Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita
(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(Tempo.co) Sengketa Lahan di Mandalika, Luhut: Tinggal Uang Ganti Rugi

TEMPO.CO, Jakarta  - Menteri Koordinator  Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan penyelesaian sengketa lahan di Mandalika hanya tinggal masalah uang ganti-rugi saja. Adapun lahan yang sedang menjadi masalah seluas 109 hektare."Karena kalau dari legal standingnya sebenarnya tidak ada alasan (masyarakat menolak)," kata Luhut saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemari.

(DetikNews) 'Wisma Atlet Selesai Tepat Waktu, Kualitasnya Oke'

Jakarta - Ketua INASGOC, Erick Thohir, melakukan kunjungan ke pembangunan beberapa venue untuk Asian Games 2018. Wisma atlet diyakini akan selesai tepat waktu.Kunjungan itu dilakukan, Senin (17/10/2016). Presiden Inter Milan itu langsung mengungkapkan rasa optimisme yang tinggi. Kunjungan Erick merupakan lanjutan kunjungan serupa beberapa waktu lalu di kompleks stadion utama Gelora Bung Karno.Sian.

(Tempo.co) Pembangunan Wisma Atlet Asian Games di Palembang Dipercepat

TEMPO.CO, Palembang -  Pembangunan enam menara Wisma Atlet di Palembang, dipercepat oleh pengembang dan pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Tujuannya agar sarana akomodasi tersebut dapat rampung lebih cepat sebelum para duta olahraga itu memulai test event. Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin mengatakan, pihaknya sengaja membangun dengan konsep rumah susun karena setelah gelaran Asia.

(Tempo.co) 18 Kapal Pesiar Asing Dijadwalkan Sandar di Lombok

TEMPO.CO, Jakarta - General Manager Perseroan Terbatas Pelindo III Cabang Lembar Kabupaten Lombok Barat Baharuddin mengatakan sebanyak 18 kapal pesiar dari berbagai negara dijadwalkan mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada semester pertama 2016."Yang sudah terjadwal sebanyak 18 kapal, semoga ada perkembangan tambahan lagi pada semester kedua nanti," kata Baharuddin kepada Antar.

(Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Menurut dia, dunia kerja ke depan akan banyak yang berkonsentrasi di bidang-bidang baru."Kita perlu antisipasi dengan mempersiapkan pendidikan baru. Sebab, dalam dunia kerja nanti, ada kerjaan baru yang sepuluh tahun lalu enggak ada. Sekaran.

(Tempo.co) DPR Siapkan RUU Peredaran Minuman Beralkohol

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat berencana merancang undang-undang kebijakan peredaran minuman beralkohol. Aturan ini dianggap penting karena minuman keras juga menjadi salah satu komoditi yang membantu perekonomian."Minol (minuman beralkohol) mudaratnya besar, tapi juga berguna untuk mengembangkan ekonomi," kata anggota Komisi VI, Siti Mukaromah, di acara diskusi Forum Alumni A.

(DetikNews) DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Kebijakan Bebas Visa

Jakarta - Kebijakan bebas visa untuk 169 negara menjadi topik yang diperdebatkan di rapat gabungan DPR dan pemerintah hari ini. Kebijakan itu pun diminta untuk dievaluasi lagi."DPR minta evaluasi dan kaji ulang kebijakan itu," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (15/2/2016).Komisi I dan Komisi III DPR sebenarnya sudah melakukan rap.

(Kompas.com) Kementerian Ini "Getol" Beriklan Sepanjang 2015

JAKARTA, KOMPAS.com - Data Nielsen Advertising Information Services mencatat belanja iklan dari Kementerian mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. "Belanja iklan Kementerian tumbuh sebesar 62 persen sepanjang 2015," tulis Nielsen Indonesia. Pertanyaannya, Kementerian mana yang menghabiskan dana iklan paling banyak sepanjang 2015? Ternyata jawabannya adalah Kement.

(Kompas.com) Sirkuit Sentul “Ngebet” Ingin Gelar MotoGP 2017

Jakarta, KompasOtomotif – Pemerintah melalui Kementerian Pemudan dan Olahraga (Kemenpora) sudah menyatakan bahwa Sirkuit Sentul gagal sebagai tempat digelarnya MotoGP 2017. Alasannya, uang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa diberikan ke pihak swasta.Bahkan pemerintah sudah menggulirkan rencana pembangunan sirkuit baru di Jakarta atau Palembang, untuk menggelar ajang balap mot.

(Kompas.com) Pengusaha Hotel Khawatir RUU Larangan Minol Malah Buat Maraknya Miras Ilegal

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani khawatir Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) akan meningkatkan peredaran miras ilegal dan konsumsi oplosan. “Jika dilarang, yang terjadi malah miras ilegal beredar di hotel. Ini berdampak pada reputasi,” kata Hariyadi dalam rapat dengar pendapat umum PHRI dan Pansus RUU.

(Sportku.Com) Kemenpora Sarankan Pengelola Sirkuit Sentul Temui Jokowi

SPORTKU.COM - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) meminta agar PT Sarana Sirkuitindo Utama (Sirkuit Sentul) menyambangi Istana Negara untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Itu terkait dengan keputusan pemerintah tentang batalnya Sirkuit Sentul menjadi arena balapan MotoGP Indonesia 2017. Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan di Kemenpora, Gatot Dewa Broto mengungkapkan, p.

(DetikNews) Dituntut 9 Tahun, Jero Wacik: Kesaksian Pak Wapres Tidak Dipertimbangkan

Jakarta - Mantan Menteri ESDM Jero Wacik keberatan dengan tuntutan 9 tahun penjara dan denda Rp 350 juta subsidair 4 bulan kurungan dan uang pengganti Rp 18,790 miliar. Bagi Jero, Jaksa pada KPK tidak mempertimbangkan fakta persidangan termasuk kesaksian meringankan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla."Fakta persidangan termasuk kesaksian Pak Wapres tidak dipertimbangkan tapi ini kan pengadilan ki.

(JituNews) Menpar Akui E-Commerce Lebih Beri Kemudahan Dibanding Pusat Perbelanjaan

JAKARTA  JITUNEWS.COM - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, masyarakat yang sepanjang hidupnya tak dapat menikmati kehadiran e-commerce atau perdagangan elektronik, maka proses hidup ke depannya akan sulit. Hal tersebut lantaran perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia kian pesat seirama dengan perkembangan teknologi dan informatika. "Karena lifestyle memang sudah berubah, dulu .

(Inilah.Com) Menpar Jelaskan Perlunya Badan Otorita Pariwisata

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya menilai keberadaan Badan Otorita Pariwisata sangat penting untuk meningkatkan dan memajuan pariwisata Indonesia. Perkataannya menyinggung soal pengelolaan Danau Toba di Sumatera Utara. Bukan tanpa sebab, ada 7 kabupaten di sekitar Danau Toba yang masing-masing punya ide dan visi. Kini, pengelola wisata Danau Toba adalah Badan Otorita Pa.

Pariwisata Religi Aceh - Audiensi Komisi 10 dengan DPRD Aceh Utara

Pada 19 November 2015, Komisi 10 melaksanakan Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh Utara membahas pariwisata religi di Aceh. Audiensi dipimpin oleh Muslim dari Aceh 2. Muslim membuka rapat dengan mempersilakan Mitra menyampaikan pendapatnya. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan DPRD Aceh Utara terkait pariwisata di Aceh: Dahulu Aceh dikenal dengan ExxonMobil-nya. DPRD Aceh Utar.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menpora

Pada 15 Desember 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Rapat diagendakan membahas realisasi APBN 2015 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Nuroji dapil Jabar 6. Rapat dihadiri 27 dari 44 anggota dan dibuka pukul 20.13 WIB. Dalam pendahuluan, Nuroji menyampaikan beberapa hal yang men.

RUU Larangan Minuman Beralkohol - Rapat Pleno Baleg

Pada 22 Juni 2015 Badan Legislasi (Baleg) mengadakan Rapat Pleno (Pleno) yang membahas laporan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU LMB). Rapat Baleg dipimpin oleh Ketua Wakil Baleg, Saan Mustopa dari Jabar 7. Rapat yang dimulai pukul 14:36 WIB dihadiri oleh 24 dari 74 anggota Baleg. Rapat dimulai dengan mendengar laporan dari Ketua Panja LMB. Pemaparan Ketua Panj.

Rute Baru, Pembelian Pesawat, dan Kinerja Garuda Indonesia – RDP Komisi 6 dengan Dirut Garuda Indonesia dan Deputi Kementerian BUMN

Pada 29 September 2015, Komisi 6 DPR-RI melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Muhammad Arif Wibowo. Rapat dihadiri oleh 9 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diagendakan untuk membahas penandatanganan yang dilakukan Garuda Indonesia untuk pembelian Airbus A350 XWB saat Paris Air Show .

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(VivaNews) Pengeluaran Pemerintah Karena 'Bebaskan' Miras Bisa Besar

VIVA.co.id - Kementerian Perdagangan segera merealisasikan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Minol) Golongan A.Bila peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen Dagri) Nomor 04/PDN/PER/4/2015 dilaksanakan, setiap daerah dapat mendefinisikan lagi pengertian tempat penjualan eceran minuman beralkohol. Pengertian lain, aturan .

Pembentukan Panitia Kerja RAPBN 2016 - Rapat Banggar dengan Panja Pemerintah

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 28 Mei 2015 dengan Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI), Agus Martowardojo dan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (MenBappenas), Adrinof Chaniago tentang pembentukan Panitia Kerja (Panja) Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Ketua Badan Ang.

(Kompas.com) Promosikan Wisata Bahari Pelni, Kemenpar Keluarkan Dana Rp 10 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pariwisata memberikan bantuan promosi senilai Rp 10 miliar kepada PT Pelni dalam rangka mengembangkan wisata bahari. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.“Kita bantu dana promosi ke Pelni senilai Rp 10 miliar,” kata Menteri Pariwisata, Arief Yahya, saat acara Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Keme.

Kementerian Pariwisata & Badan Ekonomi Kreatif - Rapat Komisi 10 dengan Menpar & Bekraf

Pada 16 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dan Ketua Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf terkait Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Menpar, Arief Yahya: Ada kenaikan turis mancanegara 11.5% dibandingkan dengan Februari 2014. Devisa dari pariwisata di Thailand lebi.

BUMN Pariwisata - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dengan PT.ITDC dan PT.TWC

Pada 30 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dua BUMN di bidang pariwisata, PT.Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC) dan PT.Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) (TWC) terkait rencana peningkatan kunjungan wisman ke Indonesia di 2015. Pemantauan Rapat Berikut adalah beberapa respon dari F.

Kategori Berita