JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Ini Proyek-proyek yang Disepakati Jokowi-PM Shinzo Abe

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyepakati sejumlah kerja sama di bidang ekonomi. Kerja sama tersebut termasuk dalam tiga proyek infrastruktur. "Kami sepakat meningkatkan kerja sama ekonomi, termasuk rencana Pelabuhan Patimban," kata Jokowi dalam keterangan pers bersama Abe di Istana Bogor, Minggu, 15 Januari 2017. Proyek lainnya, antara lain p.

(DetikNews) Besok Dirjen Pajak Panggil Google

Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, besok akan memanggil Google Asia Pacific Pte Ltd dalam rangka menyelesaikan persoalan pajak."Besok yang lagi heboh, sama Pak Haniv (Kepala Kanwil Pajak Khusus), (Google) akan saya panggil," kata Ken saat RDP dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2017).Google dipanggil lantaran menolak diperiksa setelah Direktorat Jenderal Pajak (D.

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(Warta Ekonomi) Jonan Usulkan Kepada Kemenkeu Bea Ekspor Konsentrat 10 Persen

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar menetapkan bea keluar untuk ekspor konsentrat atau mineral mentah sebanyak 10 persen. "Tetap ada biaya keluar, kami usulkan maksimum paling tidak 10 persen, asalkan ekspor konsentrat sesuai aturan berlaku," kata Jonan ketika menggelar jumpa pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis mala.

(DetikNews) Ditjen Pajak: Tawaran Google dalam Negosiasi Tak Masuk Akal

Jakarta - Negosiasi antara Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan dengan Google Asia Pacific Pte Ltd berhenti. Artinya, pemeriksaan pajak Google kembali dilanjutkan.Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus, M Haniv, menjelaskan proses negosiasi berhenti karena permintaan Google tak masuk akal."Nggak masuk akal yang mereka minta," ungkap M Haniv, Kepala Kantor Wilayah Pajak.

(Media Indonesia) Setop Akal-akalan Studi Banding ke Luar Negeri

DI saat tingkat kehadiran mengikuti rapat masih rendah, DPR malah rajin mengusulkan agenda kunjungan kerja ke luar negeri. Evolusi modus kunjungan terus-menerus dilakukan demi mencari celah izin. "Ini memoles saja. Dulu namanya studi banding. Karena dikritik, jadi kunker (kunjungan kerja). Dikritik lagi, jadi kunjungan diplomatik. Ini modus saja untuk kelabui publik," ujar peneliti Forum M.

(DetikNews) Butuh Rp 1-1,2 T agar TI Asian Games 2018 Samai Event di Incheon 2014

Jakarta - Indonesia diperkirakan harus mengeluarkan Rp 1-1,2 triliun untuk aspek Teknologi Informasi (TI) pada Asian Games 2018 agar menyamai event Asian Games 2014 di Incheon, Korea Selatan.Jumlah itu sudah mencakup semua per item dimulai dari jaringan, software, hingga hardware yang dibutuhkan untuk sebuah penyelenggaraan multievent Asia.Demikian disampaikan Deputi III Games Supporting INASGOC A.

(DetikNews) Ratifikasi Perjanjian Paris, RI Akan Pangkas 29 Persen Emisi Gas Rumah Kaca

Penandatanganan Perjanjian Paris (high-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) digelar di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, Jumat (22/4). Perjanjian Paris merupakan kesepakatan global yang monumental untuk menghadapi perubahan iklim. Komitmen negara-negara dinyatakan melalui Nationally Determined Contribution (NDC) untuk periode 2020-2030, ditambah aksi pra-2020.Perjanjian Par.

(DetikNews) DPR Sahkan RUU Persetujuan Paris tentang Perubahan Iklim jadi UU

Jakarta - Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Persetujuan Paris atas Konvensi Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim menjadi Undang-undang. Pengesahan ini turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI hari ini, Rabu (19/10/2016) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ra.

(Tempo.co) Pengamat Menilai Sistem Peradilan Hambat Investasi

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum, Ifdhal Kasim, menilai hukum di Indonesia sangat semrawut, baik dari sisi legislasi maupun regulasi. Menurut dia, hukum saling bertabrakan. Dia pun mengapresiasi upaya pemerintah merevitalisasi hukum guna membenahi ketidakjernihan hukum yang dapat menghambat investasi. "Yang baru saja diluncurkan adalah membenahi aspek pelayanan publik. Tapi, apa yang dibuat .

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(Fajar.Co) Ternyata Kasus Jemaah Haji yang Ditahan Melibatkan Adik Dirjen Pendis Kemenag

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Pemberangkatan 177 calon jamaah haji asal Indonesia yang menyelinap melalui Filipina ternyata melibatkan keluarga petinggi Kementerian Agama (Kemenag). PT Aulad Amin, salah satu travel yang memberangkatkan jamaah, adalah milik Nasir Amin. Nasir ternyata adalah adik dari Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin. Saat dikonfirmasi, Kamaruddin membenarkan bahwa .

(DetikNews) Kepala BKPM: Investasi Motor Utama Pertumbuhan di 2017

Jakarta -Pemerintah telah menyelesaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 senilai Rp 2.070,5 triliun dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3%. Di 2017 pelemahan ekonomi global pun masih akan dirasakan oleh Indonesia.Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, investasi di berbagai sektor harus terus digalakkan. Dengan banyaknya inves.

(DetikNews) Kasus Gloria dan Arcandra Jadi Pertimbangan DPR Revisi UU Kewarganegaraan

Jakarta - Kasus Arcandra Tahar dan Gloria Natapraja Hamel dijadikan momentum Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ketua DPR Ade Komaruddin mengatakan ada peluang revisi UU Kewarganegaraan itu menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. "Kita melihat soal kewarganegaraan misalnya sekarang setelah ada beberapa p.

(Tempo.co) 80 Persen Partai Ogah Bahas RUU Perlindungan PRT

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menilai mayoritas fraksi partai di Dewan Perwakilan Rakyat enggan menempatkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Program Legislatif Nasional 2017. Menurut Lita, dari 10 fraksi di legislatif, hanya Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera yang bersedia mene.

(Tempo.co) Fadli Zon dan Rachel Diadukan ke Mahkamah Kehormatan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktivis dari Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz, melaporkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon dan anggota Komisi Luar Negeri, Rachel Maryam, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas dugaan pelanggaran etik, Kamis, 30 Juni 2016. Mereka diduga menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Selain Donal, pelapor Fadli dan Rachel ialah Koalisi Anti-katebelece DP.

(PojokSatu.id) Asik Betul...DPR Bebas Kuker ke Luar Negeri Kapan Saja

POJOKSATU.id, JAKARTA – Badan Legislatif (Baleg) DPR sudah merampungkan perubahan kedua Peraturan DPR Nomor 1/2014 tentang Tata Tertib (Tatib). Dalam perubahan itu, anggota DPR bisa melakukan kunjungan kerja ke daerah maupun luar negeri di luar masa reses. Artinya, Dewan bisa kunjungan kerja (kunker) kapan saja, asal tidak bentrok dengan sidang paripurna. Kabar adanya perubahan ini dibenarkan Waki.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(Tempo.co) Fadli Zon Ganti Biaya Transportasi Anak di New York Rp 2 Juta

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membayarkan uang sebesar Rp 2 juta sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York untuk transportasi anaknya saat berada di New York, Amerika Serikat. Shafa Sabila, anak sulung Fadli, pada 12 Juni 2016 dijemput staf KJRI di New York atas permintaannya."Saya perkirakan bensin yang.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Pertamina-Saudi Aramco Kerja Sama Perluasan Kilang Cilacap

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina (Persero) dan Saudi Aramco resmi menandatangani kontrak pengadaan konstruksi proyek perluasan kilang di Cilacap, Jawa Tengah. Kedua perusahaan sepakat menunjuk Amec Foster Wheeler Energy Ltd sebagai kontraktor pengadaan konstruksi atau Engineering Procurement and Construction (EPC)."Ini merupakan tekad kami dengan Saudi Aramco dan untuk mengembangkan kilang-kil.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) Kibar Kreasi Buka Akses Start-Up Indonesia ke Silicon Valley

TEMPO.CO, Redwood - Kibar Kreasi Indonesia, sebuah start-up teknologi digital asal Indonesia, menandatangani kerja sama dengan GSVlabs, rekanan Google yang telah menginkubasi lebih dari 150 perusahaan, di Silicon Valley, Amerika Serikat, Senin, 16 Mei 2016. GSVlabs bekerja sama dengan Google Launchpad melalui program Pioneer Accelarator, yang tiap tahunnya mengakselerasi sekitar 60 perusahaan star.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Tempo.co) FIFA Cabut Hukuman untuk Indonesia

TEMPO.CO, Jakarta - Skors Indonesia yang dijatuhkan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) karena intervensi pemerintah terhadap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) dicabut setelah berlangsung hampir satu tahun. Hal itu diumumkan Presiden FIFA Gianni Infantino di sela Kongres FIFA di Meksiko, Jumat, 13 Mei 2016.Infantino mengatakan keputusan mengenai Indonesia, salah satu pasar sepak b.

(Tempo.co) Produk Organik Indonesia Bagus, Sertifikasi Jadi Kendala

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sertifikat untuk menentukan produk organik menjadi kendala petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersaing dalam perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.Ketua Komunitas Organik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, Antonius Agung Saputro, mengatakan sebagian konsumen menganggap produk organik mahal dan harus bersertifikat. Untuk.

(Tempo.co) Moratorium PRT ke Luar Negeri Mulai Berlaku Bulan Ini

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Soes Hindarno, mengatakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri untuk penata laksana rumah tangga mulai dihentikan bulan ini. Penghentian secara menyeluruh dilakukan pada tahun depan. Hindarno mengatakan target penghentian pengiriman tenaga kerja penata laksana rumah tangga ke luar negeri .

(Tempo.co) Indonesia Protes UU Polusi Asap Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia sudah sejak awal menyampaikan keberatan atas Undang-Undang Polusi Asap Lintas Perbatasan (Transboundary Haze Pollution Act /THPA) yang disahkan parlemen Singapura pada 2014. Peraturan itu mulai menampakkan “taringnya” setelah Badan Lingkungan Nasional (National Environment Agency/NEA) Singapura mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap direktur sebua.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Tempo.co) Indonesia Ingin Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

TEMPO.CO, Brussels -Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke markas besar Uni Eropa di Brussels, Belgia menjadi lawatan bersejarah menandai Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memiliki kesepakatan hubungan dan kerjasama (PCA) dengan Uni Eropa.Koresponden Tempo di Brussels melaporkan, lawatan kali ini pesan kuat untuk membuka ekonomi Indonesia ke dunia dan kesiapan Indonesia ikut persai.

(Tempo.co) DPR Ternyata Belum Pernah Bahas Ekstradisi dengan Singapura

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid mengatakan DPR belum pernah sekali pun membahas ratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura. "Setahu saya, tidak pernah ada pembahasannya. Mungkin Kementerian Luar Negeri Singapura perlu cek ulang data mereka juga," ujar Meutya kepada Tempo via pesan elektronik, Minggu, 24 April 2016. Beberapa jam yang lalu.

(Tempo.co) BPN Luncurkan Aturan Kepemilikan Hunian bagi WNA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan aturan kepemilikan hunian bagi orang asing untuk mendorong investasi di sektor properti.Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ATR/BPN itu mengatur zonasi dan batas bawah harga hunian yang bisa dibeli oleh warga negara asing.Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13.

(Tempo.co) Menkominfo Bujuk Prancis Investasi Ekonomi Digital

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengharapkan para investor digital ekonomi di Prancis menanamkan investasinya ke Indonesia.Hal ini disampaikan Menkominfo saat bertemu Menteri Urusan Perdagangan Luar Negeri Prancis Mathhias Fekl di Jakarta, Rabu, (6 April 2016)."Pak menterinya menyampaikan bahwa Paris (ibu kota Prancis) itu adalah kota terbesar untuk inkubator .

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) Kemenperin Keluarkan Daftar Barang Modal Bekas Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kriteria Teknis Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.Sebagaimana dimuat dalam laman Kemenperin yang dikutip Selasa, 5 April 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin mengemukakan barang modal yang dimaksud adalah barang sebagai modal usaha atau untuk menghasilkan.

(OkeZone.com) 30 Perguruan Tinggi Se-Asean Bahas Kualitas Pendidikan

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengumpulkan 30 perguruan tinggi negara Asean sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 2016. Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pendidikan di Asean agar perguruan tinggi dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjawab tantangan serta persaingan di tingkat global setelah memasuki era .

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(Tempo.co) Pengusaha Daging Australia Keluhkan Ongkos Sertifikasi Halal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong melakukan kunjungan kerja ke Australia pada 15-18 Maret 2016. Di sana, ia sempat bertemu dengan perwakilan industri daging merah dan membahas hubungan dagang kedua negara.Di antara perwakilan pengusaha yang ditemui Lembong adalah Managing Director of Meat Livestock Australia, CEO Australian Livestock Exporters’ Council, Chairman Red M.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(SindoNews.com) Pemerintah Beri Keringanan Amdal Perusahaan di Kawasan Industri

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana memberikan keringanan terhadap perusahaan yang berada di kawasan industri untuk tidak mengurus izin analisis dampak lingkungan (Amdal) secara individu. Hal ini untuk meningkatkan peringkat Indonesia dalam kemudahan berbisnis di Tanah Air (ease of doing business).Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menjelaskan, ‎b.

(Tempo.co) Presiden Jokowi Inginkan Harmonisasi Perizinan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo terus berkomitmen melakukan terobosan untuk meningkatkan iklim usaha dan kemudahan investasi. Dalam rapat terbatas tentang harmonisasi perizinan di kantor Presiden, pemerintah sedang mengkaji harmonisasi perizinan. "Semangat harmonisasi ini agar semuanya menjadi mudah dan jelas," ucap Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa, 15 Maret 2016.Salah satu usul.

(Rimanews) Papua 'Usir' 174 Warga Tiongkok

Rimanews - Kepala Kantor Imigrasi Manokwari, Budiono di Manokwari, Senin (07/3/2016), mengatakan sejak 2015 hingga saat ini, deportasi sudah dilakukan terhadap 174 warga Tiongkok. Deportasi itu dilakukan karena menyalagunakan visa kunjungannya untuk bekerja pada pembangunan konstruksi di PT SDIC Papua Cemen Indonesia di wilayah Kampung Maruni, Manokwari, Papua. Pada Januari-Maret 2016, sebanyak 34.

(DetikNews) JK: Vietnam Salip RI di Urutan Produsen Kopi Dunia

Bandar Lampung - Sempat jadi produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, posisi Indonesia kini melorot ke posisi ke-3 pasca disalip Vietnam. Padahal sebelumnya, Vietnam sendiri belajar mengembangkan tanaman kopi dari Indonesia pada tahun 1970-an.Keprihatinan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat rapat Pengembangan Kopi Berkelanjutan, di Rumah Jabatan Gubernur Lampung, Bandar L.

(MetrotvNews) Terhambat, Pengusaha Minta Permendag Ekspor Hasil Hutan Direvisi

Metrotvnews.com, Jakarta: Pengusaha meminta Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 89 Tahun 2015 tentang Ekspor Industri Hasil Kehutanan direvisi karena bertentangan dengan ratifikasi yang sudah ditandatangai dengan Uni Eropa. Dampaknya, produk ekspor hasil hutan RI ke Eropa terhambat.Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menyayangkan pemerintah meng.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Istana: Anggota DPR Bukan Diplomat, Tidak Bisa Dapat Paspor Hitam

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung tidak setuju jika anggota Dewan Perwakilan Rakyat mendapatkan fasilitas paspor hitam. Pasalnya, paspor tersebut diberikan khusus untuk diplomat. Menurut Pramono, kebijakan itu sudah sangat jelas. Sehingga anggota DPR yang tugasnya hanya pengawasan, legislasi danbudgeting tidak mungkin diberikan fasilitas paspor hitam. "Memang sempat ada ke.

(Kompas.com) Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, .

(Kompas.com) Pemerintah Jajaki Lagi Perdagangan Bebas dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kembali menjajaki kerjasama perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan Uni Eropa. Rencana itu sempat mencuat namun meredup lantaran pergantian pemerintahan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Jokowi. Menurut Mendag Thomas Lembong, kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa sangat penting. Sebab ia yakin, tanpa kerjasama itu akan lebi.

(Kompas.com) Jika FTA dengan Uni Eropa, CPO dan Kakao Indonesia Tidak Akan Dikenai Tarif Bea Masuk Tinggi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong yakin ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan kakao Indonesia tidak lagi dikenai tarif bea masuk tinggi di Eropa. Menurutnya, hal itu bisa terwujud bila Indonesia sepakat menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Eropa. "Tentunya tarif bea masuk ke eropa bisa turun banyak," ujar Lembong di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (.

(DetikNews) Ini Tanggapan IKEA Swedia Atas Putusan MA yang Menangkan Pengusaha Lokal

Jakarta - PT Hero Supermarket Tbk sebagai operator pemegang waralaba IKEA di Indonesia angkat bicara soal putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa merek 'IKEA'. PT Hero Supermarket Tbk menegaskan, putusan itu tidak membuat operasi pusat perbelanjaan furnitur di Alam Sutera itu terganggu.PT Hero Supermarket Tbk adalah operator resmi pemegang waralaba IKEA di Indonesia yang memperoleh li.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Berdayakan UMKM, Komisi VI Minta Pemerintah Kerja Sama dengan Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VI DPR RI meminta pemerintah Indonesia segera menyusun langkah kerja sama Uni Eropa dalam bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurut Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir, Uni Eropa memiliki sejarah panjang koperasi dan UMKM yang berhasil mensehjahterakan para anggota dan pelakunya. "Oleh karenanya pemerintah harus mampu memberdayakan K.

(DetikNews) MA Ternyata Terbelah Saat Putuskan IKEA Jadi Milik Pengusaha Surabaya

Sengketa Merek Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menyatakan perusahaan PT Ratania Khastulistiwa sebagai pemilik merek IKEA. Ternyata putusan MA ini tidak bulat.PT Ratania merupakan perusahaan furniture yang memiliki akta pendirian tertanggal 7 Oktober 1988. Perusahaan ini membuat berbagai produk rumah tangga dan telah diekspor ke Spanyol, Jepang, Amerika Serikat dan Australia. Sebagai branding produkn.

(TeropongSenayan) Inggris Main Dua Kaki dalam Konflik Papua?

JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih. "Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa ber.

(Kompas.com) Rebut Pabrik yang Pindah dari China!

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengatakan Indonesia harus bersiap untuk merebut pabrik-pabrik yang hengkang dari China. Untuk bisa merebut pabrik-pabrik tersebut, Indonesia harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Filipina dan Malaysia. Menurut dia, saat ini pemerintah China sedang melakukan transformasi perekonomian. Dari yang asalnya mengge.

(DetikNews) Mendag: Larang Asing Investasi di RI Sama Artinya dengan Pro Impor

Jakarta -Kebijakan pemerintah untuk melakukan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) adalah salah satu upaya agar mengurangi impor barang jadi. Semakin banyaknya investasi masuk, artinya kegiatan produksi akan lebih banyak di dalam negeri.Menteri Perdagangan Thomas Lembong menuturkan langkah ini adalah bagian dari perubahan paradigma. Sebab, terlalu banyak sektor usaha dalam DNI hanya menjadikan In.

(Liputan6.com) Banyak Demo Buruh, Perusahaan Asing Hengkang dari Batam

Liputan6.com, Jakarta Masa depan suram tengah menghantui Batam sebagai ‎kawasan Free Trade Zone (FTZ) di Indonesia. Iklim investasi di kota tersebut perlahan mulai redup seiring konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelolaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Manager of Admin dan General Affair PT Batamindo Investment Cakrawala, pengelola kawasan industri Batamind.

(Rimanews) Tenaga Kerja Asing di Karawang Menambah Persoalan Baru

Rimanews - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang, Jawa Barat, memprediksi akan terjadi peningkatan dua kali lipat tenaga kerja asing di Karawang menyusul diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA per Januari 2016. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat Suroto mengatakan, terjadinya peningkatan tenaga kerja asing akan menjadi permasalahan tersen.

(Tribun News) Jaksa Agung Pastikan Eksekusi Mati Pengedar Narkoba Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jaksa Agung HM Prasetyomemastikan pihaknya akan melaksanakan eksekusi mati tahap ketiga pada 2016. Eksekusi mati akan diprioritaskan pada terdakwa kasus narkotika yang sudah melewati upaya hukum. "Eksekusi mati akan dilakukan pada 2016, itu harus jadi perhatian kami lagi. Penegakan hukum harus jalan terus," tegas Prasetyo saat di Kantor Menkopolhukam, Jakarta Pusa.

(Inilah.Com) DPR Bisa Ganjal Rencana Jokowi Masuk TPP

INILAHCOM, Jakarta - Terkait rencana Presiden Joko Widodo untuk masuk Trans Pacific Partnership (TPP) berpeluang diganjal DPR. "Saya kira di level pemerintahan lebih mudah, tapi akan mendapatkan kendala di DPR," kata Pengamat Ekonomi Politik Nico Harjanto dalam sebuah diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2015). Menurut Nico, hambatan terbesar Presiden Jokowi jika Indonesia ingin bergabun.

(DetikNews) Lembong: Gabung TPP, Indonesia Bisa Jadi Negara 'First Class'

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menegaskan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itu, Indonesia menganggap perlu untuk bergabung menjadi anggota Trans Pacific Partnership (TPP). Masuknya Indonesia ke TPP sekaligus untuk menjaga daya saing produk Indonesia dan akses pasar ke negara-negara anggota TPP. "Bergabung dengan TPP merupakan pilihan .

(MetrotvNews) Menteri ESDM Benarkan Setya Novanto Pencatut Nama Presiden

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Sudirman Said akhirnya menyebut nama politikus DPR pencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Sang politikus itu tak lain tak bukan Ketua DPR Setya Novanto."Iya, itu ada kop surat Kementerian ESDM, kemudian ada paraf saya. Saya kira ini laporan yang saya sampaikan ke MKD," kata Sudirman dalam wawancara eksklusif dengan Najwa .

(GalamediaNews) Menteri ESDM Sudah Serahkan Bukti ada Politisi DPR yang Catut Nama Presiden

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said mengaku yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya terkait adanya politisi DPR yang disebutnya menjual nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham kepada PT. Freeport Indonesia. Dia menjanjikan bisa membantu proses perpanjangan izin operasi Freeport. Bukti-bukti yang dimiliki Sudirman, antara lain berupa transkrip.

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(Jawa Pos) Gagalkan Selundupan Beras dan Sembako, Petugas Bea Cukai Tembak Penyelundup

BATUAMPAR - Petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sembako ilegal jenis beras dan gula di perairan Batuampar, Selasa (3/11) malam. Dalam upaya penggagalan dan pengamanan kapal pengangkut, petugas mendapat perlawanan hingga melepaskan tembakan ke arah anak buah kapal (ABK) maupun massa yang menyerang. Beras sebanyak 100 ton serta gula seberat 50 ton itu diangkut dari Jurong, Sing.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

Ratifikasi Protokol Perdagangan – Komisi 1 RDP dengan Dirjen Kemenlu, Dirjen Kemendag, dan Dirjen Hukum Perjanjian Internasional

Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri (Dirjen Kemenlu), Direktur Jenderal Kementerian Perdagangan (Dirjen Kemendag), dan Direktur Jenderal Hukum Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) terkait Penyelesaian Prosedur Ratifikasi First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) dan Renc.

(Liputan6.com) Konglomerat Oman Borong Produk Material dari Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Konglomerat Oman mencatatkan trial order atau estimasi kontrak mencapai US$ 2,41 juta atau 32,8 miliar untuk produk building material daninfrastruktur Indonesia pada pameran Infra Oman 2015 yang berlangsung 5-7 Oktober 2015 lalu, di Muscat, Oman.Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengatakan, hal ini telah mengubah.

(Liputan6.com) Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mendapat perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan begitu, Susi menyebut akan menghemat waktu dan tenaga, serta dengan langsung menenggelamkan kapal tersebut, mencegah adanya proses praperadilan yang sering ditang.

(Tribun News) Rombongan DPR Temui Langsung Korban Tragedi Mina

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPR, Setya Novanto menyampaikan bela sungkawa dan duka cita sedalam-dalamnya atas meninggalnya ratusan jemaah haji yang tiga orang diantaranya berasal dari Indonesia, dalam insiden di MinaMekkah saat hendak melakukan lempar jumroh. Ketiga jemaah haji Indonesia tersebut adalah Hamid Atwitarji Kloter Surabaya, Syaisiyah Syahril Abdul Gafar Kloter Batam, dan 1 orang je.

(Kompas.com) Indonesia Akan Impor 11.000 Sapi Indukan dari Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hubungan Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi tetap berjalan baik meskipun Indonesia sempat mengurangi kuota impor daging sapi. Bahkan, rencananya Indonesia akan mengimpor 11.000 daging sapi indukan dari Australia pekan depan. “Kita harapkan bisa menghasilkan sapi-sapi seperti ini (menunjuk pada sapi kurban dari Presid.

(Kompas.com) Peringkat 12 Dunia, Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara

KOMPAS.com — Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda.Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kekuatan militer sebuah negara ialah seperti jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah.

(Kompas.com) Ketua Komisi I Anggap Banyak Calon Dubes yang Tak Penuhi Ekspektasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Uji kelayakan dan uji kepatutan oleh Komisi I DPR terhadap 33 calon duta besar yang diajukan Presiden Joko Widodo telah rampung. Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, proses uji tersebut berjalan cukup baik, tetapi dengan beberapa catatan. "Baik-baik saja, walaupun banyak ekspektasi DPR ini belum terpenuhi," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Kamis (17/9/2015).

Pengungsi Rohingya di Aceh - Rapat Komisi 1 dengan PAHAM, KNSR, SEAHUM dan DDDI

Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) terkait pengungsi Rohingya di Aceh pada tanggal 24 Agustus 2015. RDPU dipimpin oleh Asril Hamzah Tanjung dan dimulai tepat pukul 10.59 WIB. Pada pembukaan RDPU, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada mitra-mitra yang hadir untuk memaparkan kondisi para pengungsi Rohingya di Aceh. Dalam RDPU kali in.

(Kompas.com) Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengambil alih pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019. ".

(Kompas.com) Kerja Sama Militer Baru Akan Dilakukan jika Singapura Sepakati Ekstradisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menolak keras aksi latihan tempur yang dilakukan Singapura di wilayah Indonesia lantaran belum adanya kesepakatan kerja sama militer (Defense Cooperation Agreement) antara dua negara. Indonesia masih tetap bersikeras baru akan memberikan izin latihan militer Singapura jika Negeri Singa itu menyepakati klausul ektradisi. "Kesepakatannya kan jadi satu dengan ekstr.

(ANTARA News) UKM Indonesia merambah Inggris

Birmingham (ANTARA News) - Sembilan pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM) kerajinan kayu, batik, kipas, homeware dan fesyen mengikuti pameran Autum Fair di gedung pameran NEC Birmingham dari t6 sampai 9 September yang untuk pertama kalinya UKM Indonesia merambah Inggris.Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha pada Kementerian Koperasi dan UKM Emilia Suhaemi menyebut Inggris pasar po.

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelanggaran e.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

(Jawa Pos): Raja Judi Dipuji, Imam Masjid Disomasi, Adian: Fadli Zon Memang Aneh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump. Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus keb.

(Rimanews) Bus Haji Bobrok, DPR Minta Transparansi Kemenag

Rimanews - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini. Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persi.

(MetrotvNews) Akbar Faizal Akan Bawa Kasus Pimpinan DPR Dengan Donald Trump ke MKD

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta rombongannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus berlanjut.Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Akbar Faizal berencana melaporkan tindakan pimpinan DPR beserta rombongannya itu ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Pernya.

(DetikNews) TNI AL Ringkus Pemilik Kapal Pencuri BBM di Batam

Jakarta - TNI AL menangkap WNI Jefry tersangka pemilik kapal MT Mascot II. Kapal ini sebelumnya telah diamankan di Laut Natuna karena diduga merompak kapal milik Singapura, MT Joaquim."Tersangka bernama Jefry berhasil ditangkap tim WFQR IV pukul 18.10 WIB, Kamis (27/8), di Nagoya, Batam, Kepulauan Riau," ungkap Kadispenal Laksma M Zainudin melalui keterangannya, Jumat (28/8/2015). Jefry di.

(Kompas.com) Dua Menteri Kunjungi "Smelter" Stainless Steel Pertama di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengunjungi pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel milik PT Sulawesi Mining Investment (SMI) di Morowali, Sulawesi Tengah, pada Minggu (23/8/2015). Menteri Perindustrian Saleh Husin melalui keterangan resminya menuturkan, smelter milik kongsi Bintang Delapan Group dengan.

(DetikNews) Pertama Dalam Sejarah, RI Belah Hutan Kalimantan Untuk Jalan Perbatasan

Jakarta -Dari data Direktorat Jenderal Binamarga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), ada 703 km jalan yang masih tertutup hutan, dan belum tersambung di jalan lintas paralel perbatasan RI-Malaysia, yang total panjangnya mencapai 2.101 km.Direktur Jenderal Binamarga Kementerian PUPR, Hediyanto W Husaini mengatakan, mulai tahun ini pemerintah membuka kawasan hutan tersebut untuk .

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

(VivaNews) Alutsista Indonesia Diminta Jangan Kalah dari Singapura

VIVA.co.id - Politisi senior Partai Golkar, Akbar Tandjung, menyoroti terpilihnya koleganya, Luhut Panjaitan, sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jabatan ini strategis karena membawahi enam kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan.Dengan posisi tersebut, Akbar meminta Luhut memperhatikan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI. Sebab, alutsista memegang peran p.

(DetikNews) Orang Terkaya di Dunia Kalah, Merek IKEA Dimiliki Pengusaha Surabaya

Jakarta - Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi IKEA dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Alhasil, merek IKEA kelas 20 dan 21 dimiliki oleh perusahaan asal Surabaya, PT Ratania Khatulistiwa. Berdasarkan website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Minggu (9/8/2015), kasus bermula saat PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA ke PN Jakpus dan meminta merek IKEA dihap.

(DetikNews) Ini Negara Paling Getol Investasi di Indonesia

Jakarta -Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat peningkatan realisasi investasi dari berbagai negara. Tercatat ada 13 negara yang masuk katogori Penanaman Modal Asing (PMA) paling getol menanamkan investasinya di Indonesia."Kami petakan 88,5% realisasi investasi PMA periode Januari sampai Juni 2015 berasal dari 13 negara. Paling besar Singapura disusul Malaysia, dan Jepang," tera.

(Tribun News) Zulkifli Hasan dan Ketua Parlemen Tiongkok Bicarakan 'Illegal Fishing'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanmengatakan, dirinya membicarakan berbagai hal dengan Ketua Parlemen China, Yu Zhengsheng saat jamuan makan malam di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015) malam Menurutnya, selain membicarakan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta kerjasama pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, Zulkifli juga membahas penangkapan ikan ilega.

(VivaNews) OJK: Bank-bank Indonesia Segera Hadir di Malaysia

OJK siapkan aturan perbankan lintas perbatasan. VIVA.co.id - Dalam waktu dekat, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan segera membentuk konsep nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Malaysia. Ini dalam rangka membuka akses perbankan Indonesia, guna menembus pasar keuangan Malaysia.Deputi Bidang Pengaturan dan Pengawasan Perbankan OJK, Mulia Effendi Siregar, Sabtu 18 Juni 2015, mengatakan, konsep M.

(DetikNews) Anggota Parlemen Korea Kaget TKI Sektor Perikanan Tak Dapat Uang Lembur

Seoul - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menemui Ahn Hong Joon, anggota Parlemen Korea sekaligus Ketua Korea-Indonesia Partnership Council, Rabu (16/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyinggung kesejahteraan TKI terutama di sektor perikanan.Nusron menjelaskan, selama ini TKI nelayan hanya tinggal di kapal dan tak diberi akomodasi lain. Selain itu mereka juga tidak pernah mendapat uang lembur.&.

(Liputan6.com) Cara Kementerian Tenaga Kerja Cegah Pengiriman TKI Ilegal

Liputan6.com, Jakarta - Masalah pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak berizin atau ilegal hingga saat ini masih marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut disebut lantaran kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Guna menekan hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memiliki ide untuk membuat pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan bagi para TKI yang akan bekerja di lua.

(Liputan6.com) Ekonomi China Melambat Bisa Ganggu Kerja Sama dengan Negara Lain

Liputan6.com, Jakarta - Bursa saham China sempat tertekan dinilai akan memberikan dampak pada ekonomi Indonesia lantaran Indonesia dan China memiliki hubungan perdagangan. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Suryo Bambang Sulisto mengatakan pemerintah harus mewaspadai perkembangan pasar saham di negeri tirai bambu tersebut. "China ini kita perlu cermati dengan seksama karena perkemba.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Kelautan & Perikanan

Pada 1 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti tentang rencana kerja 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenKP, Susi Pudjiastuti antara lain: Fokus pembangunan di 2015: pemberantasan IUU Fishing, pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.

RUU Perlindungan TKI di Luar Negeri - Rapat Komisi 9 dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI

Pada 23 April 2015 Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI (DUU) terkait pembahasan RUU Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (RUU Perlindungan TKI). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 9 Dede Yusuf Macan Effendy dari Jabar 2. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari DUU, antara lain: Di Prolegnas judulnya perubahan UU No.39.

(DetikNews) Komisi I Protes Australia Suap ABK untuk Halau Migran ke Indonesia

Jakarta - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq memprotes keras sikap pemerintah Australia yang menyuap agar bisa menghentikan aliran perahu pengangkut migran dari Indonesia. Ia pun mengkritik Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang semestinya membuka ruang diplomasi untuk membahas persoalan ini."Dilakukan upaya ruang diplomasi untuk duduk bareng dan disepakati apa formulasinya. Seperti itu mela.

Ekstradisi & Mutual Legal Assistance RI-Vietnam - Rapat Komisi 1 dengan Pakar Hukum Pidana & Hukum Internasional

Pada 31 Maret 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Divisi Hukum Kepolisian RI (Kadiv Hukum Polri), Pakar Hukum Internasional Professor Huala Adolf, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Indonesia, Ganjar Laksamana Bondan; Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Ditjen Adm Hukum) Cahyo Rahadian Muzhar, terkait pembahasan seputar pe.

Dilematika Pembukaan Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Sudan Selatan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 dengan Para Pakar

Komisi 1 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama para pakar mengenai rencana pembukaan hubungan diplomatik Republik Indonesia (RI) dengan Republik Sudan Selatan pada Senin, 25 Mei 2015. Ketua rapat Tantowi Yahya fraksi Golkar dari DKI 3 membuka rapat yang terbuka untuk umum & dihadiri 4 orang anggota Komisi 1. Agenda RDPU yaitu mendengarkan masukan dari beberapa pakar ahli m.

(Rima News) Jamaah Umrah RI Ditahan di Brunei, DPR Panggil Kemendag

Rimanews - Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh P Daulay mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menangani kasus tiga WNI yang ditahan di Brunei. Ketiga WNI tersebut ditahan karena diduga membawa barang peledak "Pemerintah hati-hati menangai ini. Jangan sampai ini ulah orang luar, bukan jamaah umrah kita. harapan kita itu," kata Saleh, kepada Rimanews.com, Jakarta, Kamis (7/5/2015) Saleh.

(Berita Satu) Ketua DPR Dukung Penundaan Eksekusi Mary Jane

BeritaSatu.com, JAKARTA-Ketua DPR, Setya Novanto menyatakan dukungannya atas tindakan Kejaksaan Agung melaksanakan eksekusi mati terhadap warga negara asing terpidana kasus narkoba. Dukungan juga diberikan atas keputusan Jaksa Agung menunda eksekusi mati terhadap Mary Jane Veloso, warga negara Filipina, karena adanya temuan fakta baru. Menurut Setya, Pemerintah sudah memberikan semua hak yang di.

(Detik) PM Abbott Tarik Dubesnya di Jakarta, Indonesia Tak Perlu Bereaksi

Jakarta, Detik.com - Pasca eksekusi mati, Perdana Menteri Australia Tony Abbott langsung bereaksi segera menarik dubesnya di Jakarta. Indonesia disarankan menghadapi reaksi pemerintah Australia secara bijak."Apabila ketidaksukaan tersebut dalam bentuk nota protes diplomatik, bahkan pemanggilan pulang Dubes Australia kembali ke negaranya, maka pemerintah tidak perlu bereaksi,"ujar Guru Besa.

Evaluasi Kinerja Kemenlu - Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dan Kementerian Luar Negeri

Pada 4 Februari 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait evaluasi kinerja Kemenlu di 2014. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disahkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudho.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita