JejakParlemen

Kategori Berita

(DetikNews) KKP: Lebih dari 70% Pemilik Palsukan Berat Kapal Ikan

Jakarta -Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah membenahi perizinan kapal tangkap ikan. Selama ini, banyak temuan pemilik kapal yang memanipulasi surat perizinan kapal. Manipulasi paling marak ditemui sepertimark down ukuran kapal, sehingga berat riil kapal tak sesuai dengan yang tertera di surat izin tangkap. Plt Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Zulficar Mochtar mengatakan, pihak.

(RimaNews) Menteri Susi Ingin Perbankan Bantu Perikanan Nasional

Rimanews - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan sektor perikanan di Indonesia sangat memerlukan dukungan perbankan untuk bangkit dan lebih memberdayakan aktivitas perekonomian nasional. "Saya mengimbau kepada perbankan 'stakeholder' (pemangku kepentingan) perikanan untuk segera bangkit," kata Susi pada Sabtu (06/08/2016). Susi menjabarkan bahwa dukungan perba.

(Tempo.co) Menteri Lembong Minta Masyarakat Beralih ke Daging Sapi Beku

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengaku cukup kesulitan mengatur logistik untuk daging sapi segar dibanding daging sapi beku. Menurut dia, daging sapi segar hanya bisa disimpan dalam semalam."Mengatur logistik untuk daging segar setengah mati," kata Thomas di Restoran Puang Oca, Jakarta, Sabtu, 18 Juni 2016.Dia meminta masyarakat beralih untuk mengkonsumsi daging sap.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(Tempo.co) Kisruh Harga Pangan, DPR Salahkan Data BPS

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, mempertanyakan validitas dan akurasi data dari Badan Pusat Statistik. Menurut dia, BPS sebagian besar menggunakan data sekunder dari dinas-dinas teknis terkait."BPS itu 90 persen gunakan data sekunder dari dinas teknis," kata Viva saat ditemui dalam acara diskusi berjudul "Sengkarut Tata Kelola Pangan" di Veteran .

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Tempo.co) Diduga Ilegal, Bea Cukai Sita 10 Kontainer Ikan Siap Ekspor

TEMPO.CO, Jakarta - Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok berhasil mencegah eksportasi ilegal 10 kontainer berisi ikan senilai Rp 10 miliar karena diduga tidak memiliki sertifikat kesehatan atas produk yang diekspornya serta tidak memiliki sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Fadjar Doni mengata.

(Tempo.co) Ini Fokus Kementan Lewat Pengembangan 1.000 Toko Tani

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman akan mengembangkan 1.000 Toko Tani Indonesia (TTI) untuk menstabilkan harga komoditas pangan. "Kami juga ingin memotong rantai suplai, bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani," ujar Amran di Jakarta, Senin, 16 Mei 2016.Dia menambahkan, keberadaan Toko Tani Indonesia (TTI) dapat mendekatkan hubungan antara produsen (petani) dan konsume.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(Tempo.co) Presiden Luncurkan E-Commerce Produk Pertanian

TEMPO.CO, Brebes - Presiden Joko Widodo, Senin, 11 April 2016, akan meluncurkan sistem pemasaran produk hasil pertanian dengan sistem online (e-commerce). Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan program ini bagian dari program Sinergi Aksi Ekonomi Rakyat yang akan diresmikan Presiden di Brebes, Jawa Tengah. "Pengembangan sarana dan prasarana teknologi informasi dilakukan unt.

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Kembangkan 10 Sentra Garam Rakyat SNI

TEMPO.CO, Surabaya - Pemerintah menargetkan peningkatan kualitas garam rakyat agar tak hanya memenuhi pasar konsumsi, tapi juga industri. Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengembangkan sepuluh sentra produksi garam di Indonesia."Nanti akan kami dirikan sepuluh sentra garam dan produknya disertifikasi dengan SNI (Standar Nasional Indonesia)," kata Direktur Jasa Kelautan Kementer.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(Tempo.co) Dihadiri Menteri Susi, DPR Sahkan RUU Perlindungan Nelayan

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Keputusan pengesahan RUU menjadi UU ini diambil dalam rapat paripurna ke-21 masa persidangan III tahun sidang 2015, hari ini, 15 Maret 2016.Mewakili pemerintah, turut hadir dalam rapat pengesahan ini Menteri Kelautan dan Perikanan Sus.

(Warta Ekonomi) Susi-DPR Perdebatkan Pasal RUU Nelayan

WE Online, Jakarta - Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan DPR RI sempat memperdebatkan satu pasal dalam pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam."Ada satu pasal yang semua fraksi setuju (dalam pembahasan sebelumnya) tetapi tidak disetujui pemerintah," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR .

(Kompas.com) Bos PT Garam Akui Banyak Mafia di Bisnis Garam

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono mengeluhkan masih banyaknya mafia yang membuat bisnis garam menjadi tidak menggembirakan.“Komoditas strategis ini kondisinya tidak begitu menggembirakan, banyak kartel, mafia di tata niaga garam,” kata Achmad dalam acara The Marine and Fisheries Business and Investment Forum di Jakarta, Kamis (11/2/2016). Namun demikian, Achmad.

(Kompas.com) Bangun Sentra Bisnis Perikanan di 15 Lokasi, KKP Gelontorkan Rp 305 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra bisnis kelautan dan perikanan terpadu di 15 lokasi.Lokasi-lokasi tersebut adalah Pulau Simeulue, Natuna, Mentawai, Nunukan, Tahuna, Morotai, Biak Numfor, Sangihe, Rote Ndao, Kisar, Saumlaki, Tual, Sarmi, Timika dan Merauke. Pembangunan sentra bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah pi.

(Kompas.com) Pemborosan Anggaran Masih Terjadi

JAKARTA, KOMPAS - Meski kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara membaik, masih ditemukan pemborosan dalam pembelanjaan kementerian. Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran proyek, acara mubazir, hingga dinas luar kota tak bermanfaat muncul saat penganggaran. Pemborosan itu terlihat pada masa awal ketika APBN 2015 dimulai. Kementerian Keuangan melalui evaluasi belanja mendapati inefi.

Anggaran Mitra Kementerian dan Bulog - Rapat Kerja Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, dan Kementan, serta Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut Bulog

Pada 19 November 2015, Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan (KemenKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), dan Kementerian Pertanian (Kementan), serta Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) terkait anggaran yang akan dimasukkan ke Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 201.

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(DetikNews) Susi Berlakukan Moratorium, Pengusaha Khawatir Kapalnya Jadi Besi Tua

Jakarta -Pengusaha pemilik kapal eks asing berharap bisa menjual kapalnya ke luar negeri pasca moratorium izin tangkap ikan sejak tahun lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Mereka masih terhambat prosedur perizinan menjual kapal dari pemerintah."Sekarang kan sudah dipastikan kapal eks asing dilarang. Jadi opsi kita sekarang hanya 2, dijual ke luar negeri, atau dijual sebagai besi tua (rong.

(DetikNews) Meski Banyak Diprotes, Aturan Impor Mendag Ada Sisi Positifnya

Jakarta -Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 87 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu (Permendag 87/2015) yang diterbitkan Menteri Perdagangan, Thomas Lembong, pada 15 Oktober 2015 lalu mendapat kritikan mulai dari pelaku usaha hingga sesama menteri.Meski demikian, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menilai, aturan ini ada sisi positifnya juga. Sebab, Permendag 87/2015 melarang par.

(Waktoe.com) Kemenkop dan UKM Teken Nota MoU dengan KKP: Nelayan Akan Diberi Pelatihan dan Modal Wirausaha

Waktoe.com – JAKARTA, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengatakan, tidak semua koperasi itu bagus, termasuk koperasi perikanan sebelum diberikan program bantuan kapal. “Kita bagi tugas, Ibu Susi yang mengurus ketersediaan ikan dan kapal, saya mengurus nelayan dan keluarganya. Bagi keluarga nelayan kita beri pelatihan kewirausahaan dan modal awal, ” ujar Menkop usai penandatanganan MoU antar.

(DetikNews) Susi Protes Anggaran Kementeriannya Dipotong, Ini Penjelasan DPR

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti protes bila anggaran kemeneteriannya tahun depan dipotong Rp 2 triliun. Pemotongan anggaran tidak hanya dialami Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan anggarannya tahun depan juga dipangkas.Kementerian Pertanian mendapat potongan anggaran Rp 1,3 triliun, sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang me.

(Liputan6.com) Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mendapat perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan begitu, Susi menyebut akan menghemat waktu dan tenaga, serta dengan langsung menenggelamkan kapal tersebut, mencegah adanya proses praperadilan yang sering ditang.

Rencana Kerja Pemerintah 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Eselon I Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan jajaran Eselon I dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun anggaran 2016. Raker dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Anggaran Said Abdullah dari Jatim 11. RDP dihadiri oleh 13 dari 98 anggota Banggar. Ke.

Pajak, PNBP & Dividen BUMN - Rapat Badan Anggaran dengan Kemenkeu, KemenLHK, KKP, KemenESDM dan KemenBUMN

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 16 Juni 2015 dengan Direktur Jenderal Badan Kebijakan Fiskal (Dirjen BKF), Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Dirjen Bea Cukai), Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) dari Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Perikanan (Dirjen Perikanan), Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dir.

(DetikNews) Laporan BPS: Harga Ayam, Cabai, Tiket Pesawat, dan Bensin Turun

Jakarta -Sejumlah harga bahan pangan hingga tiket pesawat turun sepanjang September 2015.Ini menyebabkan terjadinya deflasi pada bulan tersebut. Meski ini juga menjadi pertanda melemahnya permintaan, di tengah lesunya ekonomi..

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

(DetikNews) Demi Nelayan, Menteri Susi Minta 2 Aturan Ini Dicabut

Jakarta -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencabut peraturan yang tak pro pada sektor perikanan dalam negeri. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan yang mengizinkan kapal asing menangkap ikan di Indonesia."PP kita membolehkan penangkapan oleh kapal nelayan asing. Kita harus cabut. Saya sud.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Kepala BKIPM, Dirjen KSDAE dan Dirjen PPHP

Pada 30 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE), Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dirjen PPHP) dan Kepala Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Kepala BKIPM) untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang Karan.

RUU Karantina - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perkebunan, Dirjen Holtikultura, Kepala BBPOPT dan Kepala Badan Karantina Pertanian

Pada 24 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Dirjen Perkebunan), Direktur Jenderal Hortikultura (Dirjen Holtikultura), Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan (Kepala BBPOPT) dan Kepala Badan Karantina Pertanian (BKP), untuk diminta masukannya dalam rangka pembahasan perumusan Rancangan Undang-Undang.

(Inilah.com) Tersangka Korupsi, PDIP PAW Adriansyah dari DPR

INILAHCOM, Jakarta - Sidang paripurna DPR memutuskan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap politikus PDI Perjuangan (PDIP) Adriansyah yang dipecat karena tersangkut kasus dugaan suap.Adriansyah digantikan Dardiansyah untuk duduk sebagai anggota DPR. Sidang paripurna DPR sekaligus langsung melantik Darsiansyah. Dardiansyah merupakan caleg nomor urut 2 di bawah Ardiansyah."Apakah dapat kita laku.

(DetikNews) Basmi Maling Ikan, Menteri Susi Gandeng Norwegia

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmen kuat Pemerintah Indonesia untuk memerangi Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kejahatan perikanan. Menteri Susi menggandeng Norwegia untuk mencegah kejahatan perikanan di Indonesia.Hal ini diutarakan Menteri Susi saat membuka membuka dialog bilateral RI-Norwegia yang khusus membahas mengenai IUU Fishin.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Sekolah Tinggi Perikanan, Perum Perindo dan PT. Perikanan Nusantara

Pada 17 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo), Direktur Utama PT. Perikanan Nusantara (Dirut Perinus) dan Sekolah Tinggi Perikanan (STP) untuk diminta pendapat dan masukannya terkait pembahasan UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (UU Perlindungan Nelayan). Raker dipimpin oleh Ketua K.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Asosiasi-Asosiasi Nelayan

Pada 16 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan asosiasi-asosiasi nelayan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Asosiasi-asosiasi nelayan yang diundang antara lain Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Serikat Nelay.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Pakar-Pakar Perikanan

Pada 15 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar-pakar perikanan untuk diminta masukannya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Nelayan). Para pakar yang diundang antara lain Prof Rokhmin Dahuri dari Masyarakat Perikanan Nusantara, Prof. Kamiso Handoyo Nitimulyo dari Universitas Gajah Mada, Dr..

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen KP3K

Pada 4 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan 3 Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP): Staf Ahli Menteri KKP mewakili Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Heriyanto Marwoto, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Slamet Soebjakto dan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Dirjen KP3K), Dr.Sudirman Saad untuk dimi.

RUU Perlindungan Nelayan - Rapat Komisi 4 dengan Deputi Perundang-Undangan DPR-RI

Pada 3 Juni 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI (Deputi PUU) tentang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan, Pemberdayaan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan (RUU Perlindungan Nelayan). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari Deputi PUU, Kadir Johnson Rajagukguk antara lain: Ada 1,4 juta nelayan yang .

(Warta Ekonomi Online) Jokowi Bakal Reformasi Sistem Subsidi Petani

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah sedang melakukan kalkulasi untuk mengubah sistem subsidi yang diberikan kepada petani. "Kita kalkulasi agar subsidi tidak dalam bentuk pupuk tapi dari harga akhir produk yang dihasilkan petani, itu lebih jelas," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kerukunan Tani Indones.

(Tribun News) Zulkifli Hasan dan Ketua Parlemen Tiongkok Bicarakan 'Illegal Fishing'

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua MPR RI, Zulkifli Hasanmengatakan, dirinya membicarakan berbagai hal dengan Ketua Parlemen China, Yu Zhengsheng saat jamuan makan malam di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015) malam Menurutnya, selain membicarakan perkembangan demokrasi di Indonesia, serta kerjasama pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, Zulkifli juga membahas penangkapan ikan ilega.

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh - Rapat Komisi 4 dengan Kemenpan-RB, Kementan, KemenLHK dan BKN

Pada 2 Juli 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan banyak divisi kepegawaian di beberapa jajaran kementerian, antara lain Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kepala SDM KemenLHK), Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertanian (Kepala SDM Kementan), Kepala Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Kement.

(DetikNews) Anggota Parlemen Korea Kaget TKI Sektor Perikanan Tak Dapat Uang Lembur

Seoul - Kepala BNP2TKI Nusron Wahid menemui Ahn Hong Joon, anggota Parlemen Korea sekaligus Ketua Korea-Indonesia Partnership Council, Rabu (16/7) lalu. Dalam pertemuan tersebut, Nusron menyinggung kesejahteraan TKI terutama di sektor perikanan.Nusron menjelaskan, selama ini TKI nelayan hanya tinggal di kapal dan tak diberi akomodasi lain. Selain itu mereka juga tidak pernah mendapat uang lembur.&.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan - Rapat Kerja Komisi 4 dengan Menteri Kelautan & Perikanan

Pada 1 April 2015 Komisi 4 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti tentang rencana kerja 2015 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Pemaparan Mitra Berikut adalah beberapa pemaparan dari MenKP, Susi Pudjiastuti antara lain: Fokus pembangunan di 2015: pemberantasan IUU Fishing, pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita