpol peserta Pemilu 2019 memiliki hak sama mengajukan capres karena telah melewati proses verifikasi yang ketat. Pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie mengatakan, tak ada alasan rasional dan bisa diterima akal atas usulan pemerintah yang kemba.

(Tempo.co) Komisi Hukum DPR Datangi Padepokan Dimas Kanjeng, Hasilnya...

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendatangi Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, hari ini, 1 Oktober 2016. Rombongan itu berjumlah lebih dari lima orang. Di antaranya, Benny K. Harman dari Partai Demokrat, Akbar Faizal dari NasDem, dan Adies Kadir dari Golkar.Mereka berkeliling ke barak-barak yang dihuni santri atau pengikut Dimas.

(Tempo.co) Terseret Dugaan Korupsi E-KTP, Ini Reaksi Setya Novanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi mempercepat pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik alias e-KTP. Kasus yang disidik KPK sejak April 2014 itu, menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, dianggap sudah hampir rampung lantaran telah ada angka kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan, yaitu lebih dari Rp 2 triliun. “Penyelesaiannya.

(SindoNews.com) Parpol Baru Dilarang Nyapres, Parpol Besar Merajalela

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk melarang partai politik (parpol) baru mengusung calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 terus menuai kritik. ‎Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz‎ menilai tidak perlu ada syarat minimal kursi atau perolehan suara pada pemilu sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden da.

(Tempo.co) Isu Novanto Jadi Ketua DPR Lagi, Refly: Legal tapi Timbul...

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan wacana kembalinya Setya Novanto menjadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat bisa dinilai dari tiga aspek. Wacana itu mencuat pasca-Majelis Kehormatan Dewan mengabulkan permohonan Setya untuk meninjau kembali persidangan kode etik, soal kasus 'papa minta saham'."Kita lihat dari segi etik, politik, dan hukum," ujar Refly d.

(Lampung Post) Ini Alasan Sri Mulyani Pangkas APBN Tanpa Izin DPR

Jakarta -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan dirinya tidak bermaksud untuk melangkahi izin DPR ketika berencana memangkas anggaran belanja tahun ini.Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR yang berlangsung Kamis, 25 Agustus hingga pukul 22.00 WIB, Ani, begitu dirinya disapa, membeberkan alasan akhirnya Ia dengan sangat cepat mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian .

(Media Indonesia) Revisi UU ITE Ancaman Kebebasan Berekspresi

SETELAH melewati dua kali rapat kerja dan lima kali rapat di panitia kerja (panja) Komisi I DPR yang tertutup, substansi rancangan Undang-Undang Revisi UU Nomor 11/2009 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akhirnya disepakati. Dalam revisi itu terdapat beberapa poin perubahan yang nantinya akan dibawa pada rapat Komisi I untuk finalisasi jelang paripurna DPR. Namun, poin-poin yang disepakati.

(DetikNews) Jika Revisi UU Migas Mandek, Pemerintah Diminta Keluarkan Perppu

Jakarta -Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) nomor 22 tahun 2001 hingga kini belum berjalan. Pemerintah diminta mencari alternatif kebijakan jika nantinya revisi UU tersebut tak kunjung rampung. Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi mengatakan, jika proses revisi UU Migas tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat, ia menyarankan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemeri.

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol. "Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, m.

(DetikNews) Kasus Gloria dan Arcandra Jadi Pertimbangan DPR Revisi UU Kewarganegaraan

Jakarta - Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel dijadikan momentum Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. "Kita melihat soal kewarganegaraan misalnya sekarang setelah ada beberapa p.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Survei: DPR dan Partai Politik Paling Tidak Dipercaya Publik

TEMPO.CO, Jakarta - Indikator Politik Indonesia menyatakan Dewan Perwakilan Rakyat dan Partai politik sebagai institusi politik yang paling tidak dipercaya menurut survei terbarunya. "Parpol dan DPR tidak pernah naik kelas tingkat kepercayaannya sejak 2002," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Kantor Indikator, Jalan Cikini V, Jakarta, Ahad, 14 Agustu.

(OkeZone.com) MKD Diminta Segera Proses Kasus Amri dengan Pedangdut Cita Citata

JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk segera menyelesaikan kasus antara Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Amrullah Amri Tuasikal dengan pedangdut, Cita Citata. "Proses sidang MKD harus berjalan karena masalah ini harus selesaikan agar menemukan penyelesaian," kata Hendri saat dihubungi Okezone, Jakarta, Minggu (7/8.

(Tempo.co) Dana Parpol Rp 1 Triliun Batal Turun Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengkonfirmasikan bahwa wacana pengucuran dana Rp 1 triliun per tahun untuk tiap partai politik tidak akan direalisasi tahun ini. Ia menjelaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan.“Menurut saya, belum waktunya sekarang,” ujar Menteri Tjahjo saat menghadiri sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 di Hotel Mer.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(DetikNews) Putu Sudiartana Ditangkap KPK, SBY Kumpulkan Petinggi PD di Cikeas

Jakarta - Anggota Komisi III DPR I Putu Sudiartana dari Fraksi Partai Demokrat (PD) ditangkap KPK. Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengumpulkan pimpinan partai untuk membahas hal tersebut."Kami dapat info itu juga dari media. Kita juga belum dapat info dari KPK sendiri apa dasarnya dan kasusnya seperti apa. Tapi garis kebijakan sama persis seperti yang disampaikan ketum, bahwa .

(Tempo.co) Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada

TEMPO.CO, Jakarta - Biaya yang dikeluarkan setiap calon kepala daerah ternyata sangat jauh dari kekayaan yang dimilikinya. Ini merupakan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penelitiannya. "Ada calon kepala daerah yang hartanya nol, bahkan 18 calon hartanya minus tapi maju dalam pemilihan kepada daerah," kata Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan ketika memaparkan studinya k.

(RimaNews) PKS Minta MA dan KY Awasi Hakim Gugatan Fahri Hamzah

Rimanews - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Andy Azisi Amin meminta Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung (MA) mengawasi Majelis Hakim dalam sidang gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) Fahri Hamzah. Alasannya, ada kejanggalan dalam putusan provisi majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerima gugatan Fahri Hamzah. Permintaan itu secara resmi diajukan Andy d.

(Pikiran Rakyat) Soal Larangan Minol, PPP Kehendaki Pengecualian

JAKARTA, (PR).- Meski pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (Minol) sudah masuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), namun masih ada perbedaan yang ekstrem terkait judul RUU. Di satu sisi, DPR tetap menghendaki pakai larangan, sementara pemerintah menolak judul larangan. Hal itu ditegaskan anggota Pansus RUU Minol Ahmad Mustaqim dalam percakapannya dengan pers Jumat, 17 Jun.

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(Tempo.co) KPK Hentikan Selidiki RS Sumber Waras, DPR Tanyakan Data BPK

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. "Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum,&.

(Tempo.co) Suap PUPR, KPK Periksa Tujuh Anggota DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mendalami kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun anggaran 2016. Hari ini, KPK memeriksa tujuh anggota Dewan Perwakilan Rakyat.Mereka adalah dua orang dari Fraksi Partai Amanat Nasional, yaitu A. Bakri H.M. dan Andi Taufan Tiro. Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa s.

(DetikNews) Kasus Suap Proyek di Kemen PUPR, KPK Periksa Anggota DPR Michael Wattimena

Jakarta - Penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap terkait pengajuan proyek ijon infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena kembali diperiksa menjadi saksi.Wattimena telah tiba di KPK sekitar pukul 08.15 WIB, Selasa (14/6/2016). Wattimena kemudian melapor ke resepsionis. Tak lama kemudian, pria yang memakai baju.

(Media Indonesia) Badan Legislasi DPR Kaji Ulang Hukuman Kebiri

BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia. Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara. “Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati .

(Media Indonesia) Nafsu Berkuasa di UU Pilkada

TAKTIK tersembunyi di dalam perubahan UU Nomor 8/2015 tentang Pilkada mulai terungkap ke permukaan, mulai politik uang setengah hati, cara-cara jitu untuk menjegal calon perseorangan, hingga pemangkasan kemandirian KPU. Kini, ada satu lagi ketentuan yang menjadi kekhawatiran para akademisi dan penggiat pemilu, yakni penarikan pelaksanaan pilkada serentak nasional dari semula pada 2027 menjadi 2024.

(Kompasiana) Dear Sekjen DPR, Kemana Gaji ke-13 Kami?

Tak banyak yang tahu, di dalam sebuah gedung yang melahirkan Produk Undang-Undang yang mengatur hajat hidup orang banyak di negara ini ternyata masih terjadi diskriminasi. Ya, ketidakadilan itu dirasakan oleh Staf Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI yang selama ini tak pernah mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR). Jika di instansi Lembaga Tinggi Negara lainnya, baik itu Kementerian at.

(OkeZone.com) Protes Pasal 9A, KPU Akan Ajukan Judicial Review UU Pilkada

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, pihaknya kini tengah mengkaji hasil revisi Undang-Undang Pilkada yang telah disahkan oleh DPR, untuk kemudian mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). “Terkait itu, pertama kita masih terus membahas terus mengkaji, hasil revisi dari DPR sambil menunggu diundangkan revisi UU Pilkada itu,” kat.

(DetikNews) Paripurna Bahas RUU Pilkada: 320 Anggota DPR Tak Hadir, Termasuk Fahri

DPR kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yang jadi sorotan adalah pengesahan RUU tentang Pilkada. Sebanyak 320 dari 558 anggota tak hadir di paripurna.Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wak.

(DetikNews) KPK Akan Memeriksa Semua Anggota Komisi V DPR yang Dicurigai Terlibat

Jakarta - Satu persatu Anggota Komisi V DPR RI diperiksa penyidik KPK terkait dugaan suap proyek dana aspirasi di Kementerian PUPR. Tiga Anggota Komisi V saat ini telah berstatus tersangka.KPK akan memeriksa semua pihak yang diduga tahu dan dicurigai terlibat dalam dugaan suap ini. Tak terkecuali para anggota dewan di Senayan."KPK akan memeriksa yang dianggap mengetahui dan yang dicurigai terl.

(Rakyat Merdeka) MKD DPR Mulai Garap Kasus Ruhut Sitompul

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etika dengan teradu anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.Pihak pengadu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak siang ini dimintai keterangan oleh MKD.Dahnil sendiri mendesak Mahkamah Etik mengeluarkan sanksi tegas bagi politisi nyentrik asal Partai Demokrat itu. Sebab Ruhut telah melanggar .

(RimaNews) DPR Kemungkinan Setujui Perppu Hukuman Kebiri

Rimanews - Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Malik Haramain mengatakan DPR kemungkinan menyetujui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. "Dari 10 fraksi yang belum setuju cuma dua fraksi. Jadi, kemungkinan besar Perppu disetujui," kata Malik dalam "Seminar Pen.

(Tempo.co) Teguh Juwarno Pimpin Komisi BUMN DPR

TEMPO.CO, Jakarta - Teguh Juwarno dilantik menjadi Ketua Komisi VI Bidang Badan Usaha Milik Negara Dewan Perwakilan Rakyat menggantikan adik Hatta Rajasa, Achmad Hafisz Tohir. Pergantian tersebut dilakukan seiring dengan rotasi Fraksi Partai Amanat Nasional.Selain merotasi pemimpin Komisi VI, VIII, dan IX, PAN merotasi sejumlah anggotanya di beberapa komisi dan badan-badan kelengkapan DPR lain.Pel.

(Koran Jakarta) Kunker DPR Sering Tanpa Perencanaan yang Matang

Kunjungan kerja (kunker) ke daerah seringkali hanya menjadi lahan anggota DPR untuk mencari proyek. JAKARTA — Kunjungan kerja (kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seringkali dilakukan tanpa perencanaan matang. Akibatnya, hasil yang didapat setelah kunjungan tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah pemilihan. “Padahal, ada tugas lain yang semestinya bisa dilakukan anggota DPR pada saat kun.

(OkeZone.com) BPK Curigai Kunker Anggota DPR Rugikan Negara Rp945 Miliar

JAKARTA - Setjen DPR RI rupanya mengirimkan surat ke setiap fraksi tentang potensi kerugian negara sebesar Rp945.465.000.000 dari program kunjungan kerja perorangan anggota DPR RI. Hal ini diketahui setelah Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengeluarkan surat meneruskan surat dari Setjen DPR itu ke seluruh anggotanya. Hal ini kemudian dibenarkan oleh Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Dia me.

(JawaPos) Kunker Berpotensi Rugikan Negara, FITRA Salahkan Setjen DPR

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yenny Sucipto mengatakan, potensi kerugian negara Rp 945 miliar akibat kunjungan kerja anggota DPR yang diduga fiktif, juga menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR. Menurut Yenny, potensi kerugian negara itu diketahui dalam audit IHPS BPK-RI 2014/2015. Beberapa modus di antaranya adalah banyaknya ang.

(Tempo.co) Sekjen DPR Akui Kumpulkan Bukti Dugaan Kunker Fiktif Rp 945 M

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan saat ini sekretariat sedang mengumpulkan laporan pertanggungjawaban kunjungan kerja anggota DPR dari masing-masing fraksi. Langkah Sekretariat Jenderal Dewan ini sebagai tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) anggaran 2015 mengenai kegiatan kunjungan kerja anggota Dewan yang b.

Konsentrasi DPR Terhadap Fungsinya Pada Masa Sidang ke - 4 Tahun 2015 – 2016

Berdasarkan pendataan harian yang berhasil dihimpun oleh WikiDPR, dapat disimpulkan bahwasanya pada masa sidang ke-4 tahun 2015-2016 konsentrasi DPR – RI (Dewan Perwakilan Rakyat – Republik Indonesia) terhadap fungsi Anggaran sebesar 2% dari total persentase keseluruhan atau terdapat 5 kali rapat. Topik anggaran yang paling banyak dibahas mengenai Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji (BPIH) tahun 201.

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat DPD RI. Pernyataan Mahfud .

(RimaNews) Dilaporkan ke MKD Terkait Kumpul Kebo, ARP Akui Kenal Pelapor

Rimanews - Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Andi Rio Pandjalangi (ARP) yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku kenal dengan MN, seorang wanita yang diduga "simpanan" ARP periode 2013-2015. "Ya. Saya kenal MN, kenal, kenal," kata APR saat dihubungi awak media, Jakarta, Senin (09/05/2016). ARP yang merupakan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi Se.

(TigaPilarNews) Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib Meninggal Dunia

JAKARTA, Tigapilarnews.com — Letjen TNI (Purn) H.Andi Muhammad Ghalib yang juga salah satu, Anggota Fraksi PPP DPR RI SH, MH meninggal dunia pada pukul 06.00 WIB. Andi meninggal dalam usia 69 tahun dikarenakan penyakit gagal jantung, yang dideritanya hampir setahun lalu. Almarhum meninggal dunia pada hari Senin, (9/6/2016) di RS. Medistra Pancoran Jakarta Selatan. Dan saat ini Jenazah sudah berad.

(TribunNews) Besok, Mukhtar Tompo Dilantik Jadi Anggota DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mukhtar Tompo akan dilantik menjadi Anggota DPR RI Periode 2014-2019 pada sidang Paripurna DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4/2016). Ia menjadi pejabat antar waktu (PAW) Anggota DPR RI mengantikan Dewie Yasin Limpo. Mukhtar mengatakan pelantikan ini adalah amanah penuh yang ia ingin emban untuk kemajuan .

(Jitunews.com) Grace Natalie Prihatin Merosotnya Peran Perempuan di Parlemen

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Bertepatan dengan Hari Kartini yang jatuh pada, kamis 21 April, politisi cantik sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru mengaku khawatir dengan semakin menurunnya partisipasi kaum hawa khususnya di parlemen. "Prihatin banget dengan kondisi saat ini, keterwakilan perempuan di parlemen kini hanya 17 persen saja. Turun dibanding periode lalu yang jug.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(MetroTvNews) Bagir Manan: Penting Menerapkan Kode Etik dalam Parlemen

Jakarta: Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengatakan bahwa kode etik yang dimiliki dewan parlemen memiliki fungsi penting. Sebab, kode etik merupakan cara untuk menuntun orang menjadi lebih baik."Kehadiran kode etik itu penting meskipun sudah ada hukum yang berlaku. Fungsi kode etik itu berbeda. Kode etik merupakan cara untuk menuntun orang agar menjadi baik. Baik itu tidak memikir.

(Tempo.co) Kasus Penganiayaan, Berkas Ivan Haz Hari Ini Masuk Kejari

TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya akan melimpahkan berkas tahap kedua perkara anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. Upaya damai yang diharapkan Ivan Haz belum berhasil. “Habis itu dilimpahkan nanti sidang," kata Kepala Penerangan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Waluyo saat dihubungi, Selas.

(Kriminalitas.com) Masih ‘Ngamen’, Eko Patrio akan Ditegur Fraksi PAN

KRIMINALITAS.COM, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Mulfachri Harahap angkat bicara menyoal anak buahnya di DPR, Eko Purnomo atau Eko Patrio yang dianggap bekerja tak serius lantaran menjadi pembawa acara di stasiun televisi swasta. Menurut Mulfachri, Fraksi PAN telah secara rutin mengingatkan anggota maupun kader yang juga menjadi bagian dari kalangan artis untuk tetap mengedep.

(JawaPos) Ini Tujuan KPK Periksa Michael Wattimena

JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena sebagai saksi suap anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (13/4). Politikus Partai Demokrat, itu digarap sebagai saksi untuk tersangka anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti.Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk mela.

(RimaNews.com) Tenaga Ahli Fraksi PAN Akui Bagikan Uang Suap ke Anggota DPR

Rimanews - Jailani yang merupakan tenaga ahli anggota DPR Komisi V dari fraksi PAN Yasti Soepredjo Mokoagow mengaku memberikan uang total Rp8 miliar kepada Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PAN Komisi V Andi Taufan Tiro dan Kapoksi PKB Komisi V Musa Zainuddin yang berasal dari pengusaha. "Sekitar bulan November saya dihubungi Pak Abdul via BBM yang mengatakan ada pekerjaan 3 paket senilai Rp150 .

(RimaNews.com) Politikus PKS Yudi Widiana Terima Uang Pelicin Rp2,5 Miliar dari Aseng

Rimanews - Pemilik PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng mengaku memberikan Rp2,5 miliar kepada Wakil Ketua Komisi V dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia terkait proyek dari dana aspirasi di Maluku dan Maluku Utara. "Saya berikan Rp2,5 miliar sekitar Desember 2015 melalui Kurniawan, saya minta untuk pekerjaan di Maluku," kata Aseng dalam sidang saat menjadi saksi.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(JawaPos) Ini Penjelasan Pimpinan Soal Tata Tertib DPD

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan tidak ada penugasan dari Paripurna DPD kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD untuk membuat draf baru mengenai masa jabatan pimpinan dan alat kelengkapan kerja DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. “Pansus Tatib DPD yang dibentuk pada akhir 2014 melalui sidang paripurna tidak ditug.

(Inilah.com) Andi Taufan Tak Sendiri Terima Suap

INILAHCOM, Jakarta - Selain mengalir ke Andi Taufan Tiro, uang suap dari Direktur Utama PT Windu Tunggal Utama (PT WTU), Abdul Khoir juga mengalir kepada sejumlah anggota Komisi V DPR. Para anggota dewan yang disebut menerima suap antara lain adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro serta Musa Zainuddin. Sementara pejabat Kementerian PUPR yang juga diduga menerima suap ad.

(Tempo.co) Soal Perpustakaan DPR, Ruhut: Kader Golkar Hobi Bikin Proyek

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengkritik rencana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Ade Komaruddin membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Menurut Ruhut, masih banyak prioritas dan kepentingan lain yang perlu dikerjakan oleh anggota dewan."Ade Komaruddin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar, rupanya kader Golkar sama-sama saja, hobinya bikin proyek," u.

(SindoNews.com) Soal Perpustakaan Parlemen, Ketua DPR Akan Pantang Menyerah

Ketua DPR Ade Komarudin‎ bersikeras memperjuangkan proyek pembangunan perpustakaan umum parlemen. Bahkan, Ade menegaskan akan pantang menyerah merealisasikan rencana yang berasal dari usul sejumlah akademisi itu. Politikus Partai Golkar itu beranggapan usul pembangunan perpustakaan sangat baik. Salah satunya memperbaiki citra DPR selama ini. ‎"Saya pantang menyerah, kita perbaiki sama-sama den.

(Arah.com) Fahri Hamzah Dipecat dari PKS

Arah - Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberhentikan Fahri Hamzah dari keanggotaan partai. “Menerima rekomendasi dari BPDO yaitu pemberhentian Saudara Fahri Hamzah, SE dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera,” demikian kutipan surat yang beredar di kalangan wartawan. Surat tersebut dikeluarkan oleh Majelis Tahkim (Semacam Mahkamah Partai) PKS. Dalam surat te.

(Tempo.co) Gedung Perpustakaan Rp 570 Miliar DPR, Menteri: Harus Dikaji

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah belum menentukan kategori izin pembangunan untuk rencana gedung perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat. "Belum diketahui masuk kategori yang mana," kata Pratikno di kompleks Istana, Selasa, 29 Maret 2016.Izin yang dimaksud Pratikno mengacu pada kebijakan pemerintah memberlakukan moratorium pembangunan gedung kemente.

(SindoNews.com) Usut Suap Proyek di Kementerian PUPR, KPK Periksa Tiga Anggota DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi V DPR Andi Taufan Tiro. Andi diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2016. Dia diperiksa sebagi saksi untuk Budi Suprianto, Anggota Komisi V DPR yang menjadi tersangka kasus tersebut. "Diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BSU (Bu.

(Tempo.co) Terdakwa Suap Dewie Yasin Limpo Divonis Dua Tahun Penjara

TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus dugaan suap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewie Yasin Limpo, Irenius Adii dan Setiyadi Yusuf, divonis dua tahun penjara. Dalam sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hari ini, 23 Maret 2016, keduanya juga didenda masing-masing Rp 50 juta subsider tiga bulan."Terbukti secara sah secara bersama-sama korupsi. Majelis hakim mengadili dan memutuskan.

(SindoNews.com) Pengganti Puan Maharani di DPR Dilantik Hari ini

JAKARTA - Pengganti Puan Maharani di DPR, Alfia Reziani bakal dilantik pada rapat paripurna DPR ‎pukul 15.00 WIB nanti. Alfia berasal dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V, Sukoharjo, Solo, Boyolali dan Klaten."Iya betul," kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (17/3/2016).‎Sebenarnya, perolehan suara di bawah Puan Maharani pada Dapil Jawa.

(Tempo.co) Pejabat Tak Kirim LHKPN, Menteri Yuddy Ancam Copot

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi menindak pejabat yang tak mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dia mengusulkan dibuat surat edaran atau peraturan pemerintah untuk memaksa pejabat melaporkan harta kekayaannya.Menurut Yuddy, beleid tersebut nantinya ber.

(ANTARA News) UU Disabilitas Makin Lindungi Penyandang Disabilitas

Surabaya (ANTARA News) - Menteri Sosial, Khofifah Parawansa, menegaskan, kaum disabilitas kini makin dilindungi hukum, setelah diberlakukan UU Disabilitas sejak 17 Maret lalu. UU Disabilitas sebagai penyempurnaan UU Nomor 4/1997 tentang Penyandang Cacat."Dengan RUU yang sudah menjadi UU Disabilitas pada 17 Maret 2016 itu, disabilitas akan semakin terlindungi," katanya, di Surabaya, Sabtu.D.

(Tempo.co) Pakai Baju Tahanan, Budi Supriyanto Bungkam Saat Ditanya Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi V Fraksi Golkar, Budi Supriyanto, yang juga tersangka penerima suap proyek pembangunan jalan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, diperiksa selama 4 jam oleh penyidik KPK sebagai tersangka pada Selasa, 15 Maret 2016. Berdasarkan pantauan Tempo, dia keluar dari gedung KPK, Jakarta, dengan mengenakan baju tahanan KPK berwarna oranye dengan muka sedikit .

(SindoNews.com) UU Pilkada Direvisi, Nasdem Tantang Parpol Lain Siapkan Kader Lawan Ahok

JAKARTA - Fraksi Nasdem di DPR menantang sejumlah partai politik untuk menyiapkan kader-kader terbaik mereka untuk melawan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub DKI Jakarta 2017 mendatang. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Platte menanggapi adanya usulan dari Komisi II DPR yang menginginkan syarat awal calon perseorangan untuk Pilgub provinsi dinaikkan. Johnny menuturkan, .

(Tempo.co) Ada Empat Laporan Masuk, Hanya Satu yang Diproses MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Kehormatan DPR (MKD) selama masa sidang III 2015-2016 menerima empat pengaduan dan satu imbauan dari kelompok masyarakat terkait dengan anggota Dewan bermasalah. Tiga di antaranya tidak dilanjuti dengan berbagai alasan. Satu laporan masuk tahap panel. Adapun imbauan yang masuk ke MKD terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)."Ada kelompok ma.

(DelikNews) Waria Seret Tifatul Ke MKD, Gara-gara Sebut LGBT Layak Dibunuh

Jakarta – Sejumlah waria mengadukan Anggota DPR-RI Tifatul Sembiring kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran menyebut LGBT layak dibunuh di akun twitternya, belum lama ini. Awalnya, dua orang Waria tiba-tiba datang di depan ruangan MKD, kepada awak media, Waria membagikan sejumlah kertas yang berisi bahwa kelompok minoritas waria sudah ada sejak 1969 dengan terlebih dulu bernama wadam. Dal.

(Tempo.co) Revisi UU Pilkada, Kenapa DPR Perberat Syarat Calon Independen?

EMPO.CO, Jakarta - Komisi Dalam Negeri atau Komisi II DPR berencana menaikkan syarat dukungan bagi calon kepala daerah, seperti gubernur, dan bupati/wali kota, yang akan maju melalui jalur independen. Rencana ini akan dituangkan dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)."Ini dalam rangka kesetaraan, kita setarakan dengan partai politik," ujar Ketua Komisi II DPR Rambe Ka.

(Tempo.co) Kualitas Politikus Perempuan Dinilai Merosot

TEMPO.CO, Yogyakarta - Aktivis perkumpulan Narasita, organisasi yang berfokus pada isu perempuan, menyebut kualitas politikus perempuan merosot karena buruknya proses rekrutmen partai politik. "Modalnya duit, bukan politikus perempuan yang punya pengalaman berorganisasi dan aktif dalam gerakan sosial politik," kata aktivis Narasita Yogyakarta, Ari Indah Hayati, dalam diskusi Beranda Peremp.

(Inilah.Com) Dewie Limpo Minta Banggar Loloskan Proyek di Papua

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR fraksi Partai Hanura Dewie Yasin Limpo pernah meminta bantuan rekannya dari fraksi Partai Gerindra Bambang Haryadi di Badan Anggaran (Banggar) untuk meloloskan proposal pembangkit listrik di kabupaten Deiyai, Papua. "Tanggal 19 saat rapat kerja di Cikopo, saya bertemu dengan Ibu Dewie sekitar 2-3 menit. Bu Dewie hanya menitipkan satu proposal yang be.

(SindoNews.com) 203 Anggota DPR Belum Laporkan Harta Kekayaan

JAKARTA - Sebanyak 203 anggota DPR belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sementara sebanyak 69 anggota DPR lainnya belum memperbarui LHKPN.Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Bersih mengingatkan, anggota DPR wajib menyerahkan LHKPN sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara ne.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(Tribun News) Kata Ahok, Butuh Rp 100 Miliar Jika Dicalonkan Partai Politik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bilang butuh biaya besar untuk maju sebagai pasangan calon yang diusung melalui partai politik pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Basuki yang karib disapa Ahok ini memaparkan alasannya maju melalui jalur independen. Selain tidak ingin mengecewakan relawannya, Teman Ahok, dia mengatakan kalau maju melalui parta.

(Tribun News) KPK: Anggota DPR Tidak Lapor LHKPN Timbulkan Kecurigaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengimbau anggota DPR segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke KPK. Menurut Saut, apabila ada anggota DPR yang belum melaporkan harta kekayaannya ke KPK akan menimbulkan keraguan terhadap legislator itu. "‎Dari sekarang tidak dilaporkan ada anggapan kecurigaan. Kalau dia lapork.

(Rimanews) DPR Tolak Laporan Penggunaan Anggaran Ditjen Bimas Kristen dan Katolik

Rimanews – Komisi VIII DPR RI menolak laporan Ditjen Bimas Kristen dan Katolik terkait realisasi anggaran. Anggota Komisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kuswiyanto menilai ada kesenjangan yang mengangah antara data dan realitas yang terjadi di lapangan. Menurutnya, realisasi bantuan di setiap provinsi masih sangat kecil. “Ini membuktikan bahwa bantuan belum tersebar secara massif. Penyerapannya.

(Tempo.co) Tentang Keras RUU Tax Amnesty, FITRA: Manjakan Mafia Pajak

TEMPO.CO, Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menentang keras rancangan undang undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) karena tidak adil dan memanjakan mafia pajak. "Jika RUU Pengampunan Pajak disahkan maka pemerintah sama saja memberikan karpet merah pada pengemplang pajak, " ujar Sekertaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di Seknas FITRA di Mampang Prapatan, Ja.

(MetrotvNews) Fitra Tuding Ada Barter dalam Revisi UU KPK

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) curiga ada kesepakatan kepentingan pihak tertentu dalam Revisi Undang Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak). Sekjen Fitra Yenni Sucipto mengatakan, Pemerintah membawa kepentingan dalam revisi UU KPK dan DPR membawa kepentingan RUU Tax Amnesty. Dia menjelaskan, dalam revisi.

(Warta Ekonomi) BAWASLU Usul Revisi UU Cegah Politik Uang

WE Online, Semarang - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah mengusulkan revisi Undang-Undang tentang Pilkada terkait dengan penerapan sanksi tegas sebagai upaya mencegah terjadinya politik uang."Perlu adanya revisi peraturan perundangan dalam menekan 'money politics' dengan sanksi yang tegas pada setiap pelaksanaan pilkada," kata Ketua Bawaslu Jateng Abhan Misbah di Semarang,.

(TigaPilarNews) Dipanggil, Ahok Sindir Komisi III DPR

JAKARTA, Tigapilarnews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok) melontarkan sindiran kepada Komisi III DPR yang memanggilnya terkait penertiban Kalijodo beberapa waktu lalu. Menurut Ahok, pemanggilan Komisi III DPR tersebut tidak beralasan.”Saya kan pernah di DPR. Yang baru jadi DPR jangan belagu-belagu lah, gue juga mantan dari elu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jad.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(TeropongSenayan) Ini Sosok Pengganti Junimart Sebagai Wakil Ketua MKD

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Politisi PDIP Hamka Haq resmi ditunjuk menggantikan posisi Junimart Girsang sebagai wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia mengaku sudah menerima surat pergantian tersebut dari pimpinan Fraksi PDIP."Oh iya. Saya baru terima kemarin sore pemberitahuan," kata Hamka di kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (3/3/2016).Anggota Komisi VIII DPR RI ini merasa siap .

(Jawa Pos) Anggota DPR Tes Urine 3 Kali Sehari, Berani Nggak?

JAKARTA - Keterlibatan anggota DPR Fanny Safriansyah alias Ivan Haz dalam kasus narkoba, membuat lembaga wakil rakyat lagi-lagi menjadi sorotan. Narkoba menghantui Kompleks Senayan? Menyikapi kasus itu, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto yakin selain Ivan Haz, tidak ada lagi anggota DPR yang terlibat kasus narkoba. Karena itu, Agus tidak mempermasalahkan wacana tes urine untuk semua anggota DPR. Bahka.

(Inilah.Com) Kicauan Tifatul Soal LGBT Bukan Sikap Resmi PKS

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menegaskan, bahwa kicauan kadernya Tifatul Sembiring di media sosial twitter tentang kelompok LGBT, bukan merupakan sikap resmi partai. "Itu twit pribadi pak Tifatul bukan sikap resmi fraksi," kata Jazuli kepada INILAHCOM, Selasa (1/3/2016). Jazuli menambahkan, partainya sudah tegas, bahwa para pelaku LGBT wajib untuk disembuhkan..

(TeropongSenayan) DPR Akan Segera Sahkan RUU Arsitek Menjadi UU

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - DPR akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek menjadi undang-undang. Hal ini terlihat setelah seluruh Fraksi di DPR menyatakan dukungannya terhadap harmonisasi RUU yang diusulkan oleh Komisi V tersebut dalam rapat Badan Legislasi (Baleg), Senin (29/2/2016).RUU Arsitek menjadi salah satu RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prio.

(Rimanews) Ivan Haz Terancam Sanksi Berat, PPP: Terserah MKD!

Rimanews - Anggota DPR asal PPP, Fanny Safriansyah (Ivan Haz) terancam dijatuhi sanksi berat oleh Mahkamah Kehormatan Dewan. Putra mantan wakil presiden Hamzah Haz itu, menjadi tersangka kasus penganiayaan pembantu rumah tangganya, dan juga tersangkut kasus narkoba. Terkait hal itu, PPP menyerahkan sepenuhnya nasib Ivan Haz kepada MKD DPR RI. "Terserah MKD, apa yang menurut MKD adil, dan sesua.

(MetrotvNews) Hindari Pewarta, Politikus PKB Nekat Lari-larian di Jalur Cepat

Anggota Komisi V Fraksi PKB Fathan Subchi akhirnya keluar dari Komisi Pemberantasan Korupsi pukul 17.25 WIB. Dia diminta keterangan sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.Fathan tampak tak santai melihat wartawan yang bersiap mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Saking buru-buru menghindari pewarta, Fathan berlaku nekat."Tidak-tidak, jangan mas, jan.

(Rimanews) Tapera, Solusi atau Masalah Baru?

Rimanews - Rancangan Undang-Undang RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kemarin resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Meski telah disahkan menjadi undang-undang, pelaksanaan UU Tapera masih memerlukan kelengkapan aturan di bawahnya yang mengatur secara lebih teknis. Sebelumnya, dalam RUU Tapera, besaran iuran diusulkan sebesar 3% dari Upah Minimum Regional. Iuran sebesar 3% it.

(Tribun News) MKD Bisa Proses Dugaan Tanda Tangan Palsu Novanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Maman Imanulhaq mengungkapkan pihaknya bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Setya Novanto tanpa melalui proses aduan. Hal itu dapat dilakukan bila kasus tersebut telah mencuat ke publik. "Kami berangkat dari aduan dulu. Itu bisa langsung maupun dari media sosial dan pimpinan yang putusan apakah dugaan pemalsua.

(MetrotvNews) Dua Anggota Komisi V Diperiksa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Dua anggota Komisi V DPR dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Musa Zainuddin dari PKB dan Andi Taufan Tiro dari PAN diperiksa terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Mereka diperiksa untuk tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir (AKH) yang menyuap Anggota Komisi V Damayanti Wisnu Putranti. "K.

(Kompas.com) Istana: Anggota DPR Bukan Diplomat, Tidak Bisa Dapat Paspor Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat. Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi danbudgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam. "Memang sempat ada ke.

(Kompas.com) Setya Novanto Tidak Tahu Keberadaan Riza Chalid

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Ketua DPR-RI Setya Novanto, Firman Wijaya, menegaskan bahwa kliennya tidak mengetahui keberadaan pengusaha Muhammad Riza Chalid. "Enggak tahulah," ujar Firman di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis (11/2/2016). Penyelidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus memerlukan keterangan Novanto dan Riza dalam rangka penyelidikan perkara dugaan permufakatan jahat. Me.

(Warta Ekonomi) Dibilang Tak Punya Fungsi, DPD Peringatkan DPR

WE Online, Jakarta - Wacana pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai banyak polemik. Tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuannya, ttetapi dari pihak DPR banyak pula yang menilai lembaga DPD perlu ditinjau fungsi dan manfaatnya. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal DIY Hafidh Asrom mengatakan seharusnya DPR RI menunjukkan sikap tegas menolak wacana pembubaran DPD sebab DPR me.

(TeropongSenayan) Upss, Surya Paloh Minta 10 SKPD untuk Kader Nasdem

JAKARTA (TEROPONGSENAYA) - Gubernur Sumatera Utara non-aktif Gatot Pujo Nugroho mengakui bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menganggap wajar kalau kadernya Wakil Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mendapatkan 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). "Saat islah Bang Surya, maaf kalau saya panggil abang, katanya 'Ada 55 SKPD, saya pikir kalau diberikan 10 masih wajar' kira-kira i.

(Warta Ekonomi) "Zaman SBY PDI-P Kritik Revisi UU KPK, Sekarang Kok Dukung?"

WE Online, Jakarta - Perwakilan masyarakat sipil menyatakan diri menolak revisi terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hari ini sejumlah lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Antikorupsi (KA) menyambangi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/2/2016). Kehadiran mereka diterima langsung oleh Ketua Baleg DPR Supratman Andi Atgas. Kedatangan mereka .

(Tribun News) Ikrar Nusa: DPR Harus Bisa Tunjukkan Pasal Menguatkan KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Peneliti LIPI, Ikrar Nusa Baktimengimbau kepada DPR RI untuk dapat membuktikan poin yang menguatkan KPK dalam draf revisi UU KPK. Menurutnya, selama ini yang berkembang di masyarakat hanya poin yang melemahkan KPK. "DPR harus buktikan pasal yang menguatkan KPK. Jangan sampai hanya bilang akan menguatkan KPK, tapi tidak bisa menunjukkan pasal yang dapat menguatkan,.

(Kompas.com) Meski "Panen" Penolakan, PDI-P Tak Akan Ubah Draf RUU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - PDI-P menegaskan tidak akan mengubah draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi meski usulan pada draf tersebut "panen" penolakan. PDI-P sebagai motor pengusul revisi UU KPK merasa draf yang ada saat ini sudah cukup baik. "Mau diubah ke mana lagi?" kata salah satu perwakilan pengusul revisi UU KPK dari PDI-P, Ichsan Soel.

(Kompas.com) Ma'ruf Cahyono Resmi Dilantik Jadi Sekjen MPR

Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah janji Sekjen MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (3/2/2016) ini dihadiri langsung oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, kelompok DPD MPR, dan Sekjen lembaga negara. Ma'ruf merupakan Sekjen MPR keempat selama masa reformasi, setelah seb.

(Kompas.com) Nazaruddin Kembali Sebut Fahri dan Sejumlah Nama Lain Terima "Fee" dari Perusahaannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, tak hentinya melancarkan serangan terhadap sejumlah politikus yang pernah duduk di parlemen periode 2009-2014. Kali ini, Nazar menyebut mantan politikus Partai Demokrat Angelina Sondakh, mantan Wakil Ketua Banggar DPR RI Mirwan Amir, dan Marwan Jafar yang saat itu merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, m.

(Kompas.com) KPK Periksa Sekjen DPR Terkait Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Winantuningtyastiti sebagai saksi terkait kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. "Hari ini, KPK memeriksa Winantuningtyastiti, Sekjen DPR sebagai saksi untuk DWP,.

(Kompas.com) Setya Novanto Datangi Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua DPR Setya Novanto mendatangi Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/2/2016).Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah membenarkan kedatangan Novanto tersebut. "Ya, ini pemeriksaan awal," ujar Arminsyah di Kompleks Kejaksaan Agung, Kamis pagi. (Baca: Demokrat: Panja Dibentuk karena Ketakutan Jaksa Agung Panggil Setya Novanto)Novanto diper.

(Kompas.com) Revisi UU ITE Mulai Dibahas Komisi 1 DPR Bulan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik mengatakan sudah menerima Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan akan segera mengadakan pembahasan dengan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara.Mahfuz memperkirakan pembahasan sudah bisa dilakukan pada awal Februari nanti. Targetnya bisa selesai seluruhnya dalam .

(Kompas.com) Baleg DPR Optimistis 10 RUU Disahkan hingga Maret 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Legislasi DPR optimistis sepuluh Rancangan Undang-Undang akan disahkan menjadi Undang-Undang hingga Maret 2016 sehingga target Program Legislasi Nasional 2016 bisa terpenuhi. "Pada bulan Maret 2016 seharusnya 10 RUU sudah selesai. Kuncinya, teman-teman di komisi sama-sama bekerja untuk menyelesaikan target ini," kata Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo di Gedu.

(DetikNews) Digaji Lebih Tinggi dari Aspri, ini Tugas Tenaga Ahli Anggota DPR

Jakarta - Anggota DPR difasilitasi minimal dua asisten pribadi (aspri) dan 5 Tenaga Ahli (TA) oleh negara. Jika aspri sifatnya lebih administratif, TA bekerja lebih analitik.Tugas TA anggota DPR diatur dalam Peraturan DPR Tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI. Antara lain TA bertugas untuk menyusun analisis berkaitan dengan fungsi DPR di bidang legislasi, anggaran, d.

(DetikNews) Dipolisikan Dita karena Penganiayaan, Masinton Terancam Dipecat dari DPR

Jakarta - Dita Aditia berencana melaporkan bosnya, anggota F-PDIP DPR Masinton Pasaribu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan penganiayaan. Wakil Ketua MKD Junimart Girsang menyebut penganiayaan dapat berujung pada sanksi berat yaitu pemecatan dari DPR. "Ya tentu berat lah ya, namanya kan juga penganiayaan. Itu kan tidak berperikemanusiaan. Kalau disebut penganiayaaan, apalagi seorang.

(Kompas.com) Potong Masa Reses dan Kunker ke Luar Negeri, DPR Hemat Rp 139 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pimpinan fraksi menggelar rapat pimpinan pengganti bamus, Rabu (27/1/2016) siang. Dalam rapat tersebut disepakati agar waktu kunjungan kerja bagi anggota dewan baik itu kunjungan ke luar negeri maupun reses dikurangi. Ketua DPR Ade Komarudin menjelaskan, awalnya setiap anggota dewan diberi waktu lima pekan untuk setiap kali reses.

(ANTARA News) Rio Capella terkejut Sisca kembalikan uang diam-diam

Jakarta (ANTARA GORONTALO) - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Patrice Rio Capella mengaku terkejut karena teman kuliahnya Fransisca Insani Rahesti alias Sisca mengembalikan uang Rp50 juta secara diam-diam saat Rio sudah dijatuhi vonis."Uang yang dari Rio Rp50 juta sudah dikembalikan, saya transfer ke rekening Rio," kata Fransisca dalam sidang pengadilan Tindak Pidana Korup.

(Tribun News) Baleg DPR Sepakati 40 RUU Masuk Prolegnas 2016

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah dan DPD menyepakati 40 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Hal itu disepakati dalam rapat pleno yang digelar di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/1/2016). Kesepakatan itu akan dibawa dalam Rapat Paripurna DPR untuk mendapatkan pengesahan. "Keputusan ha.

(Tribun News) Keamanan Keluarga Jadi Satu Alasan Novanto Mangkir dari Panggilan Kejaksaan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Golkar Setya Novanto kembali mangkir panggilan ketiga dari Kejaksaan Agung, tapi pada kali ini mantan Ketua DPR itu mengajukan surat permintaan penundaan. Dalam surat tersebut, selain mengaku sedang tidak sehat secara psikologi, Novanto turut menyertakan alasan soal keamanan keluarganya. "Dalam suratnya beliau mengatakan kurang sehat, dan memperhitunga.

(Kompas.com) Hasil Geledah di Ambon Bisa Jerat Pelaku Lain dalam Kasus Damayanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu melakukan penggeledahan di sejumlah tempat di Ambon. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, hasil penyitaan tersebut akan digunakan untuk menyidik kemungkinan adanya pelaku lain dalam kasus yang menjerat anggota DPR asal Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti."Bisa menjerat pelaku lain yan.

(MetrotvNews) KPK Cium Ada Korupsi Bersama di Komisi V

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK mencium adanya korupsi bersama dari proyek infrastruktur di Maluku dan Maluku Utara. KPK pun terus mengusut korupsi dengan total fee sebesar enam persen atau sekitar Rp69 miliar yang masuk ke kantong beberapa anggota DPR Komisi V itu.Menurut sumber Media Indonesia di KPK, perkara suap terhadap anggota DPR Komisi V dari Fraksi PDIP Damayanti Wisnu Putranti itu melibatk.

(MetrotvNews) Jurus Baru Membela Novanto

KALAU kepentingan pribadi dan golongan sudah didewakan, jangan harap kepentingan rakyat diperhatikan. Kalau semangat membela kolega telah berada di titik kulminasi, apa pun akan dijadikan strategi meski harus menodai fungsi dan kewenangan suci.Itulah yang terus terjadi di panggung Senayan. Amat gamblang dipertontonkan betapa sebagian anggota dewan yang terhormat kelebihan libido untuk membantu san.

(OkeZone.com) KPK Periksa Dirut PLN Terkait Suap Dewie Yasin Limpo

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Sofyan Basir. Pemanggilan Sofyan ini terkait kasus dugaan suap penganggaran proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua. "Dia akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka DYL (Anggota Komisi VII DPR Dewie Yasin Limpo)," kata.

(Inilah.Com) Ketua DPD dan DPR Sepakat BUMN Tak Diganggu

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk kepentingan pembangunan seharusnya Badan Usaha Milik Negara yang tidak menggunakan Penyertaan Modal Negara harus didukung dan tidak boleh diganggu politik. Ketua DPD Irman Gusman menegaskan sesungguhnya yang harus berhadapan dengan DPR adalah Kementerian BUMN yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengatur selu.

(Tribun News) Pengamat: Anggota DPR Tidak Berwenang Bahas Mata Anggaran Secara Teknis Bersama Pemerintah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Diduga Anggota Komisi V DPR RI,Damayanti Wisnu Putranti yang berstatus tersangka terkait suap menjadi korban 'permainan' eksekutif. Pasalnya, Komisi V DPRbelum pernah membahas proyek jalan di Maluku yang diusulkan Damayanti. Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menjelaskan, merujuk putusan MK pada Mei 2014, sebenarnya DPR sudah tidak berwenang lagi membah.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(DetikNews) PDIP Resmi Pecat Damayanti Wisnu Putranti

Jakarta - PDIP sudah resmi memecat anggota DPR yang ditangkap KPK, Damayanti Wisnu Putranti. Damayanti bukan lagi kader PDIP."Sudah diumumkan Pak Sekjen," kata Wasekjen PDIP Bambang Wuryanto mengonfirmasi pemecatan Damayanti, Selasa (19/1/2016).Surat pemecatan Damayanti diteken Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto 14 Januari lalu. Surat pemecatan itu bernomor 93/K.

(Kompas.com) Setya Novanto Tak Akan Penuhi Panggilan Kejaksaan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Setya Novanto, Maqdir Ismail, memastikan kliennya tidak akan memenuhi panggilan penyelidik Kejaksaan Agung.Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan Novanto, Rabu (20/1/2016), untuk dimintai keterangan sebagai saksi dugaan korupsi melalui permufakatan jahat bersama dengan pengusaha Muhammad Riza Chalid."Jika merujuk pada komunikasi kami terakhir, Pak Novanto ti.

(Rimanews) KPK Periksa Damayanti Sebagai Tersangka Kasus Suap

Rimanews - Anggota Komisi V DPR RI Damayanti Wisnu Putranti dikawal petugas keluar gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Jakarta, Senin (18/1/2016). Damayanti diperiksa KPK terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dua tersangka lainnya Dessy A Edwin dan Julia Prasetyarini..

(Kompas.com) Gerindra "Walkout", Rapat Jaksa Agung-Komisi III Ditunda hingga Besok

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Gerindra memutuskanwalkout dari rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung HM Prasetyo, Selasa (19/1/2016) malam. Fraksi Gerindra merasa keberatan karena merasa pertanyaannya tidak dijawab oleh Jaksa Agung dan jajarannya. "Kami tunggu-tunggu tapi tidak dijawab. Fraksi Gerindra walkoutdari raker," kata Ketua Poksi Gerindra di Komisi III DPR, Sufmi Das.

(Kompas.com) Ketua DPR Minta Fahri Hamzah Jaga Marwah DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin (Akom) meminta Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menjaga warwah parlemen. Hal itu diungkapkan Akom untuk menanggapi sikap Fahri yang memprotes penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran membawa personel Brimob dengan senjata laras panjang saat menggeledah ruangan sejumlah anggota DPR. "Atas kejadian tadi, Pak Fahri harus menjaga marwah dewan,&.

(DetikNews) Fahri Hamzah Pimpinan DPR, Tak Sepantasnya Persulit KPK Geledah Ruangan Yudi Widiana

Jakarta - Fahri Hamzah seorang pimpinan lembaga tinggi negara bernama DPR. Fahri pastinya seorang negarawan. Karenanya sikap dia menghalangi penyidik KPK menggeledah ruangan anggota Komisi V DPR Yudi Widiana terkait kasus tangkap tangan anggota Komisi V DPR yang lain yakni Damayanti Wisnu Putranti dinilai tak patut."Fahri Hamzah merupakan pimpinan lembaga negara, mestinya kalau ada hal-hal yan.

(DetikNews) Dipanggil Kejagung, Novanto Hanya Akan Beri Keterangan Tertulis

Jakarta - Kejagung memanggil mantan ketua DPR Setya Novanto hari ini. Pengacara Novanto, Firman Wijaya menyebut kliennya hanya akan memberikan keterangan tertulis kepada Kejagung sebagai bentuk jawaban bagi pemanggilannya itu."Kita akan klarifikasi tertulis juga bisa lisan, pemeriksan itu kan bisa dengan lisan dan surat. Ya kemungkinan tertulis karena kita memperhatikan jadawal kita yang di Ba.

(Kompas.com) Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.Keg.

(DetikNews) Modus Mengawal Proyek yang Diduga Jadi Bisnis Kekuasaan Oknum Anggota DPR

Jakarta - Lagi-lagi KPK menangkap tangan anggota DPR. Kali ini modusnya sama seperti yang terdahulu, mengawal proyek. Hal seperti ini tentu disesalkan di tengah semangat pemberantasan korupsi yang tengah disuarakan."Kalau lihat modus kasus sebelumnya, DPR umumnya membisniskan kekuasaan mereka untuk dapat rente," kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, Kamis (14/1/2016).D.

(DetikNews) Ini Sikap MKD untuk 5 Kasus Anggota DPR: Dari Arzetti Hingga Herman Hery

Jakarta - MKD sudah membuat sikap untuk sejumlah kasus yang masih menumpuk di laci meja kerja Yang Mulia. Ada kasus yang ditolak, ada yang ditindaklanjuti.MKD menggelar rapat pleno, Kamis (14/1) kemarin. Ada sejumlah kasus yang telah direspons, sebagian ditolak, sebagian ditindaklanjuti.Seperti diketahui, sebelumnya sudah ada beberapa kasus yang diputuskan untuk ditolak, salah satunya adalah lapor.

(DetikNews) Ketua DPR: Happy-nya Anggota Dewan di Fungsi Pengawasan

Jakarta - DPR memiliki fungsi pengawasan yang dalam menjalankannya terdapat hak interpelasi, angket, hingga menyatakan pendapat. Fungsi inilah yang disebut Ketua DPR Ade Komarudin paling disenangi anggota dewan."Happy-nya anggota dewan ya fungsi pengawasan. Mengapa? Karena fungsi pengawasan lebih gampang, mengawasi itu lebih gampang, mengoreksi itu lebih gampang bahkan menyalahkan orang lain i.

Capim KPK - Fit and Proper Test Komisi 3 terhadap Capim KPK atas nama Agus Raharjo

Pada 16 Desember 2015, Komisi 3 mengadakan Fit and Proper Test calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas nama Agus Raharjo. Fit and Proper Test dipimpin Wakil Ketua Komisi 3, Mulfachri Harahap dari Sumut 1. Mulfachri langsung mempersilakan calon pimpinan KPK untuk memaparkan makalah. Pemaparan Mitra Calon Pimpinan KPK, Agus Raharjo: Berusia 59 tahun dan memiliki banyak pengalaman dal.

(DetikNews) Gebrakan Ade Komarudin: Pansus DPR Dilarang Kunker ke LN!

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin melarang panitia khusus (Pansus) penyusun UU di DPR untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun, masih ada sejumlah pengecualian."Soal kunjungan ke luar negeri. Komisi I kan mitranya luar negeri. BKSAP, tugasnya seperti itu. Tapi pansus, buat apa studi banding. Itu sudah dievaluasi. Diputus karena tidak produktif," kata Ade di Gedung DPR, Senin (11/1/.

(DetikNews) Kasus 'Papa Minta Saham', Kejagung Panggil Setya Novanto Rabu

Jakarta - Jaksa penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) telah melayangkan pemanggilan kepada Setya Novanto terkait kasus dugaan pemufakatan jahat. Novanto dipanggil untuk menjalani pemeriksaan Rabu (13/1)."Dia (Novanto) akan diundang lusa, hari Rabu, akan dimintai keterangan benarkah membicarakan perpanjangan masalah ini," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampid.

(DetikNews) Ketua KPK Sebut Nama Hasrul Azwar di Putusan SDA Jadi Petunjuk

Jakarta - Nama anggota Komisi III DPR Hasrul Azwar disebut majelis hakim dalam putusan Suryadharma Ali menerima fee dalam pemondokan haji. Ketua KPK Agus Rahardjo menyebut bahwa hal tersebut akan menjadi petunjuk bagi KPK untuk mengambil langkah selanjutnya."Akan jadi petunjuk untuk melangkah," kata Agus di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (12/1/2016).Agus menyebut pengun.

(Kompas.com) Pasal 158 UU Pilkada Dinilai Jadi Penghalang Penegakan Keadilan

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Gerakan Anti-kejahatan Pilkada (Gerak Pilkada) Isla Ramli menilai, Pasal 158 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada telah menjadi tembok penghalang penegakan keadilan. Sebab, pasal tersebut mengatur mengenai batasan minimal selisih suara pasangan calon kepala daerah untuk bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. "Menjadi tidak relevan untuk bicara.

(DetikNews) Fahri Hamzah Melawan Desakan Mundur, Ini Kata Presiden PKS

Jakarta - Fahri Hamzah tiba-tiba curhat soal desakan mundur dari elite PKS yang disebutnya gatal ingin jadi Wakil Ketua DPR. Presiden PKS Sohibul Iman meluruskan situasi yang sebenarnya."Saya kira ini persoalan internal seperti yang disampaikan Saudara Fahri sendiri pada butir 1 press release," kata Presiden PKS Sohibul Iman kepada detikcom, Minggu (10/1/2016).Sohibul memilih menenangkan o.

(Kompas) PSHK: Selama 2015, DPR Tak Taat Prosedur Legislasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menemukan kemunduran Dewan Perwakilan Rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi selama 2015. Kemunduran itu adalah ketidakpatuhan DPR terhadap syarat dan prosedur dalam pembuatan undang-undang. "PSHK menemukan adanya sejumlah kemunduran akibat ketidakpatuhan DPR terhadap syarat prosedur sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nom.

(DetikNews) Noor Supit: Semua Diganti Geng Novanto, Fraksi Golkar Bergejolak

Jakarta - Manuver Setya Novanto yang merombak jajaran pengurus fraksi Golkar di DPR serta alat kelengkapan dewan mendapat perlawanan. Internal fraksi Golkar bergejolak karena perombakan ini hanya untuk memenuhi ambisi Novanto."Di kalangan internal fraksi, gejolaknya kuat banget," kata anggota F-Golkar, Ahmadi Noor Supit saat berbincang, Rabu (6/1/2015).Supit sendiri merupakan salah satu &#.

(DetikNews) Proyek Pembangunan DPR Lanjut di 2016, Anggarannya Rp 568,8 M

Jakarta - Proyek pembangunan gedung DPR berlanjut di 2016. Sejumlah proyek pembangunan siap dieksekusi, dengan nilai anggaran mencapai Rp 568,8 miliar.Anggaran untuk proyek pembangunan tahun 2016 sudah dimasukkan dalam Rencana Umum Pengadaan DPR 2016. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkap detail anggaran tersebut, berikut rinciannya:1. Rp 480 Milyar untuk pembangunan Gedun.

(DetikNews) Kahar Muzakir Ketua Banggar DPR, Noor Supit: APBN Bukan Alat Politik!

Jakarta - Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis."Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/.

(OkeZone.com) Penyuap Dewie Yasin Limpo Akan Disidangkan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dua tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur energi baru, dan terbarukan 2016 di Kabupaten Deiyai, Papua. Keduanya yakni Kepala Dinas ESDM Kabupaten Deiyai, lrenius Adii dan Petinggi PT Bumi Abdi Cendrawasih, Setiadi Jusuf. Mereka diduga memberikan sejumlah uang kepada Anggota Komisi Vll DPR dari Fra.

(Rimanews) Agung: Pencalonan Ketua DPR Pengganti Setnov Tak Bisa Dilaksanakan

Rimanews - Pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebaiknya ditunda karena masih bermasalah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono. "Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya di .

(Rimanews) Kapolda NTT Dicopot Buntut Razia Miras Anggota DPR Herman Heri?

Rimanews - Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Brigjen Endang Sonjaya dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke Inspektorat Wilayah (Irwil) III Itwasum Mabes Polri. Pencopotan ini hanya beberapa hari pasca merebaknya kasus razia minuman keras milik anggota Komisi III DPR-RI Herman Herry. Dalam kasus Razia Miras ini, Kepala Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno juga mengaku.

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

(Kompas.com) Bos Freeport Jim Moffett Mundur

NEW YORK, KOMPAS.com — James R Moffett, pimpinan dan pendiri perusahaan pertambangan Freeport-McMoran, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Penyebabnya adalah harga komoditas yang terus jatuh, yang memaksa perusahaan memangkas jumlah karyawan maupun produksi. Freeport-McMoran adalah salah satu produsen emas dan tembaga terbesar dunia. Namun, harga kedua komoditas tersebut terus mengalami penur.

Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya diskors .

(Tempo.co) Politik 2016 Diprediksi Bakal Gaduh

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memprediksi pada 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu disampaikan pada Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tahun ini bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, s.

Rancangan Peraturan Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) - Rapat Pleno Baleg (Bagian Ketiga)

Pada 23 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas rancangan peraturan dan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi). Rapat Pleno ini adalah pertemuan ketiga dengan Panitia Kerja (Panja) Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Rapat Pleno pertama dan kedua dilakukan tertutup untuk publik. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg.

RUU Kebudayaan - Rapat Baleg dengan Pimpinan Komisi 10

Pada 15 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Pimpinan Komisi 10 yang mengusulkan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) untuk mendengarkan pemaparannya terkait penambahan RUU Kebudayaan kedalam Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat d.

Polisi Parlemen - Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Kabarhakam

Pada 10 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) untuk mendengarkan masukan dan pandangannya mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. RDP yang dibuka pukul 10:59 WIB ini dihadiri .

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2015 - Rapat Baleg

Pada 11 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) untuk membahas evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 14:10 WIB dihadiri oleh 28 dari 74 anggota Baleg. Pemaparan Ketua Baleg Berikut adalah be.

Laporan Penyusunan RUU di Komisi-Komisi - Rapat Koordinasi Baleg dan Pimpinan Komisi

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi I sampai dengan Komisi XI untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) di komisi-komisi. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dibuka pukul 16:09 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg dan 9 Pimpinan Komisi-Komisi. Pemapara.

(DetikNews) Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Sanksi untuk Setya Novanto

Jakarta - Persidangan MKD yang memeriksa status dugaan pelanggaran etik Setya Novanto menghasilkan putusan yang menggantung. Sidang MKD hanya memutuskan menghentikan persidangan dan menerima pengunduran diri Ketua DPR Setya Novanto."Putusan sidang itu dihentikan dan menerima pengunduran ketua DPR, kemarin juga dalam rapat internal juga memutuskan untuk menghentikan sidang dan menerima keputusa.

Mekanisme Pemantauan & Peninjauan Pelaksanaan Undang-Undang - Rapat Baleg

Pada 28 Mei 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Tim Ahli Badan Legislasi untuk mendengarkan masukan dari evaluasi mekanisme pemantauan dan peninjauan yang ada sekarang terhadap perubahan Undang-Undang. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 14:31 WIB. Pemapa.

(SindoNews.com) Johan Budi Tak Terpilih, Buya Syafii Sebut DPR Keterlaluan

JAKARTA - Mantan Ketua PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif meminta semua pihak menghormati langkah mantan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP yang ingin mundur dari aktivitasnya di KPK.Buya Syafii mengatakan, rencana Johan Budi tersebut tak perlu dipersoalkan. Sebab, Johan juga sudah banyak mengabdikan hidupnya di lembaga pemberantasan korupsi itu."Enggak usah ditanggapi lagi, sudah mundur, mundu.

(Liputan6.com) ICW Minta Setya Novanto Mundur sebagai Anggota DPR

Liputan6.com, Jakarta - Desakan kepada Setya Novanto untuk mundur dari kursi legislator. Kali ini, desakan dilontarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW).Koordinator Divisi Peneliti Bidang Korupsi Politik ICW, Donal Fariz‎ meminta mantan Ketua DPR Setya Novanto segera mundur dari jabatannya sebagai anggota dewan.Sebab, Setya dinilai telah 2 kali melakukan pelanggaran etik. Dugaan pelanggaran it.

(Beritagar.id) Nasib revisi UU ITE kini di tangan DPR

Akhirnya. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan UU ITE yang telah dipersiapkan selama setahun terakhir, sampai ke Senayan. Naskah RUU revisi tentang UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah "memakan" puluhan korban ini, diserahkan kepada DPR RI pada Selasa (22/12/2015). Melalui surat Presiden bernomor R-79/Pres/12/2015 tertanggal 21 Desember 2015 kepada Ketua DPR, Presiden.

RUU Pengampunan Pajak - Rapat Pleno Badan Legislasi

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno pada 26 November 2015 membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo dari Jateng 3. Rapat dimulai pukul 12:40 WIB. Pemaparan Mitra Mitra rapat kali ini adalah pengusul RUU Pengampunan Pajak, Mukhamad Misbakhun dari Jatim 2. Berikut merupakan pemaparannya: Penyampaian Surat Pe.

(DetikNews) Novanto Ketua Fraksi Golkar, Ruhut: Menyedihkan, Golkar Gali Kubur!

Jakarta - Tukar guling yang dilakukan oleh Golkar antara Setya Novanto dan Ade Komarudin menuai kritik. Langkah itu dianggap menyedihkan."Kami hormati intern Golkar. Tapi kalau yang ganti rolling jadi ketua fraksi, sedih juga," kata anggota F-PD Ruhut Sitompul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/12/2015)."Ini gali kubur buat partai Golkar," lanjutnya.Ruhut khawatir bah.

(DetikNews) Waktu yang Mepet Jadi Alasan MKD Tak Mau Panggil Paksa Reza Chalid

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memutuskan untuk tak memanggil paksa pengusaha Reza Chalid terkait kasus 'papa minta saham'. Alasan MKD terutama karena waktu yang mepet sementara sidang harus diputus 16 Desember 2015."Harus kita putus hari Rabu (16/12), tidak ada waktu untuk malakukan pemanggilan, waktunya sangat mepet, pemanggilan kan harus tiga hari," kata Politisi Hanu.

(DetikNews) Beropini Bela Novanto di Sidang MKD, Kahar Muzakir Dinilai 'Malu Tak Gentar'

Jakarta - Anggota MKD dari Fraksi Golkar Kahar Muzakir beropini membela Ketua DPR Setya Novanto saat sidang pemeriksaan Menko Polhukam Luhut Panjaitan. Tindakan Kahar, sebagai 'hakim', dinilai tak berimbang.Penilaian tersebut disampaikan Ahli Tata Negara dan Administrasi Negara UGM Zainal Arifin Mochtar dalam pesan singkat yang diterima detikcom, Selasa (15/12/2015). Lebih jauh Zainal meny.

(OkeZone.com) Setya Novanto Mundur, Pimpinan DPR RI Gelar Rapat Internal

JAKARTA - Setya Novanto (Setnov) resmi mudur dari jabatannya sebagai Ketua DPR, untuk itu pimpinan dewan akan mengelar rapat guna membahas mundurnya politisi Partai Golkar tersebut. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, pihaknya akan mengelar rapat pimpinan beserta dengan kesekjenan DPR untuk membahas mudurunya Setya Novanto. "Untuk itu saya pagi ini hadir ke rapat intern dengan pimpinan d.

(Suara.com) Hari Ini, Komisi III Pilih Lima Pimpinan Baru KPK

Sebanyak 10 calon pimpinan KPK sudah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR pada Senin hingga Rabu. Suara.com - Hari ini, Kamis (17/12/2015), Komisi III DPR akan memilih lima dari sepuluh calon pimpinan KPK yang telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan."Pemilihan pimpinan KPK akan dilalukan secara musyawarah mufakat dalam rapat pleno komisi," kata Wakil Ketua Komisi III.

(GalamediaNews) Ini Dia Penyebab Pilkada Serentak 2015 Rendah Partisipasi Pemilih

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mengakui rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada serentak 2015. Salah satu penyebabnya adalah tidak semaraknya pegelaran pilkada. "Ini (tidak semarak) salah satu penyebab karena itu nanti kita evaluasi bagaimana menyikapinya," kata Jimly saat Muktamar VI Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Mataram Nusa Tenggara Bar.

(Suara.com) Sudding: Panggil Luhut Cuma Ulur-ulur Waktu Kasus Setnov

Berdasarkan rekaman pembicaraan yang dilakukan Maroef, dalam pertemuan tersebut, nama Luhut disebut sampai berkali-kali. Suara.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan dari Fraksi Hanura Syarifuddin Sudding mempertanyakan urgensi pemanggilan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR dari Fraksi Golkar.

(Beritagar.id) Pimpinan MKD mengaku terkecoh oleh Setya Novanto

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengaku terkecoh dengan alasan Ketua DPR Setya Novanto, yang meminta sidang pemeriksaan dirinya berlangsung tertutup dengan alasan ada rahasia negara. Belakangan diketahui, tak ada rahasia negara dalam materi sidang Novanto. Sebelum sidang dugaan pelanggaran etik Setya Novanto, pada Senin pekan lalu, sempat terjadi perdebatan keras untuk menentukan a.

Revisi KUHP dan Kinerja KPK - Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki membahas masukan dari KPK mengenai revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Rapat dipimpin oleh ketua komisi 3, Azis Syamsuddin dari Lampung 2. Rapat diagendakan hingga pukul 17:30 WIB dengan kesimpulan. Selanjutnya Azis meminta kesediaan bagian hukum KPK .

(DetikNews) Minta Masukan Soal Capim KPK, Komisi III DPR Kok Undang OC Kaligis?

Jakarta - Komisi III belum mengambil keputusan terkait uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK hingga saat ini. Sebelum rapat pleno, Komisi III menerima masukan dari perwakilan masyarakat yang ternyata 'barisan sakit hati' kepada KPK dan pansel capim KPK. Perwakilan masyarakat yang diundang oleh Komisi III adalah DPP Laskar Anti Korupsi Pejuang '45, Kantor Advokat OC Kaligis, Le.

(Kompas.com) Anggota MKD yang Membela Novanto Bertambah

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sepekan, jumlah anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang memilih untuk menghentikan kasus Ketua DPR Setya Novanto bertambah. "Bisa dibilang seperti itu," kata anggota MKD fraksi Hanura Syarifudin Sudding menjawab pertanyaan mengenai bertambahnya anggota MKD yang membela Novanto, Selasa (8/12/2015) malam. Saat MKD menggelar voting terbuka pada Selasa (1/12/20.

(MetrotvNews) Masa Depan Fungsi Legislasi

Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dan Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, PadangSULIT dibantah bahwa dalam satu tahun terakhir capaian program legislasi nasional berada pada titik amat mengkhawatirkan.Buktinya, dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang yang disepakati sebagai prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015, sampai sejauh ini, .

Masukan Terhadap Undang-Undang MD3 - Rapat Dengar Pendapat Umum MKD dengan Ahli Bahasa

Majelis Kehormatan Dewan (MKD) mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) dengan Ahli Bahasa pada 24 November 2015. Rapat diagendakan untuk mendengar pendapat ahli mengenai penggunaan kata dalam Undang-undang MPR, DPR, DPRD, DPD (UU MD3). Rapat dipimpin dan dibuka pukul 14.31 WIB oleh Surahman Hidayat dari Jabar 10. Dalam pembukaan rapat, Hardisoesilo dari Jatim 3 dan Junimart Girsang dari Sumut.

(Kompas.com) Jokowi Marah Namanya Dicatut, Elite PDI-P Justru Serang Bos Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah elite PDI-P mulai mempermasalahkan motif Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin, yang merekam perbincangannya dengan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid, 8 Juni 2015. Dalam pertemuan itu, Setya dan Riza diduga meminta sejumlah saham PT Freeport dan saham proyek listrik kepada Maroef, dengan mencatut nama Joko Widodo-Jusuf Ka.

(Tribun News) Nova Riyanti Yusuf Blak-blakan Soal Buku Nikah dan Pembatalan Pernikahan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Demokrat, Nova Riyanti Yusuf, melaporkan suaminya, Soepriyatno ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa waktu lalu kepada media, Soepriyatno sempat menyinggung persoalan buku nikah yang hilang. Perempuan yang akrab dipanggil Noriyu merasa perlu bicara menanggapi Soepriyatno soal buku nikah. Ia mengak.

(Tribun News) Sekretaris F Nasdem: Pimpinan DPR Sepertinya Cari Celah Ganggu Persidangan Novanto

Tribunnews.com, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie curiga Pimpinan DPR telah bersekongkol untuk menjegal pengusutan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus yang menjerat Ketua DPR Setya Novanto. Persekongkolan ini dilakukan dengan terus menunda rapat Badan Musyawarah. Syarif menjelaskan, sangat banyak agenda di komisi maupun alat kelengkapan dewan yang harus s.

(DetikNews) Ada PSSI Disebut-sebut dalam Rekaman Setya Novanto

Jakarta - Dalam kasus rekaman percakapan ketua DPR RI, Setya Novanto, soal PT Freeport Indonesia, yang diduga "mencatut" nama Presiden Joko Widodo, ternyata disebut-sebut pula urusan sepakbola dan PSSI.Demikian antara lain tercakup dalam rekaman pembicaraan itu, antara Novanto dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin dan pengusaha minyak Riza Chalid, saat diperdenga.

(DetikNews) Jaksa KPK Sebut Anggota DPR Charles Mesang Terima Duit Rp 9,7 Milyar

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum pada KPK menyebut anggota DPR dari Fraksi Golkar menerima duit sejumlah Rp 9,750 miliar dari mantan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (Dirjen P2KTrans) pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamaluddien Malik.Duit diberikan sebagai wujud realisasi komitmen sebesar 6,5 persen dari dana optimalisasi yang akan diterima .

(Kompas.com) "Kasus Catut Nama Kepala Negara Tak Diusut Penegak Hukum, Giliran Ecek-ecek Diusut"

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat hukum, Refly Harun, mengkritik aparat penegak hukum yang dianggap bergeming menanggapi kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla oleh Ketua DPR RI Setya Novanto. "Penegak hukum ini gimana, kasus pencatutan nama kepala negara yang serius seperti ini tidak diusut, giliran kasus ecek-ecek diusut," ujar Refly dalam diskusi di Rumah .

(DetikNews) Anggota MKD Golkar Kembali Permasalahkan Legal Standing Sudirman Said

Jakarta - Masuknya anggota baru dari Golkar membuat rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) buntu. Masalah yang sudah diselesaikan di awal, kini diungkit lagi. "Masih belum diputuskan di dalam, karena masih ada perdebatan soal hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, beberapa anggota msih mempersoalkan hasil verifikasi yang dilakukan kemarin, ada yang menyatakan belum valid termasuk menyangkut m.

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015

Pengambilan Suara MKD tentang Kelanjutan Sidang tentang Laporan Menteri ESDM terhadap Ketua DPR, 1 Desember 2015 VOTING TAHAP 1 Paket 1: Melanjutkan SidangPaket 2: Tidak Melanjutkan Sidang Paket 1: 11 orang Surahman Hidayat: PKS, Jabar10 Junimart Girsang: PDI Perjuangan, Sumut3 Akbar Faizal: Nasdem, Sulsel2 Sarifuddin Sudding: Hanura, Sulteng Sukiman: PAN, Kalbar A Bakri: PAN, Jambi Guntur Saso.

(DetikNews) Akhirnya Komisi III Sepakat Gelar Fit and Proper Test 8 Capim KPK

Jakarta - Setelah beberapa kali perdebatan, Komisi III DPR akhirnya sepakat memproses 8 nama calon pimpinan KPK hasil dari panitia seleksi yang dibentuk Presiden Jokowi. Delapan nama capim itu akan dilanjutkan ke tahap fit and proper test."Sudah diputuskan dalam rapat, pleno fit and proper test capim KPK akan dilanjutkan tanggal 14-16 Desember 2015. Dengan demikian tanggal 16 malam kita sudah .

(DetikNews) Masuk MKD, Politikus Golkar: Sebenarnya Hati Nurani Berat Adili Teman

Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Adies Kadir menjadi anggota baru di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR setelah Golkar melakukan perombakan total. Adies bertekad tidak mudah diintervensi dalam mengadili kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. "Sebenarnya MKD ini hati nurani kita berat, kita mengadili teman sejawat. Dengan diberikan tugas berat ini, kita harus jalankan sebaik-baiknya,.

(Kompas.com) Kawal Pengusutan Kasus Setya Novanto, PAN Ganti Dua Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Fraksi Partai Amanat Nasional mengganti dua anggotanya di Mahkamah Kehormatan Dewan untuk memastikan proses laporan dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla terkait Ketua DPR Setya Novanto berjalan sebagaimana mestinya.Fraksi PAN mengganti Hang Ali Saputra Syah Pahan dengan Sugiman, dan Ahmad Riski Sadiq digantikan oleh Ahmad Bakrie."Kami minta (.

(Tribun News) Silang Pendapat Fraksi di Komisi III Tunda Putuskan Nasib Capim KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi III DPR akhirnya menunda pengambilan keputusan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu alasan yang dipermasalahkan yaitu tidak ada unsur kejaksaan dalam komposisi capim KPK Hal itulah yang membuat silang pendapat diantara fraksi-fraksi di Komisi III DPR. "Semuanya gampang pilihannya kita kembalikan atau kita setujui. Ada kebiasaan di Komis.

(DetikNews) Pukuli Pimpinan Komisi VII, Politikus PPP Mustofa Diskors 3 Bulan dari DPR

Jakarta - Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) telah menjatuhkan vonis untuk kasus pemukulan Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi oleh anggota Fraksi PPP Mustofa Assegaf. Mustofa akhirnya dihukum diberhentikan sementara dari DPR selama 3 bulan."Diberhentikan sementara 3 bulan," bisik seorang anggota MKD, Rabu (25/11/2015).MKD menyidangkan kasus tersebut pada Kamis (19/11) di Wisma DPR di Kopo, Jawa.

(DetikNews) Pansel Tak Langgar UU, DPR Tak Punya Alasan Tunda Pilih Pimpinan KPK

Jakarta - Komisi III DPR terus berkelit dan mencari sejuta alasan untuk mengulur-ulur proses pemilihan pimpinan KPK. Padahal, beberapa hari lagi, masa tugas pimpinan KPK jilid 3 akan berakhir.Berbagai alasan terus dilontarkan Komisi III untuk mengulur uji kepatutan dan kelayakan capim KPK. Mulai mempermasalahkan latar belakang pendidikan capim KPK hingga mempersoalkan tak adanya unsur jaksa yang l.

(Kompas.com) Sejumlah Fraksi Ganti Anggotanya di MKD

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di Mahkamah Kehormatan Dewan. Langkah itu dilakukan di tengah pengusutan kasus yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. Pergantian anggota ini dibacakan oleh Ketua MKD Surahman Hidayat dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/11/2015). Fraksi Demokrat mengganti Guntur Sasongko dengan Fandi Utom.

(Kompas.com) "Menggelikan, Ada Bagian MKD yang Terang-terangan Bela Setya Novanto"

JAKARTA, KOMPAS.com — Sikap Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Golkar, Hadi Soesilo, terkait kasus Ketua DPR Setya Novanto dikritik. Hadi sebelumnya mengakui, ada instruksi dari fraksinya untuk membantu Novanto. Hadi mengaku akan membela Novanto sesuai instruksi fraksi tersebut, tetapi sesuai dengan tata beracara yang ada. "Ada bagian MKD yang terang-terangan bela S.

(AktualPost.com) Henry Yosodiningrat Ditolak Jadi Anggota MKD, Ini Alasannya

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menuturkan bahwa anggota DPR Henry Yosodiningrat terbukti melanggar kode etik dan menjatuhkan sanksi sedang karena menggunakan kop surat dewan untuk mempengaruhi penegak hukum. “Sanksinya sedang, yakni dimutasi dari Komisi II ke Komisi VIII,” ujar Ketua MKD Surahman Hidayat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/11). Di dalam rapat pleno MKD DPR, semua anggota MKD sepakat.

(Tribun News) Amankan Kasus Setya Novanto, Anggota MKD Mengaku Disogok Rp20 Miliar Lebih

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Junimart Girsang mengungkapkan, dirinya ditawari 20 juta Dolar AS atau setara lebih Rp20 miliar untuk membantu 'mengamankan' atau '86' kasus etik Ketua DPR, Setya Novanto yang tengah diproses MKD. "Oh, nggak (SMS), saya ketemu orangnya. Dia datang ke saya. Dia bilang, bisa nggak bang, *@#.. *@1».. Say.

Seleksi Calon Pimpinan KPK – Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 3 dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK

Komisi 3 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) pada 17 November 2015 tentang proses seleksi Capim KPK. Rapat dipimpin dan dibuka pukul 19:45 WIB oleh Benny Kabur Harman dari NTT 1. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Tim Pansel Capim KPK: Tim Pansel terdiri dari 9 orang dan dipimpin oleh Destry Damay.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Kompas.com) Setya Novanto Mengaku Ada Penawaran Saham oleh Bos Freeport

KOMPAS.com - Ketua DPR Setya Novanto mengaku ada penawaran saham oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Penawaran saham itu terjadi saat dia bersama pengusaha minyak Riza Chalid menemui Maroef di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta, 8 Juni 2015. Tawaran saham ditujukan oleh Maroef kepada Riza."Kenapa Pak Riza enggak ambil saham ini?" kata Novanto, menir.

(Kompas.com) Setya Novanto Balik Tuding Sudirman Said yang Catut Nama Presiden

KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menilai bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said yang justru telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Kesimpulan tersebut diambil Novanto setelah mendengar pernyataan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan yang menyatakan bahwa Sudirman Said melaporkannya ke MKD tanpa izin Presiden Jokowi. Namun, Wapres Jusuf Kalla mengatakan hal yang berbeda. Menur.

(Kompas.com) Capek, Sejumlah Anggota DPR Akan Ajukan Mosi Tak Percaya Setya Novanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Adian Napitupulu, berencana mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua DPR Setya Novanto. Hal itu akan dilakukan jika Mahkamah Kehormatan Dewan tidak tegas dalam menindak kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Novanto. "Kita capek, sekian tahun DPR hasilkan UU sedikit, tapi sisi lain ada perilaku anggota DPR yang seperti in.

WikiDPR | Usulan Prolegnas Prioritas 2016

RUU Usulan untuk Prolegnas Prioritas 2016 per 17 November 2015 Daftar: nama RUU - pengusul prioritas - keterangan RUU tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Komisi I, PKB - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia - Komisi I - Penyusunan Komisi I, Luncuran 2015, Prioritas 2016 RUU tentang Persandian dan Intersepsi -.

(DetikNews) Komisi III Persoalkan Berkas, Pansel Capim KPK: Persepsinya Tak Sama

Jakarta - Rapat Komisi III DPR dengan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK ditunda lagi. Gara-garanya, berkas dari Pansel yang diserahkan ke Komisi III dinilai belum lengkap.Pansel menanggapi saat ditanya wartawan usai rapat itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2015). Pansel sendiri belum sempat menanggapi langsung ke Komisi III karena belum diberi kesempatan hingga rapat.

(DetikNews) MKD Harus Fokus Tegakkan Etika di Kasus Novanto, Tolak Intervensi!

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR diminta fokus dalam mengusut aspek etika di kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wapres yang melibatkan Ketua DPR Setya Novanto. MKD harus menolak intervensi dan jangan sampai kasus ini melebar. "Saya kira memang perlu fokus. MKD tak perlu sibuk meladeni wacana terkait kasus yang mereka tangani. MKD sebagai tumpuan penegakan etika diharapkan b.

(Liputan6.com) PPP Pimpinan Romahurmuziy Ajukan Permohonan PK ke MA

Liputan6.com, Jakarta - DPP PPP hasil Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy akan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Mahkamah Agung yang memutuskan kepengurusan sah PPP adalah hasil Muktamar Jakarta. "Kami akan mendaftarkan Peninjauan Kembali pada kesempatan pertama setelah menerima salinan. Karena itu Majelis atau Kepaniteraan MA jangan mengulur-ulur lagi penyampaian salin.

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(DetikNews) Ini Transkrip Pembicaraan Novanto dan Pengusaha R yang Diduga Catut Presiden

Jakarta - Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto ke MKD DPR atas dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wapres JK untuk meminta saham ke PT Freeport Indonesia. Laporan Sudirman ke MKD disertai transkrip rekaman percakapan Novanto dan pimpinan PT Freeport.Transkrip tersebut beredar di kalangan wartawan. Jumlahnya tiga lembar, berisi percakapan tiga orang, yaitu Sn, pimpin.

(Rimanews) DPR Dicap Lelet Seleksi 8 Capim KPK

Rimanews - Indonesian Corruption Watch (ICW) mengkritik lambannya DPR melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada delapan capim KPK hingga kini. Padahal, Presiden Jokowi telah menyerahkan surat berisi delapan nama itu kepada pimpinan DPR pada pertengahan September 2015. "Sesuai Undang-undang (UU) KPK, DPR memiliki kewajiban memilih dan menetapkan 5 pimpinan KPK.

(Republika) KPU: Anarulita Muchtar Gantikan Patrice Rio Capella di DPR

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Rizky Kurniansyah mengatakan KPU tidak akan menghambat proses Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Rio Capella. "Pengajuan PAW Rio Capella sedang diproses KPU untuk diajukan ke DPR," ujar Ferry di kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/11).Sebagai penggantinya, Anarulita Muchtar akan menempati .

(TeropongSenayan) Menggugat Tanggung Jawab DPR

Dari tahun ke tahun volume atau nilai APBN terus mengalami peningkatan. Sebut saja, jika 2004 masih sekitar Rp 427 triliun, nanti pada APBN 2016 mencapai Rp 2.095 triliun. Secara kasar selama 12 tahun naik sebesar 700 persen! Sebuah angka yang sangat fantastis. Bolehlah kita senang dan bangga. Bahwa negara kita memiliki anggaran yang besar. Serta terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ber.

(DetikNews) Ini Kata Menkeu Soal Anggaran Gedung Baru DPR Rp 740 M di APBN 2016

Jakarta - Anggaran sebesar Rp 740 miliar masuk dalam APBN 2016 untuk DPR membangun gedung baru, meski sudah berulang kali menuai penolakan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro selaku perwakilan pemerintah menanggapi munculnya anggaran itu dalam APBN."DPR itu masuk Kementerian/Lembaga bukan? Nah, bisa enggak Lembaga Tinggi Negara yang dipimpin DPR bilang, 'DPR kamu enggak usah belanja'.

(MetrotvNews) FITRA: Megaproyek Gedung DPR Masih Bisa Dibatalkan

Metrotvnews.com, Jakarta: Megaproyek pembangunan gedung DPR senilai Rp 740miliar dinilai belum prioritas. Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) menegaskan, anggaran tersebut masih bisa dibatalkan.Koordinator Advokasi dan Investigasi FITRA, Apung Widadi menjelaskan pembatalan pembagunan gedung DPR juga pernah terjadi tahun 2010. Saat itu rencana pembangunan batal karena desakan publik.

(OkeZone.com) Peluang Surya Paloh Terseret Kasus Dana Bansos Terbuka

JAKARTA - Ketua Umum Partai Nasdem disebut-sebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Dugaan keterlibatan Surya Paloh pada kasus dana bansos di Sumatera Utara (Sumut) bermula dari kehadirannya dalam sebuah pertemuan di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta. Di mana pertemuan turut dihadiri Rio Capella, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) nonakt.

(DetikNews) Bahas Energi dengan Kongres AS, Komisi VII DPR ke Washington DC

Jakarta - Sejumlah anggota Komisi VII DPR yang membidangi energi berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat. Di negara Paman Sam tersebut, mereka bertemu dengan Kongres AS untuk berbincang soal ketahanan energi.Pertemuan dengan Kongres AS berlangsung pada Selasa (27/10) lalu di Room 2123 of the Rayburn House Office Building, Capitol Hill, Washington DC. Mereka ditemui oleh 8 orang anggota Komisi.

(OkeZone.com) Kasus Eks Sekjen Nasdem Aib yang Memalukan

JAKARTA - Mantan Sekjen Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Patrice Rio Capella telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Sumatera Utara (Sumut). Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu sangat menggoda, bahkan bisa menjerumuskan bila tak mampu menahan godaan tersebut. Direktur Eksekutif Lembaga Anti Penindasan Rakyat (Lentera), M Firda.

(Harian Terbit) Rumor Perselingkuhan dengan Dandim Sidoarjo, Arzetti Bilbina Harus Diproses MKD

Jakarta, HanTer-Anggota DPR RI, Arzetti Bilbina, telah membantah pertemuannya di Hotel Arjuna, Malang, Jawa Timur (jatim), dengan Dandim Sidoarjo Letkol Kav. Rizeki Indra Wijaya. Pengamat politik Said Salahudin menyarankan jika memang yakin tidak bersalah, Arzetti sebaiknya meminta Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk membersihkan namanya dari tuduhan yang sudah telanjur meluas."MKD menjadi te.

(Harian Terbit) Nasdem Dibubarkan Bila Kader Terjerat Korupsi, Hanya Iklan Politik

Jakarta, HanTer - Baru setahun jadi pengekor partai penguasa, Partai Nasdem sudah lupa janji-janji restorasi yang selalu digadang-gadang partainya, terutama janji partai akan dibubarkan bila ada di antara pengurusnya terjerat kasus korupsi.Pengamat politik AS Hikam menilai ucapan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang ingin membubarkan Partai Nasdem jika terlibat korupsi hanya sekadar iklan.I.

(TeropongSenayan) Hanura Resmi Pecat Dewie Yasin Limpo

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto secara resmi memecat Dewie Yasin Limpo sebagai kader Hanura, pengurus DPP Hanura, dan sekaligus memberhentikan dari jabatanya sebagai anggota Komisi VII DPR RI.Pemecatan itu dilakukan, lantaran Dewie Yasin Limpo telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus tindak pidana korupsi dengan ‎mene.

(DetikNews) Beralasan Sakit, Ketum PKB Cak Imin Tak Penuhi Panggilan KPK

Jakarta - Penyidik KPK sedianya memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dalam kasus korupsi proyek pengembangan kawasan transmigrasi di Kemenakertrans. Namun, Cak Imin tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan sakit."Pak Muhaimin dijadwalkan diperiksa sebagai saksi kaitan kasus yang ada di direktorat transmigrasi dengan tersangka JM yaitu Dirjen Kemenakertrans, tadi diperoleh informasi Pak .

(DetikNews) KPK Apresiasi Sikap Surya Paloh yang Mau Datang Diperiksa

Jakarta - KPK mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang mendatangi gedung KPK untuk manjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap pengamanan perkara Bansos Sumut di Kejagung. Menurut KPK, Paloh sangat kooperatif dan mau mengikuti proses hukum."Perlu diapresiasi, Pak Surya Paloh hadir sebagai warga negara yang taat hukum untuk menghadiri pemeriksaan sebagai saksi dan sekar.

(Kompas.com) Saat Perjalanan Dewie Berakhir di KPK...

JAKARTA, KOMPAS — Hampir saja Komisi Pemberantasan Korupsi kehilangan jejak Rinelda Bandaso, Selasa (20/10/2015). Sekretaris pribadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Hanura, Dewie Yasin Limpo, itu sudah curiga dirinya diikuti saat hendak bertemu pengusaha asal Papua, Setiadi Jusuf, serta Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Deiyai, Papua, Irenius Adi, di kawasan .

(Jawa Pos) Kasus Rio Bukti Parpol Masih jadi Arena Rawan Korupsi

JAKARTA - Penetapan tersangka yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem, Patrice Rio Capella, membuktikan partai politik berikut jejaring politiknya, masih menjadi arena rawan praktik korupsi. "Karena itu, hanya hukumlah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat untuk membersihkan praktik kotor tersebut," ujar Juru Bicara DPP Part.

(OkeZone.com) Mengenal Sosok Sisca di Pusaran Suap Gatot-Evy ke Patrice Rio Capella

JAKARTA - Perkara dugaan suap yang melibatkan Gubernur Sumatera nonaktif yang juga elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evy Susanti kepada bekas Sekjen Partai Nasdem, Patrice Rio Capella turut menyeret penyanyi era 90-an Fransisca Insani Rahesti. Nama Fransisca alias Sisca diketahui pernah menjadi penyanyi latar grup musik Kla Project. Sisca masuk daftar saksi yan.

(Jawa Pos) Peraturan KPU Tentang Calon Tunggal akan Ditetapkan Senin Nanti

JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengatakan, rancangan peraturan KPU tentang calon tunggal akan ditetapkan Senin (19/10) nanti. Penetapan dilakukan setelah sebelumnya KPU menggelar uji publik, rapat konsultasi dengan pemerintah dan DPR, serta menyempurnakan rancangan yang ada, berdasarkan masukan-masukan yang diperoleh. "‎Setelah langkah-langkah tersebut, mak.

(Kompas.com) DPP Nasdem: Patrice Rio Capella Jadi Tersangka, "Innalillahi"...

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faisal menilai, penetapan Patrice Rio Capella sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pukulan berat bagi Nasdem. Akbar mengatakan, sebagai Sekjen DPP Partai Nasdem, Rio sudah menjadi bagian dari partai itu sejak berdiri pertama kali. "Innalillahi wa'innalillahi raji'un. Saya tidak bisa berbicara, saya tidak perca.

(DetikNews) Anggota DPR Dilaporkan Aniaya PRT, Polisi Cek CCTV Apartemen

Jakarta - Pihak kepolisian akan mengecek CCTV (Circuit Closed Television) di apertemen tempat tinggal anggota DPR Ivan Haz terkait dugaan penganiayaan yang dilaporkan pembantu rumah tangganya. Pengecekan CCTV ini dilakukan untuk mengecek alibi anak mantan Wapres Hamzah Haz itu dan istrinya."Sekarang kami sedang memeriksa pengelola apartemen, yang katanya (versi Ivan Haz) si korban ini loncat. .

(DetikNews) Kisruh Mantan Istri dan Pecat Staf Cantik yang Bikin Anggota DPR Ditegur

Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR sudah menjatuhkan sejumlah sanksi kepada wakil rakyat yang melanggar kode etik selama 1 tahun masa bakti. Dari semua sanksi yang dijatuhkan, yang terberat adalah berupa teguran lisan.Yang terbaru sanksi yang diberikan pada anggota F-Hanura, Frans Agung Mula Putra pada Senin (12/10/2015) kemarin. Frans dilaporkan oleh mantan stafnya Denty Noviany Sari k.

(Kompas.com) ICW Minta Presiden "Jewer" Menkumham Terkait Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk menegur Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly terkait dibahasnya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurut koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, Yasonna harus menegaskan sikap pemerintah atas usulan merevisi UU tersebut. Sebelumnya, Jokowi menampik jika pemerintah mengusulk.

(TeropongSenayan) Aroma Busuk Politik Legislasi

Kolom Obrolan Pagi bareng Ariady Achmad Meski disamarkan, ditutup-tutupi ataupun dibungkus rapi, aroma permainan politik penyusunan RUU akhirnya tetap saja terbuka. Peran media massa mengungkap praktek yang berlangsung di gedung parlemen ini perlu diapresiasi. Bukan hanya munculnya angka 12 tahun dan pemberian wewenan SP 3 serta lainnya dalam RUU KPK, namun juga masuknya pasal Kretek dalam RUU Keb.

(DetikNews) Ical Ingin Revisi UU KPK Dibahas DPR dan Pemerintah

Jakarta - Fraksi Golkar menjadi salah satu fraksi yang setuju UU KPK direvisi dan berujung pada pelemahan lembaga antikorupsi itu. Apa kata Ketua Umum Golkar?"Kita serahkan pada DPR dan pemerintah. Serahkan pada mereka untuk membahas supaya lebih baik ke depannya," kata Aburizal Bakrie (Ical) di kantor DPP Perindo, J P. Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (8/10/2015).Anggota DPR dari fraksi G.

(DetikNews) Ketua F-NasDem: Rio Capella akan Dipecat Jika Terbukti Bersalah di KPK

Jakarta - Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella telah diperiksa oleh penyidik KPK yang menangani kasus suap hakim PTUN Medan. Ketua Fraksi NasDem di DPR, Victor Laiskodat menegaskan, bila Rio bersalah, partai tidak segan memecatnya."Dari Fraksi Nasdem tidak masalah (Rio diperiksa KPK). Kami mendorong Rio untuk datang, langsung hadir ke KPK. Menurut saya, itu hal yang baik. Siapapun datang i.

(MetrotvNews) Berikut Enam Poin Penolakan KPK Terhadap Revisi UU KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki menyatakan enam poin penolakan terhadap draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dia menilai, beberapa pasal yang direvisi maupun pasal baru yang tercantum dalam draf tak mendukung fungsi KPK."Pertama, tidak perlu dilakukan pembatasan masa kerja KPK yang disebutkan di situ paling.

(Kompas.com) Mantan Anak Buah Akui Suryadharma Gunakan DOM Untuk Kepentingan Pribadinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Kementerian Agama, Syaifuddin Syafii mengatakan, mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali, pernah menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadinya dan keluarga. Syaifuddin dihadirkan sebagai saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji dan penyalahgunaan DOM dengan terdakwa Suryadharma. Saat d.

(Warta Ekonomi Online) DPR Bahas RUU Pengampunan Pajak

WE Online, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI hari ini, Selasa (10/9/2015), menggelar rapat membahas dua rancangan undang-undang (RUU) usulan inisiatif DPR dari lintas fraksi agar dimasukkan di Prolegnas 2015. Dua RUU tersebut ialah RUU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RUU tentang Pengampunan Pajak Nasional. Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo mengatakan poin utama dimasukkannya R.

(Warta Ekonomi Online) Bambang Soesatyo Sepakat Pemimpin DPR Perlu Dikritik

WE Online, Jakarta- Sekretaris Faksi Partai Golkar di DPR, Bambang Soesatyo mengingatkan peran Pimpinan DPR tidak boleh melebihi kewenangannya karena bisa menjadikan institusi ini bercitra negatif di masyarakat. "Memang itu perlu dikritik, tugas pimpinan DPR harus lebih baik sehingga nama baik DPR bisa terjaga," katanya di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat (2/10/2015). Hal itu dikatakan.

(Kompas) Jalan Rekonsiliasi Golkar Masih Panjang

Jalan Partai Golkar menuju rekonsiliasi masih relatif panjang. Sebab, hingga Selasa (30/12), pokok masalah yang membuat dualisme kepengurusan belum dibahas. Perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono baru membahas lima pokok pikiran yang ditawarkan kubu Agung. Kelima pokok pikiran itu adalah sistem pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung, sistem pemilu presiden (pilpres) seca.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita