JejakParlemen

Kategori Berita

(DetikNews) 261 Wakil Rakyat Tak Hadir di Paripurna DPR Bahas Calon Kapolri

Jakarta - DPR menggelar rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah pembacaan surat Presiden soal pencalonan Komjen Tito Karnavian sebagai Kapolri. Sebanyak 261 orang anggota DPR tidak hadir saat paripurna dimulai. Rapat berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2016) dan dimulai pada pukul 11.15 WIB, dari yang dijadwalkan pada pukul 10.00 WIB. Semua pimpinan DPR hadir.

(DetikNews) Paripurna Bahas RUU Pilkada: 320 Anggota DPR Tak Hadir, Termasuk Fahri

DPR kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda utama yang jadi sorotan adalah pengesahan RUU tentang Pilkada. Sebanyak 320 dari 558 anggota tak hadir di paripurna.Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/6/2016). Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, ditemani oleh Ketua DPR Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, dan Wak.

(Inilah.Com) MPR Era Zulkifli Hasan Rasa Orde Baru

INILAHCOM, Jakarta - Sidang Tahunan MPR tahun ini menambah daftar sidang di Parlemen. Sidang yang berbasis konvensi ini tak lebih mengembalikan MPR seperti di era Orde Baru. Langkah mundur di era pasca-amandemen konstitusi.Presiden Joko Widodo harus rela pidato di hadapan forum yang sama dengan tiga tema yang berbeda pada Jumat (14/8/2015). Pertama, presiden berpidato dalam forum Sidang Tahunan MP.

Perppu KPK menjadi UU - Sidang Paripurna ke-27

Pada Rapat Paripurna ke-27 pada tanggal 24 April 2015 DPR agenda utama adalah Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (‘Perppu KPK’) dan penutupan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Rapat Paripurna ke-27 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dimulai dengan pembacaan hasil keputusan Panitia Kerja (Panja) dari Komisi 3 denga.

Fit & Proper Deputi Gubernur BI & Anggaran DPR Tahun 2016 - Sidang Paripurna ke-26

Pada Rapat Paripurna ke-26 pada tanggal 21 April 2015 DPR agenda utama adalah persetujuan Laporan Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Erwin Riyanto dan persetujuan Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) hasil pembahasan rancangan kerja dan anggaran DPR untuk 2016. Rapat Paripurna ke-26 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan dimulai dengan pengumuman bahwa DPR menerima .

(MetrotvNews) Cara Fahri Pimpin Paripurna Dana Aspirasi Tuai Kritik

Metrotvnews.com: Dana aspirasi sah menjadi aturan DPR, tanpa mekanisme voting maupun lobi. Proses jalannya pengesahan dana aspirasi di Paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah ini pun menuai kritik.Kritik ini melayang dari politikus PDIP Rieke Diah Pitaloka. Dia berpendapat, bahwa sejatinya ketua sidang diharamkan mengomentari pendapat anggota atau fraksi."Ketua sidang itu sebenarnya tidak bo.

Laporan Semester BPK dan Hak Angket Terhadap Menteri Hukum dan HAM - Sidang Paripurna ke-23

Pada Rapat Paripurna ke-23 pada tanggal 7 April 2015 DPR agenda utama adalah ikhtisar pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kemudian pengajuan usulan Hak Angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, terkait tuduhan intervensi dalam konflik internal Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan. Rapat Paripurna ke-23 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Jateng.

Masa Persidangan ke-3 - Sidang Paripurna ke-22

Pada Rapat Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 DPR agenda utama adalah pembukaan Masa Persidangan ke-3 oleh Ketua DPR, Setya Novanto. Kemudian Fit & Proper Kapolri, Fit & Proper Deputi Gubernur Bank Indonesia dan Rencana Free Trade Agreement ASEAN-Australia-Selandia Baru. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-22 diumumkan 1 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Arteri.

Rangkuman Rapat Paripurna ke 28, 18 Mei 2015

Rapat Paripurna DPR-RI ke-28 dilaksanakan pada Senin 18 Mei 2015 di gedung Paripurna Nusantara II. Sidang yang dipimpin oleh Agus Hermanto ini dihadiri sebanyak 284 dari 555 anggota DPR-RI. Sidang dibuka oleh Pimpinan Sidang pada pukul 10.52 WIB kemudian dinyatakan quorum dan terbuka untuk umum. Dalam pidato pembukaan Sidang Paripurna, Ketua DPR-RI Setya Novanto menyatakan bahwa DPR turut berduka .

Peraturan Kode Etik DPR & Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 2015

Pada Rapat Paripurna ke-17 pada tanggal 27 Januari 2015 agenda utamanya adalah Rancangan Peraturan DPR-RI Tentang Kode Etik (‘Kode Etik & Tata Tertib’) dan Rancangan Peraturan DPR-RI Tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan (‘MKD’) yang akan dimintakan persetujuan. Selain itu pada Rapat Paripurna ke-17 diumumkan 5 Anggota DPR-RI Pergantian Antar Waktu (PAW) baru yaitu: Ali Mahir dari Fraksi.

Peraturan Kode Etik DPR & Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan 2015 (2)

Pada Rapat Paripurna ke-21 pada tanggal 18 Februari 2015 DPR menunda lagi keputusan untuk mensahkan Rancangan Peraturan DPR perihal kode etik, tata-tertib dan tata beracara Mahkamah Kehormatan. (sumber) Pada Rapat Paripurna ke-17 pada tanggal 27 Januari 2015 lalu Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memaparkan Rancangan Peraturan DPR tentang Kode Etik DPR dan tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan u.

UU APBN-P 2015

Pada Rapat Paripurna ke-19 pada tanggal 13 Februari 2015 Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (UU APBN-P 2015) akhirnya disahkan oleh DPR-RI Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan RAPBN-P ke DPR. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 yang disa.

UU Pilkada 2015

Pada Rapat Paripurna ke-20 pada tanggal 17 Februari 2015 UU Nomor.1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU Pilkada 2015”) akhirnya disahkan oleh DPR-RI periode 2014-2019. UU Pilkada 2015 adalah bentuk akhir penyelesaian polemik seputar UU Pilkada 2014 yang disahkan oleh DPR-RI periode 2009-2014 di akhir mas.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita