JejakParlemen

Kategori Berita

(Aktual.com) Sodorkan 4.000 Pulau ke Asing, Kenapa Pemerintah Tidak Menjaga Kedaulatan NKRI?

Jakarta, Aktual.com – Pernyataan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membolehkan pihak asing menamai 4.000 pulau di Indonesia menuai reaksi keras dari publik. Eks relawan Jokowi, Ferdinand Hutahaean, menilai pernyataan pemerintah tersebut sebagai bentuk penyerahan kedaulatan Indonesia kepada pihak asing. Apa yang disuguhkan pemerintah menunjukkan bahwa pen.

(Tempo.co) Eko Patrio Dipanggil Polisi, Sebut Bom Panci Pengalihan Isu?

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio tidak memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri hari ini, Kamis, 15 Desember 2016. Pemanggilan itu terkait dengan pernyataan Eko di media sosial yang diduga menyebutkan pengungkapan bom di Bekasi atau bom panci adalah pengalihan isu.Saat dikonfirmasi terkait dengan alasannya tidak m.

(ANTARA News) UU Terorisme dan UU ITE harus sinergis

Jakarta (ANTARA News) - "UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme harus bisa sinergis atau saling mendukung dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pencegahan terorisme melalui dunia maya," kata pakar hukum, Prof Romli Atmasasmita.Meski dalam UU ITE sudah lengkap tentang pasal-pasal penghinaan dan sebagainya melalui dunia maya, kata dia, tapi dalam UU Terorisme nanti juga harus .

(Tempo.co) RUU Antiterorisme, Pemerintah Tambah Pasal Santunan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah tengah membahas kemungkinan menambahkan pasal tentang santunan bagi korban dalam draf revisi Undang-undang Antiterorisme. Hal ini didasarkan pada peristiwa teror bom molotov di Gereja Oikumene Sengkotek, Samarinda, Ahad lalu yang menyebabkan tiga anak mengalami luka bakar dan seorang balita m.

(Tempo.co) KKP Tangkap Tujuh Kapal Ilegal Vietnam

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam, yang diduga sedang melakukan aktivitas penangkapan perikanan di kawasan perairan Republik Indonesia."Kapal Pengawas Orca 003 berhasil mengawal tujuh kapal ilegal berbendera Vietnam beserta 55 anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Vietnam ke Satuan Kerja PSDKP Natuna, Kepulauan Riau pada tangga.

(DetikNews) Berlangsung Dramatis, KRI Oswald Siahaan Tangkap Kapal Nelayan Cina di Natuna

Jakarta - Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) menangkap kapal nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Natuna, Kepulauan Riau. Penangkapan ini berlangsung dramatis karena dibayang-bayangi oleh kapal Coast Guard Cina.Dalam siaran pers Koarmabar yang diterima detikcom, Minggu (29/5/2016), peristiwa penangkapan berawal pada Jumat (27/5), pukul 13.30 WIB KRI Oswald Siahaan-354 j.

(Rakyat Merdeka) MKD DPR Mulai Garap Kasus Ruhut Sitompul

RMOL. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran etika dengan teradu anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul.Pihak pengadu, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak siang ini dimintai keterangan oleh MKD.Dahnil sendiri mendesak Mahkamah Etik mengeluarkan sanksi tegas bagi politisi nyentrik asal Partai Demokrat itu. Sebab Ruhut telah melanggar .

(Tempo.co) Revisi UU Anti-Terorisme, DPR Usul Dana Operasi Diaudit

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat yang membahas mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengusulkan dibentuk dewan pengawas. Lembaga ini bertugas memonitor agar ada transparansi dalam penggunaan anggaran setiap operasi teroris."Penggunaan dana untuk terorisme ini tanggap darurat, seperti dana untuk bencana, sifatn.

(Tempo.co) Susi dan Ryamizard Teken Kerja Sama Berantas Kapal Ilegal

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerja sama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Kesepakatan tersebut merupakan wujud komitmen pemerintah memberantas illegal fishing di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia."Pertahanan dan kedaulatan adalah bagian penting dari sebuah negara.

(TigaPilarNews) Panglima TNI Ingin Kembangkan Sistem Pertahanan di Pulau Biak

JAKARTA, Tigapilarnews.com - Pulau-pulau yang bernilai strategis difungsikan sebagai kapal induk dan bisa dimanfaatkan untuk menampung pesawat tempur, pesawat transportasi dan dermaga kapal. Selain itu, pembangunan sarana prasarana pendukung logistik lainnya untuk keperluan pertahanan. “Kita tidak butuh kapal induk, tetapi pulau-pulau kita jadikan kapal induk,” kata Panglima TNI Jenderal TNI Gat.

(ANTARA News) Menteri Susi tegaskan Natuna bukan "traditional fishing zone"

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan laut Natuna bukan merupakan "traditional fishing zone" (area penangkapan ikan tradisional) negara lain tapi merupakan bagian kedaulatan Republik Indonesia."Di Natuna tidak ada traditional fishing zone. Tidak ada yang mengakui itu sebagai traditional fishing zone," kata Menteri Susi dalam peluncuran e.

(Tempo.co) Pemerintah Akan Cabut Larangan Kapal Asing Angkut Ikan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana membolehkan kapal pengangkut ikan hasil pembudidayaan berbendera asing beroperasi.Kementerian sedang membahas aturan yang akan tertuang dalam peraturan menteri tersebut. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menargetkan aturan akan selesai pada Mei nanti. Peraturan terseb.

(ANTARA News) Pengamat: Hindari Keterlibatan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Sukhoi

Jakarta (ANTARA News) - Rencana pemerintah Indonesia dalam pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia diharapkan menghindari keterlibatan pihak ketiga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, kata pengamat pertahanan dari Imparsial Al Araf."Dalam pengadaan alutsista jangan sampai melibatkan pihak ketiga, atau broker," kata Araf saat dihubungi di Jakarta, Jumat.Ia berpendapat seb.

(Tempo.co) Insiden di Natuna, Menteri Retno Marsudi Panggil Dubes Cina

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi mengatakan telah memanggil Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tadi pagi. Retno menyampaikan protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran kedaulatan RI oleh kapal coast guard Cina pada Sabtu pekan lalu.“Pagi hari ini, saya sudah memanggil Kuasa Usaha Sementara Tiongkok. Duta besarnya tidak bisa hadir karena sedang di Beijing.

(SIndoNews.com) Ancaman Meningkat, Peralatan Tempur Kopassus Diperkuat

JAKARTA - Komisi I DPR berkomitmen memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI khususnya bagi Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Upaya ini dilakukan bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN) 2016 atau Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Negara (RAPBN) 2017.Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq mengatakan, penguatan alutsista ini penting dilakukan, mengingat a.

(KoranJakarta) DPR Mesti Tolak Bandara Halim Dikelola Swasta

Pengelolaan Bandara I Lion Group Sebaiknya Fokus pada Bisnis Maskapai Saja Sesuai perundang-undangan setiap pengelola bandar udara harus memiliki Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) bukan sekadar perusahaan terbatas. JAKARTA. – Sejumlah kalangan menyayangkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara PT Angkasa Pura II dalam sengketa pengelolaan Bandar Udara (Bandara) H.

(SindoNews.com) Menhan Dukung Bisnis Narkoba Libatkan Anggota TNI Dibongkar

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mendukung dibongkarnya dugaan bisnis narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI. Karena, masyarakat mencintai TNI yang bersih."Makin dibongkar makin baik, kita semuanya mencintai TNI. TNI yang profesional yang bersih," kata Ryamizard usai mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).Men.

(Kompas.com) Menlu: Langkah Indonesia Tangani Teroris Diapresiasi Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah dalam menormalisasi situasi pasca-serangan teroris di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, pertengahan Januari 2016 lalu diapresiasi masyarakat internasional. Sebab, dalam kurun waktu singkat, situasi yang semula mencekam berangsur kembali normal. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, .

(ANTARA News) Khofifah: Presiden instruksikan eks Gafatar dilindungi

Sungai Raya, Kalbar, (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, sesuai dengan perintah Presiden RI Joko Widodo kepada dirinya, pihaknya harus memberikan perlindungan bagi seluruh eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang ada di Kalbar."Sesuai dengan perintah pak Presiden, meski saat ini terdapat pemahaman keyakinan yang beda dari para eks anggota Gafatar ini, .

(TeropongSenayan) Inggris Main Dua Kaki dalam Konflik Papua?

JAYAPURA (TEROPONGSENAYAN) - Politikus Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie mempertanyakan konsisten pernyataan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik yang menyatakan mendukung sepenuhnya Papua bagian dari NKRI pada kunjungannya pekan tadi di Bumi Cenderawasih. "Padahal di Inggris masih melindungi dan membiarkan para pejuang atau gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI dan bisa ber.

(DetikNews) Ini Poin-poin di UU Terorisme yang Akan Direvisi

Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merevisi UU No 15/2003 tentang penanggulanhan terorisme. Sejumlah poin akan diubah dan menekankan pada aspek pencegahan."Pertama faktor pencegahan yang sebelumnya dalam Undang-undang Terorisme itu lebih pada sifatnya penindakan ya. Yang tidak bisa kita mengantisipasi pencegahan, sekarang kita perluas," kata Menkum HAM Yasonna Laoly saat jumpa pers usai.

(Kompas.com) Komnas HAM: Revisi UU Terorisme Perlu Diselaraskan dengan Pasal KUHP

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta jangan terburu-buru melakukan revisi terhadap Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Perlu dilakukan pencermatan terjadap instrumen hukum yang sudah ada. Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah mengatakan pemerintah seharusnya bisa melakukan evaluasi untuk mengintegrasikan UU antiterorisme dengan peraturan-peraturan.

(Kompas.com) Dua Kapal Perang Buatan PT PAL Indonesia Diluncurkan

SURABAYA, KOMPAS.com - PT PAL Indonesia meluncurkan dua kapal perang, yakni Kapal Perusak Kawal Rudal (PKR) -1 dan Kapal Perang Strategic Sealift Vessel (SSV)-1 dalam upacara peluncuran di Galangan Kapal PT PAL Indonesia, Kawasan Tanjung Perak, Surabaya, Senin (18/1/2016).Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) M Firmansyah mengatakan, kapal PKR merupakan pesanan Kementerian Pertahanan RI dan ka.

(DetikNews) Menko Polhukam Minta DPR Revisi UU Terorisme

Jakarta - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme."Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada," uj.

Program dan Anggaran LPNK - Rapat Komisi 7 dengan LPNK

Pada 2 Desember 2015, Komisi 7 DPR-RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) tentang program prioritas dan nonprioritas. Rapat dipimpin oleh Satya Widya Yudha dari Jatim 9. Pemaparan Mitra Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Priyadi Kardono: Program prioritas BIG adalah pembuatan peta rupa bumi Indonesa dan peta lingkungan laut Indonesia. Pagu .

(Tempo.co) Tahun Depan, TNI AD Modernisasi Alutsista

TEMPO.CO, Jakarta - TNI Angkatan Darat berencana memodernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mereka miliki sebagai program prioritas pada 2016 mendatang. "Program alutsista ini kan sebenarnya sampai 2024. Tahun depan, kami hanya melanjutkan," kata Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono saat ditemui di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, 28 Desember 2015. Men.

(Kriminalitas.com) Antisipasi Teroris, PLTU Paiton Dikawal Aparat Kepolisian

KRIMINALITAS.COM, Probolinggo – Proyek strategis PLTU Paiton, Kabupaten Probolinggo kembali mendapat pengamanan ketat polres Probolinggo, menyusul imbauan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait aksi terorisme. Peningkatan pengamanan di proyek PLTU Paiton dilakukan sejak aksi bom di Perancis dua pekan lalu. Tidak ingin kecolongan, jajaran polres Probolinggo sejak sepekan lalu, mulai meningkatkan .

Asumsi Pokok Anggaran Belanja Pusat RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan Semua Jajaran Kementerian dan Kepolisian (Bagian I)

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 29 Juni 2015 dengan Sekretaris Jenderal dari tiap Kementerian, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) dan perwakilan dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) membahas asumsi-asumsi pokok mengenai kebijakan anggaran belanja pusat untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2016 (RAPBN 2016). Raker dipimpin oleh Wakil Ketua .

(Harian Terbit) Komisi I DPR: Tiongkok Tak Pernah Mengklaim Kepulauan Natuna

Jakarta, HanTer - Komisi I DPR yang membidangi masalah pertahanan dan luar negeri menegaskan bahwa Tiongkok (China) tidak pernah mengklaim Kepulauan Natuna di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sebagai wilayah teritorialnya. Sebab, Kepulauan Natuna telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai titik dasar untuk penarikan garus pangkal kepulauan serta 9 garis putus-putus atau nine do.

(Kompas.com) Dewan Pers Larang Televisi Siarkan Langsung Penggerebekan Teroris

CILEGON, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi mengkritik stasiun televisi yang menayangkan secara langsung atau 'live report' penggerebekan teroris oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror. "Kami (Dewan Pers) merekomendasikan agar peristiwa penggerebekan teroris tak disiarkan langsung, apalagi durasi waktunya panjang," ujar Jimmy dalam diskusi yang digelar Kejaksaan Agung di ka.

Asumsi Pemerataan dan Jaminan Sosial - Rapat Badan Anggaran dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juni 2015 dengan Deputi-Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Eselon I Kementerian PPN/Bappenas) membahas asumsi-asumsi mengenai pemerataan, perlindungan dan jaminan sosial, koperasi, Usaha Kecil & Menengah (UKM) dan Beras Miskin (Raskin) untuk Rencana Anggaran Pendapatan Belanja N.

(TEMPO English) DPR Calls for Delay on State Defense Program

TEMPO.CO, Jakarta-Mahfudz Siddiq, chairman of the Defense Committee of the House of Representatives (DPR), called for the state defense program proposed by the Defense Ministry to be postponed. “It should be delayed so that it wouldn’t cause unnecessary controversy,” said Mahfudz on Monday. Mahfudz said the state defense program had been discussed before by the government and the DPR. However, it.

(ANTARA News) DPR: Negara Harus Perkuat TNI

Jakarta, Antara Jateng - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menegaskan bahwa negara harus memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), komponen utama sistem pertahanan negara dalam menghadapi tantangan yang makin besar. "Agar negara mampu menghadapi beragam tantangan baru, wajib bagi negara memperkuat TNI," katanya pada hari ulang tahun TNI, Senin.Mahfudz mengatakan TNI saat ini antara lain.

(Liputan6.com) Perintah Jokowi, Menteri Susi Tenggelamkan 16 Kapal Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah mendapat perintah dari Presiden RI Joko Widodo untuk langsung menenggelamkan kapal pencuri ikan di laut Indonesia tanpa harus melalui proses pengadilan. Dengan begitu, Susi menyebut akan menghemat waktu dan tenaga, serta dengan langsung menenggelamkan kapal tersebut, mencegah adanya proses praperadilan yang sering ditang.

(Kompas.com) Peringkat 12 Dunia, Militer Indonesia Terkuat di Asia Tenggara

KOMPAS.com — Global Firepower (GFP) adalah sebuah situs yang menyediakan analisis kekuatan militer sebagian besar negara di dunia. Situs ini memberi informasi 100 negara dengan militer terkuat dengan basis 50 faktor berbeda.Faktor-faktor yang digunakan untuk menilai kekuatan militer sebuah negara ialah seperti jumlah penduduk, usia warga yang bisa menjadi personel militer, anggaran militer, jumlah.

Pengantar RAPBN 2016 - Rapat Badan Anggaran dengan 4 Menteri Koordinator

Badan Anggaran (Banggar) mengadakan Rapat Kerja pada 10 Juni 2015 dengan 4 Menteri Koordinator yaitu Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) sebagai pengantar dan pendahulu.

(Kompas.com) Setelah 69 Tahun FIR Dikuasai Singapura, Indonesia Siap Ambil Alih Tahun 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Indonesia menyatakan siap untuk mengambil alih pelayanan ruang udara atau flight information region (FIR) di kawasan udara Natuna dan juga kawasan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Persiapan teknologi hingga sumber daya manusia dipercepat agar FIR yang dikuasai Singapura sejak tahun 1946 itu bisa diambil alih paling lambat tahun 2019. ".

(Kompas.com) KSAL: Kapal Selam sejak 2005 Didiskusikan, tetapi Realisasinya Hanya Dua

SURABAYA, KOMPAS.com- Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Ade Supandi mengharapkan kapal selam hendaknya jangan hanya didiskusikan, karena realisasi kapal selam itu penting untuk negara kepulauan. "Kapal selam itu sudah didiskusikan sejak tahun 2005, tapi sampai sekarang hanya ada dua kapal selam yang kita miliki," katanya saat menjadi pembicara dalam sarasehan nasional di M.

(Kompas.com) Kerja Sama Militer Baru Akan Dilakukan jika Singapura Sepakati Ekstradisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak TNI menolak keras aksi latihan tempur yang dilakukan Singapura di wilayah Indonesia lantaran belum adanya kesepakatan kerja sama militer (Defense Cooperation Agreement) antara dua negara. Indonesia masih tetap bersikeras baru akan memberikan izin latihan militer Singapura jika Negeri Singa itu menyepakati klausul ektradisi. "Kesepakatannya kan jadi satu dengan ekstr.

(DetikNews) Belah Hutan Demi Jalan Perbatasan Kalimantan, TNI Dikerahkan

Jakarta -Pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) saat ini tengah membangun jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengerahkan anggota TNI.Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Basuki Hadimuljono di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), saat Rapat Kerja 2015 Kementerian PUPR, di Jakarta, Jumat (4/9/2015).&#.

(Kriminalitas.com) Kontras Desak UU Peradilan Militer Segera Direvisi

Jakarta – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendesak Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 tahun 1997. Menurut Staf Advokasi Hak Sipil dan Politik Kontras, Arif Nur Fikri menegaskan, mendesaknya revisi UU peradilan militer agar setiap anggota TNI yang melakukan tindak pidana krim.

(DetikNews) Dolar Kuat, Ini Kata Menhan Soal Rencana Pembelian Alutsista

Jakarta - Nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat anjok hingga menembus angka Rp 14.000 beberapa waktu terakhir. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan tingginya nilai Dolar bukan berarti rencana pembelian alutsista untuk kekuatan pertahanan Indonesia akan dibatalkan."Kalau yang sudah dibayar kita beli (alutsistanya). Yang ringan-ringankan masak nggak bisa. (Kalau) yang maha.

(DetikNews) Sekilas Tentang Cyber Crime, Cyber Security dan Cyber War

Jakarta - Beberapa waktu terakhir ini, isu bahwa pemerintah akan membuat sebuah lembaga negara yang akan bertanggung jawab dalam hal cyber securitymuncul di sejumlah media, baik online maupun cetak. Dan seperti biasa, sebagai salah satu bangsa paling cerewet di dunia media sosial, isu itu memancing pro kontra. Ada yang mendukung inisiatif tersebut, tapi di sisi lain banyak juga yang mencurigai hal.

JejakParlemen

Berita Seputar DPR

Kategori Berita

Kategori Berita