JejakParlemen

Kategori Berita

(Tempo.co) Aturan Komite Sekolah, Menteri Pendidikan: Bukan Mewajibkan Pungutan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah bukan untuk mewajibkan pungutan di sekolah."Permendikbud tentang Komite Sekolah dimaksudkan untuk mendorong partisipasi masyarakat guna memajukan pendidikan. Aturan ini dibuat untuk semakin memperjelas peran komi.

(Tempo.co) Menteri Nasir: Jumlah Jurnal Ilmiah Internasional Kita Meningkat

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan jumlah publikasi ilmiah internasional semakin meningkat seusai perubahan sejumlah regulasi terkait dengan penelitian."Angka publikasi ilmiah internasional kita yang terindeks Scopus pada 2015 hanya 5.000-an. Namun, per 5 Desember 2016, jumlahnya meningkat menjadi 9.012 jurnal," ujar Menteri Nasir .

(Tempo.co) JK: Tak Perlu Ada Polemik, Moratorium UN Ditolak

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan ujian nasional tetap ada. Keputusan ini telah diambil dalam rapat kabinet terbatas beberapa waktu lalu, sehingga tidak ada polemik lagi soal UN."Saya kira tidak perlu lagi ada polemik. Sesuatu usulan yang tidak diterima itu berarti aturan yang ada jalan kan. Kan itu aja rumusnya," kata Kalla di Markas Komando Paspampres, Jakarta, Ju.

(Tempo.co) Menteri Muhadjir Segera Keluarkan Aturan Guru Mengajar 8 Jam

TEMPO.CO, Makassar – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy berjanji segera mengeluarkan peraturan menteri untuk menghapus kewajiban guru mengajar 24 jam di sekolah.Muhadjir mengatakan, guru idealnya cukup mengajar maksimum 8 jam setiap minggu. “Saya meluruskan aturan yang lama. Itu tidak relevan lagi bagi guru kita saat ini,” kata Muhadjir di Makassar, Rabu sore, 16 November 2016.Muha.

(Tempo.co) Pengentasan Kemiskinan Jalan di Tempat, Ini Alasan Mensos

TEMPO.CO, Jakarta - Penurunan angka kemiskinan selama dua tahun pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kala hanya sekitar 500 ribu orang. Rendahnya angka ini dikritik karena tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 100 triliun. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menyebut bencana alam menjadi penyebab rendahnya angka penurunan kemiskinan. "Kemiskinan terjadi karena banyak masyara.

(DetikNews) Profesor Finlandia: Perhatikan Kualitas Pengajaran, Bukan Lamanya Belajar

Jakarta - Sistem pendidikan di Finlandia: sedikit pekerjaan rumah, sedikit waktu di dalam kelas, lebih banyak bermain, tak ada ujian nasional (UN) dan sebagainya. Namun, menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bagaimana bisa?Pada akhir pekan lalu, detikcom berkesempatan melakukan wawancara dengan Profesor Erno August Lehtinen, guru besar pendidikan dari Universitas Turku, Finlandia. Dia pun mema.

(Tempo.co) Pemerintah Batalkan Pemilihan Rektor Universitas Halu Oleo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir membatalkan pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara periode 2016-2020 pada tahap kedua, yaitu penyaringan. Pada tahap itu telah terpilih tiga calon rektor yang telah disampaikan ke Kementerian. Pembatalan itu berawal dari adanya pengaduan pihak calon rektor yang memiliki suara terendah, y.

(Tempo.co) Izin Praktik Dokter Boleh Dikeluarkan Badan Penanaman Modal

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Untung Suseno mengatakan surat izin praktek dokter boleh saja dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). “Selama persyaratan dipenuhi,” kata Untung kepada Tempo, Minggu, 26 Juni 2016.Sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi adalah surat tanda registrasi (STR) dari Konsul Kedokteran Indonesia dan a.

(DetikNews) Mendikbud: Kepala Sekolah yang Tak Patuhi Larangan Ospek Bisa Dipecat

Jakarta - Mendikbud Anies Baswedan disela-sela kegiatan buka bersama Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) pada hari Minggu (19/6/2016), kembali mengingatkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk tidak lagi mengadakan kegiatan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus/sekolah) yang tidak mendidik di sekolah.Di rumah dinas Menteri Sekretaris Negara Jalan Widya Chandra I No 4 Jakar.

(Tempo.co) Bekraf Gandeng Telkom-MIKTI Jalankan Program Bekup

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menggandeng Telkom Indonesia dan Masyarakat Industri Kreatif, Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (MIKTI) untuk menjalankan program Bekraf for Pre-Startup (Bekup). Kegiatan itu bertujuan membina calon pengusaha pemula.Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Deputi Infrastruktur Bekraf Hari Sungkari, Director I.

(Tempo.co) Lomba Siswa SMK, Ribuan Siswa Tinggal di Rumah Warga Malang

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan Lomba Kompetensi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (LKS-SMK) Tingkat Nasional XXIV tahun 2016.Namun ada yang berbeda dari acara ini. Para peserta dari seluruh Indonesia selama sepekan penyelenggaraan di Malang Jawa Timur sejak 22 Mei 2016 menginap di rumah-rumah warga. "Ini pertama kali," kata Menteri Pendidikan dan Kebuday.

(Tempo.co) Tingkatkan Produktivitas, Jokowi Impor Pelatihan SDM Jerman

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan meniru konsep pelatihan sumber daya manusia yang dilakukan di Jerman. "Bisa kita contoh Jerman itu, tiga hari teori, tiga hari di pabrik. Saya kira akan kita copy, akan kita tiru sehingga peningkatan produktivitas SDM bisa kita punya," kata Presiden Jokowi di Yogyakarta, Senin, 23 Mei 2016, dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 20.

(Tempo.co) Menteri Anies: Pendidikan Perlu Adaptasi dengan Dunia Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan pendidikan di Indonesia perlu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja. Menurut dia, dunia kerja ke depan akan banyak yang berkonsentrasi di bidang-bidang baru."Kita perlu antisipasi dengan mempersiapkan pendidikan baru. Sebab, dalam dunia kerja nanti, ada kerjaan baru yang sepuluh tahun lalu enggak ada. Sekaran.

(Tempo.co) Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia membutuhkan 5,8 juta pengusaha muda baru apabila ingin memenangkan kompetisi di era pasar tunggal Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).Pasalnya, jumlah pengusaha yang ada saat ini jumlahnya baru mencapai 1,56 persen padahal standari bank dunia menyaratkan 4 persen. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Jambore Himpunan Pengusaha Mu.

(Tempo.co) Buka Jurusan Bodong, Rektor Unima Dipecat Kemenristekdikti

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir memberhentikan Rektor Universitas Negeri Manado Philoteus Tuerah karena rektor itu membuka jurusan bodong. Dua jurusan yang dibuka tanpa izin adalah Program Magister Pendidikan dengan jumlah mahasiswa 67 dan Program Administrasi Negara dengan 47 mahasiswa. Dua jurusan itu dibuka di Nabire, Papua, dengan proses belaj.

(Tempo.co) Menteri Darmin: Jangan Hanya Andalkan Pendidikan Formal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan Indonesia tidak dapat mengandalkan pendidikan formal saja. Seusai rapat koordinasi pelatihan ketenagakerjaan, dia berujar, pelatihan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri.Darmin mendorong lahirnya lembaga-lembaga pelatihan keterampilan, seperti lembaga pelatihan yan.

(Tempo.co) MEA Menjelang, Insinyur dan Tenaga Medis Indonesia Kurang

TEMPO.CO, Depok - Asosiasi Profesi Tenaga Terampil dan Ahli Indonesia mencatat hingga 2019, Indonesia bakal mengalami defisit 120 ribu insinyur sipil dan 190 ribu tenaga medis. Hal tersebut berbanding terbalik dengan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia, sebesar 5,8 persen dari total penduduk.Plt Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri, Salman Al Farisi, m.

(Merdeka.com) Gaji Buruh Vietnam 80 persen Lebih Rendah Dibanding Indonesia

Merdeka.com - Kaum buruh tanah air selalu menyuarakan kesejahteraan dan peningkatan upah. Bakal calon gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengungkapkan, sesungguhnya upah buruh Indonesia masih jauh lebih tinggi dibandingkan negara lain seperti Vietnam. Buruh di Vietnam dibayar lebih rendah dibanding dengan di Indonesia. Namun produktivitas buruh di Vietnam baik satu setengah kali lipat dibanding bu.

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

(Tempo.co) Kemenaker Berencana Revitalisasi Balai Latihan Kerja

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja segera merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif. "Agar tenaga kerja kita memiliki daya saing," kata Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Selasa, 5 April 2016.Hanif mengatakan revitalisasi tersebut hanyalah salah satu skenario yan.

(Liputan6.com) Jokowi Ingin 200 Startup Baru RI Lahir Setiap Tahun

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo akan mengejar ketertinggalan Indonesia dari beberapa negara lain dalam hal ekonomi digital. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa, potensi pasar ekonomi digital Indonesia sangat menarik. Salah satu yang akan dilakukan adalah program untuk menjaring para technopreneur melalui metode inkubator layaknya yang dilakukan di Amerika Serikat. Metode ini a.

(OkeZone.com) 30 Perguruan Tinggi Se-Asean Bahas Kualitas Pendidikan

DEPOK - Universitas Indonesia (UI) mengumpulkan 30 perguruan tinggi negara Asean sebagai tuan rumah penyelenggaraan konferensi internasional Asean University Network - Quality Assurance (AUN-QA) 2016. Pertemuan ini membahas peningkatan kualitas pendidikan di Asean agar perguruan tinggi dapat meningkatkan posisi tawar dalam menjawab tantangan serta persaingan di tingkat global setelah memasuki era .

(Tempo.co) 85 Madrasah Aliyah Ikut Ujian Nasional Berbasis Komputer

TEMPO.CO, Jakarta - Sejak 2015, pemerintah menyelenggarakan dua jenis ujian nasional untuk siswa sekolah dan madrasah di Tanah Air, yaitu ujian nasional berbasis kertas/paper based test(PBT) dan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). UN ialah ujian nasional secara manual yang menggunakan kertas, sedangkan UNBK adalah ujian nasional secara online/semionline dengan menggunakan perangkat komputer.U.

(Tempo.co) Batan Bangun Iradiator Baru, Pakai APBN Rp 96 Miliar

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Tenaga Nuklir Nasional membangun fasilitas iradiator baru di kawasan Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Serpong, Tangerang Selatan. Fasilitas ini akan digunakan dalam proses pengawetan dan sterilisasi dengan radiasi yang aman untuk makanan, obat-obatan, bahan herbal, kosmetika, dan alat kesehatan. Pembangunan fasilitas iradiasi dengan sinar gamma berkapasitas 2 megacur.

(Tempo.co) Menteri Anies Kukuhkan 153 Narasumber Kurikulum 2013

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan melantik 153 Narasumber Nasional Pelatih Kurikulum 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. "Mereka adalah Narasumber Nasional angkatan pertama setelah Kurikulum 2013 direvisi," katanya dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Minggu, 20 Maret 2016.Anies .

(OkeZone.com) Ini Penghambat Kampus Indonesia Mendunia

JAKARTA - Hingga kini, baru dua perguruan tinggi Indonesia menembus pemeringkatan kampus dunia. Nyatanya, menempati level internasional memang tidak mudah. Salah satu penghambatnya, menurut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik, adalah keterbatasan penguasaan bahasa Inggris. "Pasalnya, kampus-kampus dunia menggunakan bahasa Inggris baik dalam kegiatan perkuliahan maupun penelitian,.

(DetikNews) Buka Lowongan 3.500 Guru PNS, Ini Fasilitas yang Diberikan Pemerintah

Jakarta - Tahun ini pemerintah akan merekrut 3.500 guru dalam program Guru Garis Depan yang akan mengajar di sejumlah daerah terpencil di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memastikan bahwa mereka akan langsung diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Baca juga: Guru Honorer Tuntut Jadi PNS, Mendikbud: Jika Mau di Daerah Langsung DiangkatPemerintah, kata Anies, menyada.

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

(DetikNews) KPAI Minta Mendikbud Perhatikan Pendidikan Anak Pengungsi Eks Gafatar

Jakarta - KPAI bersama tim relawan dari psikolog anak, pendongeng, perawat, konselor dan penyuluh melakukan pendampingan terhadap para pengungsi eks Gafatar di Gedung Forki Cibubur dan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. KPAI meminta pemerintah khususnya Kemendikbud dan Kemenag untuk lebih memperhatikan pendidikan dan pendampingan keagamaan para pengungsi eks Gafatar tersebut."Kemdikbud pe.

(Kompas.com) Peralihan Status PTS Menjadi PTN Diprioritaskan di Daerah Tertinggal

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan peralihan status 29 perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN). Peralihan status semua PTS itu menemui kendala, seperti untuk urusan serah terima aset, lahan, dan status kepegawaian. "Saya kira itu perlu segera diselesaikan," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2015). Menteri Ris.

Rencana Kerja dan Anggaran RAPBN 2016 - Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menpora

Pada 15 Desember 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Rapat diagendakan membahas realisasi APBN 2015 serta persiapan dan kesiapan pelaksanaan APBN 2016. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Nuroji dapil Jabar 6. Rapat dihadiri 27 dari 44 anggota dan dibuka pukul 20.13 WIB. Dalam pendahuluan, Nuroji menyampaikan beberapa hal yang men.

Pendidikan Islam - Rapat Komisi 8 dengan PGSI dan Guru Madrasah

Pada 25 November 2015, Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Guru Madrasah membahas tata kelola anggaran Pendidikan Islam (Pendis). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Khotibul Umam Wiranu dari Jateng 8. Khotibul membuka rapat dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait tata-kelola anggaran Pendidikan Islam. Pertama, mengen.

Status CPNS dan Kebijakan Gubernur Banten – Audiensi Komisi 2 dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum CPNS Konawe, serta Perwakilan Warga Tangerang

Pada 18 November 2015, Komisi 2 mengadakan Audiensi dengan Forum Sekolah Swasta Baubau, Forum Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kabupaten Konawe, serta Perwakilan Warga Kabupaten Tangerang untuk mendengarkan keluhan-keluhan. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Wahidin Halim dari Banten 3. Dalam pembukaan rapat, Wahidin memperkenalkan anggota-anggota komisi 2 yang hadir pada rapat. Wa.

(DetikNews) Guru Dilarang Ikut HUT PGRI, Menteri Yuddy: Ikut Aturan PNS Dong!

Bandung - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang melarang para guru ikut perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PGRI pada 13 Desember 2015 nanti. Yuddy menegaskan, seharusnya guru yang PNS itu patuh terhadap aturan PNS."PGRI kan memang anggotanya guru. Kalau bicara guru yang berasal dari PNS, ikutan aturan PNS dong," kata Yudd.

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

Penurunan Pagu Anggaran Kemenristekdikti Tahun 2016 – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menristekdikti

Pada 15 September 2015, Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir membahas Rencana Kerja Lembaga dan Kementerian terkait Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2016 (RAPBN 2016). Rapat dihadiri oleh 34 dari 53 anggota Komisi 10 dan dimulai pukul 14:30 WIB. Pemaparan Mitra Berikut pemaparan Menristekdi.

Pembahasan Pagu Anggaran Sementara Kemenristekdikti Tahun 2016 -Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir pada 29 September 2015 tentang RKA-K/L 2016. Raker dipimpin oleh Nuroji dari Jabar 6 dan dimulai pukul 15:38 WIB. Raker dihadiri 36 dari 53 anggota Komisi 10 DPR-RI. Pemaparan Mitra Berikut merupakan pemaparan Menristekdikti, Mohamad Nasir: Menristekdikti mendapat .

Impor Daging Sapi oleh Bulog – Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 dengan Perum Bulog

Komisi 6 DPR-RI mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) pada Senin, 24 Agustus 2015 membahas Penyertaan Modal Negara (PMN) dan laporan keuangan tahun 2014. Pada bagian pemaparan mitra, rapat dinyatakan tertutup. Selanjutnya, rapat baru dinyatakan terbuka untuk umum pada saat pemantauan mitra. Pemantauan Rapat Fraksi PDI Perjuangan. Oleh D.

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

Penerimaan Negara Bukan Pajak - Rapat Badan Anggaran dengan Polantas, Kominfo, Kemenhumkam, KemenristekDikti, KemenATR dan Kemenhub

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 17 Juni 2015 dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenhumkam), Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (KemristekDikti), Kementerian Agraria dan Tata Ruang (KemenATR) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membahas asums.

(Voice of America) Kementerian Agraria Bantu Percepatan Legalisasi Aset Perguruan Tinggi Negeri

Percepatan legalitas tanah dan bangunan milik perguruan tinggi bertujuan menghindari sengketa lahan serta implikasi hukum yang melibatkan pemimpin perguruan tinggi. Surabaya - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan di Surabaya, Sabtu (17/10) menyatakan akan membentuk tim percepatan legalitas aset milik perguruan tinggi negeri, isu ya.

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

(ANTARA News) Mendikbud: program "belajar bersama maestro" sebagai kaderisasi

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengatakan program "Belajar Bersama Maestro" yang ditujukan bagi seluruh anak muda di Indonesia bertujuan sebagai kaderisasi pegiat kebudayaan di berbagai daerah."Maestro itu tidak harus selalu di Jakarta, tetapi bisa dijalankan di seluruh daerah, salah satunya pendongeng dari Aceh, Agus PM. Toh, itu s.

(Inilah.Com) MenpanRB: Tidak Semua Honorer K2 Diangkat jadi PNS

INILAHCOM, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan, tidak semua honorer K2 bisa diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)."Semua honorer akan diakomodir. Tapi tidak semua jadi PNS. Tapi tetap akan jadi ASN. Karena sesuai.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

(Kompas.com) Menteri Nasir: Jual Ijazah Palsu, 4 Kampus Dibekukan, Dua Rektor Dicopot

SURABAYA, KOMPAS.com — Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Muhammad Nasir mengaku sudah membekukan empat kampus di Jawa Timur yang dinilai menyalahi prosedur penyelenggaraan perguruan tinggi. Keempat kampus itu adalah Universitas PGRI Nusantara di Kediri, Universitas Ronggolawe di Tuban, IKIP PGRI di Jember, dan IKIP Budi Utomo di Malang. Bahkan, dia juga menuturkan telah memberhentikan.

(DetikNews) Pendataan Ulang PNS Secara Elektronik Bisa Kurangi Ijazah Palsu

Jakarta - Pemprov DKI Jakarta menjadi percontohan pendataan ulang PNS dengan sistem elektronik. Sistem ini akan meminimalisir ijazah palsu dari PNS."Sekarang berdasarkan amanat UU harus tulis S1-nya apa sih dari mana, universitasnya, tahun berapa lulus. Itu harus lengkap sehingga kita tahu," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisono di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (2/9/2015.

Rencana Strategis Lemhanas & Wantanas - Rapat Komisi I dengan Lemhanas dan Wantanas

Pada 11 Juni 2015 Komisi 1 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Negara (Lemhanas) dan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) terkait evaluasi kinerja di 2014 dan 2015 dan rencana strategis untuk 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 1, Asril Hamzah Tanjung dari DKI 1. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Gubernur Lemhana.

(DetikNews) Soal Kartu Indonesia Pintar, Menteri Anies Prioritaskan Buat Akun Virtual

Jakarta - Sejumlah 17,9 juta anak usia sekolah ditargetkan dapat menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) pada tahun 2015. Hingga Agustus mendatang ditargetkan telah terdistribusi sebanyak 60,7 persen."Sudah dilakukan dalam tiga tahap. Sejauh ini 7,2 juta terdistirbusi," kata Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan usai menghadiri Rakor di Kementerian PMK, .

(DetikNews) Kadisdik: Nama Penyeleweng KJP akan Diumumkan dan Dicabut Fasilitasnya

Jakarta - Menyusul terjadinya penyelewengan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP), Dinas Pendidikan DKI tidak tinggal diam. Disdik sudah melakukan pemanggilan dan dalam waktu dekat akan mengumumkan nama-nama siswa yang terbukti menyalahgunakan KJP."Pastinya akan diumumkan. Tapi kita kan harus memintai keterangan dari mereka dulu. Saat ini yang sudah kita panggil belum semuanya datang," kata Kadi.

(Kompas.com) Kalla: BPPT Dijadikan BLU Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai bahwa Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) lebih baik dijadikan badan layanan umum (BLU). Kalla telah membicarakan rencana pengubahan status BPPT tersebut dengan Presiden Joko Widodo. "Saya putuskan dengan Presiden agar BPPT jadi BLU saja. Jadi, hasilnya jelas," kata Kalla saat menjadi pembicara dalam acara penandatanganan.

(DetikNews) Mendikbud Anies: Segala Bentuk Perpeloncoan di MOS Tak Boleh Dibiarkan

Semarang - Mendikbud Anies Baswedan mengingatkan Masa Orientasi Siswa (MOS) yang mengandung unsur perpeloncoan, kekerasan, ataupun pelecehan akan dengan tegas ditindak. Ia pun meminta kepala daerah, kepala sekolah, hingga orang tua selalu waspada."Segala pelanggaran (dalam MOS) tak lagi didiamkan dan dibiarkan. Setiap ada pelanggaran kita inspeksi termasuk pelecehan, perpeloncoan, kekerasan,&#.

(DetikNews) Dana KJP Diselewengkan, Mendagri Didesak Rampungkan NIK e-KTP

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) geram dengan penemuan Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait adanya penyelewengan peruntukan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai kebocoran seperti ini akan terus terjadi apabila data e-KTP belum juga optimal."Saya bilang selagi data dari e-KTP belum lengkap semua, kebocoran terkait subsidi dan hib.

(Kompas.com) Pelatihan Guru Tak Memadai

JAKARTA, KOMPAS — Cakupan pelatihan bagi guru yang bertujuan meningkatkan mutu tenaga pendidik belum memadai. Selain itu, sejumlah program pelatihan juga dinilai belum tepat sasaran. "Pemerintah belum sistematis dalam mengupayakan peningkatan kompetensi guru. Jumlah pelatihan yang digelar tidak sebanding dengan jumlah guru yang ada," kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik I.

(Warta Ekonomi Online) Kemenpora Berencana Lanjutkan Pembangunan Komplek Olahraga Hambalang

WE Online, Jakarta - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berencana melanjutkan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Desa Hambalang, Bogor, Jawa Barat, yang pembangunannya terhenti sejak 2013 karena kasus korupsi. Seperti yang diberitakan tim media Kemenpora di Jakarta, Minggu (26/7/2015), Sekretaris Menpora Alfitra Salamm didampingi Deputi Bidan.

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Lanjutan)

Pada 7 April 2015 Komisi 10 mengadakan lanjutan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Basedan, terkait rencana program strategis tahun 2015 Kemendikbud yang sesuai Nawa Cita dan araha Presiden. Raker sebelumnya diadakan tanggal 6 April 2015. Raker Lanjutan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Muhamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Raker dihadiri oleh 30 dari 53 Anggo.

(ANTARA News) Kemenag: Perbankan Syariah Paling Diminati Calon Mahasiswa

(ANTARA News) - Program studi Perbankan Syariah paling diminati pada Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN) 2015 yang melibatkan 55 perguruan tinggi Islam di seluruh Indonesia."Tingginya minat calon mahasiswa terhadap perbankan syariah ini lebih karena tren perkembangan bank syariah belakangan ini. Ini juga terkait dengan lapangan kerja nantinya," kata Direktur Jend.

(Kompas.com) Permendikbud Fokus Menghidupkan Kegiatan Nonkurikuler

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 mengenai sikap dan perilaku peserta didik, guru, dan orangtua murid di sekolah. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pendidikan karakter dari sektor nonkurikuler yang selama ini sering dikesampingkan. "Selama ini, fakta di lapangan sering kali .

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan - Rapat Komisi 10 dengan Dirut LPDP, Sekjen Kemristekdikti dan Sekjen Kemdikbud

Pada 21-22 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (Dirut LPDP), Eko Prasetyo, Sekretaris Jenderal dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Sekjen Kemristekdikti), Ainun Na’im dan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Plt Sekjen Kemristekdikti), Hamid Muhamad terkait eva.

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional - Rapat Komisi 10 dengan PNRI

Pada 20 April 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Dra. Sri Sularsih terkait anggaran dan rencana kerja 2015-2019. RDP dengan PNRI dihadiri oleh 26 dari 56 anggota Komisi 10. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Kepala PNRI, Sri Sularsih: Hingga saat ini pagu anggaran tambahan Perpustakaan belum ditanggapi.

Rencana Strategis Kementerian Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial

Pada 23 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa terkait evaluasi kinerja Kementerian Sosial (Kemensos) di 2014 dan rencana strategis (Renstra) Kemensos untuk 2016.. Pemaparan Mitra Berikut adalah pemaparan dari Mensos, Khofifah Indar Parawansa: Per 20 April 2015 Kemensos sudah mencapai realisasi 45,56% dari APBN. Kemensos beru.

Program Keluarga Harapan - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Linjamsos

Pada 21 April 2015 Komisi 8 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 8, Deding Ishak dari Jabar 3. Deding membuka rapat dengan memperkenalkan Dirjen Linjamsos, Andi ZA Dulung. Deding minta ke Dirjen Linjamsos data-data PKH mengenai anggaran, penye.

Kualitas Pengajar - Audiensi Komisi 10 dengan LPEM-FEUI dan PPPI

Pada 1 April 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) dan Paramadina Public Policy Institute (PPPI) terkait kualitas pengajar di Perguruan Tinggi. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua LPEM-FEUI, Dr..

(Kompas.com) Kemenag Siapkan Rp 402 Miliar untuk Program Indonesia Pintar bagi Santri

KOMPAS.com - Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp 402 miliar untuk Bantuan Program Indonesia Pintar (BPIP) Tahun 2015. Program bantuan ini diperuntukan bagi para santri yang berasal dari keluarga kurang mampu, usia 6–21 tahun, serta tidak mengikuti pendidikan di sekolah dan madrasah. Penjelasan ini disampaikan oleh Dir.

(Tribun News) KPU Diminta Cek Keaslian Ijazah Calon Kepala Daerah yang Ikut Pilkada

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pengecekan terhadap keaslian ijazah calon kepala daerah yang hendak mengikuti pemilihan kepala daerah. "Calon kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota perlu diverifikasi keaslian ijazahnya," ujar Nasir, saat ditemui usai menghadiri acara buk.

Kondisi Hukum di Indonesia - Audiensi Komisi 3 dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan FH Universitas Warmadewa Bali

Pada tanggal 25 Mei 2015 Komisi 3 melaksanakan audiensi dengan Mahasiswa, Dosen & Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Warmadewa Bali. Rapat dijadwalkan pukul 14.00 WIB tetapi baru dimulai pukul 15.00 WIB . Rapat dipimpin John Kenedy Azis Fraksi Golkar dari Sumbar2 . Pemimpin rapat mempersilakan Dekan FH Universitas Warmadewa untuk memberikan pembukaan dan menjelaskan tujuan mereka di sana y.

Pengawasan Dana Bantuan Sosial - Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Pendis Kementrian Agama

Komisi 8 DPR-RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) dan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama pada 3 Juni 2015 pukul 10.59 WIB. RDP dibuka oleh Saleh Partaonan Daulay fraksi PAN dari Sumut 2. RDP dihadiri 8 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda rapat pengawasan dana Bantuan S.

(Antara News) Kemendikbud: Wajib Belajar 12 Tahun dimulai 2016

(ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memulai rintisan Wajib Belajar atau Wajar 12 tahun pada 2016, dengan harapan pada 2019 tercapai sejumlah target, seperti tersedianya perpustakaan di semua sekolah (100%)."Sebenarnya rintisan Wajar 12 tahun sudah kami lakukan sejak 2013, tetapi pola pendanaannya baru sebatas untuk siswa. Mulai 2016 akan banyak anggaran yang masuk untuk .

(Warta Ekonomi Online) Kemendikbud Gandeng Kepala Daerah Untuk Program SBSNP

WE Online, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggandeng para kepala daerah di tingkat kabupaten-kota untuk melaksanakan program pengembangan Sekolah Berbasis Standar Nasional Pendidikan (SBSNP) sebagai langkah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas di sekolah.SBSNP merupakan sekolah percontohan praktik pengembangan mutu pendidikan dalam memenuhi delapan standar nasional pendidik.

Status Pendidik Perguruan Tinggi Negeri Baru - Audiensi Komisi 10 dengan ILP PTNB

Pada 31 Maret 2015 Komisi 10 mengadakan Audiensi dengan Ikatan Lintas Pegawai Perguruan Tinggi Negeri Baru (ILP PTNB) terkait status pendidik di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) baru. Audiensi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 10, Mohamad Sohibul Iman dari Jabar 11. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Ketua ILP PTNB, Fadillah Sabri, antara lain: Tanggal 19 November 2010 Pemerintah.

(Kompas.com) Arah Kebijakan Pendidikan Masih Belum Jelas

JAKARTA, KOMPAS — Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan rencana dan penerapan beragam kebijakan pendidikan dan kebudayaan, mulai dari wajib belajar 9 tahun, 12 tahun, Kurikulum 2013, hingga Kartu Indonesia Pintar dan indeks integritas pelaksanaan ujian nasional. Sampai sejauh ini belum ada gambaran jelas arah dan tindak lanjut nyata dari sejumlah kebijakan itu. Anggota Komisi X DPR, Mohamad Sohib.

(Kompas.com) Ketua F-Hanura Persilakan Anggotanya Klarifikasi soal Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Hanura di DPR RI Dossy Iskandar membenarkan bahwa seorang anggota Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga menggunakan ijazah palsu. Ia meminta agar Frans diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi. "Kan sudah ada MKD, jadi biarkan Pak Frans untuk melakukan pembelaan. Frans punya hak untu.

(Kompas.com) Anggota DPR yang Terbukti Gunakan Gelar Palsu Terancam Sanksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Surahman Hidayat mengatakan, anggota DPR yang terbukti menggunakan ijazah ataupun gelar palsu terancam terkena sanksi berat. Hal tersebut disampaikan Surahman untuk menanggapi anggota DPR dari Fraksi Hanura, Frans Agung Mula Putra, yang dilaporkan ke MKD terkait penggunaan gelar palsu."Tergantung tingkat pelanggarannya, kalau ringan, .

(Kompas.com) Fraksi Gerindra Bantah Ada Anggotanya yang Gunakan Ijazah Palsu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Fary Djemy Francis membantah bahwa anggota Fraksi Gerindra Iwan Kurniawan memiliki ijazah S-1 palsu. Iwan sebelumnya dilaporkanLembaga Swadaya Masyarakata (LSM) Forum Kalimantan Membangun ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, perihal dugaan penggunaan dokumen ijazah palsa sebagai persyaratan administrasi bakal Calon Anggota Legislatif (C.

Persatuan Guru Seluruh Indonesia - Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan PGSI

Pada 30 Maret 2015 Komisi 2 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) terkait aspirasi mereka mendapatkan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi 2, Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Pemaparan dari Mitra Rapat Ini adalah beberapa pemaparan dari PGSI: Harapan dari PGSI adalah untuk Komisi 2 memberi kemudahan d.

Audiensi Komisi 10 dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Komisi 10 melakukan Audiensi dengan Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) pada tanggal 22 April 2015. Pimpinan Audiensi ini adalah Ridwan Hisjam dari Partai Golkar. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi dari Himpaudi dan juga menyampaikan rekomendasi terhadap Komisi 10. Berikut pemaparan dari Himpaudi yang disampaikan oleh Profesor Neti Herawati: Menurut Himpaudi, pa.

(VIVA.co.id) Komisi X DPR Minta Segera Laksanakan Kurikulum 2013

VIVA.co.id - Ketua Komisi X DPR, Teuku Riefky Harsya, minta implementasi Kurikulum tahun 2013 (K-13) dipercepat dan diperluas. K-13 disiapkan untuk membentuk generasi emas Indonesia dan menghadapi pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).“Kalau tidak dipercepat sementara MEA sudah terbuka, kita khawatir sumber daya manusia (SDM) Indonesia akan semakin tersisih dari kancah Asean,” kata Riefky d.

(VIVA.co.id) Komisi X DPR: Pelaksanaan UN SMP Tak Ada Kendala Berarti

VIVA.co.id - Pelaksanaan Ujian Nasional tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahun 2015 yang digelar pekan ini berjalan lancar, dan tidak ada kendala berarti. Bahkan UN berbasis komputer atau CBT lebih disenangi anak didik karena lebih efisien dan meminimalisasi kebocoran. Demikian kesan yang didapatkan Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR dipimpin Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, ketika memantau.

Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) RI

Komisi 11 DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP) pada Senin 6 April 2015. Ketua Rapat Marwan dari Lampung 2 membuka rapat dan menyatakan RDP kuorum karena telah dihadiri 22 orang dari 10 fraksi serta RDP dinyatakan terbuka untuk umum. Ketua rapat memperkenalkan diri dan anggota-anggota komisi 11 yang hadir saat RDP. Agenda RDP yaitu mendenga.

Beasiswa PPA - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Pada 12 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasiri, terkait anggaran yang diajukan oleh Kemenpora untuk Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA). Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR.

(Kompas) Kunci Jawaban UN Palsu

MEDAN, KOMPAS — Ujian nasional SMP masih diwarnai beredarnya "kunci jawaban". Ombudsman Perwakilan Sumatera Utara melaporkan temuan yang diduga kunci jawaban ujian nasional kepada kepolisian. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan kunci jawaban itu palsu. Barang bukti yang diserahkan Ombudsman kepada polisi berupa lembaran kertas yang diduga kunci jawaban. Lembaran itu diperoleh .

Perpusnas - Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 dan Perpustakaan Nasional RI

Pada 5 Februari 2015 Komisi 10 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Dra. Sri Sularsih terkait anggaran yang diajukan oleh PNRI dalam RAPBN-P 2015. Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR-RI. RAPBN-P tersebut merubah APBN 2015 ya.

(RMOL.CO) Pemerintah Diminta Serius Perhatikan SMK Musik

RMOL. Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) pada 2 Mei ini, anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah mendesak pemerintah untuk memperhatikan SMK Musik."Saya kira pemerintah harus serius menggarap Sekolah Kejuruan Musik (SMK Musik). Ini sebagai bentuk komitmen untuk mendorong ekonomi kreatif. Musik adalah salah satu bidang untuk mendorong ekonomi kreatif," kata Anang di J.

(Harian Kompas) Kebijakan Populis Menjadi Penopang

Harian Kompas - Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyediakan layanan publik menuai dukungan dari masyarakat. Publik menilai positif kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial selama enam bulan terakhir, terutama dalam menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan. Ketika kondisi ekonomi sebuah pemerintahan dinilai tidak memuaskan, umumnya akan diikuti dengan naiknya ketidakpuas.

Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menristek Dikti

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), Mohamad Nasir, terkait Rencana Strategis (RENSTRA) dan implementasinya. Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan MenristekDikti antara lain: Kondisi umum pendidikan tinggi saat ini sudah memiliki UU tentang Pendidikan Tinggi, UU Pendidikan .

(Kompas) UN 2015: Teladan Kejujuran dari Yogyakarta

UN 2015: Teladan Kejujuran dari Yogyakarta Sesudah "membongkar" kebocoran soal ujian nasional tingkat SMA, Muhammad Tsaqif Wismadi (17) menerima ratusan pesan pendek. Sebagian memuji, tetapi ada juga yang mengecamnya. "Ada yang mengancam mau melempar bom molotov ke rumah," katanya. Saat pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk sekolah lanjutan tingkat atas pada 13-15 April 2015, T.

(Kompas) Opini UN 2015: Menilai Kejujuran

Menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam pendidikan merupakan tantangan utama pendidikan. Inflasi nilai, mencontek selama ujian nasional (UN), bocornya soal plus jawabannya, dan berbagai bentuk kecurangan lain, menjadi tanda kegagalan lembaga pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran. Indeks integritas sekolah (IIS) bisa menjadi solusi? Jawabannya adalah tidak! Menteri Pendidikan dan Kebuda.

(Kompas) Polisi Dalami Kebocoran UN 2015

Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri menyita barang bukti dalam penggeledahan di Perum Percetakan Negara terkait kebocoran soal ujian nasional. Mereka memeriksa 13 saksi dari perusahaan tersebut. Pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan ujian ulang. Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaporkan kebocoran soal ke kepolisian. Menindaklanjuti laporan itu, Badan Rese.

Kemendikbud - Rapat Kerja Komisi 10 dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan

Pada Senin, 6 April 2015 berlangsung Rapat Kerja (Raker) antara Komisi 10 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) yang dihadiri 26 anggota Komisi 10 dari seluruh fraksi. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi 10 Teuku Riefky Harsya dari Aceh 1. Rapat dibuka pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan mencapai kuorum serta terbuka untuk umum. Agenda rapat dimulai dengan pemaparan yang dilakukan .

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita