JejakParlemen

Kategori Berita

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih 1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan ditambah,.

(Tempo.co) Setya Novanto Bisa Dilantik Jadi Ketua DPR Esok Hari, Asal...

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pergantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Ade Komarudin ke Setya Novanto dikebut. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Setya bisa saja segera dilantik esok hari.Fadli menuturkan hal itu bergantung pada rapat Badan Musyawarah yang digelar malam ini. "Lihat nanti di Bamus," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 29 November 2016.Agenda rapat Ba.

(Tempo.co) 36 Anggota Laporkan Ketua DPR Ade Komarudin ke MKD

TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kembali digoyang. Kali ini, Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan oleh 36 anggota Komisi Badan Usaha Milik Negara DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran kode etik.Anggota Komisi BUMN dari Fraksi Partai Golongan Karya, Bowo Sidik Pangarso, mengatakan Ade diduga memberikan persetujuan kepada Komisi Keuangan untuk rapat dengan BUM.

(DetikNews) Anggota Komisi XI Sayangkan Ada Pelaporan Ketua DPR ke MKD

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin dilaporkan anggota Komisi VI DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena mengalihkan kemitraan Komisi VI dengan BUMN ke Komisi XI. Anggota Komisi XI menyayangkan hal ini."Kami sayangkan yang begitu-begitu," kata anggota Komisi XI dari PPP, Amir Uskara, saat berbincang, Kamis (13/10/2016).Amir menjelaskan bahwa persoalan pengalihan mitra BUMN ke Komisi XI.

(TribunNews) Komisi II Sepakati Aturan Pencalonan Kepala Daerah bagi Parpol yang Bersengketa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi II DPR menggelar rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Rapat tersebut menyelesaikan sejumlah isu krusial dalam PKPU. Salah satu diantaranya dalam PKPU no 05 tentang Pencalonan terkait sengketa kepengurusan parpol. "Khususnya Pasal 36 ayat 2 diputuskan dihapus. sebelumnya draft PKPU berbunyi 'apabila terdapat putusan sela yang menunda pemberlakuan SK, m.

(Kompas.com) Kubu Aburizal Dukung Pemerintah, PDI-P Ungkit Kursi Ketua DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyambut baik pernyataan Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie yang akan mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, Hasto meminta dukungan Golkar itu harus dibuktikan dengan suatu sikap nyata. Dia pun mengungkit soal kursi Ketua DPR yang sehahrusnya milik PDI-P sebagai partai pemenang pemilu 2014.Keg.

(DetikNews) Gebrakan Ade Komarudin: Pansus DPR Dilarang Kunker ke LN!

Jakarta - Ketua DPR Ade Komarudin melarang panitia khusus (Pansus) penyusun UU di DPR untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Namun, masih ada sejumlah pengecualian."Soal kunjungan ke luar negeri. Komisi I kan mitranya luar negeri. BKSAP, tugasnya seperti itu. Tapi pansus, buat apa studi banding. Itu sudah dievaluasi. Diputus karena tidak produktif," kata Ade di Gedung DPR, Senin (11/1/.

(DetikNews) Noor Supit: Semua Diganti Geng Novanto, Fraksi Golkar Bergejolak

Jakarta - Manuver Setya Novanto yang merombak jajaran pengurus fraksi Golkar di DPR serta alat kelengkapan dewan mendapat perlawanan. Internal fraksi Golkar bergejolak karena perombakan ini hanya untuk memenuhi ambisi Novanto."Di kalangan internal fraksi, gejolaknya kuat banget," kata anggota F-Golkar, Ahmadi Noor Supit saat berbincang, Rabu (6/1/2015).Supit sendiri merupakan salah satu &#.

(DetikNews) Kahar Muzakir Ketua Banggar DPR, Noor Supit: APBN Bukan Alat Politik!

Jakarta - Setya Novanto yang ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Golkar mulai bermanuver dengan menempatkan koleganya, Kahar Muzakir di posisi ketua Badan Anggaran DPR. Alasannya pun dipertanyakan karena Banggar punya posisi yang strategis."Kita juga enggak ngerti motivasi penempatan (Kahar) itu," kata politikus Golkar, Ahmadi Noor Supit yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Banggar, Rabu (6/1/.

(Rimanews) Agung: Pencalonan Ketua DPR Pengganti Setnov Tak Bisa Dilaksanakan

Rimanews - Pencalonan Ketua DPR dari Partai Golkar untuk menggantikan Setya Novanto sebaiknya ditunda karena masih bermasalah. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono. "Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," kata Agung dalam konferensi pers di kediamannya di .

(Tempo.co) Politik 2016 Diprediksi Bakal Gaduh

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, memprediksi pada 2016 pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan tetap gaduh seperti yang terjadi pada tahun ini. Hal itu disampaikan pada Rabu, 30 Desember 2015. Bambang berujar, sejumlah persoalan yang belum terselesaikan tahun ini bakal menjadi pemicu kegaduhan tahun depan, seperti isu reshuffle kabinet, s.

(Kompas.com) Tolak Novanto Jadi Ketua Fraksi Golkar, Kubu Agung Ajukan Zainuddin Amali

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar kubu Agung Laksono menolak langkah kubu Aburizal Bakrie yang mengajukan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi Golkar di DPR. Kubu Agung pun mengajukan nama lainnya untuk mengisi posisi tersebut, yakni Zainuddin Amali. "Keputusan Aburizal menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi mengagetkan semua orang. Seolah menantang suara rakyat," kata Wakil Ketua Umu.

(OkeZone.com) Ical: Ketua DPR Tak Bersalah

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical membenarkan pertemuan dengan pemimpin partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di Hambalang, Jakarta kemarin malam. Pertemuan itu membahas laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke MKD soal transkrip perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. "Itu membahas dan mendengarkan penjelasan dari Pak Novanto tentang perjan.

(Suara.com) Agung Laksono Kritik Pesta Makan Anggota DPR Saat Ekonomi Susah

"Seharusnya bukan dengan diawarnai ceremony seperti ini, apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Agung. Suara.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengkritik acara makan bersama di DPR dalam rangka menyambut ulang tahun DPR yang ke 70 tahun, Jumat (28/8/2015). "Tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah. Seharusnya bukan dengan diawarnai cere.

(DetikNews) UU Pilkada Harus Permudah Calon Kepala Daerah dari Jalur Independen

Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada belum bisa memberikan kemudahan bagi calon kepala daerah yang lewat jalur perseorangan atau independen. Wacana UU Pilkada direvisi agar jalur perseorangan mudah pun diusulkan."Tampaknya Undang-Undang 8/2015 perlu disempurnakan supaya menjadi payung hukum yang benar bagi pilkada serentak. Termasuk di dalamnya pasal mengenai calon perseo.

(ANTARA News) Pengamat: Politik Patron Penyebab Minimnya Peserta Pilkada

(ANTARA News - Pengamat politik dan hukum Universitas Mulawarman Samarinda, Herdiansyah Hamzah, mengemukakan politik patron menjadi salah satu penyebab minimnya pasangan calon yang mendaftar sebagai peserta pemilihan kepala daerah serentak tahap pertama 9 Desember 2015."Salah satu penyebab minimnya pasangan calon pada pemilihan kepala daerah yang akan digelar secara serentak yakni politik patr.

(DetikNews) KPU: 7 Pilkada Ditunda Tahun 2017 Karena Calon Tunggal, Termasuk Surabaya

Jakarta - KPU telah mengadakan rapat pleno menutup verifikasi tahap akhir pendaftaran calon kepala daerah untuk Pilkada serentak tahun 2015. Karena hanya ada satu pasang calon, Pilkada di 7 daerah ditunda tahun 2017."Ya, jadi sampai pukul 23.59, tak ada calon lagi yang mendaftar. Jadi, disimpulkan sesuai perkembangan Pilwakot Surabaya hanya 1 calon pasangan yaitu Risma dan Wisnu. Calon Wakil W.

(OkeZone.com) Calon Tunggal Bisa Diatasi dengan Perppu

JAKARTA - Hadirnya calon tunggal di 12 daerah dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon pilkada serentak di Indonesia harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai persoalan tersebut menciderai proses demokrasi yang berujung kepada penundaan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2015. "Pemerintah harus turun tangan. Jangan sampai calon yang elektabilitasnya luar biasa harus tertund.

(Kompas.com) KPU Minta Aturan Tak Direvisi di Tengah Proses Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyarankan pemerintah tidak merevisi aturan atau undang-undang hanya karena pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di sejumlah daerah diikuti oleh satu pasangan calon. Saran tersebut disampaikan Ida menyikapi permintaan sejumlah pihak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu.

(Inilah.Com) PPP Akan Gugat KPU ke MK

INILAHCOM, Makassar - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi karena banyaknya rekomendasi partai berlambang Ka'bah ini pada peserta pilkada serentak yang ditolak."Kami sudah koordinasikan ini sama DPP dan kita diminta untuk mengumpulkan data-data dari daerah yang rekomendasinya ditolak. Ini juga berlaku di daerah lainnya," ujar Ketua Dewan Pimpinan.

(Aktual Post) Golkar Alami Kerugian Cukup Besar di Pilkada Serentak Kali Ini

(AktualPost) - Pilkada serentak sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon peserta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menutup waktu pendaftaran dan merilis jumlah pasangan calon yang telah mendaftar di KPUD untuk Pilkada 2015. Di sejumlah daerah seperti diketahui hanya ada satu calon yang maju, makanya KPU memperpanjang waktu pendaftaran hingga tanggal 3 Agustus. Tak bisa dibantah, sedikit.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Setjen DPR

Pada 16 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dengan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Setjen DPR) untuk mendengarkan masukan dari evaluasi sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI yang ada sekarang. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 45 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 10:45 WIB. Ket.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Deputi Perundang-undangan

Pada 6 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) dalam rangka mendengarkan penjelasan dari Deputi Bidang Perundang-undangan DPR-RI (Deputi PUU) tentang rancangan Peraturan DPR terkait pengamanan di lingkungan gedung DPR-RI. Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 25 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pukul 11.

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR - Rapat Pleno Badan Legislasi dengan Kepolisian

Pada 8 April 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Kepolisian RI (Karo Sunluhkum) untuk mendengarkan masukan mengenai sistem pengamanan di lingkungan Gedung DPR-RI. Rapat Baleg dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg, Firman Subagyo dari Jateng 3. Rapat dihadiri oleh 23 dari 74 anggota Baleg. Ketua Rapat membuka Pleno pada pu.

(Kompas.com) "Perang Dingin" Partai Beringin

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa kepengurusan Partai Golkar masih berlanjut. Putusan pengadilan terbukti membuat konflik berlarut-larut. Masing-masing kubu masih beradu argumen dan saling klaim memiliki legitimasi kepengurusan yang paling sah dan patut. Pada Jumat (24/7/2015), Pengadilan Negeri Jakarta Utara memutuskan mengakui kepengurusan Aburizal Bakrie hasil Musyawarah Nasional IX di Bali. Namun.

(Rimanews) Kantor Golkar Balikpapan Dibakar Kader

Rimanews- Kantor Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, di Jalan Sudirman dibakar oleh puluhan kadernya, Minggu (26/07/2015). Mereka kecewa, karena sampai saat ini parpol berlambang pohon beringin itu belum menentukan kadernya untuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Mereka menanti kepastian, apakah Golkar akan mengusung Andi Burhanuddin Solong sebagai Calon Walikota Bal.

(DetikNews) Daftar Pilkada, PPP Romi Tak Libatkan Kubu Djan Faridz

Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya enggan memakai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 tentang pencalonan kepala daerah. Ketua Umum DPP PPP Romahurmuzy mengatakan pihaknya sudah melakukan pendaftaran calon kepala daerah tanpa melibatkan PPP kubu Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz."Tidak, tidak bersama kubu PPP yang lain. Kami tetap berpegangan pada.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM - Rapat Komisi 3 dengan Menhumkam

Pada 6 April 2015 Komisi 3 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Laoly terkait evaluasi kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemenkumham untuk 2015-2019. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 3, Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh 31 dari 54 anggota dari 10 fraksi. Ada beberapa pergan.

(Tribun News) Sampai Mati Korban Lumpur Lapindo Menunggu Pencairan Ganti Rugi

TRIBUNNEWS.COM, SIDOARJO - Sembilan tahun warga korban lumpur Lapindo yang masuk Peta Terdampak (PAT) menagih janji pelunasan. Berbagai cara mereka tempuh untuk mendapatkan haknya. Janji itu mendekati nyata. Pemerintahan Joko Widodo menganbil kebijakan dengan memberikan dana talangan kepada Minarak Lapindo Jaya yang mengaku kesulitan dana membayar kekurangan ganti rugi. Banyak warga korban yang ma.

(Kompas.com) Kubu Agung Minta Kubu Ical Terima Putusan PTTUN dengan Lapang Dada

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) telah menganulir kemenangan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara. Atas putusan tersebut, Partai Golkar kubu Agung Laksono meminta kubu Aburizal untuk menerima dengan lapang dada. "Dengan putusan PTTUN ini, kami berharap kubu yang tidak puas atas putusan ini untuk menerima dengan lapang dada..

(Kompas.com) Ini Detail Kesepakatan "Islah Jilid II" yang Diteken Aburizal dan Agung

JAKARTA, KOMPAS.com — Dua kubu kepengurusan Partai Golkar menandatangani kesepakatan islah kedua di kediaman dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Sabtu (11/7/2015). Secara garis besar, kesepakatan yang ditandatangani kedua kubu berisikan tata cara penentuan calon kepala daerah yang akan diusung Golkar. Kesepakatan ini disusun setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengizinkan dua kubu di Partai Golkar d.

(DetikNews) PT TUN Juga Menangkan PPP Kubu Romahurmuziy

Jakarta - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memutuskan untuk menerima gugatan Menkum HAM Yasonna Laoly. Dengan demikian Romahurmuziy (Romi) menjadi Ketum PPP sesuai dengan SK Menkum HAM."Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding, Tergugat Intervensi 1/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 2/Pembanding, Para Tergugat Intervensi 3/Pembanding, dan Para Tergugat Intervensi 5/P.

(Kompas.com) PPP Kubu Romy Tolak Aturan Pengusungan Calon Kepala Daerah Bersama

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengkritisi keputusan bersama Komisi Pemilihan Umum soal pengusungan calon bersama dalam pemilihan kepala daerah bagi partai yang berkonflik. Menurut dia, kemungkinan calon yang diusung kedua kubu akan berbeda. Semestinya, lanjut dia, KPU memperbolehkan masing-masing kubu mengajukan calon masing-masing. "Ka.

(DetikNews) Sudah Kerja Keras, Bawaslu Tegaskan Bukan Cuma Aksesoris Pemilu

Jakarta - Bawaslu mengaku sudah melakukan banyak upaya pencegahan pelanggaran Pemilu, termasuk dalam Pilkada serentak. Bawaslu pun tidak diterima bila dianggap hanya sebagai pelengkap Pemilu. "Kami dapat kritik dari anggota dewan bahwa Bawaslu hanya jadi aksesoris pemilu. Jujur, kalau menilai pengawasan pemilu, jika upaya pencegahan kita buka, pelanggaran sebenarnya lebih banyak. Kami merasa s.

(Inilah.Com) Golkar Segera Sepakati Islah Terbatas Pilkada

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Golkar DPR Munas Bali, Ade Komaruddin menegaskan, ada pola islah terbatas khusus untuk pilkada antara kubu munas Golkar Bali dan munas Ancol dengan masing-masing kubu bisa mengajukan calon."Ada pola solusi yang bisa dilakukan Partai Golkar, yakni islah terbatas khusus pilkada. Jadi masing-masing kubu memajukan, yang sama calonnya bisa diajukan bersama-sama, ya.

(ANTARA News) Golkar dorong revisi UU Pilkada

(ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Golkar Ade Komarudin menegaskan partainya tetap mendorong revisi undang-undang pilkada agar di masa mendatang dualisme partai politik bisa diselesaikan secara cepat, tidak berlarut-larut. "Semangat Golkar sesungguhnya adalah agar dualisme partai tidak terjadi pada partai lainnya. Kami tak masalah jika penyelesaian ini setelah lewat dari bulan Juli ini. Jadi .

(Suara.com) Agung Laksono: Dana Aspirasi Anggota DPR Tidak Perlu

Kata Agung, anggota DPR jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi Suara.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono berpendapat anggota DPR RI tidak perlu diberi dana aspirasi Rp20 miliar per tahun sebab rawan menimbulkan dampak negatif."Dana aspirasi itu tidak diperlukan. Anggota DPR RI jangan mencari-cari alasan untuk pengadaan dana aspirasi," kata.

(Warta Ekonomi Online) Golkar Minta Pilkada Serentak Ditunda

WE Online - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ditunda hingga Juni 2016 dengan berbagai faktor dan melihat berbagai perkembangan kondisi yang terjadi saat ini."Jangan dipaksakan menggelar Pilkada serentak tahun ini, tapi harus diselesaikan dulu persoalan sekarang," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar versi Aburizal Bakrie, Ridwan His.

(Inilah.Com) Golkar Kubu Agung Sepakat Pemecatan Anggota DPR

INILAHCOM, Makassar - Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kubu Agung Laksono sepakat dengan langkah tegas Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie yang memecat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal Sulawesi Selatan, Andi Rio Padjalangi."Jangankan anggota, pimpinan saja harus dipecat kalau memang terbukti melanggar PDLT (Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tindakan tidak tercela),".

Laporan Semester BPK dan Hak Angket Terhadap Menteri Hukum dan HAM - Sidang Paripurna ke-23

Pada Rapat Paripurna ke-23 pada tanggal 7 April 2015 DPR agenda utama adalah ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pengajuan usulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terkait tuduhan intervensi dalam konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Rapat Paripurna ke-23 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Jateng.

(Kompas.com) Agung Curiga Ada Dorongan Politik Tertentu di Balik Usul Menunda Pilkada

KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menilai, ada sesuatu yang tidak beres dengan desakan sejumlah politisi di DPR untuk menunda pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak. Dia mencurigai hal ini berhubungan dengan dualisme kepemimpinan Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan yang membuat kedua partai itu tak bisa mengikuti pilkada."Sepertinya ada arom.

Masa Persidangan ke-3 - Sidang Paripurna ke-22

Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.

(Kompas) Saksi Ahli: Mahkamah Partai Telah Memutuskan

JAKARTA, KOMPAS — Para saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait konflik kepengurusan Partai Golkar menyatakan, Mahkamah Partai Golkar telah mengambil keputusan. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pun dinilai tepat mengesahkan kepengurusan Partai Golkar. Ada tiga saksi ahli yang keterangannya diperdengarkan di PTUN, Senin (27/4). Mereka adalah dua eks hakim kons.

(Kompas) Rotasi Fraksi Golkar Demi Rakyat?

Selama saya di DPR, baru kali ini ada rotasi besar-besaran di sebuah fraksi," kata anggota DPR dari Partai Golkar, Meutya Hafid, yang menjadi wakil rakyat sejak 2009. Kabar rotasi datang ketika dia menyiapkan Konferensi Parlemen Asia Afrika untuk memperingati 60 tahun Konferensi Asia Afrika. Namun, Meutya tetap menjalankan peran sebagai Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR. "T.

(Kompas) Pasca Rotasi Golkar: Ketua DPR tak khawatir mosi kubu Agung Laksono

Partai Golkar kubu Agung Laksono mengancam akan mengajukan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR terkait pengesahan rotasi Fraksi Golkar di sejumlah komisi dan alat kelengkapan Dewan yang diajukan kubu Aburizal Bakrie. Ketua DPR Setya Novanto menanggapi santai ancaman tersebut. Dia mengatakan, penerbitan surat keputusan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Novanto merasa dirinya hanya.

(Tempo) Kubu Agung Laksono Tunggu Islah Demi Persiapan Pilkada

Plt Ketua DPD Partai Golongan Karya kubu Agung Laksono, Ridwan Mukti, mengatakan belum membuka pendaftaran calon kepala daerah karena masih menunggu berakhirnya kisruh di internal Partai Golongan Karya (Golkar). "Bapak dan emak berantem, kader tidak ikut-ikutan. Kami hanya menunggu," kata Ridwan Mukti saat ditemui pada Korwil Partai Kebangkitan Bangsa, Jumat 18 April 2015. Ridwan mengataka.

(Kompas) Cegah Dualisme Partai Terulang: Sempurnakan Mahkamah Partai

Konflik partai politik, seperti yang terjadi di Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, menjadi salah satu fenomena yang sedang terjadi di panggung politik Indonesia saat ini. Jika dibiarkan, konflik ini bisa memicu turbulensi yang mengganggu kehidupan berbangsa. Sebagian pihak menuding konflik itu dipicu oleh pemerintah atau partai yang sedang berkuasa. Namun, jika melihat sejarah politik.

(Jakarta Post) Meutya: We will keep working for the commission we were previously assigned to

After surviving months of infighting due to a political struggle between the ruling and opposition coalitions, the House of Representatives will likely face another hurdle in carrying out its legislative duties after a group of Golkar lawmakers refused to obey reassignments at the House from leaders of one faction of the party. Golkar, which controls 91 of the 560 House seats, has been embroiled.

Surat Edaran Fraksi Golkar | Perpindahan Anggota Legislatif Fraksi Golkar 2014-2019

Berikut data perpindahan berdasarkan Surat edaran fraksi Golkar tgl 9 April 2015 yang kami bandingkan dengan data lama berdasarkan situs www.dpr.go.id 1. Meutya Hafid (dari komisi 1 Pindah ke komisi 6 dan dicopot Dari Wakil pimpinan BKSAP)2. Fayakhun andriadi ( Dari komisi 1 Pindah ke komisi 8)3. Agun gunanjar sudarsa ( Dari komisi 1 Pindah ke komisi 6)4. Dave akbarshah fikarno laksono (Dari komis.

(Kompas) Dualisme Golkar: Anggota yang dirotasi jadi 7 orang saja

Langkah pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR versi Musyawarah Nasional Bali merotasi anggota fraksi di alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat terus berjalan. Namun, protes yang bermunculan membuat jumlah anggota Fraksi Partai Golkar yang dirotasi dari alat kelengkapan DPR turun dari 30 orang menjadi tujuh orang. Pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR versi Musyawarah Nasional Jakarta menilai rotasi ters.

(Kompas) Dualisme di Golkar dan PPP: Konflik Partai Tak Diintervensi

Konflik internal yang tengah melanda Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan diyakini bukan berakar dari campur tangan partai berkuasa. Meski demikian, partai politik berkuasa dan yang lain tetap dapat memetik manfaat besar dari konflik internal tersebut. Persoalan internal yang tidak segera diselesaikan dengan baik sampai memicu lahirnya kepengurusan ganda justru merugikan partai politik i.

(Tempo) PPP, Golkar's Dualism Benefit Other Parties in Election

Dual leadership in the Functional Group Party (Golkar) and the United Development Party (PPP) will likely aid other parties in the upcoming regional election. Research Director of Polmark Indonesia, Eko Bambang Subiantoro, said that other parties might take advantage of the internal clash of the party. Speaking in the Alumni Forum of Indonesian Students Press Association (FAA PPMI) in Jakarta on M.

(wikidpr) Hasil verifikasi ke komisi apa saja 27 anggota Golkar pro Agung Laksono dirotasi

Tim wikidpr hingga Senin malam (13 April 2015) melakukan verifikasi data ke komisi berapa saja para pendukung Agung Laksono di DPR dirotasi. Agung Laksono memastikan (per 29 Maret 2015) bahwa anggota Golkar yang berpihak padanya berjumlah 27 orang. Berikut data perpindahan yang bisa kami rekap. 1. Meutya Hafid (dari komisi 1 belum diketahui dipindah ke komisi berapa) 2. Saniatul Lativa (dari kom.

(Kompas) Bareskrim Menindaklanjuti Laporan Laksono atas Perebutan Ruang Fraksi Golkar

Badan Reserse Kriminal Polri memastikan terus mendalami laporan kedua kubu pengurus Partai Golkar. Kali ini penyidik memeriksa sejumlah saksi terkait laporan kubu DPP Partai Golkar pimpinan Agung Laksono mengenai penyobekan surat pimpinan Fraksi Partai Golkar dan penguasaan Sekretariat Fraksi Golkar di DPR. Sebelumnya, penyidik Bareskrim menetapkan dua pengurus sebagai tersangka pemalsuan surat ma.

(Kompas) Golkar kubu Agung Laksono Mulai Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Partai Golkar kubu Agung Lakosono sudah mulai membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung dalam pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang. Meski masih mengalami konflik dan dualisme kepemimimpinan dengan kubu Aburizal Bakrie, namun kubu Agung optimis pihaknya yang bisa mengikuti pilkada. "Pendaftaran Pilkada akan dilakukan di minggu ketiga April melalui tim pilk.

(Harian Kompas) Bertempur di Rapat Komisi demi Golongan, Bukan Demi Rakyat

Hari yang ditunggu-tunggu Komisi III DPR tiba juga. Setelah dua kali tertunda, rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly akhirnya digelar pada Senin (6/4). Namun, raker dengan agenda membahas isu-isu hukum terkini itu langsung berubah menjadi ajang "penghakiman" bagi Yasonna. Celetukan dan sindiran langsung terlontar begitu Yasonna selesai memaparkan l.

(Detik) Bersaing dengan Rapimnas Kubu Laksono, Aburizal Bahas Strategi Pilkada dengan Seluruh DPD I Golkar

Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie alias Ical mengumpulkan Ketua DPD I se-Indonesia di Hotel Sultan, Jakarta. Ical mengaku hal tersebut merupakan bukti kesolidan Golkar.‎"Ini menunjukkan soliditas dari semua Ketua DPD I yang hadir, seluruh 34 provinsi se-Indonesia hadir, semua katakan solid dan akan terus berjuang bersama DPP sampai putusan pengadilan yang sah," ucap.

(Detik) Priyo: 19 Anggota Fraksi Golkar Tarik Dukungan Angket Terhadap Yasona

Angket yang digulirkan oleh KMP untuk Menkum HAM Yasonna Laoly telah dibacakan dalam Sidang Paripurna DPR. Namun Waketum Golkar versi Munas Ancol Priyo Budi Santoso menyebut sejumlah anggota Fraksi Golkar sudah menarik diri."Ada 19 sampai 21 anggota sudah menarik tanda tangan. Pokoknya angkanya fluktuatif lah, belum tentu detailnya," ujar Priyo di Kantor DPP Golkar, Jl Anggrek Nelly Murni,.

(Detik) Menkumham Yasona: Pak Muladi Katakan Keputusan Saya Benar, Silakan Menilai Sikap Pak Muladi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dicecar soal konflik dualisme kepengurusan Partai Golkar dalam rapat komisi III DPR yang berlangsung hingga malam hari. Terutama anggota komisi III kubu Aburizal yang mempertanyakan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang ditafsirkan Yasonna.Mereka menilai putusan‎ MPG tak memenangkan salah satu kubu. Namun Yasonna menilai pendapat dua hakim MPG jelas memenang.

(Tempo) Fahri Hamzah: Pimpinan DPR Pertahankan Fraksi Golkar Pimpinan Ade Komarudin

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan pimpinan DPR masih akan mempertahankan kepengurusan Fraksi Golkar di bawah kepemimpinan Ade Komarudin. Langkah itu ditempuh lantaran sengketa kepengurusan Golkar belum menemui kata akhir. "Karena itu, kami masih mempertahankan yang lama," ujar Fahri, Sabtu, 4 April 2015. Susunan pimpinan Fraksi Golkar terancam mengalami perombak.

(Kompas) Menunggu Bukti Partai Terbesar dan Tertua

Jangan pernah naik ke sebuah kapal berbendera negara tertentu tanpa izin. Karena berdasarkan hukum internasional, sebuah kapal dengan bendera negara A, misalnya, jelas merupakan wilayah dari negara A. Itulah prinsip ekstrateritorial. Dalam konteks politik di Indonesia, misalnya terkait pemanfaatan ruang Fraksi Partai Golkar di Gedung DPR, adakah prinsip seperti prinsip ekstrateritorial? Tidak jela.

(Jakarta Globe) Golkar may use the National Police nomination for a political horse trade

The House of Representatives has signaled it may soon begin to vet the country’s next police chief, indicating a possible compromise in a standoff after the president’s previous nominee was scuppered over corruption concerns. House Deputy Speaker Agus Hermanto said on Thursday that Comr. Gen. Badrodin Haiti’s nomination “will be forwarded to Commission III,” which oversees legal affairs. That deci.

(Tempo) Fadli Zon: DPR Applues Status Quo on Golkars Leadership

The House of Representatives (DPR) speaker has agreed to delay the determination of the Functional Group Party (Golkar) leadership status following an interim decision rendered by the North Jakarta State Administrative Court regarding a decree issued by the Justice and Human Rights Minister. Deputy Speaker of the DPR Fadli Zon, said that the DPR will not approve both of the conflicting sides until.

(Harian Kompas) Rapat Bamus Kamis Ini Tak Bahas Perombakan Fraksi Golkar

Rapat Badan Musyawarah DPR, Kamis (2/4) ini, tak akan membahas surat perombakan Fraksi Partai Golkar yang dikirim pengurus Golkar hasil Musyawarah Nasional Jakarta. Dengan demikian, Ade Komarudin tetap sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR dan Bambang Soesatyo sebagai sekretaris. Keputusan ini diambil karena kemarin, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dalam putusan selanya, menunda berlakun.

(Tempo) Ical's Golkar Wins in Court

The North Jakarta State Administrative Court has issued an interim decision concerning Minister of Law and Human Rights Yasonna Laoly's letter that confirms the legality of Agung Laksono's leadership over the Functional Group Party (Golkar). With the decision, the court has temporarily suspended the implementation of Yasonna's letter and handed over the party's administration to of.

(Kompas) Agung Laksono Bersikeras Bertahan di Kantor Golkar, Cegah Kevakuman

Ketua Umum DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menyatakan akan tetap menjalankan kepengurusan partai, meski ada proses peradilan yang berlangsung. Agung mengatakan, organisasi harus tetap berjalan agar tidak terjadi instabilitas politik. "Dengan tidak mengurangi jalannya peradilan, organisasi tetap kami jalankan sebagai pengurus yang sah secara hukum. Ini kami lakukan agar ter.

(Jakarta Globe) Agung Laksono Warns Prabowo & KMP to stay out from Golkar split

The Golkar Party faction led by Agung Laksono warned the Red-White Coalition (KMP) on Thursday that it was to stay out of the party’s spectacular split and allow resolution to be found through its own internal procedures. A Golkar politician from Agung’s camp, Agun Gunanjar Sudarsa, emphasized that the dispute was an internal matter. “I just want to remind the KMP this is the Golkar Party’s intern.

(Kompas) Takut Direbut, Ade Komarudin-Bambang Soesatyo-Idrus Marham Berkantor di Fraksi Golkar hari Minggu

Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie berkumpul di ruang fraksi Partai Golkar, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (29/3/2015). Mereka mengantisipasi kubu Agung Laksono yang akan mengambil alih ruang pimpinan fraksi Golkar. Kubu Agung berniat mengganti pimpinan fraksi Golkar dengan Agus Gumiwang Kartasasmita (ketua) dan Fayakhun Andriadi (sekretaris) setelah kepengurusan kubunya disahkan oleh Kem.

(Harian Kompas) Dualisme Internal Fraksi: Langkah Mundur Wakil Rakyat

Ini menjadi awal yang baru bagi DPR, juga bagi pemerintah. Pada masa sidang berikutnya nanti, mari kita wujudkan DPR yang solid dan modern." Demikian dikatakan Ketua DPR Setya Novanto dalam pidato penutupan akhir masa sidang I tahun sidang 2014-2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 5 Desember 2014. Pernyataan itu disampaikan Setya setelah waktu sekitar dua bulan yang ada pada masa sidan.

(Harian Kompas) DPR diminta lebih bijak memakai Hak Angket

Di tengah optimisme kubu pemrakarsa hak angket di DPR, muncul imbauan agar anggota DPR lebih proporsional dalam menggunakan hak angketnya. Keputusan mengajukan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly dianggap tidak tepat karena tidak menyangkut kepentingan rakyat. Hal itu dikatakan juru bicara Poros Muda Partai Golkar, Andi Haryanto Sinulingga; Pelaksana Tugas Sekje.

(Koran Tempo) Susunan Fraksi Golkar Kubu Agung Terancam Dianulir

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto menyatakan perombakan fraksi yang diusulkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono tak akan berjalan mulus. Menurut dia, usulan itu bakal terhambat persetujuan mayoritas pimpinan fraksi yang akan membahasnya di rapat Badan Musyawarah. "Mayoritas anggota Badan Musyawarah bakal sulit menyetujui karena tak mau masuk wilayah partai politik," u.

(Harian kompas) Hajriyanto: kader pelan-pelan akan dukung Agung Laksono

Konflik di Partai Golkar tidak akan segera dapat diselesaikan setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengesahkan kepengurusan yang sah di partai itu. Namun, kader Golkar diyakini secara perlahan akan mendukung kepengurusan DPP Partai Golkar yang sah atau yang diakui pemerintah. Hajriyanto mencontohkan pengalaman Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada 1970. Saat itu, semua pengurus wilayah d.

(Koran Tempo) Dualisme Ical-Laksono: Demi Mempertahankan Benteng Terakhir

Delapan lelaki penjaga berseragam biru muda siaga di depan lift Fraksi Partai Golkar, lantai 12 Gedung Nusantara I Kompleks Parlemen, Senayan. Mata mengawasi tetamu yang lalu-lalang. Yang wajahnya tak familiar langsung diberhentikan. Tak ada yang bisa menemui Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin (kubu Ical) jika tak membikin janji.Ketatnya penjagaan tak hanya dilakukan di lorong depan penerima tamu. .

(Harian Kompas) Fraksi KIH Bendung Hak Angket

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang mendukung pemerintah siap membendung upaya penggunaan hak angket terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly. Lobi-lobi terhadap anggota fraksi lain yang tidak ikut menandatangani hak angket gencar dilakukan. Oleh karena itu, kendati surat pengajuan hak angket terhadap Menkumham telah diserahkan sejumlah fraksi kepada pimpinan.

Agus Gumiwang: Meutya Hafid, Mesang, Sunarjaya to fill important positions on reform Golkar faction

Agung Laksono's Functional Group (Golkar) party executive board has planned to reform the party's faction members and complementary committees at the House of Representatives (DPR), which were previously dominated by politicians loyal to Aburizal Bakrie. "We definitely want faction and commission leaders who share the same vision," Golkar Party's faction chairman Agus Gumiwang .

(Beritasatu) Syukuran Golkar Kubu Agung Laksono, JK dan Pimpinan KIH Tak Hadir

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak menghadiri peringatan syukur nasional Partai Golkar (PG) di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Jl Anggrek Neli, kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (23/3) malam. Pimpinan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) juga tidak ada satupun yang terlihat pada acara tersebut. Padahal dalam undangan yang dikirim panitia menyebutkan syukuran akan dihadiri wakil presiden, Ketua Um.

(Republika) Fadli Zon: Pimpinan DPR Tolak Perombakan Fraksi Versi Agung Laksono

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menolak kuasa sepihak, sejumlah anggota dari Partai Golkar Munas Ancol untuk mengubah kepemimpinan fraksi di lembaga legislatif. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menegaskan, proses hukum terkait partai berlambang pohon Beringin itu belum tuntas.Dikatakan politikus Partai Gerindra itu, struktur fraksi Partai Golkar di DPR, masih mengacu pada kep.

(Kompas) Jalan Rekonsiliasi Golkar Masih Panjang

Jalan Partai Golkar menuju rekonsiliasi masih relatif panjang. Sebab, hingga Selasa (30/12), pokok masalah yang membuat dualisme kepengurusan belum dibahas. Perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono baru membahas lima pokok pikiran yang ditawarkan kubu Agung. Kelima pokok pikiran itu adalah sistem pemilu kepala daerah (pilkada) secara langsung, sistem pemilu presiden (pilpres) seca.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita