JejakParlemen

Kategori Berita

(RimaNews) Pimpinan MPR dan DPR akan bertambah dua orang

Rimanews - DPR telah menyetujui RUU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) sebagai RUU inisiatif DPR RI untuk dijadikan Undang-Undang. Dalam RUU tersebut akan ada penambahan pimpinan legislatif sebanyak dua orang. "Dulu hanya 1 orang penambahan, namun ada usulan dilakukan menata ulang tugas dan fungsi Baleg. Kelihatan nanti akan dibicarakan. Sejauh ini masih 1 pimpinan DPR dan 1 MPR yang akan ditambah,.

(MetroTvNews) Lembaga Pengkajian MPR Kembali Gelar FGD Terkait Kewenangan DPD

Metrotvnews.com, Kendari: Lembaga Pengkajian MPR kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Penataan Kewenangan DPD. Kali ini FGD MPR bekerja sama dengan Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.Pelaksanaan FGD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Syamsul Bahri ini bertujuan untuk memperoleh masukan tentang keberadaan, fungsi, dan peran kelembagaan DPD dalam .

(RimaNews) Mahfud MD Sebut Anggota DPR Bisa Dicopot oleh Partai, Bagaimana Fahri?

Rimanews – Ketua Mahkamah Konstitusi (2008-2013) Mahfud MD membenarkan bahwa secara konstitusional anggota DPR bisa diberhentikan oleh partai politik. “Betul, anggota DPR tetap bisa dicopot oleh parpol berdasar hukum,” kata Mahfud melalui akun Twitter yang dipantau Rabu (11/05/2016). Supaya bisa selamat dari campur tangan partai, politisi harus ikut jalur pemilihan lewat DPD RI. Pernyataan Mahfud .

(JawaPos) Ini Penjelasan Pimpinan Soal Tata Tertib DPD

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Irman Gusman mengatakan tidak ada penugasan dari Paripurna DPD kepada Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib (Tatib) DPD untuk membuat draf baru mengenai masa jabatan pimpinan dan alat kelengkapan kerja DPD dari lima tahun menjadi dua setengah tahun. “Pansus Tatib DPD yang dibentuk pada akhir 2014 melalui sidang paripurna tidak ditug.

(Warta Ekonomi) Dibilang Tak Punya Fungsi, DPD Peringatkan DPR

WE Online, Jakarta - Wacana pembubaran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menuai banyak polemik. Tidak sedikit yang menyatakan ketidaksetujuannya, ttetapi dari pihak DPR banyak pula yang menilai lembaga DPD perlu ditinjau fungsi dan manfaatnya. Menanggapi hal itu, anggota DPD RI asal DIY Hafidh Asrom mengatakan seharusnya DPR RI menunjukkan sikap tegas menolak wacana pembubaran DPD sebab DPR me.

(Kompas.com) Ma'ruf Cahyono Resmi Dilantik Jadi Sekjen MPR

Kepala Biro Humas MPR Ma'ruf Cahyono resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR. Prosesi pengucapan sumpah janji Sekjen MPR yang berlangsung di Gedung Nusantara IV Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (3/2/2016) ini dihadiri langsung oleh Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, kelompok DPD MPR, dan Sekjen lembaga negara. Ma'ruf merupakan Sekjen MPR keempat selama masa reformasi, setelah seb.

Prolegnas 2016 - Baleg Rapat Kerja dengan Menkumham dan DPD-RI

Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Kerja (Raker) pada 10 Desember 2015 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016. Raker dipimpin oleh Sarehwiyono M dapil Jatim 8. Rapat dihadiri oleh 21 dari 74 anggota dari 10 fraksi, 12 orang izin. Rapat dibuka pukul 20:05 WIB dan selanjutnya diskors .

(Tribun News) DPR Cuma Hasilkan 3 UU, Pimpinan MPR: Pemerintah Juga Ikut Bertanggung Jawab

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyebut bukanlah kegagalan DPR saja jika hanya merampungkan tiga Undang-undang di tahun 2015. Karena menurut Hidayat, urusan legislasi juga ada tanggung jawab pemerintah. "Legislasi itu memang di DPR, tetapi pembagian juga dengan pemerintah. Tak bisa difokuskan ke DPR, karena pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, tahu permasalahan di.

(Liputan6.com) Ketua MPR Minta Sidang Setya Novanto di MKD Terbuka

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus dugaan pencatutan nama presiden dan wakilnya oleh Ketua DPR Setya Novanto dilakukan secara terbuka dan transparan."Karena itu saya kira MKD sebaiknya bersidang secara terbuka dan transparan untuk membuktikan tuduhan-tuduhan terhadap Pak Setnov (Setya Novanto). Kita tunggu nanti hasi.

(Kompas.com) Hadiri Kampanye Donald Trump, Pimpinan DPR Bisa Dikenakan Pelanggaran Kode Etik

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai bahwa kehadiran Ketua DPR Setya Novanto dalam kampanye calon presiden Partai Republik untuk pemilu Amerika Serikat tahun 2016, Donald Trump, berpotensi melanggar kode etik. Sebab, pertemuan itu dilangsungkan di tengah-tengah kunjungan kerja DPR ke AS. "Sangat mungkin ada pelanggaran e.

(Jawa Pos): Raja Judi Dipuji, Imam Masjid Disomasi, Adian: Fadli Zon Memang Aneh

Anggota Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menyesalkan sikap para pimpinan DPR yang sepertinya kurang menerima kritik terbuka, yang dilayangkan Shamsi Ali, seorang imam masjid di New York, terkait pertemuan dengan Donald Trump. Adian menilai, perbedaan Donald Trump dengan Shamsi Ali seperti bumi dan langit, hitam dan putih, kotor dan bersih. Sebuah kontradiksi abadi antara kejahatan versus keb.

(MetrotvNews) Akbar Faizal Akan Bawa Kasus Pimpinan DPR Dengan Donald Trump ke MKD

Metrotvnews.com, Jakarta: Polemik kehadiran Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov), dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon serta rombongannya dalam kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump terus berlanjut.Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Akbar Faizal berencana melaporkan tindakan pimpinan DPR beserta rombongannya itu ke Majelis Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.Pernya.

(DetikNews) Anggota dan Pimpinan DPR Saling Lapor, MKD DPR Siap Proses Semuanya

Jakarta - Peristiwa bertemunya Pimpinan DPR RI dengan kandidat capres Amerika Serikat (AS) Donald Trump benar-benar bikin gaduh parlemen. Anggota DPR dan Pimpinannya bakal saling balas melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).MKD menyatakan siap menampung semua laporan itu. "Baik terhadap teman-teman DPR yang melaporkan Pimpinan DPR ataupun Pak Fadli Zon (Pimpinan DPR) yang melaporkan, akan .

(Kompas.com) 7 Proyek DPR Dibahas di Rapat Paripurna

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR menggelar rapat paripurna dengan agenda laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR tentang rencana strategis lima tahun, Selasa (1/9/2015). Rencana pembangunan tujuh proyek DPR senilai Rp 2,7 triliun juga akan dibahas karena termasuk ke dalam rencana strategis. "Harusnya di saat DPR baru dilantik, langsung membuat renstra (rencana strategis). Ini memang agak terlamb.

(Jawa Pos) Sekjen DPR: Luas Ruang Anggota Setidaknya 120 Meter

JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti mengatakan, rencana pembangunan gedung DPR sudah dikaji secara mendalam oleh tim yang dipimpin Wasekjen DPR. Sejumlah tahapan proses juga sudah dilakukan. "Saya tahunya audit existing sudah, ada audit topografi, audit kebutuhan ruangan yang kayak begitu Kementerian PU dan IAI, lembaga yang memiliki kewenangan itu," kata Sekjen yang akra.

(Suara.com) Agung Laksono Kritik Pesta Makan Anggota DPR Saat Ekonomi Susah

"Seharusnya bukan dengan diawarnai ceremony seperti ini, apalagi dengan ada pesta makan-makan," kata Agung. Suara.com - Mantan Ketua DPR Agung Laksono mengkritik acara makan bersama di DPR dalam rangka menyambut ulang tahun DPR yang ke 70 tahun, Jumat (28/8/2015). "Tidak usah dengan suasana pesta seperti ini, disaat bangsa dan rakyat sedang susah. Seharusnya bukan dengan diawarnai cere.

(ANTARA News) Ketua MPR: saatnya semua pihak bersatu hadapi krisis

Jakarta (ANTARA News) - Saat memberi sambutan di Kongres Pemuda Katolik XVI, di Batam, Kepulauan Riau, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengakui bangsa ini sekarang mengalami krisis ekonomi dengan anjloknya nilai mata uang rupiah.Ia mengatakan, saat ini sudah banyak pengusaha yang mengeluhkan usaha mereka dan terancam mem-PHK separuh pegawainya.Untuk mengatasi krisis ekonomi, Zulkifli meminta semua pihak .

(Inilah.Com) Panen Proyek di DPR Era Novanto

INILAHCOM, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2014-2019 di bawah kepemimpinan Ketua DPR Setya Novanto membuahkan proyek-proyek berpolemik. Ada apa dengan rumah wakil rakyat ini?Polemik sejumlah proyek di lembaga wakil rakyat masih terus menggelinding. Sedikitnya terdapat tujuh proyek di DPR yang sedang dipersiapkan dari gedung Wakil Rakyat ini. Tujuh proyek itu adalah alun-alun demokr.

(MetroTvNews) Fadli Sebut Presiden Setujui Pembangunan 7 Proyek DPR

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menolak menandatangani peresmian tujuh proyek di Parlemen. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fadli Zon percaya diri menyebut Presiden menyetujui pembangunan tujuh proyek tersebut. "Sudah ada surat persetujuannya resmi," kata Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Dia mengatakan, pimpinan DPR menerima surat perset.

(Inilah.Com) MPR Era Zulkifli Hasan Rasa Orde Baru

INILAHCOM, Jakarta - Sidang Tahunan MPR tahun ini menambah daftar sidang di Parlemen. Sidang yang berbasis konvensi ini tak lebih mengembalikan MPR seperti di era Orde Baru. Langkah mundur di era pasca-amandemen konstitusi.Presiden Joko Widodo harus rela pidato di hadapan forum yang sama dengan tiga tema yang berbeda pada Jumat (14/8/2015). Pertama, presiden berpidato dalam forum Sidang Tahunan MP.

(Warta Ekonomi Online) Pemimpin DPR Rotasi Mitra Kerja Bersama Kementerian

WE Online, Jakarta - DPR memutuskan tiga kementerian berpindah mitra kerja di beberapa komisi. Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani oleh Ketua DPR Setya Novanto tertanggal 1 Juli 2015. Berdasarkan surat Nomor: PW/10118/DPR RI/VII/2015, ketiga kementerian yang mengalami perubahan mitra kerja, yakni kementerian dengan nomenklatur baru. Pertama, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,.

(OkeZone.com) Anggota DPR Harus Mundur jika Ikut Pilkada

JAKARTA - Anggota DPR, DPD, dan DPRD jika ingin mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), wajib untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota dewan. Hal tersebut berdasarkan dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Setya Novanto mengatakan, keputusan dari lembaga yang dikepalai oleh Arief Hidayat itu tidak bis.

Kondisi Hukum di Indonesia - Audiensi Komisi 3 dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan FH Universitas Warmadewa Bali

Pada tanggal 25 Mei 2015 Komisi 3 melaksanakan audiensi dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Warmadewa Bali. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB tetapi baru dimulai pukul 15.00 WIB . Rapat dipimpin John Kenedy Azis Fraksi Golkar dari Sumbar2 . Pemimpin rapat mempersilakan Dekan FH Universitas Warmadewa untuk memberikan pembukaan dan menjelaskan tujuan mereka di sana y.

(MetrotvNews) Dana Aspirasi dan Revisi UU KPK Sebagai Korupsi Sistematis

Metrotvnews.com, Jakarta: DPR RI mengajukan usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) yang nilainya bisa menjadi miliaran rupiah per anggota. Tak lama setelahny DPR memasukkan revisi UU KPK ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2015.Menurut Peneliti Institute for Ecosoc Right, Sri Palupi, kedua hal tersebut merupakan cara sistematis yang direncanakan para elit untuk korupsi..

Fit & Proper Deputi Gubernur BI & Anggaran DPR Tahun 2016 - Sidang Paripurna ke-26

Pada Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 21 April 2015 DPR agenda utama adalah persetujuan Laporan Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Riyanto dan persetujuan Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) hasil pembahasan rancangan kerja dan anggaran DPR untuk 2016. Rapat Paripurna ke-26 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dimulai dengan pengumuman bahwa DPR menerima .

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

Laporan Semester BPK dan Hak Angket Terhadap Menteri Hukum dan HAM - Sidang Paripurna ke-23

Pada Rapat Paripurna ke-23 pada tanggal 7 April 2015 DPR agenda utama adalah ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pengajuan usulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terkait tuduhan intervensi dalam konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Rapat Paripurna ke-23 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Jateng.

(VivaNews) Soal Dana Aspirasi, SBY Ingatkan DPR & Pemerintah

Saat menjadi presiden, SBY tidak setuju adanya dana aspirasi. VIVA.co.id - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara terkait dana aspirasi yang diwacanakan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu disampaikannya melalui cuitan di akun twitter @SBYudhoyono. SBY menyarankan agar DPR dan Pemerintah cermat dan tidak gegabah mengambil keputusan, jangan salah dan jangan merusak sistem."Tidakkah saa.

(Warta Ekonomi Online) Romo Benny: Dana Aspirasi Itu Untuk Suap

WE Online, Jakarta - Sekretaris Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Romo Benny Susatyo menilai dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per-anggota dewan yang dikabarkan untuk pembangunan daerah pemilihan mereka adalah usaha penyuapan DPR pada masyarakat. "Saat ini orang mulai meragukan kemampuan, pengetahuan dan kesanggupan mendesain UU, dan menjalankan fungsi DPR lainnya, akhirnya anggota dewan .

(DetikNews) DPD Rangkul Parpol untuk Perjuangkan Amandemen UUD 1945

Lombok - DPD RI terus mendorong amandemen untuk penguatan UUD 1945. DPD pun mulai merangkul partai politik untuk memuluskan misi ini."Artinya pada saat amandemen kita lakukan, kita juga menampung paket lain misalnya penguatan MPR, demokrasi Pancasila, partai yang ingin GBHN ada lagi masuk di situ dan sebagainya," kata Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dalam diskusi tentang penguatan peran DP.

(merdeka.com) Ketua DPD Irman Gusman: DPR dan DPD Harus Sama-Sama Kuat

Untuk pertama kalinya dalam sejarah di tanah air, seorang politikus dua periode berturut-turut memimpin lembaga tinggi negara. Prestasi ini diraih oleh Irman Gusman, Ketua Dewan Perwakilan Daerah.Di kesempatan kedua ini, lelaki 52 tahun ini berencana memperkuat lembaga dia pimpin agar sebanding dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "DPD itu memiliki kewenangan legislasi dalam hal mengusulkan dan mem.

Pemilihan Pimpinan MPR Diundur Pekan Depan

Bisnis.com, JAKARTA--Pemilihan pimpinan MPR yang juga akan dipilih berdasar sistem paket sebagaimana halnya pemilihan ketua DPR diundur hingga Senin pekan depan, sedangkan pemilihan pimpinan DPD tetap hari ini.Menurut informasi yang diperoleh dari bagian Kesekjenan MPR, pemilihan pimpinan MPR akan dilakukan pada hari ini, Kamis (2/10/2014). Namun karena alasan tertentu pemilihan itu ditunda."J.

Rappler.com - DPR terbelah, pemilihan pimpinan MPR sangat krusial

Rappler.com — Pemilihan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadwalkan akan diselenggarakan malam ini, Senin (6/10). Mekanisme pemilihan pimpinan MPR diterapkan secara paket seperti pemilihan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang digelar Kamis lalu (2/10). Yang menjadi perbedaan dalam pemilihan pimpinan MPR adalah akan ada calon pemimpin yang berasal dari Dewan Perwakilan Daerah (.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita