JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Kasus Patrialis Akbar, KPPU: UU Peternakan Sarat Kepentingan

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf menilai uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sarat dengan kepentingan. Pasalnya, ada pelaku usaha yang sudah nyaman dengan kebijakan impor daging berdasarkan country base. ”Ini (UU Peternakan) diprotes pelaku usaha,” kata Syarkawi di Kantor KPPU, Jakarta, Jumat, 27 Januari.

(Tempo.co) Presiden Perintahkan Seskab Kaji Perluasan Wewenang BPOM

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menginstruksikan Sekretaris Kabinet untuk mengkaji perluasan peran Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) setelah adanya kasus vaksin palsu yang meresahkan publik. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden meminta lembaganya untuk mempelajari peran BPOM diharapkan tidak hanya menjadi tempat mencatat dan mengawasi peredaran obat. "Tapi juga .

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Tempo.co) Pemerintah Mengimpor Gula Mentah Lewat BUMN

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengimpor 381 ribu ton gula mentah (raw sugar) melalui PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X). Menurut Wahyu, gula mentah itu nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP) di pabrik gula milik badan usaha milik negara (BUMN) perkebunan.Hal itu merupakan hasil rapat koordinasi terbatas, yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, pada 29 A.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) RNI Impor 50 Ribu Sapi Bakalan dari Australia

TEMPO.CO, Jakarta -PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) mengimpor sapi bakalan dengan jumlah 50 ribu ekor dari Australia. Direktur Utama RNI, Didik Prasetyo, mengatakan impor kali ini merupakan bagian dari rencana pemerintah mendatangkan 250 ribu sapi demi memenuhi pasokan daging. Menurut Didik, sapi-sapi bakalan tersebut telah tiba di Majalengka Jawa Barat, 18 Mei lalu. Sebelum disembelih, sapi-.

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) Produk Organik Indonesia Bagus, Sertifikasi Jadi Kendala

TEMPO.CO, Yogyakarta - Sertifikat untuk menentukan produk organik menjadi kendala petani maupun pelaku usaha mikro kecil dan menengah bersaing dalam perdagangan bebas Asia Tenggara atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.Ketua Komunitas Organik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah, Antonius Agung Saputro, mengatakan sebagian konsumen menganggap produk organik mahal dan harus bersertifikat. Untuk.

(Tempo.co) Tekan Harga Daging, BUMN Masuk ke Industri Hulu Perunggasan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution meminta badan usaha milik negara memasuki industri hulu perunggasan. Hal itu perlu dilakukan akibat sulitnya peternak mandiri ayam ras pedaging (broiler) bersaing dengan perusahaan integrasi. Akibatnya, harga ayam broiler relatif lebih tinggi."Kita juga harus mulai merancang kebijakan dari sekarang. Jika terus begini, persain.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(Warta Ekonomi) Moratorium Sawit, GAPKI Minta Pemerintah Buka Dialog

WE Online, Yogyakarta - Pemerintah Republik Indonesia diminta membuka dialog dengan pelaku usaha guna menyerap aspirasi terkait rencana moratorium perluasan lahan kelapa sawit. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang mengatakan pemerintah belum terbuka terkait persoalan moratorium tersebut sehingga memberikan ketidakjelasan pada pelaku usaha. "Kam.

(Tempo.co) GAPKI: Penerapan Moratorium Sawit Perlu Dipertimbangkan

TEMPO.CO, Jakarta - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia meminta pemerintah dapat melibatkan pelaku usaha untuk mempertimbangkan kembali penetapan moratorium pembukaan lahan baru tanaman kelapa sawit.Sekretaris Jenderal GAPKI Togar Sitanggang mempertanyakan apakah kebijakan moratorium tersebut perlu diterapkan atau tidak."Perlukan moratorium ini? Alasannya ekonomi dunia sedang melambat se.

(Tempo.co) 85 Pasar Tradisional Akan Direvitalisasi Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tahun ini akan merevitalisasi 85 pasar tradisional menjadi pusat perdagangan lokal. Dari jumlah itu, 65 di antaranya merupakan pasar rakyat reguler serta 20 lain berada di daerah perbatasan, tertinggal, dan pascabencana.“Kami berharap upaya revitalisasi tersebut mampu menjadikan pasar rakyat sebagai pusat pasar perdagangan produksi lokal dengan kualitas barang dan ha.

(KabarParlemen.com) Ada Kepentingan Mafia dibalik Rekomendasi Panja Gula DPR RI

JAKARTA, KABARPARLEMEN.COM-Rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Gula DPR RI yang meminta pemerintah mencabut 9 dari 11 izin industri gula rafinasi diduga kuat syarat dengan kepentingan mafia. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi, rekomendasi yang dikeluarkan Ketua Panja Gula DPR RI, Abdul Wachid tersebut diduga ditunggani kepentingan importir gula ‘Tu.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Kembangkan 10 Sentra Garam Rakyat SNI

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas garam rakyat agar tak hanya memenuhi pasar konsumsi, tapi juga industri. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengembangkan sepuluh sentra produksi garam di Indonesia."Nanti akan kami dirikan sepuluh sentra garam dan produknya disertifikasi dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Direktur Jasa Kelautan Kementer.

(Jawa Pos) Senat Perancis Diminta Tunda Menaikan Pajak CPO Indonesia

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman meminta Senat Perancis membatalkan atau setidak-tidaknya menunda rencana pembahasan menaikkan pajak crude palm oil (CPO). Kalau pembahasan tersebut tetap dilakukan, tentu akan berefek negatif bagi Indonesia selaku produsen CPO. Hal tersebut dikatakan Irman Gusman kepada Duta Besar Perancis untuk Indonesia Corinne Breuze didampingi Sekre.

(Tempo.co) Pemerintah Ingin Gunakan Dana Desa untuk Restorasi Gambut

TEMPO.CO, Nusa Dua - Badan Restorasi Gambut (BRG) ingin menggunakan dana desa untuk merestorasi lahan gambut. Dana desa ini dinilai cocok dan sesuai jika digunakan untuk memperbaiki lahan gambut yang rusak.“Lahan gambut sering terbakar saat kemarau, dan ketika lahan dikeringkan, air akan jadi tambah susah. Nah, dana desa kan gunanya untuk infrastruktur yang kelihatan, seperti jalan dan sekolah, se.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(JituNews) Ini Cara Kementan Netralkan Harga Pangan yang Meroket

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tembus sampai Rp 60 ribu per Kilo Gram (Kg), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menugaskan Direktorat Jenderal Hortikuktura Kementerian Pertanian untuk segera melakukan operasi pasar. Amran mengaku, saat ini pemerintah tengah bergerak guna mengantisipasi hal tersebut supaya harga tidak berlarut-larut melonjak di pasar. Pasalnya harga tinggi yang dirasakan masyarakat tida.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(Tribun News) Kementerian ESDM Tandatangani Kontrak Sebesar Rp 3,04 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 dengan nilai Rp 3,04 triliun. Proyek tersebut sebagian besar paket pekerjaan infrastruktur. Pada acara tersebut disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi oleh Menteri ESDM Sudirman Said. "Dua puluh hingga tiga puluh tahu.

(DetikNews) JK: Vietnam Salip RI di Urutan Produsen Kopi Dunia

Bandar Lampung - Sempat jadi produsen kopi terbesar kedua setelah Brasil, posisi Indonesia kini melorot ke posisi ke-3 pasca disalip Vietnam. Padahal sebelumnya, Vietnam sendiri belajar mengembangkan tanaman kopi dari Indonesia pada tahun 1970-an.Keprihatinan tersebut diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat rapat Pengembangan Kopi Berkelanjutan, di Rumah Jabatan Gubernur Lampung, Bandar L.

(Kompas.com) Desak Pembatalan Pajak Progresif Sawit, Mendag Temui Parlemen Perancis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong berupaya melobi parlemen Perancis terkait rencana pemberlakuan pajak minyak kelapa sawit. Pada Kamis (11/02/2016) lalu Mendag bertolak ke Perancis untuk secara khusus menemui pihak parlemen Perancis dan sejumlah pihak terkait. "Kami secara resmi minta Pemerintah dan Parlemen Prancis membatalkan amandemen ini. Saya optimis Pemeri.

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Anggaran Rp 4,3 Triliun Dialihkan demi Tingkatkan Produksi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program, Kementerian Pertanian melakukan refocusing anggaran sebesar Rp 4,3 triliun dalam pagu anggaran sebesar Rp 31,5 triliun. "Program yang kurang produktif seperti seminar, rehabilitasi bangunan, membeli mobil, semua yang tidak berhubungan dengan peningkatan produksi pertanian akan dipangkas," ujar Menteri Pertanian, An.

(DetikNews) Gabung dengan Malaysia, RI Pede 'Lawan' Prancis Soal Pajak CPO

Jakarta -Indonesia memprotes keras rencana Prancis menaikkan pajak impor minyak sawit (Crude Palm Oil/CPO). Sebab, Indonesia sebagai eksportir CPO terbesar di dunia, termasuk ke Perancis, akan sangat dirugikan bila ada kenaikan pajak impor. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, mengingatkan Perancis bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki cukup kekuatan. Bila Pran.

(Kompas.com) Takdir "Pemain" Cadangan

KOMPAS.com - Senyum menghiasi wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat berada di lahan persawahan Desa Senggreng, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur satu hari lalu. Berjalan menggunakan tongkat, Menteri Amran menyalami para petani satu persatu yang tengah bersiap memanen padi di petakan sawah setempat. Catatan Dinas Pertanian Kabupaten Malang menunjukkan di desa tersebut a.

(DetikNews) Ribut Jagung Langka, DPR: Data Tak Akurat Bikin Kebijakan Ngaco

Jakarta -Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan produksi jagung surplus. Hal itu pula yang jadi alasan pemerintah kemudian melarang jagung impor, imbasnya harga jagung melambung tinggi hingga sempat tembus Rp 7.000/kg.Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Kementan, dan sejumlah asosiasi perunggasan, keakuratan data produksi, kebutuha.

(DetikNews) RI Akan Impor 100.000 Ton Jagung di Februari 2016

Jakarta -Untuk mengendalikan impor jagung agar tidak berlebihan tapi juga tidak kekurangan, pada tahun ini pemerintah menunjuk Perum Bulog menjadi importir tunggal jagung. Saat ini Bulog sedang mengurus perizinan impor. Rekomendasi impor jagung dari Kementerian Pertanian (Kementan) telah dikantongi, tinggal izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag). Bulog menargetkan bisa mulai mendatangk.

(Kompas.com) Bangun Pabrik Gula, Pemodal Asing Wajib Libatkan Petani Lokal

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, pemerintah telah mengambil kesepakatan di tingkat menteri koordinasi untuk membuka kesempatan bagi investasi asing masih di bidang pertanian. Salah satunya adalah usaha industri pengolahan hasil perkebunan di bawah kapasitas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain industri gula.

(DetikNews) Mendag Jajaki Impor Beras dari India dan Pakistan

Jakarta -Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong menyampaikan tengah menjajaki impor beras dari Pakistan dan India. Kondisi cuaca pasca kemarau panjang dengan El-Nino serta ancaman La-Nina pun muncul. "Presiden dalam sidang kabinet kemarin menyampaikan pesan khusus ke Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jaga benar inflasi. Jaga benar dalam jangka pendek, harga komoditas pan.

Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas. Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Pemaparan Mitra Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono: Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia. Pagu .

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2015 - Rapat Baleg

Pada 11 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) untuk membahas evaluasi dan usulan perubahan Program Legislasi Nasional Revisi Undang-Undang Prioritas Tahun 2015 (Prolegnas RUU Prioritas 2015). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Baleg, Sarehwiyono M dari Jatim 8. Rapat yang dimulai pukul 14:10 WIB dihadiri oleh 28 dari 74 anggota Baleg. Pemaparan Ketua Baleg Berikut adalah be.

(DetikNews) Sapi NTT yang Diangkut Kapal Khusus Dijual di Bawah Rp 100.000/Kg

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin harga daging sapi di Jakarta yang bertahan di atas Rp 100.000/kg dapat turun sampai Rp 75.000/kg. Hal ini bisa terjadi bila sapi-sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) diangkut oleh kapal khusus ternak 'tol laut' seperti KM Camara Nusantara I.Berdasarkan hitungan dari Perum Bulog yang ditugasi untuk ‎mengelola sapi dari NTT tersebut, harga daging s.

(DetikNews) Kementan: Bila Tak Ada Upaya Khusus, Kita Pasti Impor 9 Juta Ton Beras

Jakarta -Beberapa waktu lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta evaluasi soal data proyeksi atau angka ramalan (aram) produksi padi 2015 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Aram I, BPS mencatat produksi beras mencapai 75,55 juta ton gabah kering giling (GKG), pada Aram II, BPS merevisinys menjadi 74,9 juta ton GKG atau turun karena dampak El Nino.Direktur Jenderal Tanaman Pangan K.

(ANTARA News) Presiden perintahkan PTPN siapkan sedikitnya 10.000 ha untuk buah

Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk menyiapkan lahan setidaknya 10.000 ha untuk pengembangan komoditas buah nusantara.Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Festival Buah dan Bunga Nusantara (FBBN) 2015 di Kampas IPB Baranangsiang, Bogor, Sabtu, mengatakan Indonesia butuh gerakan revolusioner untuk buah nusantara sekali.

(DetikNews) Mentan dan Menpan-RB Siapkan Badan Khusus Ketahanan Pangan

Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi dan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyiapkan Badan Ketahanan Pangan Nasional. Keduanya sempat bertemu kemarin di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta.“Tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pertanian terkait pembentukan Badan Ketahanan Pangan yang merupakan ranah dari.

(Kompas.com) Jokowi Resmikan Kapal Angkutan Ternak Pertama di Indonesia

BANGKALAN, KOMPAS.com — Usai peringatan Hari Pahlawan di Kota Surabaya, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo meresmikan Kapal Perintis 750 DWT, kapal khusus pengangkut hewan ternak, di Desa Ujung Piring, Kecamatan Kamal, Selasa (10/11/2015). Jokowi tiba di lokasi peresmian sekitar pukul 11.27 WIB. Jokowi disambut ribuan pelajar mulai dari tingkat SD sampai SMA di sepanjang jalan Kota Bangkalan sampai .

(DetikNews) Susi Berlakukan Moratorium, Pengusaha Khawatir Kapalnya Jadi Besi Tua

Jakarta -Pengusaha pemilik kapal eks asing berharap bisa menjual kapalnya ke luar negeri pasca moratorium izin tangkap ikan sejak tahun lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Mereka masih terhambat prosedur perizinan menjual kapal dari pemerintah."Sekarang kan sudah dipastikan kapal eks asing dilarang. Jadi opsi kita sekarang hanya 2, dijual ke luar negeri, atau dijual sebagai besi tua (rong.

(Liputan6.com) Mentan Dukung Pengembangan Beras Organik

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mendorong beras organik sebagai komoditas unggulan pertanian nasional. Hal itu lantaran beras organik memiliki harga jual tinggi. Amran menambahkan, harga beras organik tiga kali lipat lebih tinggi dari beras biasa. Amran menyampaikan hal itu saat menghadiri acara bertajuk 'Bulan Mutu Pertanian 2015' pada Minggu pagi ini. Dalam .

(Jawa Pos) Gagalkan Selundupan Beras dan Sembako, Petugas Bea Cukai Tembak Penyelundup

BATUAMPAR - Petugas Bea dan Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan sembako ilegal jenis beras dan gula di perairan Batuampar, Selasa (3/11) malam. Dalam upaya penggagalan dan pengamanan kapal pengangkut, petugas mendapat perlawanan hingga melepaskan tembakan ke arah anak buah kapal (ABK) maupun massa yang menyerang. Beras sebanyak 100 ton serta gula seberat 50 ton itu diangkut dari Jurong, Sing.

(DuniaTernak.com) Penuhi Kebutuhan Daging, Indonesia Butuh 45 Ribu Ekor Sapi Per Bulan

DUNIATERNAK.COM, – Kebutuhan daging sapi di Indonesia terbilang cukup besar. Hal tersebut membutuhkan persiapan yang baik untuk dapat memenuhi kebutuham dalam negeri sepanjang tahun. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo terkejut ketika mengetahui kebutuhan daging sapi di Indonesia sebanyak 45 ribu ekor per bulan. Angka tersebut diakuinya cukup besar mengingat kebutuhan di DKI Jaka.

(DetikNews) Terganjal Aturan, Selandia Baru Tak Bisa Ekspor Sapi ke RI

Jakarta -Indonesia saat ini sangat bergantung pada pasokan sapi hidup dari Australia. Kementerian Pertanian (Kementan) berupaya melepaskan ketergantungan pada Australia tersebutm dengan program swasembada daging sapi untuk jangka panjang, dan mencari negara-negara alternatif untuk sumber pasokan sapi.Salah satu negara yang dilirik untuk menjadi alternatif pemasok sapi, di samping Australia adalah .

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(Suara.com) Bea Cukai Riau Gagalkan Penyelundupan 190 Ton Beras

Suara.com - Aparat Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan penyelundupan sebanyak 190 ton beras dan barang-barang bekas dari Singapura tujuan Pulau Batam dengan sarana pengangkut KLM Surya Prataman GT 62 berbendera Indonesia. Kapal Layar Motor (KLM) Surya Pratama ditangkap kapal patroli BC 7005 yang dikomandani Rogers Panggabean di perairan Tanjung Sengkuang, Batam, Kamis (1/10), dan tiba di Dermaga.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

(Kompas.com) Indonesia Akan Impor 11.000 Sapi Indukan dari Australia

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, hubungan Indonesia dan Australia terkait impor daging sapi tetap berjalan baik meskipun Indonesia sempat mengurangi kuota impor daging sapi. Bahkan, rencananya Indonesia akan mengimpor 11.000 daging sapi indukan dari Australia pekan depan. “Kita harapkan bisa menghasilkan sapi-sapi seperti ini (menunjuk pada sapi kurban dari Presid.

(Suara.com) YLKI: Ada Keanehan di Balik Gonjang-Ganjing Harga Pasar

Akibatnya, kata Tulus, pelaku pasar mengantisipasi kondisi tersebut dengan cara menurunkan porsi dagangan. Suara.com - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tulus Abadi menyebut ada keanehan di tengah penurunan perekonomian dengan dibarengi peningkatan harga kebutuhan di pasar Indonesia. "Terkait dengan masalah gonjang-ganjing harga ini, hasilnya memang aneh, tidak ada masya.

(DetikNews) Ketua KPPU Sebut Kartel di Bisnis Sapi Masih Dugaan

Jakarta -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai pemerintah terlalu agresif mengejar target swasembada daging sapi.Kebijakan pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan dan mendorong kenaikan harga daging di pasar.Namun KPPU tetap menyelidiki soal kenaikan harga daging yang dikaitkan dengan kartel di bisnis sapi yang saat ini belum bisa dibuktikan, karena masih dugaan."Kalau kita Liha.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

Kementerian Perdagangan - Rapat Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Pada 19 Agustus 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Thomas Lembong membahas realisasi dan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2014. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 6 Achmad Hafisz Tohir dari Sumsel 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Mendag, Thomas Lembong; Saya menteri yang relatif tergolong .

(DetikNews) Banyak Mafia Pangan di RI, Tapi Sulit Ditangkap

Jakarta -Peneliti Institute for Development and Economic Finance (Indef) Bustanul Arifin mengungkapkan, mafia pangan di Indonesia, seperti mafia daging sapi, mafia beras, mafia bawang, terasa keberadaanya, tapi sulit untuk membuktikannya secara hukum. Sebab, hukum Indonesia belum mengenalindirect evident alias bukti tidak langsung.Menurutnya, mafia pangan sulit dibuktikan dengan bukti langsung ali.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Holtikultura, Kepala BBPOPT dan Kepala Badan Karantina Pertanian

Pada 24 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Holtikultura), Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kepala BBPOPT) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP), untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang.

(Suara.com) Kartel Pangan Akan Dihadapi Sekaligus oleh Empat Lembaga Hukum

Sebelumnya, Kemenkopolhukam akan terlebih dahulu menganalisis data yang akurat. Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan Badan Intelijen Negara(BIN), TNI, Polri dan Kejaksaan Agung akan bahu-membahu menghadapi kartel pangan, yang diduga mengakibatkan kelangkaan pangan, khususnya daging sapi, di berbagai daerah."BIN, TNI, Polri dan Kejaksaan Agung .

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Sekolah Tinggi Perikanan, Perum Perindo dan PT. Perikanan Nusantara

Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Pakar-Pakar Perikanan

Pada 15 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar perikanan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Para pakar yang diundang antara lain Prof Rokhmin Dahuri dari Masyarakat Perikanan Nusantara, Prof. Kamiso Handoyo Nitimulyo dari Universitas Gajah Mada, Dr..

RAPBN Tahun 2016: Badan Urusan Logistik - Rapat Komisi 4 dengan Bulog

Pada 10 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Djarot Kusumayakti dalam rangka pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN-2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 4 Herman Khaeron dari Jabar 8. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Dirut Bulog: Fraks.

(Kompas.com) Lahan Pertanian di Karawang Dikhawatirkan Menghilang karena Alih Fungsi

KARAWANG, KOMPAS.com - Lahan pertanian di Kabupaten Karawang, Jabar, dikhawatirkan akan hilang karena masih terjadi alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian di daerah tersebut, kata Kepala Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, Selasa. "Banyak lahan pertanian yang beralih fungsi. Seperti, saya melihat ada beberapa perumahan baru (di atas laha.

Kementerian Pertanian - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 26 Mei 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Dirut Bulog), Lenny Sugihat dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Kepala BPOM), Roy Alexander Sparringa terkait pembahasan evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2015 Raker dipimpin oleh Ketua Komisi 4, Edhy Prabowo dari Sumsel 1. Rak.

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh - Rapat Komisi 4 dengan Kemenpan-RB, Kementan, KemenLHK dan BKN

Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.

Kinerja PT Pupuk Indonesia - Rapat Komisi 6 dengan KemenBUMN dan PT Pupuk Indonesia Holding Company

Rabu 15 April 2015, Komisi 6 mengadakan rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC). Rapat dipimpin oleh Achmad Hafisz Tohir dan akan membahas tiga hal, yaitu: kinerja operasional dan keuangan, aset dan anak perusahaan serta pola distribusi dan pemasaran pupuk. Pemaparan Mitra Kementerian BUMN: Kinerja keuangan PIHC di sisi pendapatan pad.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian - Rapat Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Pada 2 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, terkait evaluasi kinerja Kementerian Pertanian (Kementan) di 2014 dan Rencana Strategis Kementan di 2015-2019. Pemantauan Rapat Berikut adalah respon dari fraksi-fraksi terhadap pemaparan dari Menteri Pertanian, Amran Sulaiman: Fraksi PDI Perjuangan: Oleh Ono Surono dari Jabar 8. Ono minta Menteri .

Stabilisasi Harga Pangan - Rapat Komisi 4 dengan Perum Bulog

Pada 6 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Lenny Sugihat terkait evaluasi stabilasi harga pangan yang bergejolak di pasaran. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala Bulog, Lenny Sugihat antara lain: Harga beras dunia kini lebih tinggi dibanding harga di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan me.

(Jawa Pos) - Parlemen dan YLKI Dukung Perpres Ketahanan Pangan

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting untuk mengendalikan ketersediaan dan stabilitas harga. "DPR mendukung penuh setiap langkah konkret terkait aspek kebutuhan pangan masyarakat. Perpres itu bisa jadi payung hukum .

Persiapan MEA 2016 - Rapat Kerja Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri Koperasi dan UKM, Kepala BKPM dan Kepala BSN

Pada 6 April 2015 Komisi 6 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Rachmat Gobel, Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM), AAGN Puspayoga, Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) Rini Soemarno, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dan Kepala Badan Standarisasi Nasional, Bambang Prasetya, terkait pen.

Industri Gula Nasional & Impor Gula - Audiensi Komisi 6 dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI)

Pada 26 Maret 2015 Komisi 6 mengadakan Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) terkait status industri gula dan kebijakan industri gula nasional. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 6, Azam Asman Natawijana dari Jatim 6. Azam mempersilahkan APTRI untuk melakukan pemaparan. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari APTRI antara lain: APTRI datang dari berbaga.

(Tribunnews) DPP PKB Dorong DPR RI Bentuk Pansus Beras Plastik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredarnya beras plastik membuat ancaman tersendiri di masyarakat. Terlebih sebentar lagi masyarakat akan menjalani ibadah puasa ramadhan. Melihat fenomena tersebut DPP PKB melalui 4 Kapoksi Fraksi-PKB akan mendorong DPR RI untuk membentuk Pansus beras plastik. "DPP PKB akan menyikapi persoalan beras plastik DPP PKB merasa penting menyikapi masalah ini dengan tegas. U.

(Republika) DPR Desak Pemerintah Lakukan Investigasi Beredarnya Beras Plastik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo meminta pemerintah mengambil langkah cepat terkait beredarnya beras dari bahan plastik di tengah masyarakat. Ia meminta pemerintah untuk segera mengusut peredaran beras palsu tersebut."Kami mendesak pemerintah melakukan investigasi dan menarik beras tersebut jika ada," kata Edhy di gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5).Edhy mengatakan.

(DetikNews) Komisi IV DPR akan Bahas Soal Beras Plastik dengan Menteri Pertanian

Jakarta - Beras diduga berbahan baku plastik yang ditemukan di Bantargebang, Bekasi, menggugah perhatian anggota dewan. Komisi IV DPR yang salah satu tugasnya membawahi persoalan pangan akan membahas kasus beras plastik ini bersama Menteri Pertanian Amran Sulaiman."Sudah dijadwalkan untuk membahas masalah ini dengan Pak Menteri. Plan minggu depan, hari Senin atau Selasa," ungkap anggota Ko.

(Merdeka) Komisi IV DPR: Kinerja menteri Jokowi oke, arahnya on the track

Merdeka.com - Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo menyebut Presiden Joko Widodo telah menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat enam bulan. Alasannya, Jokowi sudah bekerja sesuai dengan janjinya di kampanye Pilpres 2014 lalu. "Kami di Komisi IV DPR menilai Pak Jokowi oke-oke saja, arahnya oke on the track. Mitra kerja juga bagus menurut saya," kata Edhy di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Ju.

(Bisnis.com) DPR Minta Kepastian Ada Tidaknya Beras Palsu Dari Pemerintah

Bisnis.com, JAKARTA -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepastian kepada pemerintah yang menjamin tidak adanya peredaran beras palsu di seluruh pelosok Tanah Air."Jaminan pemerintah ini penting untuk menentramkan masyarakat yang resah karena isu beras palsu," kata anggota Komisi IV DPR RI Hermanto seperti dikutip dalam website resmi DPR, Senin (18/5/2015).Isu beras palsu ini memang me.

(Kompas) Serapan Bulog Membaik

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menjamin stok beras di Perum Bulog aman untuk empat bulan ke depan atau sampai September. Dengan demikian, pemerintah tidak akan mengimpor beras dalam waktu dekat ini. Stok dilaporkan bertambah karena penyerapan beras oleh Perum Bulog makin membaik sejak beberapa hari lalu. "Stok beras di Bulog saat ini sudah meningkat. Stok terakhir sebanyak 1,2 juta ton sehingga .

(Kompas) Impor Beras Diperkirakan di Atas 1 Juta Ton

JAKARTA, KOMPAS — Impor beras tahun ini diperkirakan di atas satu juta ton. Sejumlah analisa muncul terkait dengan stok dan cuaca yang tidak mendukung pertanaman padi tahun ini. Ketua Umum Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, Minggu (10/5), di Jakarta, memperkirakan impor beras Indonesia minimal 2 juta ton. Perhitungan tersebut didapat setelah mengh.

(Harian Terbit) DPR Sesalkan Rencana Pemerintah Kembali Import Beras

Jakarta, HanTer - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo, menyesalkan langkah pemerintah yang lagi-lagi kembali mengimport beras dari negara lain. Pasalnya, diketahui bahwa stok beras yang berasal dari bulog sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan negara hingga tahun kedepan."Lagi-lagi kita sesali Indonesia kembali membuka kran import beras yang sebelumnya sudah dilarang Jokowi untuk mengimpot d.

(Tribunnews) Data Penerima Raskin dan BLT Tak Akurat, Misbakhun Janji DPR Panggil Kepala BPS

TRIBUNNEWS.COM, PROBOLINGGO - Aparat desa kembali mengadukan soal tak tepatnya penyaluran program beras miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) diduga dipicu oleh tak akuratnya data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Kepada DPR RI, dikeluhkan penyaluran tak tepat sasaran dan tak berkeadilan. Hal itu diungkapkan oleh Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, J.

(Kompas) Pemerintah Buka Opsi Mengimpor Beras

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan menghitung hasil panen pertama serta kedua hingga beberapa bulan mendatang. Ketika hitungan itu sudah selesai, pemerintah akan memutuskan untuk impor atau tidak. ”Pedagang memang melihat kita tidak akan impor. Kalau nanti hitung-hitungan sudah selesai, baru kita akan tentukan impor atau tidak. Begitu stok Perum Bulog tidak terpenuhi (maka impor akan dilakukan),” k.

(Kontan) Pembentukan tim harga pangan dinilai tidak efektif

JAKARTA. Mendekati Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah akan membentuk tim harga pangan. Namun, rencana ini dianggap tidak akan efektif jika persoalan tata niaga pangan nasional tidak dibenahi. Apalagi, pemerintah dinilai kurang perhatian terhadap komoditas pangan nasional di tingkat off farm (hilir). Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar mengatakan, pemerinta.

(Kompas) Pemerintah Susun Tim Gabungan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah membentuk tim gabungan untuk memantau gejolak harga beras di lapangan. Gejolak harga yang terjadi pada awal musim panen ini dinilai sebagai bentuk anomali. Pemerintah terus berupaya mengendalikan harga beras saat ini dengan sejumlah skenario. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog perlu disinkronkan. Kedua lembaga itu mem.

(Kompas) Mentan: Impor Beras Terjadi apabila Pengadaan Beras Bulog Rendah

JAKARTA, KOMPAS — Perum Bulog sudah tidak mempunyai kesempatan lagi melakukan pembelian gabah dan beras sesuai dengan harga pembelian pemerintah pada musim panen rendeng tahun ini. Apabila Bulog tidak mampu membeli gabah/beras minimal 4 juta ton setara beras, itu peluang bagi masuknya beras impor. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Selasa (5/5), mengatakan, agar mampu melakukan stabilisasi harga be.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita